Di Tengah Isu Reshuffle, Demokrat Percaya Diri Seluruh Kader yang Jadi Menteri Telah Bekerja Keras
Demokrat yakin kadernya bekerja keras di tengah isu reshuffle kabinet, mendukung keputusan Presiden Prabowo yang memiliki hak prerogatif penuh.
(Bisnis.Com) 02/02/26 15:31 122775
Bisnis.com, SURABAYA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron angkat suara mengenai isu Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Kabar tersebut semakin menyeruak ke publik seusai diangkatnya mantan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Herman menyatakan bahwa keputusan untuk "kocok ulang" formasi dalam kabinet sesungguhnya adalah hak prerogatif yang melekat pada diri seorang presiden. Ia menegaskan bahwa pihaknya senantiasa untuk mendukung penuh kepada setiap kebijakan yang akan ditempuh oleh Prabowo.
“Urusan reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Kami menyampaikan apakah ada reshuffle atau tidak? Bahkan kalaupun ada portofolio baru atau nomenlaktur baru itu undang-undang sudah mendelegasikan ke presiden. Jadi, yang punya hak untuk menilai, mengganti, dan kemudian me-reshuffle bahkan menambah kementerian itu hak dari presiden, kami mendukung saja apapun keputusan presiden,” ucap Herman di Surabaya dikutip Senin (2/2/2026).
Dirinya menyatakan di tengah isu reshuffle yang hangat diberitakan, sejumlah kader Partai Demokrat yang menjabat di kabinet, sebagai menteri maupun wakil menteri, bekerja dengan baik dan maksimal.
“Kami pastikan bahwa menteri-menteri dari Partai Demokrat, ada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Ekraf, Menteri Transmigrasi, Menteri PU, Wakil Menteri ATR/BPN, Wamenaker semuanya bekerja sungguh-sungguh, bekerja keras,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga senantiasa memberikan instruksi kepada segenap menteri maupun wakil menteri yang duduk dalam Kabinet Merah Putih untuk terus bekerja keras dan sungguh-sungguh.
“Ketua majelis tinggi kami Pak Susilo Bambang Yudhoyono selalu mengingatkan ke seluruh kader bahwa bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh-sungguh itu adalah modal mensukseskan program tersebut. Oleh karenanya, yang terpenting bekerja dengan baik, on the track, sesuai visi-visi presiden target-target presiden selebihnya itu kewenangan presiden,” tambahnya.
Selain itu, Herman menyebut bahwa Presiden Prabowo pasti akan mengajak partai politik untuk berkoordinasi apabila terdapat urusan-urusan kenegaraan yang penting, tidak hanya berkaitan dengan reshuffle kabinet semata.
“Bukan hanya urusan reshuffle, Pak Prabowo akan mengajak bicara untuk urusan-urusan lain,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat ini belum ada rencana penyatuan atau merger kementerian, termasuk isu penggabungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang belakangan ramai dibicarakan publik.
Penegasan itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers usai rapat di Lobby Utara, Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
“Dari mana isunya? Enggak ada,” kata Prasetyo menanggapi pertanyaan wartawan terkait isu penggabungan kementerian.
Bahkan, terkait isu reshuffle kabinet yang dinilai makin menguat, Prasetyo menyebut hal tersebut tidak lebih dari isu yang berkembang di ruang publik.
“Lah kalau isu bagaimana kita menahannya kan gitu,” ujarnya.
Prasetyo menegaskan bahwa urusan kabinet, termasuk reshuffle maupun pergeseran posisi menteri, sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
“Kalau berkenaan dengan masalah kabinet atau istilahnya yang kemudian rame ini kan reshuffle gitu, bahwa yang perlu dipahami masalah kabinet ini kan hak prerogatif dari Bapak Presiden,” tegasnya.
Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto secara berkelanjutan melakukan penilaian terhadap kinerja para menteri dalam keseharian, meski tidak selalu dalam forum evaluasi resmi.
“Kalau berkenaan dengan masalah kabinet atau istilahnya yang kemudian rame ini kan reshuffle gitu, bahwa yang perlu dipahami masalah kabinet ini kan hak prerogatif dari Bapak Presiden,” tegasnya.
#reshuffle-kabinet #hak-prerogatif-presiden #partai-demokrat #menteri-partai-demokrat #prabowo-subianto #susilo-bambang-yudhoyono #agus-harimurti-yudhoyono #kinerja-menteri #isu-reshuffle #kabinet-mera