Bisnis.com, JAKARTA — Rencana akuisisi oleh Grab Holdings Ltd. terhadap PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menemui kendala. Negosiasi transaksi tersebut dikabarkan tersendat karena kepemilikan sekitar 2% saham GOTO oleh Telkomsel.

Melansir Bloomberg, negosiasi atas transaksi tersebut tersendat terkait kepemilikan sekitar 2% saham GOTO oleh Telkomsel, menurut sejumlah sumber yang mengetahui persoalan ini.

Entitas usaha dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) ini disebut enggan menjual sahamnya mendekati valuasi saat ini, karena awalnya berinvestasi pada harga yang jauh lebih tinggi, kata para sumber.

Telkomsel juga menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi kerugian yang berkaitan dengan modal negara, sesuatu yang bisa berimplikasi hukum di Indonesia, kata para sumber yang meminta namanya dirahasiakan karena pembahasan bersifat privat.

Bloomberg menyebut meski Telkomsel bisa saja memilih untuk tidak menerima tawaran akuisisi dari Grab dan tetap memegang sahamnya, perusahaan tersebut berupaya memanfaatkan potensi penawaran ini untuk menegosiasikan harga yang lebih tinggi bagi dirinya, kata para sumber.

Di sisi lain, Grab yang berbasis di Singapura ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan Indonesia mendukung setiap proposal pengambilalihan, karena transaksi tersebut akan memerlukan persetujuan dari pemerintah Indonesia.

Isu Telkomsel menjadi hambatan terbaru dalam upaya bertahun-tahun Grab untuk merger dengan GOTO. Potensi penolakan regulator serta perbedaan persepsi valuasi telah menyebabkan tertundanya pembahasan, tetapi Grab tetap mendorong terwujudnya kesepakatan yang akan meningkatkan pangsa pasarnya dan meredakan tekanan harga.

Negosiasi masih berlangsung dan struktur terpisah untuk mengakuisisi saham Telkomsel juga sedang dibahas, namun belum ada keputusan akhir, ujar para sumber.

Adapun Bisnis telah mencoba melakukan konfirmasi kepada GOTO dan Telkomsel. Akan tetapi, sampai berita ini diturunkan, baik GOTO maupun Telkomsel belum menanggapi permintaan konfirmasi dari Bisnis.

Berdasarkan catatan Bisnis, TLKM mulai melakukan investasi pada GOTO pada, tepatnya pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek pada 2020.

Investasi pada 16 November 2020 tersebut adalah investasi dalam bentuk obligasi konversi tanpa bunga sebesar US$150 juta atau setara Rp2,1 triliun per 31 Desember 2020.

Lalu pada 17 Mei 2021, Gojek dan PT Tokopedia merger menjadi GOTO. Merger ini membuat Telkomsel mengeksekusi obligasi konversi atau convertible bond (CB) sesuai dengan perjanjian CB, di mana CB akan dikonversi menjadi saham.

Pada 18 Mei 2021, Telkomsel menandatangani perjanjian pembelian saham untuk memesan 29.708 saham konversi atau sebesar Rp2,11 triliun dan 59.417 saham tambahan dari opsi pembelian saham atau senilai US$300 juta yang setara Rp4,29 triliun.

GOTO melakukan stock split pada 19 Oktober 2021 dan mengubah kepemilikan Telkomsel dari 89.125 saham, menjadi 23,72 miliar saham.

Per 31 Desember 2021, Telkomsel menilai wajar investasi di GOTO setelah stock split adalah Rp375 per saham.

Lalu, pada akhir 2021, TLKM mencatat keuntungan yang belum direalisasi atas nilai wajar penyertaan Telkomsel pada GOTO sebesar Rp2,49 triliun.

Akan tetapi, setelah GOTO menjadi perusahaan publik pada 11 April 2022, Telkomsel menilai nilai wajar investasi di GOTO dengan menggunakan nilai pasar sebesar Rp91 per saham.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com,JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperingatkan pihak-pihak yang menginginkan terjadinya merger antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan Grab Indonesia. Seperti diketahui, belakangan merebak isu tentang kemungkinan merger antara dua raksasa teknologi di Indonesia yaitu GoTo dan Grab Indonesia.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Fanshurllah Asa menyampaikan pihak-pihak yang terlibat di dalam potensi merger kedua perusahaan tersebut harus berhati-hati dan melibatkan KPPU.

“Saya sampaikan di sini, hati-hati untuk Danantara. Grab, GoTo, Danantara, ya tanpa melibatkan KPPU membuat merger akan jadi problem. KPPU akan tegas menggunakan analisis yang bisa dipertanggungjawabkan dan kalau kami lihat terjadi merger itu tidak sesuai dengan amanah persaingan usaha yang sehat, KPPU tidak segan-segan akan membatalkan merger itu,” kata Fanshurllah, Kamis (11/12/2025).

Seperti diketahui, pelaku usaha yang melakukan merger dan akuisisi wajib melaporkan ke KPPU. Komisi tersebut kemudian akan melakukan telaah yang mendalam mengenai aksi korporasi itu dari kacamata persaingan usaha.

Penilaian merger dan akuisisi yang dilakukan oleh KPPU didasarkan pada beberapa aspek, yaitu konsentrasi pasar, hambatan masuk pasar, potensi perilaku anti persaingan, efisiensi dan kepailitan.

Adapun batasan nilai yang wajib untuk dilaporkan ke KPPU adalah jika perusahaan hasil merger dan akuisisi memiliki aset gabungan melebihi Rp2,5 triliun, omset gabungan melebihi Rp5 Triliun, sementara khusus untuk perbankan, peraturan ini hanya berlaku jika aset gabungan melebihi Rp20 Triliun.

Isu merger antar GoTo dan Grab sejatinya bukan baru sekali beredar. Pada 2024, misalnya, GoTo dikabarkan tengah mengkaji kemungkinan merger dengan Grab.

Lalu pada November 2025, dinamika mengenai isu merger ini kembali menguat setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online tengah memasuki tahap penyempurnaan akhir.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyebut proses penggabungan atau merger antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan Grab masih berjalan.

"Masih berjalan itu," ujar Rosan ditemui usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Danantara Indonesia menyebutkan pihaknya mengikuti arahan dan masukan pemerintah soal keterlibatan dalam penggabungan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GoTo) dan Grab dan super holding itu menerima masukan dari pemerintah yang memiliki keinginan terkait kelangsungan bisnis pada ekosistem digital.

Badan investasi itu pun menegaskan bahwa yang paling penting adalah fokus pada hubungan kedua bisnis atau business-to-business (B2B). Dalam hal ini, Danantara juga akan terus meninjau proses B2B antara GoTo dan Grab. Selain itu, Danantara juga akan mendukung hubungan bisnis kedua belah pihak.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menanggapi rencana merger PT GoTo Gojek Tokopedia dengan Grab yang disebut bakal melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Wakil Ketua KPPU Aru Armando menilai proses merger sepenuhnya diserahkan ke masing-masing perusahaan, dan menggarisbawahi agar kegiatan bisnis itu tidak menimbulkan tindakan monopoli antara para pelaku usaha di bidang yang sama.

“KPPU tidak bisa berkomentar atas isu tersebut karena nanti bias, [karena] ini kan sesuatu transaksi yang belum tentu akan terjadi, tapi sudah dimintakan komentar," kata Aru dalam jumpa media di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

KPPU, imbuhnya, memberi catatan agar jangan sampai nanti ada transaksi ke depan yang menyebabkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dia mengaku, masih belum bisa memberikan tanggapan banyak menyusul sistem pengawasan merger di Indonesia yang bersifat post merger notification atau pemberitahuan wajib pascatransaksi. Hal ini, lanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di sisi lain, secara umum, aktivitas korporasi berupa merger dan akuisisi yang diterima oleh KPPU tahun ini mencatatkan rekor baru. Aru mengatakan, KPPU menerima 141 notifikasi dengan nilai transaksi mencapai Rp1,3 kuadriliun.

“Dominasi transaksi di sektor pertambangan dan logistik menunjukkan geliat hilirisasi yang nyata, namun sekaligus membawa risiko konsentrasi pasar yang harus diawasi ketat agar tidak melahirkan oligopoli vertikal yang mematikan pemain lokal,” ujar Aru.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyebut proses penggabungan atau merger antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan Grab masih berjalan.

"Masih berjalan itu," ujar Rosan ditemui usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11).

Diketahui, Danantara Indonesia menyebutkan pihaknya mengikuti arahan dan masukan pemerintah soal keterlibatan dalam penggabungan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GoTo) dan Grab.

Danantara menerima masukan dari pemerintah yang memiliki keinginan terkait kelangsungan bisnis pada ekosistem digital. Badan investasi itu pun menegaskan bahwa yang paling penting adalah fokus pada hubungan kedua bisnis atau business-to-business (B2B).

Dalam hal ini, Danantara juga akan terus meninjau proses B2B antara GoTo dan Grab. Selain itu, Danantara juga akan mendukung hubungan bisnis kedua belah pihak.

Bisnis.com, JAKARTA — Isu rencana merger antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan Grab kembali menggema menimbulkan perhatian terhadap dua bank digital yang bernaung di bawah ekosistem masing-masing raksasa teknologi tersebut, yakni Superbank yang terafiliasi dengan Grab serta Bank Jago yang berada dalam ekosistem GOTO.

Isu merger sejatinya bukan baru sekali beredar. Pada 2024, misalnya, GOTO sempat dikabarkan tengah mengkaji kemungkinan merger dengan Grab. Namun, kala itu manajemen GOTO mengaku justru baru mengetahui kabar tersebut setelah isu tersebut beredar luas di media massa.

Lalu pada 7 November 2025, dinamika mengenai isu merger ini kembali menguat setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online tengah memasuki tahap penyempurnaan akhir.

Pernyataan ini sontak menarik perhatian karena regulasi tersebut bukan hanya menyentuh aspek pembagian komisi mitra pengemudi, tetapi juga mencakup skema penggabungan dua raksasa aplikasi transportasi daring itu.

Prasetyo menjelaskan bahwa penyempurnaan aturan ini dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari perwakilan mitra pengemudi hingga para aplikator. Usai menghadiri arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, dia menyebut bahwa regulasi ini terus dilengkapi untuk memastikan seluruh aspek kepentingan dapat diakomodasi.

Dia juga menegaskan bahwa pembahasan lintas kementerian dan lembaga berlangsung cukup intens. Bahkan Danantara disebut ikut terlibat karena adanya aspek korporasi yang harus dibahas secara komprehensif. Prasetyo meminta publik bersabar mengingat prosesnya memerlukan kehati-hatian sebelum diputuskan.

Ketika dikonfirmasi soal isu merger Grab dan GOTO, Prasetyo tidak menampik bahwa hal tersebut memang masuk dalam ruang diskusi pemerintah. Dia mengiyakan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan penggabungan kedua platform ride-hailing itu benar adanya.

Pengemudi ojek online (ojol) menunggu penumpang di dekat Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Senin (5/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha

Saat ditanya lebih jauh, termasuk mengenai kabar bahwa GoTo berpotensi mengambil alih Grab, Prasetyo menjawab singkat namun membenarkan arah pembicaraan tersebut.

Lebih jauh, dia menjelaskan bahwa bentuk penggabungan masih dalam proses kajian. Namun, dia menegaskan bahwa intinya adalah penggabungan kedua entitas besar tersebut dalam satu skema yang masih dirumuskan pemerintah. “Dilihat dari bentuknya, iya. Intinya penggabungan mereka berdua,” ujarnya.

Dampak Merger Grab–GoTo di Industri Bank Digital

Wacana konsolidasi dua raksasa ini bukan hanya soal perubahan peta bisnis layanan transportasi online alias ride-hailing atau e-commerce. Namun demikian juga dianggap sebagai potensi game changer yang bisa memengaruhi strategi, akuisisi nasabah, pembiayaan, hingga posisi keduanya di industri bank digital.

Dalam prospektus rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), Superbank secara terbuka menyampaikan bahwa ketergantungan pada Grab dan OVO untuk distribusi produk serta pengembangan bisnis menjadi salah satu risiko paling material.

Superbank menegaskan bahwa memburuknya hubungan dengan salah satu mitra tersebut dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan.

Superbank juga menyebut dalam prospektusnya bahwa kemungkinan adanya rencana merger Grab dengan perusahaan lain dapat membawa dampak yang belum dapat dipastikan.

"Usaha perseroan dapat terpengaruh oleh rencana apabila terdapat rencana merger antara Grab dengan perusahaan lain, namun dampak yang mungkin timbul dari transaksi tersebut terhadap Perseroan masih belum dapat dipastikan," tulis dalam prospektus tersebut, Rabu (26/11/2025).

Pernyataan ini menjadi semakin relevan di tengah ramainya isu penggabungan Grab dan GOTO, yang secara langsung memunculkan pertanyaan besar tentang keberlangsungan ekosistem yang menjadi penopang utama bisnis mereka.

Advisor Banking & Finance Development Centre, Moch Amin Nurdin, menilai bahwa jika merger Gojek dan Grab benar terjadi, dampaknya justru lebih berpotensi negatif bagi Superbank.

Menurutnya, posisi Superbank sebagai mitra strategis Grab bisa menjadi inferior karena perubahan struktur ekosistem pascamerger berpotensi menggeser prioritas.

Dia menilai Superbank harus terdorong untuk mencari mitra baru atau membangun ekosistem berbeda. Hal ini, menurut Amin, sesuatu yang tidak mudah karena hampir seluruh e-commerce besar di Indonesia sudah memiliki pasangan bank digital masing-masing dalam model bisnis mereka.

“Jika isu merger Gojek dan Grab jadi dilaksanakan, ini akan mengubah peta dan kinerja Superbank. Dampaknya menurut saya cenderung negatif," kata Amin kepada Bisnis, Rabu (26/11/2025).

Sementara prospek Superbank masih diwarnai sejumlah ketidakpastian, Bank Jago justru tampil lebih stabil dalam kinerjanya. Hingga kuartal III/2025, Bank Jago membukukan laba bersih Rp199 miliar, melonjak 132% dibandingkan tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga mencapai Rp23,9 triliun dengan pertumbuhan 41%, sementara total nasabah menembus 18,6 juta.

Kredit yang disalurkan mencapai Rp23,5 triliun dengan pertumbuhan 36%, diikuti kualitas aset yang terjaga dengan rasio NPL gross hanya 0,4%. Aset Bank Jago naik menjadi Rp34,5 triliun dan rasio kecukupan modal berada pada level kuat, yakni 32,9%.

Di sisi lain, Superbank baru menunjukkan titik balik pertumbuhan pada 2025. Setelah merugi selama tiga tahun berturut-turut hingga 2024, bank ini pertama kali mencatat laba bersih pada kuartal I/2025 sebesar Rp251 juta, berlanjut menjadi Rp20,1 miliar pada semester I dan melonjak menjadi Rp60,12 miliar pada kuartal III/2025.

Pertumbuhan pendapatan bunga bersih meningkat signifikan, sejalan dengan penyaluran kredit yang pertumbuhannya melesat lebih dari 120% pada sepanjang semester pertama 2025.

Gojek resmi mengumumkan kolaborasi dengan Bank Jago, Kamis (22/7/2021) /Dok. Bank Jago

Pada satu sisi, lanjut Amin, merger dapat membuka peluang sinergi karena dua ekosistem besar bersatu dalam satu rumah, sehingga layanan perbankan digital dapat terhubung lebih luas lintas platform.

Namun sisi lainnya, justru dapat memunculkan kompetisi internal karena Bank Jago dan Superbank bisa saja berebut peran sebagai bank utama dalam ekosistem gabungan tersebut.

Bank Jago memiliki basis nasabah dan performa keuangan yang lebih mapan, sementara Superbank mengandalkan momentum pertumbuhan pesat dan dukungan ekosistem Grab yang selama ini menjadi pendorong akuisisi nasabah dan produk pinjaman.

Dengan perbedaan posisi fundamental tersebut, potensi merger Gojek dan Grab dapat menjadi faktor penentu jalur masa depan kedua bank digital ini.

Sementara itu, Head of Research Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menyebut Superbank baru menunjukkan titik balik pertumbuhan pada 2025 menilai bahwa Superbank justru menunjukkan posisi yang cukup menarik seiring langkahnya menuju IPO dengan kinerja bank ini terlihat makin membaik.

Menurut Trioksa Siahaan, jika melihat kinerja industri perbankan sepanjang tahun ini, pergerakan sahamnya memang cenderung menurun.

Terkait rumor penggabungan entitas ride-hailing besar seperti Gojek dan Grab, Trioksa menilai dampaknya terhadap Superbank akan bergantung pada entitas mana yang nantinya menjadi dominan.

Jika Grab menjadi entitas yang lebih kuat dan tetap memiliki afiliasi dengan Superbank, maka peluang peningkatan sinergi dan perluasan pasar bagi Superbank akan semakin besar. "Dampak dari merger Gojek dan Grab adalah tergantung pada entitas yang akan dominan nantinya," kata Trioksa kepada Bisnis.

Sebaliknya, jika dominasi beralih ke entitas lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Superbank, maka manfaat ekosistemnya mungkin tidak akan sebesar skenario sebelumnya.

Dengan semakin terarahnya kinerja dan dukungan ekosistem yang masih relevan, pasar kini menunggu, apakah momentum IPO ini menjadi langkah tepat bagi Superbank untuk memperkuat posisinya di lanskap bank digital yang semakin padat.

Isu merger GOTO dan Grab pun bukan hanya menjadi dinamika industri teknologi, tetapi kini menjadi variabel krusial bagi strategi dan prospek jangka panjang Superbank dan Bank Jago. Apapun arah keputusan dua raksasa teknologi ini, dampaknya diprediksi akan menjadi penentu babak baru persaingan bank digital di Indonesia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Perombakan manajemen emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) disebut-sebut sebagai karpet merah untuk melancarkan proses merger dengan Grab. Adapun, GOTO kini dinakhodai oleh Hans Patuwo menggantikan Patrick Walujo.

Mengacu pada keterbukaan informasi perseroan, GOTO menyampaikan bahwa Patrick Walujo telah mengundurkan diri dari posisi Direktur Utama Perseroan. Selanjutnya, GOTO menyebut bahwa tongkat kepemimpinan akan diteruskan oleh Hans Patuwo.

“Bapak Sugito Walujo mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Utama Perseroan dan tongkat kepemimpinan akan dilanjutkan oleh Bapak Hans Patuwo yang akan dinominasikan sebagai Direktur Utama Perseroan dan Chief Executive Officer,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi Senin (24/11/2025).

Nominasi Hans akan diajukan dalam RUPSLB mendatang, sebagai bagian dari proses suksesi yang disebut telah disiapkan secara ketat demi menjaga stabilitas dan kesinambungan strategi GOTO.

Manajemen menegaskan proses transisi ini mencerminkan komitmen menuju fase pertumbuhan berikutnya dan profitabilitas berkelanjutan.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menjelaskan pergantian CEO memang tidak otomatis berarti merger. Akan tetapi, untuk kasus GOTO, menurutnya wajar jika pasar mulai berspekulasi.

“Investor besar seperti SoftBank, Alibaba, dan Provident sudah lama mendorong struktur yang lebih ramping, dan merger atau akuisisi selalu dianggap jalan pintas untuk memangkas biaya dan memperkuat posisi,” ucap Liza, Senin (24/11/2025).

Menurut Liza, Hans Patuwo yang akan menjadi CEO baru merupakan tipe operator, bukan deal-maker seperti Patrick. Biasanya, lanjut Liza, apabila operator maju ke kursi nomor satu, hal tersebut menjadi tanda bahwa urusan strategi besar mungkin sudah diselesaikan di belakang layar oleh dewan dan para pemegang saham besar.

“Masuknya nama-nama lama yang kuat seperti Andre Soelistyo dan Santoso Kartono ke jajaran komisaris juga bikin puzzle-nya semakin menarik. Perubahan konfigurasi dewan seperti ini sering muncul sebelum sebuah langkah strategis dilepas ke publik,” tuturnya.

Liza juga menuturkan memang belum terdapat bukti apapun, tapi pasar membaca apabila pemegang saham besar mulai merapikan formasi, kemungkinan ada agenda besar yang sedang disiapkan.

Liza melanjutkan, dalam konteks GOTO, yaitu dengan kondisi perusahaan yang sedang mencari profit berkelanjutan, pasar cenderung melihat strategic merger atau partnership sebagai hal positif.

Adapun Liza menjelaskan merger secara umum memiliki dampak baik jika menghilangkan tumpang tindih biaya operasional atau redundancies,

memperkuat bargaining power terhadap platform pembayaran, mitra logistik, merchant, dan sebagainya. Lalu meningkatkan skala ekonomi, menggabungkan user base dan data, dan menghemat cash burn yang merupakan masalah utama GoTo sejak IPO.

Merger dapat berpotensi buruk jika mengundang pengawasan dari regulator persaingan usaha, integrasi kultur & teknologi sulit, brand equity berkurang, dan proses integrasi memakan waktu dan biaya tinggi.

“Business wise, merger bagi GOTO umumnya positif, terutama untuk efisiensi biaya, memperbaiki struktur margin, dan memperkuat daya saing di pasar on-demand dan e-commerce,” ucapnya.

Valuasi GOTO

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas menjelaskan dengan posisi GOTO sebagai leading ecosystem digital, valuasi perusahaan secara jangka panjang masih tetap menarik. Dia menjelaskan GOTO saat ini telah masuk ke dalam ekosistem masyarakat, sehingga tingkat ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem ini sangat besar.

“Meskipun valuasinya mengalami penurunan, secara jangka panjang kinerja GOTO akan pulih apabila GOTO mampu me-manage kinerja perusahaannya dengan baik,” ujar Nico, Senin (24/11/2025).

Nico juga menuturkan perubahan dibutuhkan untuk memberikan warna baru, harapan baru, dan strategi baru dalam sebuah perusahaan.

“Bagus tidaknya sosok yang menggantikan juga akan berperan penting nantinya. Oleh sebab itu, penggantinya akan menjadi sorotan bagi pelaku pasar dan investor saat ini, konsep seperti apa yang akan dibawa nantinya ke GOTO,” ucapnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah belum memulai pembahasan terkait isu merger antara GoTo dan Grab.

Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) malam.

Ketika ditanya mengenai perkembangan diskusi terkait potensi penggabungan dua raksasa layanan digital tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah masih menunggu kepulangan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani yang saat ini tengah mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Australia.

“Belum. Tunggu Pak Rosan pulang pulang dari Australia,” ujarnya.

Isu merger GoTo–Grab sebelumnya mencuri perhatian publik karena dinilai dapat berdampak besar terhadap ekosistem transportasi daring, persaingan usaha, hingga kesejahteraan mitra pengemudi dan UMKM.

Namun hingga kini, pemerintah menyatakan belum ada pembahasan lanjutan sebelum seluruh pihak terkait dapat melakukan koordinasi secara lengkap.

Sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan pembahasan rancangan peraturan presiden (perpres) tentang ojek daring kini memasuki tahap penyempurnaan bersama berbagai kementerian dan lembaga. Regulasi itu akan mencakup pengaturan pembagian komisi mitra pengemudi serta skema penggabungan dua perusahaan aplikasi, Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo).

Prasetyo menyebut adanya rencana penggabungan antara kedua perusahaan tersebut. “Rencana begitu,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, akhir pekan lalu (7/11/2025).

Dia menambahkan bahwa isu tersebut menjadi bagian dari diskusi lebih luas mengenai regulasi transportasi daring. “Kira-kira begitu [Danantara terlibat],” ujarnya saat ditanya mengenai peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Menurut Prasetyo, proses penggabungan masih dalam tahap pencarian bentuk. Opsi yang dikaji dapat berupa merger ataupun akuisisi. “Ya ini lagi dicari skemanya,” ucapnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai isu bahwa Grab akan dibeli GoTo, Prasetyo memberikan jawaban singkat dan mengamini. Dia kembali menegaskan bahwa kajian masih berlangsung. “Dilihat dari bentuknya, iya. Intinya penggabungan mereka berdua, gitu,” katanya.

Prasetyo menekankan bahwa pembahasan penggabungan bukan bertujuan menciptakan monopoli, melainkan menjaga keberlanjutan industri transportasi daring.

Menurut dia, ekosistem ojol memiliki kontribusi besar bagi ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan perputaran layanan.

“Karena bagaimanapun perusahaan ini adalah pelayanan yang di situ tercipta tenaga kerja, saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu jumlahnya cukup besar, dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi, menggerakkan ekonomi. Jadi tujuan utamanya arahnya ke situ,” kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara mengungkap bahwa keputusan penggabungan usaha atau merger GoTo dan Grab sepenuhnya diserahkan kepada kedua perusahaan.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menekankan bahwa apabila pemerintah memberi masukan terkait merger PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan PT Grab Teknologi Indonesia, pihaknya akan mengikuti masukan tersebut.

“Kalau soal itu nanti kita serahkan balik ke perusahaan masing-masing. Kan, pemerintah juga ada ngasih masukan, kami pasti mengikuti masukannya dari pemerintah,” tuturnya seusai konferensi pers Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Yang pasti, lanjutnya, merger itu harus memperhatikan aspek business-to-business (B2B). Sebab itu, nanti pihaknya bersama pemerintah akan terus melihat dan memantau prosesnya.

“Nantinya kami pasti akan support. Karena yang penting juga dari sisi commercial return harus ada dan kita harus juga menjaga itu, tetapi kita tentu mendengarkan masukan pemerintah itu pasti sangat baik,” jelas Pandu.

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) ini mengaku hati-hati dalam memberikan pandangan soal merger GOTO dan Grab. Baginya, dua perusahaan ini adalah perusahaan transportasi digital yang terkemuka.

Sementara itu, GOTO memberikan klarifikasi bahwa hingga saat ini belum terdapat keputusan apapun mengenai aksi korporasi tersebut.

Direktur Legal dan Group Corporate Secretary GoTo Gojek Tokopedia RA Koesoemohadiani menjelaskan hingga saat ini belum ada suatu keputusan ataupun kesepakatan terkait hal tersebut.

“Setiap langkah yang diambil oleh GoTo akan senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik, dengan tetap memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta menjaga kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan,” kata Koesoemohadiani dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Adapun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengamini dan menjawab dengan singkat rencana pembelian Grab oleh GoTo.

“Dilihat dari bentuknya, iya. Intinya penggabungan mereka berdua, gitu,” katanya.

Namun demikian, Prasetyo menegaskan langkah tersebut bukan untuk menciptakan monopoli, melainkan untuk menjaga keberlanjutan industri transportasi daring nasional.

“Enggak [monopoli]. Tujuannya tuh enggak ada yang lain. Tujuannya untuk semuanya. Supaya perusahaan ini tetap berjalan. Karena bagaimanapun perusahaan ini adalah pelayanan yang di situ tercipta tenaga kerja, saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu, jumlahnya cukup besar dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi,” tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Rencana pemerintah yang proaktif ingin menggabungkan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dengan PT Grab Teknologi Indonesia (Grab) dikritisi Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Menurutnya, langkah pemerintah itu sudah offside. Trubus berpendapat, seharusnya pemerintah tidak perlu ikut campur dalam aksi korporasi yang dilakukan kedua aplikator, yang sahamnya sebagian besar dikuasai investor asing.

“Saya curiga, jangan-jangan ada kepentingan tertentu sehingga pemerintah mendorong terjadinya merger ini. Saya sebagai pengamat yang memahami politik dan masyarakat luas menduga ada pihak yang diuntungkan jika merger Grab dan Gojek ini terjadi. Menurut saya, langkah proaktif yang dilakukan pemerintah ini tidak tepat” kata Trubus.

Trubus juga tidak setuju jika Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dilibatkan dalam aksi korporasi yang akan dilakukan GOTO dan Grab. Karena uang Danantara berasal dari dividen BUMN, maka kata Trubus, tidak layak jika mereka menjadi pemegang saham atas perusahaan hasil merger GOTO dan Grab.

“Danantara berasal dari uang publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Aksi korporasi Grab dan GOTO tidak memberikan manfaat terhadap kepentingan publik secara luas. Jangan sampai uang publik dihambur-hamburkan. Kalau sumber dana Danantara bukan dari uang publik, bebas saja melakukan investasi,” ungkap Trubus.

Jika Danantara menjadi pemegang saham GOTO dan Grab, menurut Trubus akan terjadi kerancuan di masyarakat. Contoh, jika nanti investasi yang dilakukan Danantara di Grab dan GOTO mengalami kerugian, siapa yang akan bertanggung jawab. Sebab, perusahaan aplikator GOTO dan Grab memiliki potensi rugi yang cukup besar. Namun jika investasi tersebut menguntungkan, lalu siapa yang mendapat keuntungan, sementara sebagian besar saham GOTO dan Grab dikuasai investor asing.

Trubus berharap pemerintah dan Danantara dapat berhati-hati dalam mengelola dana publik. Jangan sampai terjadi lagi kasus dana publik lenyap seperti yang diinvestasikan di PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE) melalui anak usaha PT Telkom (PT PINS Indonesia). Dana publik yang diinvestasi oleh PINS di TELE hangus tak tersisa karena perusahaan tersebut dinyatakan pailit.

Pengamat kebijakan publik ini juga tidak menginginkan dana publik yang dikelola Danantara hilang. Seperti investasi yang dilakukan Telkomsel di saham GOTO. Memang sampai saat ini, dalam laporan keuangan Telkom, investasi di GOTO masih membukukan potensi rugi (karena belum dijual). Total kepemilikan saham GoTo oleh Telkomsel sebesar 89.125 lembar saham (sebelum stock split) dengan nilai sebesar US$450 juta (Rp6,4 triliun) atau setara dengan Rp375 per saham pada saat itu. Jika dibandingkan dengan harga saat ini (kurang dari Rp70 per saham), sudah dapat dihitung berapa banyak uang publik yang hilang.

“Seharusnya penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK sudah dapat melakukan penyelidikan terhadap investasi yang dilakukan BUMN selama ini. Seperti di kasus pailit TELE dan penurunan harga saham GOTO yang dipegang Telkomsel. Menurut saya, indikasi pidana yang merugikan keuangan negara di kasus pailit TELE dan GOTO sudah terlihat. Minimal, perilaku koruptif dan kesengajaan sudah nampak,” ungkap Trubus.

Agar aksi korporasi merger antara Grab dan GOTO dapat berjalan lancar, Trubus menyarankan agar menyelesaikan terlebih dahulu dana publik yang diinvestasikan di saham GOTO. Ketika dana publik tidak diselesaikan, maka akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Salah satu penyelesaian dana publik adalah dengan melakukan buyback saham yang dipegang perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN yang memegang saham GOTO antara lain Telkom melalui Telkomsel. Selain itu, Bank Mandiri melalui Mandiri Venture Capital juga memegang saham GOTO.

“Setelah menyelesaikan terlebih dahulu dana publik yang diinvestasikan di saham GOTO, mereka bebas melakukan aksi korporasi. Kalau dana publik tidak diselesaikan, maka potensi kerugian negara akan semakin besar. Apa lagi pasca-merger GOTO dan Grab bisa dipastikan jumlah saham yang dipegang perusahaan BUMN akan semakin terdilusi,” kata Trubus.

Daripada memikirkan aksi korporasi GOTO dan Grab, Trubus menyarankan pemerintah dan Danantara melakukan investasi di perusahaan yang berdampak besar bagi publik. Beberapa proyek pembangunan yang berorientasi pada publik dan perlu mendapat perhatian Danantara antara lain penambahan kapasitas kilang pengolahan BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga nantinya Indonesia tidak perlu impor BBM lagi. Danantara juga dapat melakukan investasi pembangunan pembangkit tenaga listrik berbasis sampah untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di masa depan.

“Ketahanan energi merupakan program prioritas Presiden Prabowo yang perlu didukung Danantara, bukan malah fokus pada perusahaan aplikator yang sahamnya dikuasai asing,” kata Trubus.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pemegang saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) seperti SoftBank Group Corp., Provident Capital Partners, dan Peak XV dikabarkan berupaya menyingkirkan Patrick Walujo sebagai CEO GOTO. Langkah ini disebut sebagai upaya memuluskan merger GOTO dengan Grab.

Melansir Bloomberg, beberapa pemegang saham GOTO telah menandatangani memo kepada dewan direksi untuk meminta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), menurut sumber yang mengetahui masalah ini, yang meminta agar identitasnya dirahasiakan karena langkah tersebut belum bersifat publik.

Para pendukung, termasuk beberapa pendiri GOTO, mengusulkan pemungutan suara untuk mengganti CEO, yang selama masa jabatannya mengawasi penurunan nilai pasar GOTO lebih dari 40%. Menurut sumber yang sama, Patrick Walujo juga dipandang menentang rencana pengambilalihan oleh Grab.

Langkah untuk mengganti Patrick Walujo, yang memimpin GOTO sejak 2023, muncul seiring dengan meningkatnya spekulasi investor bahwa kedua perusahaan besar Asia Tenggara itu akan melanjutkan pembicaraan merger yang dapat merevolusi sektor internet kawasan.

Peluang terjadinya pengambilalihan meningkat setelah pemerintah Indonesia menyatakan pada akhir pekan lalu bahwa mereka sedang berbicara dengan Grab dan GOTO terkait kesepakatan tersebut.

Danantara disebut akan terlibat dalam rencana penggabungan itu. Seorang pejabat mengatakan Danantara telah mulai menjajaki kemungkinan mengambil saham minoritas dalam entitas gabungan tersebut sejak awal tahun ini.

Analis Citi Group Ferry Wong menjelaskan bagi investor, potensi keuntungan akan tetap besar jika kesepakatan ini berhasil.

“Pernyataan pemerintah menegaskan bahwa kesepakatan ini ‘on the table’, dan keterlibatan Danantara dapat meredakan kekhawatiran terkait kepentingan nasional dan regulasi,” kata Wong.

Patrick Walujo memulai kampanye untuk memperkuat bisnis GOTO setelah ditunjuk untuk memulihkan kinerja perusahaan. Dalam dua tahun, Patrick menjual unit e-commerce yang merugi Tokopedia, membangun platform pembayaran sendiri, dan memperluas layanan pinjaman.

Upaya ini membantu perusahaan mencapai profitabilitas adjusted EBITDA. Namun, saham GOTO telah kehilangan hampir setengah nilainya sejak dia menjabat, tertekan oleh ketidakpastian makroekonomi dan perlambatan pertumbuhan pendapatan.

GOTO pada Senin (10/11/2025) mengumumkan telah menjadwalkan RUPSLB pada 17 Desember, tanpa menyebutkan agenda. GoTo menegaskan bahwa rapat tersebut tidak terkait dengan aksi korporasi apapun yang direncanakan dan merupakan bagian dari prosedur tata kelola perusahaan yang tidak perlu dikhawatirkan.

Terkait kemungkinan kesepakatan dengan Grab, GoTo menyatakan belum ada keputusan atau perjanjian yang dibuat.

Berdasarkan catatan Bisnis, SoftBank milik Masayoshi Son menjadi pemegang saham GOTO dan Grab.

Sebelumnya, menurut Financial Times pada 2020, Gojek dan Grab telah melakukan pembicaraan selama setidaknya 2 tahun. Pembicaraan merger kedua perusahaan ini tak lepas dari campur tangan pendiri SoftBank yaitu Masayoshi Son kala itu.

Masayoshi Son saat itu diketahui meningkatkan tekanannya ke salah satu pendiri Grab, Anthony Tan untuk membuat 'gencatan senjata' terhadap Gojek.

Dilansir dari The Japan Times, dua perusahaan on demand service ini aktif terlibat dalam pertemuan via Zoom, setelah berbulan-bulan berdiskusi dan membuat kesepakatan terkait merger usaha.

Bisnis.com, JAKARTA - Merger antara PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dengan Grab Indonesia makin memanas seiring permintaan pemegang saham melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada pertengahan Desember 2025 mendatang. Sumber Bloomberg melaporkan RUPSLB akan mengganti Direktur Utama Patric Walujo.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengabarkan regulasi baru mengenai ojek online (Ojol) tengah disiapkan termasuk kemungkinan merger Grab dan GOTO dengan melibatkan Danantara.

Nathan Naidu, analis Bloomberg Intelligence menilai bahwa keterlibatan Danantara dapat mempermudah persetujuan regulator. Namun, ia mengingatkan bahwa penggabungan meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat banyaknya operasi yang tumpang tindih.

Sejak Uber keluar dari Asia Tenggara pada 2018 dan memperoleh saham di Grab, kedua perusahaan menjadi pemain dominan di kawasan. Persaingan dari pesaing lebih kecil sejauh ini belum signifikan.

Bloomberg juga melaporkan sejumlah pemegang saham utama GOTO, termasuk SoftBank Group Corp., Provident Capital Partners, dan Peak XV, mendesak perubahan kepemimpinan di perusahaan teknologi tersebut. Mereka mengusulkan penggantian Chief Executive Officer (CEO) Patrick Walujo, langkah yang dinilai dapat membuka jalan bagi percepatan pembicaraan akuisisi oleh Grab Holdings Ltd.

Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, para pemegang saham mengajukan pemungutan suara mengenai berbagai agenda, termasuk penggantian CEO. Patrick dianggap tidak sejalan dengan dorongan sebagian investor yang ingin melanjutkan pembahasan akuisisi oleh Grab, sementara nilai pasar GoTo turun lebih dari 40% sejak ia menjabat pada 2023.

“Bagi investor, potensi keuntungan tetap signifikan jika kesepakatan ini berhasil,” ujar Ferry Wong, analis di Citigroup.

Ia menambahkan bahwa komentar pemerintah menegaskan kesepakatan tersebut 'di atas meja' dan bahwa keterlibatan Danantara dapat mengurangi kekhawatiran terkait kepentingan nasional dan regulasi.

Pada perdagangan hari ini, saham GoTo stagnan di level Rp67 per saham, menempatkan kapitalisasi pasar perusahaan di kisaran 4,7 miliar dollar AS. Adapun Grab, yang terdaftar di New York, memiliki kapitalisasi pasar sekitar 24 miliar dollar AS.

Dewan direksi GoTo pada Senin mengumumkan bahwa mereka menjadwalkan RUPSLB pada 17 Desember. Namun, agenda resmi belum disampaikan kepada publik. GoTo menegaskan bahwa rapat tersebut tidak terkait dengan rencana aksi korporasi apa pun dan merupakan bagian dari prosedur tata kelola perusahaan kami dan tidak perlu dikhawatirkan.

Terkait potensi akuisisi oleh Grab, perusahaan menyampaikan bahwa “belum ada keputusan atau kesepakatan yang dibuat.”

“GoTo menyambut baik upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekosistem digital nasional dan tetap berkomitmen untuk mendukung dan mematuhi kebijakan serta peraturan pemerintah” bagi seluruh pemangku kepentingan, kata GoTo.

Walujo dan perwakilan dari SoftBank, Peak XV, dan Grab menolak memberikan komentar. Provident belum menanggapi permintaan klarifikasi.

Bisnis.com,JAKARTA — Kabar mengenai merger dua raksasa aplikasi transportasi daring, Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (Goto) kembali mencuat setelah Istana memberi sinyal soal rencana tersebut yang dibahas dalam tahap penyempurnaan akhir Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol).

Rencana merger Goto dan Grab pun menimbulkan kekhawatiran soal potensi monopoli pasar dan keresahan soal risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerjanya. Selain itu, rencana merger Goto dan Grab juga disebut-sebut bakal melibatkan Danantara.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai rencana merger yang masuk dalam Perpres, termasuk keterlibatan Danantara, terkesan berlebihan. Menurutnya, merger dan akuisisi merupakan aksi korporasi yang lazim dan tidak memerlukan campur tangan pemerintah.

“Tidak perlu ada endorse oleh pemerintah. Saya curiga, masuknya rencana merger ini ke dalam Perpres dan masuknya Danantara demi menghindari aturan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena potensi kena semprit oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha besar,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Senin (10/11/2025).

Huda menambahkan, dengan pangsa pasar mencapai 91%, potensi dominasi pasar sangat besar. Dia menilai peringatan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berpotensi menghambat rencana merger tersebut, karena dominasi yang berlebihan dapat mengganggu persaingan usaha.

“Bahkan, boleh saya bilang sudah menjadi pasar monopoli,” imbuhnya.

Dia menilai, ketika persaingan tidak lagi sehat, pihak yang paling dirugikan adalah konsumen dan mitra pengemudi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mematikan industri.

“Pemain lain seperti Maxim dan inDrive akan berebut kue yang kecil, terutama di kota-kota besar yang pangsa pasarnya sudah dikuasai oleh Gojek–Grab,” ujarnya.

Risiko Monopoli & PHK

Huda menjelaskan, dampak terhadap konsumen adalah pengaturan harga yang akan sangat dipengaruhi oleh hasil merger kedua platform. Sementara itu, untuk mitra pengemudi, selama masih ada batas atas dan batas bawah tarif, perlindungan masih bisa terjaga. Namun, baik mitra maupun konsumen pada akhirnya akan memiliki pilihan yang lebih sedikit dalam menggunakan layanan transportasi daring.

Adapun potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dinilai akan muncul dari sisi operasional perusahaan, bukan pada mitra pengemudi.

“Tetapi bukan mitra,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura menilai rencana merger GoTo dan Grab berisiko memunculkan monopoli pasar yang merugikan publik.

“Kalau merger antara Grab dan GoTo terjadi, yang pasti adalah monopoli pasar. Apabila ditotalkan itu kurang lebih 90% pangsa pasar mereka. Jadi sisanya memang pemain-pemain kecil yang pegang seperti Maxim,” kata Tesar kepada Bisnis, Senin (10/11/2025).

Tesar mencontohkan kasus serupa di Singapura, ketika Grab dan Uber berupaya bergabung namun diblokir karena melanggar aturan antimonopoli. Dia menilai situasinya berbeda di Indonesia, yang justru tampak memberi lampu hijau terhadap rencana tersebut. Menurutnya, pihak yang paling dirugikan adalah pengguna layanan.

“Karena tarifnya mereka akan mengatur. Angka admin sekarang kan kalau dilihat sudah jauh lebih mahal,” tegasnya.

Tesar juga memperkirakan dampak terhadap mitra pengemudi, termasuk kemungkinan sebagian dari mereka terkena PHK. Dia juga menyoroti persoalan pemotongan komisi untuk aplikator yang hingga kini belum terselesaikan, sementara pemerintah dinilai kurang aktif mengambil peran dalam isu ini.

“Pemerintah juga saya lihat tidak terlalu ingin ikut campur terkait dengan hal ini,” katanya.

Dia menegaskan, pihak yang paling diuntungkan tetap korporasi. Menurutnya, pendapatan iklan menjadi salah satu penyumbang utama bagi perusahaan, seiring meningkatnya performa bisnis Grab pada kuartal III/2025. Dalam periode tersebut, jumlah pengiklan aktif di platform iklan mandiri Grab naik 15% menjadi 228.000, sementara belanja iklan rata-rata meningkat 41% dibanding tahun sebelumnya.

“Potongan iklannya juga tinggi, walaupun pendapatan tinggi,” kata Tesar.

Respons Danantara & Aplikator

Sebelumnya, Istana memberikan sinyal bahwa isu merger Grab–GoTo menjadi bagian dari pembahasan lintas kementerian. Regulasi baru yang sedang difinalkan pemerintah disebut akan mengatur pembagian komisi mitra pengemudi sekaligus membuka ruang bagi skema penggabungan antara kedua perusahaan tersebut.

“Dalam hal ini macam-macam. Karena kemudian ada juga Danantara juga ikut terlibat di situ. Karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan. Makanya minta tolong sabar dulu,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jumat (7/11/2025).

Prasetyo juga membenarkan bahwa isu penggabungan Grab–GoTo memang ikut dibahas. “Ya salah satunya,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi apakah benar Grab akan dibeli oleh GoTo, dia hanya menjawab singkat dan mengamini, sembari menambahkan bentuk penggabungan masih dikaji lebih lanjut. Menurutnya, langkah ini bukan bertujuan menciptakan monopoli, melainkan menjaga keberlanjutan industri transportasi daring nasional.

Dikonfirmasi terpisah, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia memilih tidak memberikan komentar mengenai rencana merger tersebut.

“Danantara Indonesia tidak dalam posisi untuk memberikan komentar atas keputusan investasi spesifik yang dilakukan oleh GoTo maupun entitas lainnya,” ujar Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, saat dihubungi Bisnis, Jumat (7/11/2025).

Menurut Pandu, setiap perusahaan memiliki pertimbangan dan strategi korporasi masing-masing yang dijalankan sesuai mandat serta tata kelola internal.

Sementara itu, Direktur Legal dan Group Corporate Secretary GoTo Gojek Tokopedia, RA Koesoemohadiani, menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan atau kesepakatan terkait rencana merger tersebut.

“Setiap langkah yang diambil oleh GoTo akan senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik, dengan tetap memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta menjaga kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan,” kata Koesoemohadiani dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Dia menambahkan, sebagai perusahaan teknologi yang didirikan dan tumbuh di Indonesia, GoTo menyambut baik upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital nasional dan berkomitmen mendukung regulasi yang bertujuan membangun industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

“GoTo berkomitmen untuk senantiasa mendukung arahan dan kebijakan Pemerintah,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mensyaratkan beberapa hal sebelum merger PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dan Grab terjadi. Salah satunya, harus sepenuhnya dikuasai oleh negara, yakni BPI Danantara.

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan, syarat tersebut agar ekonomi platform ini dapat bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka untuk menjamin pekerjaan layak tersebut, pemerintah wajib mengakui para pengemudi ojol, taksol dan kurir sebagai pekerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

“Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus segera mengambil alih perusahaan platform karena ada ancaman halus dari perusahaan platform,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (10/11/2025).

Lily mengaku, saat ini terdapat ancaman halus bahwa platform penyedia transportasi online tersebut hanya akan menyerap tenaga kerja sebanyak 17% bila status kerja diubah dari mitra menjadi pekerja.

Dirinya berharap, ekonomi platform nasional yang baru ini juga mensyaratkan bisnis transportasi online harus memastikan terpenuhinya hak seluruh rakyat dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai amanat konstitusi.

Perusahaan platform dalam hal tersebut mengambil contoh negara Spanyol. Padahal nyatanya ekonomi platform di Spanyol masih berjalan hingga saat ini dan tidak terjadi pengangguran massal, bahkan sebaliknya para pengemudi mendapatkan kondisi kerja yang lebih layak.

Usai Spanyol mengubah status pengemudi online menjadi pekerja, negara melindungi para pengemudi sehingga mendapatkan hak-hak layaknya pekerja seperti memperoleh kepastian upah minimum, batasan jam kerja serta upah lembur, cuti tahunan dan cuti sakit yang dibayar, asuransi kesehatan, jaminan keselamatan dan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan hak lainnya.

“Maka sudah saatnya Presiden segera melindungi pekerja platform seperti pengemudi ojol, taksol dan kurir untuk mengambil alih persoalan ojol ini,” tambah Lily.

Termasuk, sambungnya, melalui menerbitkan peraturan presiden yang melindungi pekerja transportasi online secara nasional dengan menetapkannya sebagai pekerja agar hak-haknya sebagai pekerja terpenuhi.

Sinyal merger kedua penyedia layanan online tersebut muncul usai Istana mengamini penggabungan tersebut sebagai penyempurnaan akhir Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol).

Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa regulasi tersebut akan mengatur sejumlah aspek penting, termasuk pembagian komisi mitra pengemudi dan skema penggabungan antara dua raksasa aplikasi transportasi daring.

Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga ikut terlibat dalam pembahasan tersebut.

“Dalam hal ini macam-macam. Karena kemudian ada juga Danantara juga ikut terlibat di situ. Karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan. Makanya minta tolong sabar dulu,” katanya, Jumat (7/11/2025).

Dia membenarkan bahwa isu penggabungan antara Grab dan GoTo menjadi bagian dari diskusi lintas kementerian.

“Ya salah satunya,” ujarnya saat dikonfirmasi mengenai isu merger.