Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap proses seleksi spektrum 2,6 GHz dan 700 MHz tidak memicu harga yang terlalu mahal serta tidak menimbulkan dominasi spektrum oleh salah satu operator seluler.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diketahui menargetkan lelang kedua spektrum frekuensi tersebut pada tahun ini untuk meningkatkan konektivitas dan memperluas jangkauan 5G.

Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan mekanisme seleksi frekuensi. Menurut dia, kehadiran spektrum baru dapat berdampak pada peningkatan kualitas internet sekaligus menjaga keterjangkauan harga layanan bagi masyarakat, sebagaimana yang diharapkan Komdigi kepada operator.

“Asal BHP [biaya hak penggunaan] tersebut, atau spektrum tersebut, melalui seleksi yang tidak menimbulkan harga mahal, dan tidak menimbulkan dominasi spektrum oleh salah satu operator seluler,” kata Merza dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Merza menekankan spektrum merupakan sumber daya utama yang terbatas, sehingga proses alokasinya harus dilakukan secara sangat hati-hati. Terlebih, saat ini industri hanya diisi tiga operator seluler hasil konsolidasi, yakni Indosat, XLSMART, dan Telkomsel.

Menurut dia, salah satu hal penting dalam skema seleksi adalah memastikan proses tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan finansial untuk mendapatkan spektrum, seperti yang kerap terjadi dalam mekanisme lelang sebelumnya.

Dia menyebut terdapat dua faktor dalam proses lelang yang selama ini dapat dikendalikan, yakni harga awal (reserve price), kenaikan penawaran (incremental rate), serta jumlah putaran dalam proses seleksi.

Merza menilai pengaturan pada aspek tersebut akan berpengaruh terhadap efisiensi investasi operator dalam membangun jaringan dan melayani pelanggan. Operator dengan kepemilikan spektrum lebih besar akan memiliki efisiensi investasi yang lebih baik dibanding operator dengan spektrum terbatas.

Di sisi lain, dia memahami pemerintah memiliki kepentingan terhadap penerimaan negara dari sektor telekomunikasi, termasuk melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari BHP frekuensi.

PNBP yang dicatat Komdigi pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target sebesar Rp25,25 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital merupakan unit di Komdigi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan spektrum frekuensi, termasuk pelaksanaan lelang frekuensi.

Namun demikian, Merza mengingatkan kontribusi industri telekomunikasi terhadap negara tidak hanya berasal dari PNBP, melainkan juga dari pajak yang timbul dari aktivitas usaha operator.

“Bila kami melayani pelanggan ini lebih banyak, maka pendapatan operator akan lebih besar. Tax-nya juga akan lebih besar,” katanya.

Menurut dia, pendekatan kebijakan spektrum seharusnya dilihat secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi optimalisasi PNBP, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan industri secara keseluruhan, kualitas layanan, serta kontribusi pajak ke depan.

ATSI, lanjut Merza, pada prinsipnya tidak mempermasalahkan adanya seleksi spektrum, namun mendorong agar mekanisme tersebut dirancang secara inovatif dan proporsional, sesuai dengan kondisi industri yang kini hanya diisi oleh tiga operator besar hasil konsolidasi.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengungkapkan sejumlah tantangan utama yang masih membayangi industri telekomunikasi nasional, mulai dari layanan mobile broadband (MBB), fixed broadband (FBB), hingga layanan satelit.

Pada segmen mobile broadband operator seluler, Ian menilai isu paling krusial adalah ketersediaan spektrum frekuensi baru. Menurutnya, kebutuhan frekuensi bagi operator seluler sudah berada pada tingkat yang sangat mendesak.

“Beberapa frekuensi juga sudah ‘nganggur’ sebenarnya, 700, 2600, 26 GHz sudah siap. PR besar masih di 3500, khususnya mengenai mekanisme clearance,” kata Ian saat dihubungi Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Ian menegaskan pita frekuensi 3.500 megahertz (MHz) memegang peran strategis dalam peta persaingan industri telekomunikasi sekaligus peningkatan kualitas layanan mobile broadband kepada pelanggan. Hal ini menjadi semakin penting jika pemerintah ingin mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), termasuk kecepatan layanan hingga 100 megabit per second (Mbps).

Ke depan, Ian melihat peluang besar bagi industri mobile broadband seiring rencana pemerintah untuk merilis spektrum frekuensi baru dalam waktu dekat. Namun demikian, dia menekankan bahwa kesiapan kebijakan menjadi kunci agar industri dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

“Dari sisi pemerintah harus mempersiapkan reserve price yang memungkinkan price recovery terjadi. Desain lelang juga harus mempertimbangkan kesehatan dan sustainable industri,” ungkapnya.

Sementara itu, di sektor fixed broadband, tantangan terbesar masih berkaitan dengan keterjangkauan harga layanan. Ian menilai harga layanan fixed broadband saat ini relatif tinggi sehingga belum mampu menjangkau masyarakat secara luas.

Selain itu, apabila layanan tersedia, pilihan masyarakat kerap jatuh pada paket dengan kualitas yang kurang optimal, seperti kecepatan rendah dan tingkat latency yang tidak terjaga dengan baik.

Ian mengakui teknologi Fixed Wireless Access (FWA) dapat membantu menekan biaya penyediaan layanan. Namun, dalam jangka panjang, kualitas layanan fixed broadband tetap sangat bergantung pada pembangunan jaringan serat optik atau fiberisasi.

Oleh karena itu, lanjut dia, fiberisasi membutuhkan belanja modal (capital expenditure/capex) yang besar sehingga untuk memperluas jangkauan layanan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Menurut Ian, manfaat fiberisasi tidak hanya terbatas pada layanan fixed broadband, tetapi juga menjadi fondasi bagi berbagai layanan digital lainnya, seperti mobile broadband, pusat data (data center), hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Di sisi lain, layanan satelit juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam mendukung target cakupan layanan nasional secara efisien dari sisi biaya.

“Di satelit tantangan ada pada bagaimana mengoptimalkan penggunaan satelit untuk meningkatkan target coverage RPJMN secara cost effective,” kata Ian.

Selain itu, tantangan lain terletak pada koordinasi penggunaan satelit agar tidak tumpang tindih dengan jaringan terestrial. Wilayah yang telah tercakup jaringan terestrial dinilai tidak perlu lagi menjadi target layanan satelit. Sebaliknya, satelit dapat difokuskan untuk melayani daerah yang benar-benar sulit dijangkau.

Ian menambahkan, pemanfaatan satelit di wilayah komersial sebaiknya lebih diarahkan sebagai penopang ketahanan digital nasional.

“Terutama sebagai backup ketika terjadi bencana seperti Sumatera kemarin,” kata Ian.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) mengungkap potensi kenaikan harga layanan apabila terjadi merger Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO).

Ketua Umum Idiec Tesar Sandikapura mengatakan apabila kedua perusahaan bergabung, mereka akan menguasai pangsa pasar hingga 90%.

“Artinya tidak ada lagi kompetitor yang kuat melawan mereka,” kata Tesar kepada Bisnis pada Jumat (14/11/2025).

Oleh sebab itu, Tesar mengatakan regulator dalam hal ini pemerintah perlu mengatur persoalan tersebut, terutama terkait fee layanan serta skema bagi hasil kepada merchant maupun driver.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga mengomentari rencana merger antara Grab dan GOTO, yang dinilai berpotensi menciptakan monopoli karena kedua perusahaan menguasai sekitar 90% pangsa pasar transportasi daring. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menjelaskan secara konsentrasi pasar, kepemilikan pangsa di atas 50% sudah dapat dikategorikan sebagai monopoli.

“Monopoli saja tentunya enggak dilarang. Sama seperti sektor-sektor yang dimonopoli lainnya,” kata Deswin kepadaBisnispada Selasa (11/11/2025).

Karena itu, Deswin menegaskan rencana merger Grab dan GOTO tidak serta-merta dapat dipandang sebagai indikasi pelanggaran. Dia menekankan yang dapat dianggap melanggar adalah perilaku atau praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha ketika berada dalam posisi monopoli. Meski begitu, pihaknya tetap memantau perkembangan isu tersebut, terlebih KPPU tahun ini juga sedang mengkaji sektor platform transportasi daring.

“Bisa jadi faktor yang diperhatikan di kajian kami,” ujarnya.

Deswin mengatakan KPPU belum memperoleh informasi resmi mengenai rencana merger tersebut sehingga statusnya masih dianggap sebagai wacana. Namun, dia menjelaskan jika penggabungan dilakukan melalui skema merger atau akuisisi, kedua perusahaan wajib melaporkan transaksi ke KPPU setelah transaksi efektif. Melalui penilaian atas laporan atau notifikasi itu, KPPU dapat menentukan apakah ada potensi pelanggaran dan di titik mana pelanggaran tersebut mungkin terjadi.

“Nanti bisa dikeluarkan syarat-syarat atau remedial yang harus dilaksanakan oleh pihak, yang diawasi pelaksanaannya,” katanya.