Halal telah berkembang menjadi ekosistem gaya hidup dan industri masa depan

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Jatim menjadi pemain utama dalam rantai nilai halal nasional karena didukung kekuatan pondok pesantren, UMKM, industri manufaktur, serta konektivitas logistik yang luas.

“Halal bukan lagi sekadar sertifikasi produk. Halal telah berkembang menjadi ekosistem gaya hidup dan industri masa depan. Ini adalah peluang besar yang harus dimanfaatkan Indonesia, termasuk Jawa Timur, untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam rantai nilai halal global,” ujar Khofifah saat menjadi pembicara utama pada Forum Ekonomi Regional Java Halal Ecosystem 2026 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis.

Menurut Khofifah, halal kini tidak lagi dipandang semata sebagai aspek kepatuhan syariah, melainkan telah berkembang menjadi gaya hidup sekaligus industri masa depan dengan nilai ekonomi besar di tingkat global.

Produk halal juga telah menjadi standar baru perdagangan internasional yang identik dengan kualitas, keamanan, higienitas, keterlacakan produk, dan keberlanjutan.

Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026, Indonesia menempati peringkat pertama dunia pada sektor fesyen muslim, peringkat ketiga pada sektor makanan halal serta media dan rekreasi, dan peringkat keempat pada sektor farmasi dan kosmetik halal.

“Kita tidak boleh hanya menjadi pasar. Jawa Timur memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama halal dunia, mulai dari kekuatan pesantren, UMKM, industri, hingga konektivitas logistik yang menjangkau pasar nasional dan global,” ujarnya.

Khofifah menjelaskan Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai Gerbang Baru Nusantara dengan Pelabuhan Tanjung Perak yang melayani 24 dari 41 rute tol laut nasional.

Posisi tersebut didukung 12 ruas jalan tol, dua Kawasan Ekonomi Khusus, 13 kawasan industri, satu kawasan industri halal, 37 pelabuhan, dan tujuh bandara. Pada triwulan I 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96 persen (yoy), lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 5,61 persen.

Dalam pengembangan ekonomi syariah, Pemprov Jatim memperkuat ekosistem halal melalui Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) serta pemberdayaan 7.425 pondok pesantren.

Sebanyak 1.420 pesantren menjalankan program One Pesantren One Product (OPOP) dan 3.966 pesantren telah terdigitalisasi.

Sepanjang 2025, delapan program inkubasi usaha syariah menjangkau 2.492 pelaku usaha, sementara fasilitasi sertifikasi halal menghasilkan 552.943 usaha dan 1,41 juta produk bersertifikat halal. Jumlah usaha halal di Jawa Timur juga meningkat 42,59 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan nilai ekspor halal mencapai 3,222 miliar dolar AS.

Khofifah menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pentahelix dan menjadi bekal bagi Jawa Timur untuk terus memperkuat daya saing sekaligus mendukung Indonesia menjadi pusat ekonomi halal dunia.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - PT Ajinomoto Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan ekosistem halal nasional melalui program fasilitasi sertifikasi halal Self Declare bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Program yang dimulai pada 2025 dengan melibatkan hingga 100 UMKM di wilayah Jabodetabek dan Karawang, kini berkembang secara signifikan dan akan menjangkau hingga 500 UMKM yang tersebar di area Jabodetabek, Karawang, dan Mojokerto.

Pemberian sertifikasi halal bagi UMKM di ketiga wilayah tersebut ditandai dengan seremonial pengesahan kerja sama dalam mendukung percepatan sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh PT Ajinomoto Indonesia di Pabrik Mojokerto. Acara ini dihadiri oleh Bupati Mojokerto, Dr. H. Muhammad Albarraa, Lc.,M.Hum., Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Mojokerto, Noerhono, S.Sos., M.M., Ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Pusat Halal Universitas Airlangga (UNAIR), Bapak Dr. H. Abdul Rahem, M.Kes., Apt., Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kab. Mojokerto, serta kegiatan ini juga melibatkan para pelaku UMKM dari wilayah Mojokerto dan sekitarnya.

Melalui inisiatif ini, Ajinomoto Indonesia berupaya mendukung pelaku UMKM agar lebih siap memenuhi kewajiban sertifikasi halal sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga mendorong pemahaman dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara menyeluruh dalam proses produksi sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, Ajinomoto Indonesia memberikan fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal melalui skema Self Declare serta pendampingan terpadu bersama LP3H, mulai dari edukasi SJPH, asistensi pemenuhan dokumen, hingga pengajuan sertifikat halal. Skema ini dirancang untuk mempermudah UMKM dalam menjalani proses sertifikasi secara efektif, sesuai ketentuan yang berlaku, dan berkontribusi pada peningkatan mutu produk lokal agar mampu bersaing di pasar nasional.

“Kami mendorong berbagai sektor untuk ikut membantu UMKM ini. Dari pemerintah kabupaten juga ada dan kami berterima kasih dengan adanya keterlibatan swasta yang ikut mendukung UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal ini," ujar Dr. H. Muhammad Albarraa, Lc.,M.Hum. – Bupati Mojokerto.

Pada kesempatan ini, Dr. H. Abdul Rahem, M.Kes., Apt., Ketua Halal Center UNAIR, menegaskan urgensi sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen sekaligus peningkatan daya saing pelaku usaha. Ia juga mengingatkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil wajib mengantongi sertifikat halal sebelum 18 Oktober 2026. Untuk memperkuat pemahaman UMKM, ia turut mengangkat sejumlah kasus di masyarakat terkait lemahnya ketelusuran bahan baku yang berpotensi tidak memenuhi standar kehalalan, sebagai pembelajaran penting bagi para pelaku usaha.

“Dukungan sertifikasi halal untuk UMKM Mojokerto ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Ajinomoto Indonesia dalam membangun ekosistem halal yang terbuka dan dapat dinikmati bersama. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan LP3H diharapkan dapat membantu UMKM menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat tumbuh bersama masyarakat. Dengan semakin banyaknya produk UMKM yang bersertifikat halal, masyarakat juga akan semakin mudah menemukan produk yang terjamin kehalalannya,” ujar Samsul Bakhri, Direktur PT Ajinomoto Indonesia.

Kemudian Hermawan Prajudi, Direktur sekaligus Koordinator Auditor Halal Internal (AHI) PT Ajinomoto Indonesia, menambahkan, “Dukungan terhadap sertifikasi halal bagi UMKM di sekitar perusahaan adalah wujud nyata komitmen kami dalam memperkuat ekosistem halal nasional, sekaligus wujud tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan akses dan dukungan yang berkelanjutan.” Ia juga menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi prinsip ASV (Ajinomoto Shared Value), yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar. Ke depan, perusahaan berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi UMKM.

Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh pelaku UMKM penerima sebelumnya. “Sertifikat halal yang kami peroleh melalui program ini sangat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk kami yang aman, higienis, dan sesuai syariat. Dengan adanya sertifikat halal, produk kami memiliki nilai tambah dibandingkan kompetitor yang belum memilikinya, sehingga semakin diminati di pasar,” ujar Puspita Dewi, pemilik usaha “Kue Nenek”, penerima manfaat Program Sertifikasi Halal tahun 2025.

Ke depan, Ajinomoto Indonesia berharap inisiatif ini dapat terus mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal. Program ini juga diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara dunia industri, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem halal yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan semakin banyaknya produk UMKM yang bersertifikat halal, masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung, sehingga konsumen semakin aman, nyaman, dan yakin dalam mengonsumsi produk makanan UMKM yang terjamin kehalalannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat pengawasan terhadap produk pangan impor menjelang implementasi kebijakan Wajib Halal 2026.

Komitmen tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang mengintegrasikan pengawasan keamanan hayati dan sertifikasi halal di pintu masuk negara. Langkah ini sekaligus menjadi strategi pemerintah untuk memperketat pengawasan produk hewan, ikan, dan tumbuhan yang masuk ke Indonesia.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan kolaborasi tersebut bertujuan untuk memastikan produk impor tidak hanya aman secara kesehatan, tetapi juga memenuhi standar halal nasional.

“Sertifikat halal kini menjadi dokumen pelengkap dalam tindakan karantina. Melalui MoU ini, kami melakukan integrasi sistem informasi dan pertukaran data agar pengawasan di perbatasan [at-border] hingga setelah perbatasan [post-border] dapat berjalan lebih efektif tanpa menghambat arus logistik,” ujar Karding dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).

Selain itu, dia menyampaikan kerja sama tersebut juga menjadi bentuk dukungan Barantin terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal nasional di tengah meningkatnya arus perdagangan global dan kebutuhan pengawasan pangan yang lebih ketat.

Karding berharap pengawasan produk pangan impor menjadi lebih akuntabel, transparan, dan mampu menutup celah masuknya produk yang berisiko terhadap kesehatan maupun tidak sesuai standar halal nasional.

“Kami berharap melalui kerja sama ini juga ke depannya dapat mendukung peningkatan daya saing komoditas Indonesia di pasar global,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyebut sinergi dengan Barantin menjadi langkah krusial dalam mendukung implementasi kebijakan Wajib Halal 2026. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, seluruh produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

“Pelabelan halal ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Sertifikat halal ini bukan melarang pemasukan produk non halal, namun kita labeli mana yang halal dan non halal untuk pemasukan dari semua negara,” ujar pria yang akrab disapa Babe Haikal.

Dalam kerja sama tersebut, kedua lembaga menyepakati sejumlah ruang lingkup kolaborasi, mulai dari perumusan kebijakan bersama, pertukaran data dan informasi, pengawasan lalu lintas komoditas, peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi jaminan halal, hingga penanganan kasus dan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengajak perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam memajukan ekosistem halal nasional.

“Perguruan tinggi menjadi mitra penting karena memiliki kekuatan riset, pendidikan, dan inovasi. (Perguruan tinggi) Memiliki potensi yang kuat untuk berkontribusi memperkuat ekosistem halal,” kata Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Haikal mengatakan perluasan kontribusi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) halal di Indonesia.

Ia pun menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal nasional merupakan agenda strategis BPJPH, yang hanya dapat dicapai melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.

Upaya itu, lanjut Haikal, penting dilakukan untuk mempercepat target Indonesia menjadi pusat halal dunia.

“Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi ekonomi halal yang luar biasa. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia, ekosistemnya harus dibangun secara menyeluruh dan diperkuat,” ujar dia.

Sementara itu, penguatan kerja sama antara BPJPH dan perguruan tinggi salah satunya dilakukan dengan Universitas Islam Tazkia Bogor

Secara rinci, ia mengatakan sinergi Universitas Tazkia dan BPJPH diarahkan pada penguatan kelembagaan, seperti Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang diperlukan mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui pelatihan, pendampingan, sosialisasi, serta fasilitasi sertifikasi.

Di antara hal penting dalam kerja sama adalah rencana pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di lingkungan Universitas Islam Tazkia, yang diharapkan menjadi pendorong hadirnya pemeriksaan halal yang profesional, kredibel, dan berstandar nasional.

Universitas Tazkia juga mengusulkan kerja sama penguatan riset di bidang halal, ekonomi syariah, regulasi, dan inovasi produk halal yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan masyarakat.

Bidang pengabdian kepada masyarakat pun masuk dalam ruang lingkup kerja sama, seperti program pendampingan halal, pemberdayaan UMK, hingga edukasi literasi halal berbasis komunitas.

Kerja sama, menurut dia, juga mencakup penyelenggaraan kegiatan ilmiah dan peningkatan kapasitas SDM melalui seminar, kuliah umum, konferensi, workshop, serta berbagai pelatihan kompetensi untuk tenaga pendidik, peneliti, hingga mahasiswa.

“Kolaborasi seperti dengan Tazkia ini menjadi langkah penting dalam upaya penguatan ini,” kata Haikal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Yogyakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa standar layanan dan produk halal merupakan aspek penting dalam mendukung ekosistem halal nasional yang berkelanjutan.

“BPJPH tidak hanya menekankan pelaku usaha untuk patuh terhadap kewajiban bersertifikat halal, namun kami ingin menjadi partner pelaku usaha agar ekosistem halal nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan,” kata Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya yang diterima di Yogyakarta, Kamis.

Untuk itu, Aqil Irham mengatakan BPJPH terus berupaya memperluas edukasi dan layanan ini, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi standar pelayanan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Nomor 243 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada BPJPH.

Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di seluruh Indonesia secara langsung dan daring.

Aqil Irham juga menegaskan bahwa penyusunan dan penerapan standar pelayanan merupakan langkah strategis untuk memastikan BPJPH hadir dengan layanan yang terukur, terstandar, transparan, akuntabel, konsisten, dan mudah diakses oleh seluruh pelaku usaha, baik usaha mikro dan kecil (UMK) maupun industri besar.

“Penyusunan dan penerapan standar pelayanan merupakan langkah strategis yang tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga menegaskan bahwa BPJPH hadir dengan layanan yang terukur, terstandar, dan mudah diakses oleh seluruh pelaku usaha, baik UMK maupun industri besar,” ujarnya.

Selain itu, Aqil Irham juga berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memperkuat pemahaman bersama sekaligus menyamakan langkah dalam memberikan pelayanan terbaik.

Ia berharap, sosialisasi memberikan pemahaman publik terkait jenis-jenis layanan BPJPH, prosedur sertifikasi halal, dan sebagainya.

Melalui kegiatan ini, lanjut Aqil Irham, BPJPH menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta membangun ekosistem halal nasional yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing.

“Pada akhirnya, keberhasilan Jaminan Produk Halal bergantung pada kualitas layanan publik kita. Jika layanan baik, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan apresiasi atas dukungan terhadap penguatan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang diberikan DPR RI secara konsisten.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan (Babe Hasan) dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI yang membahas pelaksanaan dan rencana program halal nasional.

"Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota Komisi VIII. Dukungan dan kolaborasi yang selama ini dijalankan sangat membantu kami dalam percepatan pelaksanaan Jaminan Produk Halal dan pencapaian kinerja BPJPH. Hasil kunjungan bersama Komisi VIII DPR RI ke daerah-daerah menunjukkan dampak yang sangat signifikan," ujar Babe Haikal.

Ia menekankan bahwa antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap layanan halal menuntut BPJPH untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan. Selain itu, juga dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Masih banyak masyarakat yang membutuhkan pelatihan pendamping halal. Jumlahnya bisa 1.000, 2.000, bahkan 3.000 peserta pelatihan, dan BPJPH siap menampungnya. Karena itu kami berharap sinergi dengan Komisi VIII terus diperkuat," lanjut Babe Haikal.

Ditegaskan, UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi dasar komitmen BPJPH dalam memastikan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia bersertifikat halal.

Untuk itu, BPJPH akan terus memperkuat layanan, termasuk melalui digitalisasi proses, sinergi antarlembaga, serta penguatan diplomasi halal Indonesia agar mampu bersaing sebagai produsen halal global.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan ekosistem halal nasional yang tangguh dapat menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok halal dunia.

"Jika kita mampu memperkuat ekosistem halal nasional, maka Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi menjadi pemain utama dalam rantai pasok halal dunia," kata Haikal dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Haikal menegaskan bahwa isu halal kini telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi.

Ia mengatakan nilai halal tidak lagi dipahami semata sebagai aspek kepatuhan terhadap regulasi atau norma keagamaan saja, melainkan telah menjadi standar global yang mempengaruhi pola konsumsi dan arah perdagangan dunia.

"Halal bukan lagi sekadar persoalan agama saja. Di banyak negara, halal dipandang sebagai standar kualitas, keamanan, dan kesehatan. Halal adalah economic engine yang mendorong pertumbuhan perdagangan global," ujar dia.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa industri halal global berkembang pesat dan terus menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun.

Tren ini tidak hanya berpengaruh pada sektor makanan, tetapi juga merambah fesyen, kosmetik, farmasi, logistik, hingga pariwisata.

Permintaan produk halal pun ia sebut terus meningkat seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat, perubahan perilaku konsumen, serta berkembangnya gaya hidup halal (halal lifestyle).

Haikal mendorong dunia usaha termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjadi mitra pemerintah dalam memperluas ekosistem halal, mempercepat sertifikasi UMKM, dan mendorong kualitas produk nasional agar berdaya saing di pasar global.

"Di sinilah peran Kadin menjadi sangat strategis," ujar Haikal.

Lebih jauh, ia mengatakan kolaborasi lintas sektor, termasuk antara pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan lembaga riset, dan sebagainya diperlukan untuk memastikan Indonesia mampu memimpin arus ekonomi halal.

Selain itu, Haikal juga mengingatkan pentingnya transparansi informasi bagi konsumen. Ia menegaskan bahwa produk yang telah bersertifikat halal wajib mencantumkan label halal, sedangkan produk nonhalal wajib mencantumkan keterangan tidak halal.

Ketentuan ini diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian atas status kehalalan produk yang beredar, sekaligus melindungi pelaku usaha yang taat aturan.

"Ekonomi halal hanya dapat tumbuh apabila kepastian, kepercayaan, dan perlindungan konsumen berjalan seiring," ujarnya.

Dengan sinergi dan komitmen bersama, Haikal optimistis Indonesia mampu mewujudkan visi sebagai pusat halal dunia, sekaligus menjadikan halal sebagai salah satu pendorong utama pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025