JAKARTA - Pameran teknologi Blibli XPO 2026 resmi digelar untuk mengoptimalkan momentum belanja tengah tahun sekaligus mendorong pertumbuhan ritel elektronik di Indonesia. Ajang ini menghadirkan pengalaman belanja omnichannel dengan berbagai promo menarik dan kemudahan transaksi bagi konsumen.

"Blibli XPO 2026 menjadi destinasi wajib bagi tech-savvy dan pelanggan yang ingin berbelanja dengan jaminan untung maksimal. Untuk itu, kami berikan deretan promo terbaik agar upgrade gadget menjadi lebih praktis, aman, dan menguntungkan," ujar CEO PT Global Teknologi Niaga (GTNi) Wisnu Iskandar dikutip pada Jumat (29/5/2026).

PT Global Teknologi Niaga (GTNi), entitas anak PT Global Digital Niaga Tbk, menyelenggarakan pameran gawai tersebut pada 27–31 Mei 2026 di Main Atrium Grand Indonesia East Mall, Jakarta. Kegiatan ini dirancang sebagai pusat belanja perangkat digital yang mengintegrasikan pengalaman daring dan luring secara interaktif.

Dalam pameran ini, pengunjung dapat mencoba langsung berbagai produk teknologi terbaru dari merek ternama sebelum melakukan pembelian. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus mendorong transaksi di sektor ritel elektronik pada kuartal II 2026.

Sejumlah perangkat unggulan yang dipamerkan antara lain MacBook Neo, Huawei Fit5 Series, dan OPPO Find X9, serta berbagai kategori produk lain seperti smartphone, laptop, tablet, hingga perangkat wearable dan aksesori digital. Selain itu, pengunjung juga dapat berkonsultasi langsung dengan tenaga ahli untuk membandingkan spesifikasi produk.

Untuk menarik minat konsumen, perseroan menawarkan berbagai insentif, termasuk potongan harga hingga Rp5 juta untuk pembelian perangkat serta diskon aksesori digital hingga 80%. Program tukar tambah juga dihadirkan dengan tambahan potongan hingga Rp3 juta bagi pengunjung yang menukarkan perangkat lamanya.

Dari sisi pembiayaan, GTNi menyediakan program cicilan Triple Zero yang mencakup bunga 0%, provisi 0%, dan biaya administrasi Rp0. Perseroan juga menggandeng perbankan, termasuk PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), untuk memberikan potongan tambahan hingga Rp1,5 juta serta promo gratis satu kali cicilan bagi pengguna kartu kredit dengan kuota terbatas.

Sebagai bentuk peningkatan layanan, penyelenggara turut memberikan perlindungan produk hingga 36 bulan sejak pembelian. Layanan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi konsumen terhadap risiko kerusakan perangkat.

Seorang anak kecil berlari dengan gembira di alam bebas bersama kedua orang tuanya. Anak lain berusaha menerbangkan layang-layang bersama sang ayah. Sementara di sudut lain, seorang ibu berbicara dengan gembira dengan putrinya yang belum lancar bicara. Anak-anak lain ikut berjalan atau berlari dengan orang tuanya. Itulah pemandangan yang saya lihat di salah satu ruang terbuka di dekat rumah di suatu sore.

Di lokus lain saya melihat anak-anak asyik dengan gawai, juga para orang dewasa di sekitarnya. Ada balita yang bahkan disuapi ibunya sambil menonton video. Ada juga yang dibiarkan menonton dengan fokus, sementara ibu dan ayahnya asik menatap layar. Interaksi terbatas, sebab masing-masing terlanjur seru tenggelam dalam konten yang ditonton.

Jika membandingkan dua lokus dan kegiatan tersebut kira-kira bapak atau ibu ada pada posisi yang mana? Atau jika tak diposisikan berlawanan, apakah mungkin di momen tertentu bapak/ibu bermain dan tertawa lepas di alam terbuka, sementara di momen lain membiarkan anak-anak terpaku pada layar gawai?

Tentu saja yang dapat menjawab pertanyaan tersebut hanyalah bapak dan ibu pembaca. Sebagai orang tua kita bisa saja terjebak di dua realitas yang sudah disampaikan di atas, atau secara bobot lebih berat di satu sisi ketimbang yang lain. Gawai memang ada di keseharian hidup ini. Memudahkan setiap orang yang mampu mengoptimalisasikannya serta di sisi lain dapat menjebak kita hingga larut dan bergantung pada gawai tersebut.

Jujur saja, menatap layar gawai memang mengasyikan. Bagi yang ingin mencari informasi, penelusuran melalui internet sangat memudahkan dan membuat kita larut hanyut di dunia digital. Bahkan sekadar scroll tanpa tujuan, atau yang sering disebut doom scrolling begitu menyenangkan. Barulah kita pusing setelah tak sadar menghabiskan waktu berlarut-larut tanpa menghasilkan apa-apa. Meski menyesal, besoknya kegiatan scrolling akan diteruskan secara otomatis. Titik utamanya adalah ketika gawai ada di sekitar kita, maka pola yang sama akan terus berulang.

Untuk orang dewasa yang sudah memiliki kontrol penuh terhadap sulit untuk mengkondisikan pemakaian gawai yang berkesadaran. Apalagi ketika orang dewasa sudah memiliki media sosial. Jika meminjam kata-kata pedagog kritis Henry Giroux, saat ini adalah era di mana kultur sinisme, ketidakamanan, dan hilangnya harapan menjadi situasi yang dihadapi manusia. Artinya generasi kini, termasuk anak-anak kita menghadapi ragam risiko yang lebih fatal bahkan brutal.

Dalam terminologi Ulrich Beck (1992) perubahan teknologi yang cepat melampaui kemampuan masyarakat untuk mengendalikan dan mengawasi konsekuensi yang tidak diinginkan atau risiko dari teknologi tersebut. Meski sudah disampaikan puluhan tahun lalu, rasanya apa yang disampaikan Beck masih relevan hingga kini.

Ketika berhadapan dengan gawai, internet, AI kita masih tergopoh-gopoh dan cenderung terperosok dalam pusaran negatif yang dihasilkan dari teknologi tersebut. Meski tentu kita tidak menutup mata betapa ada banyak efek positif dari beragam teknologi tersebut.

Dalam ruang pendidikan, pemerintah mengenalkan deep learning atau pembelajaran mendalam. Tapi jika kita telaah lebih mendalam, agar dapat terealisasi pembelajaran mendalam membutuhkan beberapa prasyarat. Prasyarat yang utama adalah kapabilitas guru.

Dalam ruang pendidikan di Indonesia guru menjadi ujung tombak realisasi ragam kebijakan. Ragam teknik dan metode pendidikan terbaru tidak akan bisa terimplementasi ketika guru gagap berhadapan dengan berbagai kebaruan di dunia pendidikan.

Lalu jika kita mau bersikap adil, kapabilitas guru ini bukan perkara personal. Tetapi membutuhkan dukungan struktural dari pemerintah untuk menatanya. Artinya kapabilitas guru hadir ketika pemerintah memiliki jaminan hidup layak bagi guru, juga instrumen-instrumen yang memungkinkan guru memperbaharui kapasitas intelektual dan aspek lain yang dibutuhkan untuk menginternalisasikan pembelajaran mendalam di ruang kelas.

Apa yang terjadi di ruang digital serba tak pasti dan kompleks. Ketidakpastian begitu tinggi, demikian juga risiko yang dihadapi. Oleh sebab itu pendidikan tak bisa semata berfokus pada yang akademik.

Bukan berarti anak-anak tak perlu cerdas cemerlang di bidang akademik, tetapi harus ada perhatian yang lebih menyeluruh terhadap tumbuh kembang anak. Namun lagi-lagi, perkara mendasar di ruang pendidikan sangat kompleks dan berkelindan sehingga membutuhkan kolaborasi dari ragam pihak.

Ketika bicara soal ruang publik yang nyaman seperti ruang hijau, jogging track, atau perpustakaan publik misalnya sangat bergantung pada konstruksi arena yang dibangun pemerintah.

Agar orang tua dapat membacakan buku-buku bagi anak-anak, maka pekerjaan yang layak harus dimiliki sehingga dapat membeli buku dan memiliki waktu yang memadai untuk menemani anak-anak. Untuk mendidik anak-anak memahami transportasi publik dan mengenal lingkungan, maka keamanan, kenyamanan, dan biaya yang terjangkau harus digaransi oleh negara.

Pendidikan dan pengasuhan tak hanya ada di ruang keluarga dan kita tak bisa memposisikan ruang tersebut seperti otomatis tercipta. Ruang tersebut harus diciptakan dan negara memiliki peran untuk membangun hal tersebut.

Kegelisahan orang tua dan guru terkait dengan anak-anak terpapar brainrot dapat ditanggulangi dengan memberikan anak-anak kita banyak pilihan untuk melakukan ragam aktivitas di dalam dan di luar rumah. Bukan sekadar melarang anak menggunakan gawai semata. Anak-anak perlu diberikan ragam alternatif untuk meningkatkan kesadaran jiwa dan kekuatan fisik.

Anak-anak yang sehat jiwa dan raga dibentuk dengan seksama melalui pendidikan dan pengasuhan yang memperhatikan ruang tumbuh mereka. Jika tak bergegas, generasi masa depan akan tumbang karena salah asuh dari kita semua, para orang dewasa yang lalai. Tentu kita tidak berharap hal tersebut terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Ancaman mogok massal pekerja di Samsung Electronics dinilai berpotensi memicu kenaikan harga gadget global, termasuk di Indonesia, akibat terganggunya pasokan chip memori dan chip AI dari Korea Selatan.

Analis Pasar Smartphone Indonesia Aryo Meidianto Aji mengatakan, dampak gangguan tersebut memang tidak akan terasa secara instan, tetapi berisiko mengerek biaya produksi perangkat elektronik jika berlangsung berkepanjangan.

“Dampaknya sangat besar, tapi tidak instan. Samsung adalah pemain kunci di chip memori DRAM dan NAND serta memproduksi chip untuk AI. Jika mogok benar-benar berlangsung 18 hari, yang pertama terganggu adalah pasokan chip memori kelas server dan HBM [High Bandwidth Memory] untuk AI,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Menurut Aryo, gangguan awal akan lebih terasa pada industri pusat data dan server AI global yang sangat bergantung pada pasokan HBM. Sementara itu, dampak terhadap smartphone dan laptop diperkirakan belum langsung terlihat dalam satu hingga dua bulan pertama lantaran produsen perangkat umumnya memiliki stok pengaman komponen.

Kendati demikian, apabila aksi mogok berlangsung lebih lama, pasokan DRAM dan NAND global diperkirakan akan semakin mengetat sehingga memicu lonjakan harga komponen dan keterlambatan produksi berbagai perangkat elektronik premium.

“Jika berlarut-larut, pengiriman chip DRAM dan NAND bisa melonjak, menyebabkan keterlambatan produksi perangkat flagship di banyak merek,” katanya.

Aryo menjelaskan proyeksi industri memperkirakan gangguan produksi Samsung dapat memangkas sekitar 3%—4% pasokan DRAM global dan 2%—3% pasokan NAND dunia. Meski secara persentase terlihat kecil, penurunan tersebut dinilai signifikan dalam skala industri semikonduktor global.

“Dalam skala volume global, persentase tersebut bernilai miliaran dolar dan setara dengan jutaan unit perangkat,” sebutnya.

Dia menambahkan, kondisi tersebut sulit segera ditutupi produsen lain seperti SK Hynix maupun Micron Technology karena industri memori membutuhkan kapasitas produksi dan investasi yang besar.

Akibatnya, tekanan harga komponen dinilai sangat mungkin terjadi, terutama di tengah lonjakan permintaan chip untuk kebutuhan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). “Sangat mungkin terjadi. Ketika pasokan komponen inti terhambat namun permintaan terus meroket, terutama didorong tren AI, harga komponen akan melonjak,” kata Aryo.

Menurut dia, kenaikan biaya produksi pada akhirnya berpotensi diteruskan ke harga jual perangkat elektronik di tingkat ritel, termasuk di pasar Indonesia, meskipun dampaknya diperkirakan belum terlalu signifikan dalam satu hingga tiga bulan ke depan.

Aryo menilai, perangkat yang paling rentan terdampak adalah server AI, pusat data, smartphone flagship, dan laptop spesifikasi tinggi karena sangat bergantung pada memori berkapasitas besar dan berkecepatan tinggi.

Dia juga menyoroti tingginya ketergantungan industri gadget global terhadap pasokan chip dari Korea Selatan. Saat ini, Korea Selatan melalui Samsung dan SK Hynix menguasai lebih dari 60% pasar DRAM global, sedangkan hampir 90% pasokan HBM untuk AI berasal dari negara tersebut.

“Kondisi ini menunjukkan industri global masih over-dependence terhadap Korea Selatan,” imbuhnya.

Situasi ini, lanjutnya, menjadi pelajaran penting bagi industri teknologi untuk mulai memperluas diversifikasi rantai pasok ke negara lain seperti Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, dan China. Sementara itu, dia mengingatkan distributor dan ritel elektronik di Indonesia mulai mengantisipasi potensi gangguan pasokan tanpa memicu kepanikan pasar.

“Sekarang saat yang krusial untuk memperpanjang proyeksi pemesanan dan mengamankan inventaris sebelum efek kelangkaan global benar-benar terasa,” katanya.

Di sisi lain, Aryo menilai gangguan rantai pasok juga berpotensi menjadi momentum bagi merek lain untuk memperbesar pangsa pasar apabila ketersediaan produk pesaing terganggu akibat krisis komponen.

“Dalam setiap krisis rantai pasok selalu ada ruang untuk rekalibrasi pangsa pasar. Konsumen akan mencari alternatif yang lebih stabil,” sebutnya.

JAKARTA - Rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun memicu perdebatan besar di negara tersebut.

Karena semakin banyak orang tua mengakui bahwa mereka hampir tidak berdaya melawan ketergantungan anak-anak mereka pada ponsel pintar dan platform digital.

Semakin banyak keluarga Prancis memandang pengelolaan penggunaan telepon dan media sosial anak-anak mereka sebagai sumber utama ketegangan keluarga.

Pertengkaran berkepanjangan, anak-anak yang bereaksi agresif, membanting pintu, atau mencoba menghindari kontrol orang tua menjadi hal yang biasa.

Julien Joly, seorang arsitek di Prancis dan ayah dari dua remaja, mengatakan bahwa ia telah mencoba berbagai metode seperti mengambil ponsel setelah makan malam atau memasang perangkat lunak pengontrol waktu layar.

Namun, akhirnya ia menyerah karena "terlalu lelah." Menurutnya, mengontrol ponsel anaknya telah menjadi "bentuk peperangan teknologi."

Sebuah survei oleh Institut Penelitian Opini Publik Prancis (IFOP), yang diterbitkan pada akhir tahun 2025, menunjukkan bahwa 94% orang tua dengan anak berusia 8-15 tahun telah menetapkan setidaknya satu aturan terkait perangkat digital, dan 68% telah menggunakan alat kontrol orang tua.

Namun, efektivitas sebenarnya masih terbatas, karena banyak anak menemukan cara untuk menghindari aturan dengan menggunakan ponsel kerabat atau membuat akun media sosial tanpa sepengetahuan orang tua mereka.

Najat Vallaud-Belkacem, mantan Menteri Pendidikan Prancis dan penulis buku "Digital Addiction," berpendapat bahwa penggunaan media sosial telah menjadi sumber konflik nomor satu di banyak keluarga Prancis.

Menurutnya, semakin banyak orang tua merasa tidak berdaya dan bersalah karena tidak mampu mengendalikan anak-anak mereka, sementara orang dewasa sendiri menjadi bergantung pada telepon dan media sosial.

Para psikolog dan pendidik berpendapat bahwa mengambil ponsel pintar jauh lebih sulit daripada bentuk pengendalian sebelumnya seperti mematikan TV atau membatasi permainan video.

Profesor Grégoire Borst, profesor psikologi perkembangan dan ilmu saraf kognitif dalam pendidikan, mengatakan bahwa bagi remaja, dunia digital kini merupakan "perpanjangan" dari kehidupan nyata, yang terkait erat dengan interaksi sosial, rasa otonomi, dan identitas pribadi. Oleh karena itu, pembatasan atau pencabutan akses ke media sosial seringkali dianggap sebagai ketidakadilan oleh mereka.

Banyak sekolah di Prancis kini menggunakan aplikasi digital seperti Pronote atau EcoleDirecte untuk mengirimkan tugas, memperbarui jadwal, mencatat kehadiran, dan bertukar informasi dengan orang tua.

Hal ini membuat ponsel pintar hampir tak tergantikan bagi siswa, sekaligus mempersulit banyak keluarga untuk membatasi waktu penggunaan layar.

Sementara itu, banyak orang tua percaya bahwa jika pemerintah Prancis benar-benar menerapkan larangan media sosial untuk anak-anak di bawah 15 tahun mulai September, mereka akan memiliki dasar hukum dan psikologis yang lebih kuat untuk memperketat akses anak-anak mereka ke media sosial.

Beberapa psikolog juga percaya bahwa memiliki kerangka hukum yang jelas akan membantu anak-anak menerima batasan tersebut dengan lebih mudah, daripada hanya melihatnya sebagai keputusan orang tua semata.

Meskipun demikian, banyak keluarga tetap skeptis tentang efektivitas praktis larangan tersebut, mengingat media sosial telah sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari kaum muda.

Bagi banyak orang tua, harapan terbesar saat ini adalah anak-anak mereka secara bertahap menyadari dampak buruk dari waktu yang dihabiskan di depan layar seiring bertambahnya usia.

Kampanye Shopee 5.5 Mega Elektronik Sale siap digelar dengan menghadirkan pengalaman belanja yang lebih interaktif, seru, dan penuh penawaran spesial melalui sesi Shopee Live Superstar. Momentum ini menjadi salah satu yang paling dinantikan, khususnya bagi para pecinta gadget dan produk elektronik.

Pada puncak acara yang berlangsung 5 Mei 2026, konten kreator Ibnu Wardani dijadwalkan memandu pengguna dalam menemukan berbagai produk elektronik unggulan. Melalui sesi live yang interaktif, Ibnu akan mengajak penonton berburu produk favorit dengan berbagai penawaran eksklusif yang sayang untuk dilewatkan.

Sepanjang hari, pengguna dapat memanfaatkan sejumlah promo yang ditawarkan, mulai dari Shock Deals 50%, Flash Sale 10RB, dan Voucher 30%. Dengan tagline 'Mega Bintang Banting Harga', sepanjang sesi ini setiap pengguna bisa membawa pulang produk elektronik pilihan dengan harga yang lebih hemat.

Kehadiran Ibnu Wardani sebagai pembuka sesi Shopee Live Superstar 5.5 Mega Elektronik Sale turut menambah daya tarik kampanye ini. Dikenal dengan gaya komunikasi yang informatif dan engaging, khususnya dalam membahas gadget dan gaya hidup digital, Ibnu siap memandu pengguna menemukan pilihan elektronik terbaik.

Sesi Shopee Live bersama Ibnu juga akan terasa kian istimewa dengan adanya peluncuran eksklusif smartphone terbaru Xiaomi Poco C81 Pro. Sebagai smartphone entry-level yang dibekali teknologi mutakhir, kehadiran Poco C81 Pro menjadi jawaban bagi pengguna yang menginginkan performa andal di kelasnya.

Untuk itu, ini akan jadi kesempatan istimewa untuk menjadi yang pertama mendapatkan produk terbaru ini dengan penawaran terbaik hanya di Shopee, yaitu Diskon 200RB dan Voucher Diskon hingga 1JT.

Maka, tidak heran jika sesi Shopee Live bersama Ibnu Wardani selalu menjadi momen yang dinanti. Sosoknya yang karismatik dan enerjik dikenal lewat personal branding yang unik, dan mampu mengemas konten gaya hidup sehari-hari menjadi tontonan yang kreatif dan menghibur, namun tetap relevan.

Selain dikenal dekat dengan dunia gadget dan elektronik, Ibnu juga sering menarik perhatian lewat konten prank, interaksi spontan, hingga aksi giveaway yang membuatnya semakin dekat dengan para followers nya.

Ibnu Wardani akan membuka sesi perdana Shopee Live Superstar yang akan dimulai 4 Mei pukul 20:00 hingga 5 Mei pukul 01:00, memandu para penonton menemukan gadget dan produk elektronik terbaik.

Tidak kalah menarik, Ashanty Hermansyah, Louisse Scarlett, dan Toni Cu juga siap menghadirkan keseruan belanja dengan sentuhan personal nya masing-masing.

Seluruh kreator akan membawa kurasi produk lintas kategori, mulai dari Elektronik, Home & Living, Beauty, Fashion, dan berbagai kebutuhan harian lainnya.

Dengan rekomendasi yang dekat dengan keseharian pengguna, sesi Shopee Live Superstar di kampanye 5.5 Mega Elektronik Sale kali ini menjadi destinasi belanja yang tidak hanya praktis, tetapi juga penuh inspirasi.

Maka dari itu, siapkan wishlist kamu sekarang dan jangan sampai ketinggalan seru-seruan bareng Ibnu Wardani, dan kreator lainnya. Saatnya belanja cerdas, interaktif, dan penuh keuntungan hanya di Shopee 5.5 Mega Elektronik Sale. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://shopee.co.id/m/Shopee-Live-Superstar.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital terus berupaya untuk terus menegakkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak ( PP Tunas) . Tak terkecuali di lingkungan sekolah.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan bahwa saat ini penegakan tersebut sudah mulai didukung oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di SMP Negeri 1 Cikini.

“Kami baru berkunjung ke SMP Negeri 1 di Cikini sebagai percontohan bahwa ada beberapa pemda termasuk DKI yang sudah juga menerapkan atau membantu penerapan PP tunas di tingkat provinsi,” kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Kamis (30/4/2026).

Dari hasil kunjungannya, ia menemukan bahwa SMP Negeri 1 Cikini telah membatasi para siswanya dalam membawa gawai ke sekolah. Hal itu menurutnya menjadi salah satu langkah dalam mendukung implementasi PP Tunas.

“Jadi PP tunas ini akan lebih mudah dilakukan secara implementasinya jika memang ada aturan semisal membatasi gawai ke sekolah,” ucap dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa implementasi PP Tunas akan sangat terbantu jika didukung dengan aturan di bidang lainnya seperti di bidang pendidikan. Apalagi, pembatasan penggunaan atau pelarangan membawa gawai ke sekolah bagi para siswa bisa membantu menurunkan dampak adiksi dari gawai.

“Memang untuk mengurangi adiksi, PP Tunas ini akan sangat terbantu jika ada aturan di bidang lain yang memang mengatur agar anak-anak ke sekolah tidak membawa gawainya,” pungkas Meutya.

JAKARTA, iNews.id - Momentum setelah menerima Tunjangan Hari Raya (THR) kerap dimanfaatkan masyarakat untuk membeli gadget baru terutama handphone, baik untuk kebutuhan kerja, komunikasi, maupun hiburan. Namun di balik itu, risiko kerusakan seperti layar pecah, terkena cairan, hingga mati total tetap menjadi hal yang tidak dapat dihindari dan berpotensi mengganggu aktivitas.

PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance), anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP), menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan solusi perlindungan gadget melalui MotionSafe.

Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh dengan premi terjangkau, mulai dari Rp16 ribuan per tahun, dan dapat digunakan untuk gadget baru maupun second, tanpa perlu khawatir akan biaya perbaikan yang tinggi.

Perlindungan yang diberikan mencakup berbagai risiko, antara lain:
* Perlindungan layar pecah dan kerusakan fisik 
* Kerusakan akibat cairan dan terbakar 
* Perlindungan hingga kondisi mati total 
* Ganti rugi sesuai nilai klaim 
* Perlindungan aktif segera setelah pembelian

Tak hanya itu, kemudahan juga menjadi nilai tambah utama, di mana perlindungan langsung aktif setelah pembelian serta proses klaim yang memberikan ganti rugi sesuai nilai klaim. Dalam rangka memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, MNC Insurance menghadirkan promo spesial April berupa diskon 20% dengan kode APRIL20 yang berlaku hingga 30 April 2026. 

Meindy B Sihombing, selaku Direktur Marketing MNC Insurance, menyampaikan, gadget saat ini sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk bekerja, belajar, maupun hiburan.

"Melalui proteksi gadget di MotionSafe, kami ingin memberikan rasa aman dan perlindungan maksimal dengan proses yang mudah dan harga yang terjangkau, sehingga masyarakat dapat tetap produktif tanpa rasa khawatir,” ujarnya.

Sebagai produk asuransi digital, proteksi gadget di MotionSafe dapat diperoleh dengan mudah melalui proses pembelian online yang cepat dan praktis. Dengan manfaat perlindungan yang komprehensif serta harga yang terjangkau, produk ini menjadi solusi bagi masyarakat dalam melindungi perangkat digital dari berbagai risiko.

Jangan tunggu hingga risiko terjadi. Pastikan gadget Anda sudah terlindungi hari ini.

Untuk informasi lebih lanjut dan pembelian, kunjungi: https://tinyurl.com/AmaninGadgetmu

Editor: Reza Fajri

JAKARTA - Keputusan untuk memanggil Google dan Meta dibuat setelah kedua pihak gagal mematuhi permintaan selama pemanggilan pertama terkait tuduhan ketidakpatuhan terhadap larangan anak-anak mengakses media sosial.

Pada tanggal 2 April,pemerintahIndonesia mengeluarkan surat panggilan kedua kepada dua raksasa teknologi, Google dan Meta, terkait tuduhan ketidakpatuhan terhadap larangan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, yang mulai berlaku akhir pekan lalu.

Pernyataan dari Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital (CDM) Indonesia mengklarifikasi bahwa surat panggilan dapat dikeluarkan hingga tiga kali sebelum tindakan penegakan hukum diterapkan.

Mematuhi peraturan perlindungan anak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab langsung atas keselamatan anak-anak di ruang digital.

Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital menyatakan bahwa pemanggilan terbaru kepada perwakilan Google (perusahaan induk platform YouTube) dan Meta (perusahaan induk jejaring sosial Facebook, Instagram, dan Threads) dilakukan setelah kedua pihak gagal mematuhi permintaan yang diajukan selama pemanggilan pertama awal pekan ini.

Alexander Sabar, Direktur Departemen Pemantauan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital, menekankan bahwa penundaan sekecil apa pun meningkatkan risiko bagi anak-anak.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mewajibkan platform global untuk mengambil tindakan kepatuhan yang spesifik dan tepat waktu, jika tidak, pihak berwenang akan mengambil tindakan hukuman yang sesuai.

Sebagai negara dengan salah satu tingkat pengguna media sosial tertinggi di kawasan ini, Indonesia secara resmi menerapkan larangan penggunaan platform media sosial Google dan Meta bagi mereka yang berusia di bawah 16 tahun pada tanggal 30 Maret untuk melindungi anak-anak dari ancaman pornografi online, perundungan siber, dan kecanduan internet.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital, baik Google maupun Meta telah meminta penundaan implementasi peraturan baru tersebut.

Langkah Indonesia ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran global tentang dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental anak-anak.

Sebelumnya, Australia menjadi negara pertama diduniayang mewajibkan situs media sosial untuk menghapus akun pengguna di bawah usia 16 tahun

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) resmi diberlakukan di Indonesia. Aturan ini mewajibkan berbagai platform digital, termasuk media sosial, untuk menonaktifkan akun milik anak yang berusia di bawah 16 tahun.

Psikolog Anak dan Keluarga dari Universitas Indonesia, Rose Mini, menilai kebijakan ini memiliki urgensi yang kuat. Dia menjelaskan bahwa latar belakang penerapan aturan ini tidak lepas dari ketidakseragaman kemampuan orang tua di Indonesia dalam mengawasi serta membatasi penggunaan gawai dan media sosial pada anak

Dia menilai tingkat literasi digital orang tua di Indonesia saat ini sangat berbeda, ada yang sudah melek teknologi sehingga bisa memberikan panduan kepada anak, tetapi ada pula yang tidak memahami dunia maya sama sekali. Dalam sejumlah kasus, kemampuan anak justru melampaui orang tuanya.

Kondisi ini membuat orang tua yang tidak memiliki kapasitas memadai kerap kesulitan mengikuti pesatnya perkembangan teknologi. Mereka, katanya, biasanya tidak mengetahui cara yang tepat untuk mengelolanya.

"Akibatnya, ketika anak melakukan berbagai aktivitas di media sosial, orang tua sering kali tidak memahami apa yang terjadi. Mereka baru menyadari setelah muncul dampak negatifnya," katanya.

Menurutnya, dalam konteks ini PP Tunas dapat dipahami sebagai bentuk dukungan pemerintah bagi orang tua. Kebijakan ini menetapkan batas usia di bawah 16 tahun sebagai fase di mana anak masih membutuhkan pendampingan dan belum sepenuhnya siap mengakses media sosial secara mandiri melalui akun pribadi.

Kendati demikian, dirinya menegaskan bahwa tanggung jawab utama persoalan ini sebenarnya tetap berada pada orang tua. Selama fase remaja, orang tua perlu mempersiapkan anak agar mampu bersikap bijak di era digital.

Adapun PP Tunas, katanya, hanya membantu orang tua untuk “menahan” akses anak hingga mereka benar-benar siap. Tanpa proses pembinaan sejak dini, tidak ada jaminan bahwa setelah melewati usia 16 tahun anak akan langsung mampu menggunakan media sosial secara bijak.

"Dampaknya bermedia sosial bagi anak itu bisa sangat beragam. Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah kecanduan. Anak yang sudah kecanduan akan sulit melakukan aktivitas lain dan cenderung terus terpaku pada gawai, termasuk mengakses konten yang tidak terkontrol. Selain itu, ada juga risiko penyalahgunaan data pribadi anak," imbuhnya.

Dari perspektif kesehatan, penggunaan gawai secara berlebihan dapat memicu berbagai gangguan, baik fisik maupun psikis. Minimnya aktivitas fisik juga dapat meningkatkan risiko obesitas. Sementara itu, dari sisi psikologis, anak rentan mengalami gangguan emosional.

Kemudian, terdapat pula ancaman paparan terhadap predator di dunia digital, serta kecenderungan anak meniru perilaku negatif yang mereka temui di ruang digital. Rose menyebut kondisi ini terjadi karena informasi yang diterima anak diproses dengan kemampuan kognitif yang masih berkembang dan belum matang.

Oleh karena itu, menurutnya, anak perlu dibekali kemampuan untuk memilah mana yang baik dan buruk, yang harus dibangun melalui stimulasi sejak dini, seperti penanaman empati, pengendalian diri, dan nilai-nilai moral.

"Kebijakan ini bertujuan memberi waktu kepada orang tua untuk menyiapkan anak agar nantinya mampu menggunakan teknologi secara bijak. Ketika anak sudah cukup usia dan memiliki akun sendiri, diharapkan mereka sudah memiliki bekal untuk memilah informasi," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi kebijakan tata kelola digital untuk perlindungan anak mulai memasuki babak baru seiring dengan berlakunya aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan orang tua untuk mengalihkan anak ke beberapa aktivitas yang produktif dan menghindari gadget.

Aturan tersebut, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, telah efektif berlaku sejak 28 Maret 2026. Regulasi ini memaksa adanya perubahan pola konsumsi digital pada anak di tingkat akar rumput.

Guru Besar Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Jakarta Susanto, menilai pengalihan kebiasaan anak dari gawai memerlukan pendekatan yang inspiratif, bukan sekadar larangan. Menurutnya, anak perlu diarahkan pada kegiatan produktif untuk menyeimbangkan paparan teknologi.

“Pengalihan kebiasaan ke arah produktif memerlukan pendekatan yang mengarahkan dan menginspirasi, bukan sekadar melarang,” ujar Susanto dilansir dari Antara, Selasa (31/3/2026).

Susanto yang pernah menjabat sebagai Ketua KPAI periode 2017-2022 tersebut juga menyarankan agar orang tua mendorong aktivitas berbasis minat dan bakat seperti olahraga, seni, sains, hingga kewirausahaan kecil. Hal ini bertujuan agar anak mampu merasakan kepuasan nyata di dunia luring (offline) sebagai kompensasi dari kesenangan digital.

Selain itu, skema pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) seperti bercocok tanam atau kegiatan sosial dianggap efektif menekan durasi penggunaan gawai. Orang tua diminta berperan sebagai teladan digital (digital role model) dengan mengedepankan dialog daripada kontrol ketat yang searah.

Secara industri, berlakunya PP Tunas dan Permenkomdigi 9/2026 menandai pergeseran beban kepatuhan pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Industri kini dituntut mengubah algoritma dari yang semula berbasis durasi keterlibatan (engagement) menjadi algoritma yang mengutamakan keamanan dan batasan konten bagi pengguna di bawah umur.

Urgensi pembatasan ini didorong oleh data risiko digital yang kian mengkhawatirkan. Berdasarkan proyeksi data keamanan siber 2025-2026, terdapat peningkatan kasus perundungan siber (cyberbullying) sebesar 15% serta risiko paparan konten kekerasan dan grooming yang mengincar pengguna di bawah usia 13 tahun.

Susanto menekankan bahwa orang tua perlu mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan keterampilan baru, bukan sekadar konsumsi hiburan. Hal ini selaras dengan tujuan regulasi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman bagi pertumbuhan karakter anak.

Keberhasilan transisi habituasi ini disebut tidak hanya bergantung pada regulasi negara, tetapi juga kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Tujuannya adalah membekali generasi muda agar mampu menguasai teknologi tanpa kehilangan jati diri dan daya saing global.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan tidak berencana untuk melakukan pembelajaran secara daring bagi siswa-siswi di satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Hal tersebut mencuat berkenaan dengan kebijakan efisiensi yang digaungkan pemerintah, menyusul wacana penerapan sistem work from home (WFH) sehari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah krisis geopolitik global pascakonflik bersenjata di Jazirah Arab.

Eri menyatakan rencana tersebut masih dalam tahap kajian mendalam oleh jajarannya. Pemkot Surabaya juga memilih untuk menunggu serta mengamati (wait and see) instruksi resmi yang akan diterbitkan oleh pemerintah pusat sebelum nantinya mengambil keputusan akhir.

"Kita masih pelajari ya, tapi karena memang kita sambil melihat aturannya [sistem pembelajaran dari pemerintah pusat] belum keluar juga," ungkap Eri di Surabaya, Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut, Eri menyoroti berbagai dampak negatif dari kebijakan pembelajaran secara daring yang tetap direalisasikan nantinya. Menurutnya, hal tersebut dapat menghambat perkembangan masing-masing pelajar yang tergolong masih dalam proses tumbuh kembang.

Ia membeberkan bahwa peningkatan penggunaan gawai (gadget) dalam jangka waktu panjang berisiko signifikan terhadap siswa-siswi. Selain itu, interaksi sosial antarsiswa di sekolah juga akan berkurang drastis bila pembelajaran secara daring terpaksa dilakukan.

"Penggunaan gadget ini juga akan membahayakan kalau anak-anak tidak dibatasi, apalagi kita sudah membatasi penggunaan gawai di sekolah," tegas Eri.

Oleh sebab itu, politikus PDI Perjuangan ini pun berharap segenap orang tua maupun wali dari masing-masing murid di Kota Pahlawan dapat secara aktif melakukan pengawasan agar siswa-siswi tidak terjerumus dalam aktivitas digital yang berlebihan.

"Maka, saya berharap kalau misalnya [kebijakan pembelajaran daring] ini berjalan, orang tua juga menguatkan pengawasan terhadap anaknya agar mereka tidak lepas kontrol," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan tetap memberlakukan belajar tatap muka untuk mencegah learning loss atau penurunan pengetahuan siswa dalam pembelajaran.

Menko PMK Pratikno menyampaikan ulang pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026) bahwa situasi global dinilai menjadi momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.

Kondisi geopolitik saat ini dianggap sebagai peluang untuk mempercepat penerapan swasembada pangan dan energi. Tidak terkecuali, bidang pendidikan juga penting dilakukan guna menjamin kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Khusus di bidang pendidikan, sesuai hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag, Menko PMK menyampaikan tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa," katanya, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK pada Rabu (25/3/2026).

Oleh karena itu, kata dia, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa. Dia memahami bahwa sebelumnya sempat dicanangkan wacana metode hybrid yang mengombinasikan luring dan daring untuk sistem pembelajaran siswa.

Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Meutya Hafid mengajak keluarga memanfaatkan momentum mudik dan libur Lebaran untuk memperkuat interaksi langsung antara orang tua dan anak. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan gawai atau gadget, terutama bagi anak-anak.

Menurut Meutya, masa libur Lebaran dapat menjadi kesempatan bagi keluarga untuk membangun komunikasi yang lebih intensif di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital.

“Gunakan momen liburan dan mudik ini untuk sebanyak-banyaknya menghabiskan waktu bersama keluarga. Gadget-nya bisa dimatikan dulu atau setidaknya dikurangi,” kata Meutya dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (11/3).

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah sedang menuju implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital yang akan berlaku efektif pada 28 Maret 2026. Karena itu, orang tua dapat mulai membimbing anak-anak untuk mengurangi ketergantungan pada media sosial.

“Untuk anak-anak di bawah 16 tahun, kita juga sedang menuju implementasi kebijakan yang akan efektif pada 28 Maret nanti. Sejak sekarang mungkin bisa mulai berlatih perlahan-lahan keluar dari media sosial dengan bimbingan orang tua,”ujarnya.

Menurutnya, perubahan pola penggunaan teknologi digital membutuhkan kesiapan keluarga. Peran orang tua menjadi penting dalam membangun komunikasi yang lebih sehat antara orang tua dan anak.

“Mungkin selama libur Lebaran ini adalah waktu yang baik untuk berbicara dari hati ke hati antara orang tua dan anak untuk mulai melakukan persiapan,” ujarnya.

Meutya berharap momentum mudik dan libur Lebaran dapat dimanfaatkan keluarga untuk memperbanyak aktivitas bersama, sehingga anak-anak dapat lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan keluarga tanpa ketergantungan pada perangkat digital.

Akses Medsos Anak Dibatasi

Kementerian Komdigi mengungkapkan penundaan akses media sosial atau medsos bagi anak di bawah usia 16 tahun sebagai langkah perlindungan dari berbagai risiko di ruang digital. Hal ini mulai dari kecanduan gawai hingga paparan konten berbahaya.

Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 itu merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Meutya menegaskan, alasan pemerintah menerapkan kebijakan ini bukan untuk melarang anak menggunakan teknologi. Hal ini untuk memastikan mereka memiliki kesiapan mental dan psikologis sebelum memasuki ruang media sosial yang kompleks.

“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun,” kata Meutya dalam pernyataan tertulis, Selasa (10/3).

Menurutnya, keputusan ini bukan hanya dibuat sepihak oleh pemerintah, tetapi hasil diskusi panjang dengan para psikolog. Begitu juga dengan pemerhati tumbuh kembang anak dan berbagai penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan anak.

Meutya mengatakan pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai meningkatnya risiko penggunaan media sosial bagi anak. Risiko tersebut mencakup kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan siber, hingga penipuan daring yang kerap menyasar pengguna usia muda. “Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” ujarnya.