JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lemahnya pengawasan dalam proyek infrastruktur strategis seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh dan LRT Jabodebek . Bendahara negara menilai eksekusi proyek yang minim terpantau sehingga berujung pada pembengkakan biaya yang membebani keuangan negara.

"Ada banyak yang kemarin-kemarin program infrastruktur tidak dimonitor, ada Whoosh, LRT Jabodetabek. Sebetulnya proyeknya bagus, cuma tidak diawasi, sehingga ketika ada masalah tidak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost overrun berpuluh triliunan rupiah," tutur Purbaya di acara Simposium PT SMI, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya mengatakan masih ingat betul laporan dari pihak China yang mengeluhkan lambatnya perkembangan proyek. Saat itu, pihak China mempertanyakan di mana letak kesulitan pembebasan lahan yang hanya mencapai 4 kilometer setelah dua tahun pembangunan.

Purbaya Bocorkan Nasib Utang Whoosh: Indonesia-China Sama-sama Menderita



Birokrasi antar lembaga dalam eksekusi proyek juga turut disoroti pihak China, lantaran tidak ada kepastian siapa yang mensupervisi pada tahap awal penggarapan proyek Whoosh.

"Kalau kami mengadu ke (Kementerian) BUMN, dipingpong ke (Kementerian) PU, pingpong lagi ke sana," ujar Purbaya yang menerima keluhan itu saat menjabat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Belajar dari pengalaman tersebut, Purbaya menegaskan bahwa proyek-proyek besar di era pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengedepankan eksekusi yang disiplin, cepat, dan terukur.

Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Rampung, Purbaya: Tinggal Diumumkan Presiden



Menurutnya, koordinasi yang solid mulai dari pemerintah pusat hingga daerah serta pemantauan berbasis real-time sangat krusial agar pelaksana di lapangan tidak kehilangan arah. Hal ini sekaligus menjadi jaminan agar minat investor tetap terjaga di Indonesia.

"Kalau tidak (dikawal), kita akan mengalami cost overrun delay yang akhirnya meningkatkan biaya investasi dan investor jadi kapok," ujarnya.

Terkait proyek Whoosh, adapun sejak digarap 2016, proyek ini mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar USD1,2 miliar atau sekitar Rp18,02 triliun. Hasil audit yang dilakukan Indonesia dan China membukukan total biaya pembangunan Whoosh tembus menjadi USD7,27 miliar atau sekitar Rp118,21 triliun.

Dari jumlah pinjaman tersebut, sebesar 75 persen-nya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2% per tahun. Utang pembangunan Whoosh dicairkan dengan skema bunga tetap selama 40 tahun di awal.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro mengatakan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang disalurkan oleh PT Pupuk Indonesia harus dilakukan hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut dia, pengawasan itu penting untuk memastikan harga pupuk bersubsidi tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Terlebih lagi, menurut dia, ketersediaan pupuk bersubsidi kini cukup melimpah.

"Pupuk ini memang luar biasa dan ketersediaannya juga sangat luar biasa, tetapi untuk daerah 3T mohon perhatian betul, karena ini berpengaruh juga ke pendapatan petani," kata Fauzi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dia pun mengapresiasi Pupuk Indonesia atas ketersediaan pupuk subsidi yang dinilai semakin terjamin. Menurutnya, alokasi pupuk subsidi kini mencakup lebih banyak komoditas sehingga mampu mendukung upaya swasembada pangan.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR Bertu Merlas menilai kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi telah mendorong kepastian pasokan dan meningkatkan aksesibilitas pupuk di lapangan, bahkan di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.

Berkat penyederhanaan distribusi, menurut dia, petani dapat merasakan langsung kemudahan mendapatkan pupuk subsidi. la menyampaikan ketersediaan pupuk kini lebih terjaga sehingga petani dapat menebus pupuk sesuai kebutuhan tanpa harus menunggu lama.

"Beberapa tahun terakhir ini kita harus apresiasi Pupuk Indonesia, bukan petani menunggu pupuk, tapi pupuk menunggu petani," kata Bertu.

Adapun, poin paling mendasar yang diatur dalam Perpres 113 Tahun 2025 terdapat pada mekanisme pembayaran subsidi pupuk sebagaimana diatur dalam pasal 14.

Pasal tersebut menyebutkan BUMN Pupuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana subsidi untuk keperluan pengadaan bahan baku kepada kuasa pengguna anggaran.

Selain perubahan mendasar pada mekanisme pembayaran subsidi, Perpres 113 Tahun 2025 juga mempertegas sekaligus memperluas pengawasan pupuk bersubsidi, termasuk terhadap aspek penyaluran fisik dan akuntabilitas keuangan subsidi.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Palangka Raya, Kalteng (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menyatakan penguatan pengawasan terhadap pasokan atau distribusi energi baik berupa bahan bakar minyak (BBM) maupun elpiji menjadi salah satu fokus utama pemerintah provinsinya.

"Kita perlu memperkuat pengawasan, termasuk jika diperlukan dengan pemanfaatan teknologi seperti pemantauan distribusi berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU," katanya di Palangka Raya, Kalteng, Senin.

Berdasarkan pantauan di lapangan dalam beberapa waktu terakhir, tampak antrean pengisian BBM terjadi di sejumlah SPBU di antaranya di Palangka Raya.

"Kami menilai permasalahan BBM ini berpotensi menjadi persoalan serius apabila tidak segera diantisipasi. Diperlukan langkah-langkah konkret dan cepat dari kita semua," jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan pengaturan pola distribusi, seperti pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan nonsubsidi, guna mencegah penumpukan dan antrean panjang di lapangan.

"Pastikan subsidi tepat sasaran, dan tidak ada celah sekecil apa pun untuk penyalahgunaan," ucapnya.

Hal itu dia sampaikan dalam rapat koordinasi antisipasi kenaikan harga akibat dampak kenaikan BBM.

Pertemuan ini diharap dapat membangun kebersamaan, memperkuat koordinasi serta mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi ke depan.

Lebih lanjut, Agustiar memaparkan berdasarkan data yang ada, kebutuhan BBM di Kalimantan Tengah cukup besar, dengan dukungan beberapa depot seperti di Pulang Pisau, Sampit, dan Pangkalan Bun.

Oleh karena itu, distribusi harus benar-benar diperhatikan, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan.

"Kami berharap adanya penyesuaian distribusi, khususnya di wilayah-wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian. Hal ini penting agar distribusi BBM dan LPG dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Sekda Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan pihaknya memastikan pasokan BBM serta elpiji tetap aman dan lancar, melalui koordinasi intensif dengan PT Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia menambahkan pengawasan distribusi subsidi, baik BBM maupun elpiji 3 kg, harus diperketat agar tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Langkah penertiban serta penegakan hukum terhadap penimbunan dan kecurangan juga perlu dilakukan secara tegas.

"Komunikasi publik yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah terjadinya kepanikan," terangnya.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Komisi XII DPR RI menyatakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman, karena itu pihaknya mendorong adanya penguatan pengawasan distribusi untuk mencegah penyalahgunaan BBM.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan hasil rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), SKK Migas, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta PT Pertamina Patra Niaga, menunjukkan kondisi ketahanan energi nasional tetap terjaga.

“Kami mendapat laporan dari BPH Migas terkait dengan pengawasan distribusi BBM, ini aman, clear, nggak ada masalah. Jika terjadi penyalahgunaan, itu sudah ada tindakannya,” kata Bambang usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pasokan BBM maupun LPG secara umum dalam kondisi aman, termasuk dari sisi pengadaan dan penyaluran.

Bambang menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan, termasuk dari jalur distribusi global.

“Proses suplai daripada crude maupun BBM itu clear, nggak ada masalah, dan termasuk juga LPG,” ujarnya.

Di sisi hilir, BPH Migas melaporkan ketahanan stok BBM nasional berada dalam kondisi aman dengan tingkat ketersediaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data BPH Migas, ketahanan stok BBM jenis Pertalite tercatat sekitar 18,1 hari, Pertamax 22,1 hari, dan Pertamax Turbo mencapai 46,5 hari. Sementara itu, untuk jenis solar, ketahanan stok sekitar 16,5 hari dan Pertamina Dex mencapai 64,5 hari, serta avtur sebesar 28,1 hari.

Meski demikian, Komisi XII menekankan pentingnya penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tetap tepat sasaran.

Menurut dia, pengawasan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan di lapangan.

“Kami mendorong sehingga dengan demikian kita berharap bahwa ada efek jera yang dapat diberikan kepada para penyeleweng,” tegas Bambang.

Dalam rapat dengan DPR, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan pengawasan distribusi BBM terus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan operasional pengawasan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Kami mohon dukungannya kepada seluruh elemen masyarakat agar supaya dapat mendukung kami bersama aparat penegak hukum dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan,” kata Wahyudi.

Ia menjelaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara tetap tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat.

Ia menyebut BPH Migas juga tengah melakukan pengawasan lapangan serta penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di sejumlah wilayah, antara lain di Bitung, Lhokseumawe, Jember dan Banyuwangi.

Salah satu temuan berupa satu truk yang diduga melakukan pengisian atau pengambilan BBM subsidi secara tidak sesuai ketentuan di salah satu SPBU dan kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“Kami juga melakukan tangkap tangan, itu adanya potensi penyalahgunaan. Jadi satu truk yang mengambil BBM di SPBU (secara tidak sesuai ketentuan) dan sudah kami serahkan kepada aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Ia menambahkan tindakan juga dilakukan terhadap SPBU yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, termasuk penghentian penyaluran sebagai bentuk sanksi.

"SPBU tersebut kita tidak izinkan untuk menyalurkan BBM subsidi maupun kompensasi negara,” ucap Wahyudi.

Lebih lanjut, Komisi XII DPR serta pemerintah mengimbau masyarakat untuk turut mendukung pengawasan distribusi BBM subsidi dan tidak melakukan penyalahgunaan di tengah upaya menjaga ketahanan energi nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Tim Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau (Disnakertrans Kepri) menyebutkan PT Shanghai Baoye Indonesia (PT SBI) dikenai sanksi denda administratif Rp330 juta akibat mempekerjakan TKA ilegal.

Sekretaris Disnakertrans Kepri yang juga Ketua Satgas Pengawasan TKA John Barus mengatakan PT SBI merupakan subkontraktor yang membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pulau Setokok, tepatnya di kawasan industri Batamindo, Kota Batam.

"Denda administratif tersebut sedang dalam proses pembayaran dari PT SBI melalui rekening Kementerian Keuangan RI, sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP)," kata John Barus dihubungi di Tanjungpinang, Jumat.

John menjelaskan awalnya Tim Satgas Pengawasan TKA Disnakertrans Kepri melalukan inspeksi mendadak (Sidak) di PT SBI, selaku perusahaan pengguna TKA pada 26-27 Maret 2026.

Dalam sidak tersebut, pihaknya menemukan 29 TKA berkewarganegaraan Tiongkok bekerja di PT SBI, tanpa mengantongi dokumen pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Ia menegaskan RPTKA merupakan dokumen wajib sebelum mempekerjakan TKA di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA.

"Pengakuan mereka (TKA), ada yang baru datang, lalu sebagian lainnya sudah bekerja satu sampai tiga bulan di PT SBI," ungkapnya.

John menyampaikan pihak perusahaan (PT SBI) bersedia membayar denda administratif senilai Rp330 juta, yang dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan dan diserahkan kepada Satgas Pengawasan TKA.

Pihaknya turut mengingatkan kepada seluruh perusahaan pemberi kerja TKA di wilayah Kepri agar tertib administrasi, salah satunya wajib membayar retribusi RPTKA.

Bagi TKA yang ditemukan bekerja tanpa dokumen resmi, bisa dideportasi bahkan terancam masuk daftar hitam (blacklist) untuk bekerja di Indonesia.

Selain itu, ia pun menekankan pendamping TKA wajib mentransfer pengetahuan kepada TKI pendamping.

"TKA juga harus belajar bahasa Indonesia," katanya menegaskan.

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - AirNav Indonesia memperkuat pengawasan ruang udara dan memastikan kesiapan layanan navigasi penerbangan guna mendukung kelancaran serta keselamatan operasional selama periode angkutan Lebaran 2026.

Direktur Operasi AirNav Indonesia Setio Anggoro mengatakan peningkatan pergerakan penerbangan selama musim mudik telah diantisipasi melalui berbagai langkah kesiapan operasional di seluruh unit layanan navigasi penerbangan.

"AirNav Indonesia telah menyiapkan seluruh aspek operasional untuk memastikan pelayanan navigasi penerbangan selama periode Angkutan Lebaran dapat berjalan aman, lancar, dan efisien," kata Setio dalam Konferensi Pers Kesiapan Pelayanan Navigasi Penerbangan AirNav Indonesia pada Angkutan Lebaran tahun 2026/1447 Hijriah di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan kesiapan tersebut mencakup personel operasional, fasilitas navigasi penerbangan, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penerbangan.

Untuk mendukung pengelolaan lalu lintas udara secara optimal, AirNav Indonesia mengoperasikan Indonesia Network Management Centre (INMC) sebagai pusat orkestrasi pelayanan navigasi penerbangan nasional yang memantau dan mengoordinasikan operasional penerbangan secara real time di seluruh wilayah udara Indonesia.

Setio menjelaskan AirNav Indonesia juga memastikan kesiapan dukungan operasional yang meliputi lebih dari 2.800 fasilitas komunikasi, navigasi, surveillance, dan sistem ATC.

"Untuk petugas ATC sendiri, ada lebih dari 1.700 petugas yang in-charge selama periode ini, di semua kantor pelayanan AirNAv Indonesia,” ujar dia.

Kemudian, untuk memperkuat dukungan operasional, AirNav juga menugaskan lebih dari 1.000 petugas Air Traffic Service Engineers untuk memastikan kesiapan dan keandalan peralatan fasilitas.

”Sebagai tambahan, kami juga menempatkan juga sedikitnya 160 Aeronautical Information Service Officers, serta lebih dari 490 Air Communication Officers,” kata Setio.

Selain itu, kesiapan prosedur navigasi penerbangan juga telah dipastikan di ratusan bandara di Indonesia, termasuk prosedur keberangkatan (Standard Instrument Departure/SID), kedatangan (Standard Terminal Arrival Route/STAR), dan pendekatan pendaratan (Initial Approach Procedures/IAP) guna menjaga efisiensi dan keselamatan operasional penerbangan.

Lebih lanjut Setio menegaskan peningkatan trafik penerbangan selama periode Lebaran juga diiringi dengan peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai potensi risiko keselamatan penerbangan salah satunya gangguan balon udara liar.

“Kami terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi hazard selama periode Lebaran, seperti cuaca ekstrem, abu vulkanik, balon udara liar, potensi birdstrike, serta gangguan operasional bandara maupun maskapai," katanya menjelaskan.

Dia mengatakan seluruh personel operasional juga diingatkan untuk meningkatkan disiplin terhadap prosedur serta koordinasi antar unit untuk menjaga keselamatan penerbangan.

Ia juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keselamatan penerbangan, khususnya terkait potensi balon udara liar yang kerap muncul pada periode Lebaran. Dua wilayah yang kerap mendapatkan sorotan akibat aktivitas balon udara liar, antara lain Kabupaten Wonosobo dan Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Namun belakangan, sejumlah wilayah lain juga mengindikasikan adanya aktivitas tersebut. AirNav Indonesia terus melakukan kampanye keselamatan kepada masyarakat mengenai bahaya balon udara liar bagi penerbangan, melalui berbagai media.

"Namun, masalah ini tidak akan serta merta bisa diselesaikan oleh AirNav sendirian. Kami berharap kesadaran bersama dapat terus meningkat sehingga ruang udara Indonesia tetap aman bagi seluruh penerbangan,” ujar Setio.

Dengan kesiapan infrastruktur, personel, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan tersebut, AirNav Indonesia optimistis layanan navigasi penerbangan selama periode angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan aman, lancar, dan efisien, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan nyaman.

Ia juga menyebutkan trafik penerbangan selama periode tersebut diproyeksikan meningkat sekitar 4,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, dirinya tidak merinci jumlah penerbangan tersebut.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Posko ini menjadi pusat koordinasi nasional yang berfungsi memantau kondisi operasional transportasi selama masa angkutan Lebaran, mempercepat koordinasi antar instansi, serta memastikan setiap dinamika di lapangan dapat ditangani secara cepat dan te

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memperkuat pengawasan penyelenggaraan transportasi melalui Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 yang beroperasi di kantor pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, mulai 13 hingga 30 Maret.

"Posko ini menjadi pusat koordinasi nasional yang berfungsi untuk memantau kondisi operasional transportasi selama masa angkutan Lebaran, mempercepat koordinasi antar instansi, serta memastikan setiap dinamika di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat," kata Menhub di sela meresmikan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 di Jakarta, Jumat malam.

Dia menyampaikan, pergerakan masyarakat saat Lebaran merupakan fenomena sosial, budaya, dan keagamaan terbesar di Indonesia yang selalu memicu lonjakan mobilitas masyarakat secara signifikan setiap tahunnya.

Tradisi mudik tidak sekadar perjalanan pulang kampung, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi keluarga, memperkuat kebersamaan, serta menjaga nilai kebangsaan yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Indonesia.

Menhub menyebutkan, berdasarkan hasil survei, potensi pergerakan masyarakat pada periode Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 143,9 juta orang yang akan melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia.

Jumlah pergerakan tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk memastikan sistem transportasi nasional tetap berjalan lancar, aman, nyaman, serta mampu mengakomodasi mobilitas masyarakat selama masa mudik maupun arus balik.

Sejalan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh fasilitas transportasi dan layanan publik selama masa mudik dan arus balik dapat berjalan optimal melalui koordinasi kuat antara kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan berbagai pemangku kepentingan.

Secara umum, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan berbagai kebijakan pengaturan mobilitas Lebaran yang mencakup seluruh moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun perkeretaapian di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi melalui pengecekan operasional armada serta penerapan pembatasan angkutan tertentu menjelang puncak arus mudik dan arus balik guna mengurangi kepadatan.

Selain itu, Kementerian Perhubungan melakukan ramp check untuk memastikan kelaikan operasional sarana transportasi di seluruh moda sehingga perjalanan masyarakat selama periode angkutan Lebaran tetap aman.

Pemerintah juga membentuk posko layanan terpadu hingga tingkat wilayah guna memperkuat pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan transportasi selama masa angkutan Lebaran yang berlangsung hingga akhir Maret.

Bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait, pemerintah menyiapkan rekayasa lalu lintas pada titik rawan kemacetan, kecelakaan, serta wilayah berpotensi terdampak bencana selama periode mudik.

Menhub menambahkan pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan pendukung seperti penurunan harga tiket pesawat, diskon tarif tol, serta program mudik gratis untuk membantu masyarakat melakukan perjalanan Lebaran lebih terjangkau.

Kementerian Perhubungan menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan angkutan Lebaran sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak serta kesiapsiagaan petugas dalam menjaga keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik.

Dia juga menekankan, beberapa hal kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertama, agar memastikan seluruh unsur yang bertugas memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dalam melaksanakan kebijakan pengendalian mobilitas di lapangan.

Kedua, lakukan pengawasan secara tegas namun tetap humanis dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, membangun komunikasi publik yang baik, transparan, dan mudah dipahami sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

"Keempat, jaga konsistensi komunikasi agar tidak menimbulkan informasi yang kontradiktif maupun kesan ego sektoral," tegasnya.

Dudy juga meminta kepada seluruh petugas di posko maupun di lapangan untuk selalu siap siaga menghadapi berbagai dinamika transportasi, bekerja dengan penuh dedikasi, kesabaran, serta mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama.

"Saya percaya dengan kerja sama, koordinasi, dan semangat pelayanan yang kuat dari seluruh pihak, penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan selamat. Sehingga masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan penuh kenyamanan dan kebahagiaan," kata Menhub.

Adapun peresmian Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 di Kantor Kementerian Perhubungan turut dihadiri berbagai lintas kementerian/lembaga terkait dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, TNI-Polri, BNPB, BMKG, Basarnas, hingga pihak terkait lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menegur jajaran direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) mengenai transparansi perencanaan produksi nasional hingga ketimpangan harga gas bumi bagi industri pupuk.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara tersebut dalam kunjungan kerja di Cikampek, Jawa Barat, Kamis.

Sementara itu, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, Rivqy menegur direksi Pupuk Indonesia mengenai pengembangan Pupuk Kujang yang dinilai masih abu-abu.

Oleh sebab itu, dia mendesak manajemen perusahaan untuk memaparkan detail perencanaan, lini masa, hingga strategi efisiensi secara transparan kepada parlemen.

"Tolong informasikan kepada kami secara detail. Selama ini kami di DPR sering kali hanya diberi informasi 'kulit-kulitnya' saja, sementara perencanaan detailnya jarang sekali sampai ke kami," kata dia.

Selain itu, dia mempertanyakan progres persiapan proyek pupuk di Papua yang ditargetkan rampung pada 2031.

Ia pun meminta kerangka kerja yang jelas agar proyek strategis nasional tersebut tidak sekadar menjadi wacana jangka panjang tanpa progres yang terukur.

Tak hanya itu, dia mengatakan ada isu lain yang lebih krusial, yakni harga gas bumi tertentu.

Walaupun pemerintah telah menetapkan plafon harga maksimal sebesar 6,5 dolar Amerika Serikat per million metric british thermal units atau MMBTU, dia mengatakan realitas di lapangan menunjukkan adanya disparitas harga yang mencolok antarprovinsi.

"Sebenarnya berapa harga keekonomian gas yang bisa diserap oleh Pupuk Indonesia? Saya sangat menyayangkan, sesama BUMN jangan 'main curang-curangan' (mencari keuntungan sendiri secara tidak sehat). Tolong ini dijelaskan jujur," ujarnya.

Menurut dia, transparansi harga sangat penting agar DPR RI dapat mengusulkan formula harga keekonomian yang adil.

"Tujuannya jelas, harga gas tidak memberatkan industri pupuk demi ketahanan pangan nasional, dan di sisi lain juga tidak merugikan pihak penyedia gas," katanya.

Adapun dia memandang persoalan tersebut menjadi catatan penting bagi Komisi VI DPR RI untuk terus mengawal agar sinergi antar-BUMN benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan petani, bukan sekadar kompetisi profit internal antarperusahaan negara.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan terhadap 4 perwira tinggi (Pati) untuk menduduki jabatan strategis di Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri. Mereka merupakan bagian dari 54 Pati dan Perwira Menengah (Pamen) Polri yang masuk dalam daftar mutasi, rotasi, dan promosi jabatan baru-baru ini.

Mutasi jabatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri dengan nomor ST/440/II/KEP./2026 tertanggal 27 Februari 2026. Mereka terdiri atas dua Pati berpangkat Brigjen Pol dan dua Pamen menyandang pangkat Kombes Pol. Dengan kebijakan mutasi ini, mereka selanjutnya akan memperkuat tugas dan fungsi pengawasan internal di tubuh Korps Bhayangkara.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengungkapkan mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri adalah hal yang wajar sebagai bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme anggota dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus upaya penyegaran dan penguatan kelembagaan,” katanya, Rabu (11/3/2026).

Berikut ini Pati Polri yang dimutasi ke Itwasum:

1. Brigjen Pol Budi Wasono

Jabatan lama: Irwil V Itwasum Polri

Jabatan baru: Auditor Kepolisian Utama TK I Itwasum Polri

2. Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik

Jabatan lama: Auditor Kepolisian Utama TK II Itwasum Polri

Jabatan baru: Irwil V Itwasum Polri

3. Kombes Pol Al Afriandi

Jabatan lama: Irwasda Polda Sulsel

Jabatan baru: Auditor Kepolisian Utama TK II Itwasum Polri

4. Kombes Pol Sigit Jatimiko

Jabatan lama: Irwasda Polda Kalbar

Jabatan baru: Irbidjemensarpras Itwil III Itwasum Polri.

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengatakan sinergi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat mengendalikan harga pangan, menjaga stabilitas pasokan sehingga dapat melindungi daya beli masyarakat selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026.

"Kami terus turun melakukan pemantauan dan pengawasan (harga pangan) bersama jajaran Polri di seluruh penjuru negeri," kata Sarwo dalam Rapat Koordinasi Kesiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

Sarwo menyampaikan berkat sinergi pemantauan di lapangan, hasilnya cukup positif karena mampu memberikan penekan harga pangan di pasaran menjadi lebih stabil.

Selain Polri, Bapanas bersama kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah juga terus memantau serta mengawasi harga pasar agar pangan pokok strategis sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan pembelian (HAP).

"Alhamdulillah sebagian besar komoditas harganya relatif stabil," ujar Sarwo.

Ia memaparkan kinerja Satgas Saber Pelanggaran Pangan sampai akhir Februari telah melaksanakan pengawasan pada 28.270 titik seluruh Indonesia dengan rincian 18.864 pedagang, 4.413 ritel, 2.804 grosir, 1.564 distributor, 405 produsen, dan 220 agen.

"Sesuai arahan Bapak Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman agar kami juga menindak hingga ke hulu. Tidak hanya pengecer yang di ujung," jelas Sarwo.

Sebelumnya, Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo persoalan pangan menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu lonjakan harga seiring meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat.

"Potensi kenaikan harga ini yang harus kita awasi. Januari harga (pangan) sempat naik. Kemudian kita turunkan Satgas gabungan dan kemarin rata-rata tren harga bisa turun. Secara garis besar," kata Listyo.

Berdasarkan data harga Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, hingga awal Maret 2026 sebagian besar komoditas pangan strategis telah mengalami penurunan dibandingkan Januari sebelumnya.

Dengan tren menurunnya harga pangan pokok menjadi bukti kolaborasi yang baik antara Polri dan Bapanas beserta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat.

Tren penurunan harga terbesar ada di bawang putih yang mencatatkan level 2,18 persen menjadi Rp37.684 per kilogram (kg) dan masih di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen. Kemudian bawang merah turun 1,68 persen menjadi Rp40.948 per kg yang juga di bawah HAP.

Minyak goreng juga mulai menurun 1,24 persen. Begitu pun daging sapi yang harganya menurun 1,02 persen. Daging ayam dan telur ayam mencatatkan penurunan masing-masing 0,91 persen dan 0,79 persen. Beras premium menurun 0,86 persen dan beras medium 0,02 persen.

Atas dasar pencapaian itu, Kapolri menginstruksikan jajarannya agar menggencarkan fungsi pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Pangan bersama Bapanas dan pemerintah daerah.

Orang nomor satu di Polri itu meminta tidak ada harga pangan yang melampaui HET maupun HAP di tingkat konsumen.

Terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta agar penindakan tegas secara terukur dapat dilakukan sampai ke tingkat distributor bahkan produsen.

Hal itu merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar harga pangan dapat terus stabil selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026.

Satgas Saber Pelanggaran Pangan telah mengeluarkan tindakan-tindakan sebagai hasil pengawasan, antara lain 350 surat teguran, koordinasi pengisian stok kosong 898 titik, pengambilan uji laboratorium 35 titik, rekomendasi pencabutan izin usaha 1, rekomendasi pencabutan izin edar 3, dan upaya penegakan hukum 4 perkara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pertamina telah menyiapkan langkah mitigasi risiko serta memperkuat komunikasi dengan Kemenlu, KBRI, KJRI dan otoritas setempat

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional dengan memprioritaskan keselamatan pekerja dan keberlangsungan operasional sebagai fokus utama melalui penguatan mitigasi risiko dan pemantauan intensif di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) serta otoritas setempat untuk memonitor secara intensif seluruh pekerja, operasional dan armada yang berada di area Timur Tengah.

"Pertamina juga telah menyiapkan langkah mitigasi risiko serta memperkuat komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, KBRI, KJRI dan otoritas setempat guna menjaga kelancaran operasional dan keamanan kru," ujar Baron.

Sebagai tulang punggung energi Indonesia, Baron mengatakan perusahaan memastikan seluruh lini bisnis mulai dari penyediaan minyak mentah, hingga penyediaan kebutuhan BBM dan LPG domestik terus beroperasi secara optimal dan dalam kondisi terkendali.

Terdapat tiga unit bisnis strategis yang bersinggungan langsung dengan dinamika di kawasan tersebut, yakni PT Pertamina International Shipping (PIS) Non Captive terkait aktivitas pengangkutan energi global, Pertamina Internasional EP (PIEP) yang menjalankan operasi hulu di Basra, Irak, serta Pertamina Patra Niaga dalam pengadaan minyak mentah dan produk dari sumber di Kawasan Timur Tengah.

Perusahaan pelat merah ini juga akan terus memantau perkembangan dinamika energi global dan telah melakukan mitigasi guna memastikan kelancaran rantai pasok global dan ketahanan energi nasional tetap terjaga.

Pertamina memiliki portofolio sumber pasokan minyak mentah, produk BBM dan LPG yang terdiversifikasi, baik dari produksi dalam negeri maupun dari berbagai negara mitra.

Diversifikasi ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan suplai di tengah dinamika geopolitik.

Selain itu, perusahaan juga mengoptimalkan operasional kilang domestik untuk menjaga keseimbangan produksi dan distribusi.

Dengan pengelolaan pasokan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, perusahaan memastikan ketersediaan BBM dan LPG bagi masyarakat tetap dalam kondisi aman, memadai dan terkendali.

"Sebagai garda terdepan energi nasional, Pertamina memperketat pengawasan dan mengupayakan ketahanan pasokan crude, BBM, dan LPG tetap aman untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia," imbuh Baron.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

ini merupakan langkah preventif memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan terjaga khususnya saat Ramadhan dan Idul Fitri

Batang (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat pengawasan harga, keamanan dan mutu pangan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, saat Ramadhan hingga Lebaran 2026.

Kepala Pusat Data dan Informasi Bapanas Kelik Budiana di Batang, Rabu, mengatakan bahwa pengawasan ini dilakukan secara rutin dan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

"Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan tetap terjaga khususnya saat Ramadhan dan Idul Fitri," katanya.

Menurut dia, langkah ini juga dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan yang aman, layak konsumsi dan pengawasan dilakukan melalui Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan.

Dalam peninjauan di Pasar Batang, tim melakukan uji sampel sejumlah komoditas serta memantau langsung harga beras dan bahan pokok lainnya di tingkat pedagang.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Batang Wahyu Budi Santoso mengatakan, pihaknya tidak menemukan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di pasar tradisional maupun sejumlah toko beras.

"Alhamdulillah, pedagang cukup kooperatif. Harga beras medium dan premium dijual sesuai ketentuan pemerintah," katanya.

Harga Eceran Tertinggi beras medium ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram sedangkan beras premium Rp14.500 per kilogram.

Ia mengatakan pihaknya memastikan stok beras di daerah masih dalam kondisi aman selama Ramadan dan Lebaran 2026.

"Untuk ketersediaan beras tergolong aman. Kami pastikan tidak ada kelangkaan menjelang hari besar keagamaan. Satgas Pangan akan terus melakukan pemantauan serta menindak pelaku usaha yang menjual bahan pangan itu di atas HET," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026