Bisnis.com, JAKARTA — Para pemimpin baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi terpilih setelah OJK memutuskan hasil fit and proper test Anggota Dewan Komisioner OJK. Penguatan kelembagaan hingga reformasi sektor jasa keuangan menjadi agenda para pemimpin baru itu.

Rapat Internal Komisi XI DPR pada Rabu (11/3/2026) memutuskan secara musyawarah untuk mufakat, menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK.

DPR juga menetapkan Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Aset Keuangan Digital dan Kripto, serta Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.

Lima pemimpin baru OJK terpilih dari 10 kandidat calon Anggota Dewan Komisioner yang mengikuti fit and proper test kemarin, Rabu (11/3/2026).

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, serta rekam jejak para kandidat dalam sektor jasa keuangan.

Menurutnya, sejumlah nama yang terpilih dinilai mampu merespons berbagai persoalan strategis yang dihadapi OJK dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu pertimbangan DPR kembali memilih Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, karena dinilai mampu memberikan respons positif terhadap sejumlah persoalan fundamental di OJK meskipun menjabat dalam periode yang relatif singkat.

“Kenapa kita menetapkan kembali Ibu Kiki karena dalam periode yang pendek beliau bisa memberikan respons yang positif terhadap beberapa persoalan fundamental di OJK,” ujar Misbakhun di Kompleks DPR RI, Rabu (11/3/2026).

Selain itu, Hasan Fawzi juga dinilai mampu memberikan respons yang memadai terhadap sejumlah isu strategis di pasar modal, termasuk terkait isu Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Misbakhun menilai para kandidat yang terpilih juga mampu menunjukkan kapasitas dan pemahaman yang baik saat menjalani proses fit and proper test yang disiarkan secara terbuka kepada publik. “Pilihan-pilihan itu adalah sebuah pilihan yang menurut saya berdasarkan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi yang mereka miliki,” kata dia.

Dia juga mencontohkan sosok Adi Budiarso yang dinilai memiliki pengalaman panjang di sektor keuangan dan terlibat dalam berbagai penyusunan kebijakan serta regulasi.

Menurut Misbakhun, Adi turut berperan dalam pembahasan berbagai aturan sektor keuangan, termasuk Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dengan latar belakang tersebut, dia dinilai memiliki kapasitas untuk menangani pengawasan inovasi teknologi sektor keuangan, termasuk aset digital dan bursa kripto.

Lebih lanjut, Misbakhun menegaskan bahwa keputusan pemilihan lima anggota Dewan Komisioner OJK tersebut diambil melalui musyawarah mufakat.

“Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional,” ujarnya.

Dia juga mengakui bahwa proses pemilihan tersebut dipercepat dibandingkan jadwal awal panitia seleksi (pansel). Langkah akselerasi dilakukan untuk memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa pemerintah dan DPR merespons situasi sektor keuangan secara cepat.

“Dilakukan upaya-upaya akselerasi sehingga dalam rangka memberikan sinyal positif bahwa kita memberikan pengamanan dan melakukan langkah-langkah yang cukup responsif,” sebutnya.

Berikut hasil fit and proper test calon Anggota Dewan Komisioner OJK:

• Friderica Widyasari Dewi: Ketua Dewan Komisioner OJK
• Hernawan Bekti Sasongko: Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK
• Hasan Fawzi: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
• Dicky Kartikoyono: Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen
• Adi Budiarso: Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto
  

Friderica Widyasari Usung 8 Prioritas Kebijakan

Friderica menegaskan bahwa kepemimpinan OJK ke depan harus mampu memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil, kredibel, serta memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

“Sektor jasa keuangan harus menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam Fit and Proper Test di DPR, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, meskipun sektor jasa keuangan nasional saat ini masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik, berbagai tantangan strategis perlu diantisipasi. Tantangan tersebut mencakup dinamika global seperti fragmentasi geopolitik, disrupsi digital di sektor keuangan, meningkatnya risiko perubahan iklim, serta maraknya kejahatan keuangan digital.

Di sisi domestik, sektor jasa keuangan juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari menurunnya kepercayaan publik, dinamika di pasar modal, kompleksitas produk keuangan, hingga kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Friderica mengusulkan delapan kebijakan prioritas sebagai arsitektur strategis dalam memperkuat sektor jasa keuangan ke depan.

Prioritas pertama adalah menjaga stabilitas sistem keuangan melalui koordinasi yang lebih erat dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk dalam pertukaran data, koordinasi kebijakan, serta penguatan sistem peringatan dini dalam menghadapi potensi krisis.

Prioritas kedua adalah memulihkan kepercayaan publik melalui penguatan integritas, transparansi, serta penegakan hukum yang tegas, terutama di sektor pasar modal.

Selanjutnya, prioritas ketiga adalah meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pembangunan ekonomi nasional, termasuk melalui dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintah seperti pengembangan UMKM, program perumahan, ketahanan pangan dan energi, serta program prioritas lainnya.

Prioritas keempat adalah memperkuat pengawasan terintegrasi terhadap industri jasa keuangan, termasuk pengawasan terhadap sektor jasa keuangan digital dengan prinsip same activity, same risk, same regulation, serta pengawasan terhadap konglomerasi keuangan dan produk hibrida.

Prioritas kelima adalah mendorong pendalaman pasar keuangan melalui reformasi struktural industri keuangan, diversifikasi instrumen keuangan, serta perluasan basis investor dan konsumen.

Selain itu, OJK juga akan memperkuat pengembangan keuangan berkelanjutan dan industri keuangan syariah guna memperluas sumber pembiayaan ekonomi nasional.

Prioritas keenam adalah memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, percepatan penanganan pengaduan, serta penguatan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK).

OJK juga berencana membangun National Fraud Portal serta memperkuat peran Indonesia Anti-Scam Center untuk menangani kasus penipuan dan kejahatan keuangan.

Prioritas ketujuh adalah transformasi kelembagaan OJK menjadi organisasi yang lebih modern dan adaptif, termasuk melalui penyederhanaan birokrasi, integrasi proses pengawasan, serta pemanfaatan teknologi seperti supervisory technology dan analitik data.

Adapun prioritas kedelapan adalah memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan lainnya guna menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian nasional.

Target Kapitalisasi Pasar Modal

Hasan Fawzi menjelaskan sejumlah target yang dia canangkan bagi pasar modal RI. Pertama, dalam periode 5 tahun ke depan sampai 2031 ditargetkan kapitalisasi pasar akan mencapai Rp25.000 triliun, atau sekitar 80% dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Jumlah investor kita harapkan sudah ada angka 30 juta investor, kemudian rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) kita harapkan sudah mencapai Rp35 triliun per harinya. Dan sejalan dengan itu terjadi peningkatan baik itu di sisi jumlah emiten maupun jumlah dana kelolaan dari para investor," ujar Hasan, Rabu (11/3/2026).

Hasan mengatakan untuk mencapai kapitalisasi pasar Rp25.000 triliun memang bukan perkara gampang. Dia menekankan otoritas bursa jangan berpikir hanya mengembangkan equity based product atau market semata. Menurutnya, pasar saham Indonesia dibandingkan dengan bursa regional dan global sebetulnya tidak terlalu kalah untuk pasar ekuitasnya.

"Tapi bayangkan Singapura yang 50% lebih porsinya adalah debt instrument market, bukan equity market. Pasar modal di Thailand jauh meninggalkan kita karena non vanilla product dan derivative financial product-nya," ujarnya.

Hasan menilai Indonesia perlu mengembangkan berbagai produk yang tak bertumpu semata pada equity based product, tetapi juga menyasar pengembangan instrumen surat utang sampai keuangan derivatif, sampai non vanilla product.

Dalam forum ini Hasan juga menjelaskan bahwa visi dan misi yang dia usung berjudul reformasi integritas sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) Indonesia untuk mewujudkan sektor PMDK yang terpercaya, dalam, likuid, modern, berdaya saing, dan mampu tumbuh berkelanjutan.

"Visi dan misi serta program rencana strategis yang saya ajukan ini merupakan hasil pemetaan atas permasalahan dan tantangan yang kita hadapi belakangan ini di sektor PMDK, terutama untuk merespons kondisi dan tantangan terkini yang tengah kita hadapi," ujarnya.

Adapun, pada masa jabatan yang masih berlaku sekarang, Hasan merupakan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK. Dirinya juga menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Eksekutif PMDK menggantikan Inarno Djajadi yang mengundurkan diri bersama Ketua OJK dan Wakil Ketua OJK beberapa waktu lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Friderica Widyasari Dewi resmi terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu berdasarkan keputusan dari rapat Komisi XI DPR RI usai menggelar tes kelayakan dan kepatutan (fit and proper).

"Komisi XI DPR RI memutuskan setelah melalui Uji kelayakan terhadap 10 calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan rapat internal, memutuskan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK," kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Rabu (11/3/2026).

Kemudian, Hasan Fawzi menempati posisi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK. Adapun Dicky Kartikoyono menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Sementara itu, yang menempati posisi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yakni Adi Budiarso.

Diketahui, Komisi XI DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper) terhadap 10 calon DK OJK pada Rabu (11/3/2026). Ke-10 calon tersebut yakni Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Henawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, dan Anton Daryono.

Proses fit and proper tersebut dilakukan untuk mengisi lima posisi, yakni ketua, wakil ketua, kepala eksekutif pengawas pasar modal, kepala eksekutif pengawas aset digital, dan kepala eksekutif pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Frederica Widyasari Dewi resmi terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal itu berdasarkan keputusan dari rapat Komisi XI DPR RI usai menggelar tes kelayakan dan kepatutan (fit and proper).

"Komisi XI DPR RI memutuskan setelah melalui Uji kelayakan terhadap 10 calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan melaksanakan rapat internal, memutuskan Frederica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK," kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Rabu (11/3/2026).

Kemudian, Hasan Fawzi menempati posisi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK. Adapun Dicky Kartikoyono menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Sementara itu, yang menempati posisi Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto yakni Adi Budiarso.

Diketahui, Komisi XI DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper) terhadap 10 calon DK OJK pada Rabu (11/3/2026). Ke-10 calon tersebut yakni Frederica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Henawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, dan Anton Daryono.

Proses fit and proper tersebut dilakukan untuk mengisi lima posisi, yakni ketua, wakil ketua, kepala eksekutif pengawas pasar modal, kepala eksekutif pengawas aset digital, dan kepala eksekutif pengawas perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi menargetkan kapitalisasi pasar modal dapat tembus Rp 25.000 triliun pada 2031.

Hal ini Hasan ungkapkan ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Anggota Dewan Komisioner OJK pada Rabu (11/3/2026) di Komisi XI DPR RI, Jakarta.

Hasan mengungkapkan, target tersebut menjadi target kinerja lima tahun ke depan jika dirinya lolos fit and proper kali ini menjadi salah satu pimpinan OJK.

"Kami menetapkan proyeksi-proyeksi kinerja strategis periode 5 tahun ke depan sampai dengan 2031 dimana ditargetkan kapitalisasi pasar akan mencapai angka Rp 25.000 triliun atau mencapai sekitar 80 persen dari angka PDB nasional," ujar Hasan.

Untuk periode yang sama, Hasan juga menargetkan penambahan jumlah investor pasar modal Indonesia menjadi sebanyak 30 juta investor.

Adapun hingga akhir 2025, total investor pasar modal yang terdiri dari investor saham, obligasi, dan reksa dana mencapai 20,3 juta investor atau meningkat 36,67 persen dari akhir 2024. Khusus untuk investor saham dan surat berharga lainnya terdapat peningkatan lebih dari 2,2 juta investor menjadi 8,59 juta investor saham.

Tidak hanya itu, Hasan juga menargetkan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) berada pada posisi Rp 35 triliun per hari. Sementara posisi RNTH pada akhir 2025 di level Rp 18,06 triliun per hari.

"Sejalan dengan itu terjadi peningkatan baik di sisi jumlah emiten maupun jumlah dana kelolaan dari para investor," kata Hasan.

Hasan berharap delapan rencana aksi reformasi integritas pasar modal yang dia usung dapat diturunkan ke dalam program-program strategis pada lima klaster reformasi integralitas yang telah disusun.

"Kita harapkan segala sesuatunya dapat diimplementasikan secara terarah, terukur, dengan indikasi dan target waktu pencapaian yang sudah dicanangkan sehingga kita harapkan kita bersama dapat mengawal kegiatan ini semua untuk memberikan dampak nyata bagi penguatan berkelanjutan di sektor PMDK," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto, mengungkap sejumlah persoalan utama yang masih dihadapi industri jasa keuangan nasional.

Hal itu ia sampaikan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI, Rabu (11/3/2026). Dalam paparannya, Agus menilai meskipun industri jasa keuangan Indonesia berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, masih terdapat berbagai tantangan struktural yang harus segera dibenahi regulator.

Ia mencatat industri jasa keuangan merupakan sektor strategis bagi perekonomian nasional. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan aset industri yang meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir. Di mana total aset industri jasa keuangan mencapai Rp 34.500 triliun, meningkat jauh dibandingkan 2014 yang masih berada di kisaran Rp 13.200 triliun.

Selain itu, jumlah lembaga jasa keuangan juga mengalami peningkatan dari sekitar 3.200 entitas menjadi sekitar 4.000 entitas dalam periode yang sama. Peningkatan tersebut juga ditandai dengan munculnya berbagai entitas baru di sektor teknologi finansial, layanan keuangan digital, serta industri kripto.

“Sekarang ini aset daripada industri jasa keuangan luar biasa besar Pak, Rp 34.500 triliun dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya masih Rp 13.200 triliun. Luar biasa besar dan penambahan jumlah lembaga jasa keuangan juga meningkat cukup signifikan dari 3.200 lembaga jasa keuangan menjadi 4.000 entitas,” ujar Agus.

Jumlah nasabah industri jasa keuangan juga meningkat pesat. Agus menyebut pengguna layanan keuangan kini mencapai 230 juta, jauh lebih besar dibandingkan satu dekade lalu yang hanya sekitar 63 juta nasabah. Peningkatan tersebut sejalan dengan hasil survei OJK yang menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai sekitar 80 persen.

Namun demikian, tingkat literasi keuangan masyarakat masih relatif rendah, yakni sekitar 66 persen.

Menurut Agus, kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat sekitar sepertiga masyarakat Indonesia yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai produk dan layanan keuangan. Rendahnya literasi keuangan ini menyebabkan banyak kasus investasi bodong, penipuan, dan berbagai masalah keuangan yang terjadi di masyarakat.

Dalam paparannya, Agus menyebut terdapat tujuh permasalahan utama yang kini dihadapi OJK dalam mengawasi industri jasa keuangan nasional.

Permasalahan pertama adalah ketidaksamaan level of playing field dalam pengaturan industri jasa keuangan. Sektor jasa keuangan terdiri dari berbagai subsektor seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, serta lembaga pembiayaan. Namun aturan yang berlaku di masing-masing sektor seringkali memiliki standar yang berbeda.

Perbedaan tersebut dapat menimbulkan potensi regulatory arbitrage, yaitu kondisi di mana pelaku industri memanfaatkan perbedaan regulasi antar sektor.

Ia mencontohkan aturan mengenai komposisi komisaris independen di perusahaan tercatat yang hanya mewajibkan sekitar 30 persen, sementara di sektor perbankan komposisi komisaris independen minimal 50 persen.

“Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa level of playing field pengaturan belum sepenuhnya sama,” paparnya.

Permasalahan kedua adalah lemahnya permodalan di sejumlah lembaga jasa keuangan, terutama di sektor asuransi dan perusahaan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2023, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki modal minimum Rp 250 triliun untuk asuransi konvensional dan Rp 100 triliun untuk asuransi syariah. Namun hingga saat ini masih terdapat sejumlah perusahaan asuransi yang belum memenuhi ketentuan modal tersebut.

Kondisi serupa juga terjadi di sektor perusahaan pembiayaan, di mana beberapa perusahaan masih belum memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 100 triliun.

Keterbatasan modal tersebut dapat membatasi kemampuan perusahaan dalam melakukan ekspansi usaha. “Sehingga dengan demikian kita bisa melihat, bagaimana ekspansi usaha mereka akan terbatas jika tidak memiliki modal yang cukup,” beber Agus.

Permasalahan ketiga adalah risiko fraud dan lemahnya tata kelola di sejumlah lembaga jasa keuangan. Ia menilai masih terdapat berbagai bukti empiris yang menunjukkan adanya risiko operasional, termasuk fraud internal, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya integritas sebagian pelaku industri keuangan. Selain itu, sektor jasa keuangan juga menghadapi ancaman serangan siber yang semakin meningkat.

Berbagai bentuk serangan seperti phishing, social engineering, hingga pencurian data menjadi ancaman serius bagi industri keuangan.

“Kemudian permasalah ketiga yang kami hadapi, yang dihadapi oleh OJK adalah masalah fraud dan tata kelola. Di sini kita melihat bahwa banyak sekali bukti-bukti empiris di lapangan yang melihat bahwa masih besarnya risiko operasional, baik risiko operasional itu yang berupa fraud internal, baik itu yang berupa cyber attack, dan lain-lain,” tukasnya.

Permasalahan berikutnya adalah integritas pasar modal, terutama terkait dengan rendahnya porsi saham beredar bebas (free float) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Agus, free float saham di Indonesia masih berada di kisaran 7,5 hingga 8 persen, yang dinilai relatif rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN seperti Singapura dan Malaysia.

Kondisi tersebut dinilai dapat mempengaruhi tingkat likuiditas pasar. Ia mencontohkan saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang meskipun sangat diminati investor, namun porsi free float-nya masih belum mencapai 15 persen.

Selain itu, ia juga menyoroti rendahnya literasi keuangan masyarakat yang dinilai menjadi salah satu penyebab maraknya kasus investasi ilegal di Indonesia.

Masalah lain yang turut menjadi perhatian adalah perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Agus mencatat masih terdapat banyak pengaduan dari konsumen pengguna jasa keuangan yang belum dapat diselesaikan secara cepat dan optimal.

Ia juga menilai pengawasan terhadap perilaku pelaku industri atau market conduct masih perlu diperkuat.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Agus mengusulkan strategi penguatan OJK melalui tujuh pilar kebijakan.

Salah satunya adalah memperkuat regulasi yang bersifat forward looking, berbasis riset, serta mengadopsi international best practices dalam pengaturan industri keuangan.

Agus juga mendorong penguatan pengawasan berbasis risiko dengan memanfaatkan big data, data analytics, serta teknologi pengawasan (supervisory technology) berbasis kecerdasan buatan.

Ia memandang, pemanfaatan teknologi tersebut akan membantu regulator mendeteksi potensi risiko lebih dini melalui sistem early warning system. Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat serta penguatan perlindungan konsumen.

Ia juga menyoroti perlunya penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur kelembagaan OJK. Agus bahkan menyebut hingga saat ini OJK masih belum memiliki kantor pusat permanen, sehingga diperlukan perencanaan jangka panjang untuk memperkuat infrastruktur lembaga tersebut.

Di sisi lain, ia mengusulkan diversifikasi sumber pendanaan OJK. Baginya saat ini OJK masih sangat bergantung pada iuran dari industri jasa keuangan. Padahal di sejumlah negara lain, otoritas pengawas keuangan juga memperoleh pendanaan dari berbagai sumber, seperti biaya perizinan atau pembaruan lisensi lembaga keuangan secara berkala.

Agus yang telah berkarier selama 24 tahun di Bank Indonesia dan 12 tahun di OJK mengatakan penguatan OJK sebagai lembaga yang kredibel dan bermartabat menjadi kunci untuk memastikan sektor jasa keuangan dapat terus berkembang sekaligus mendukung pembangunan ekonomi nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menargetkan peningkatan porsi saham beredar bebas (free float) menjadi 15 persen untuk perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) mulai 2026.

Kebijakan itu disampaikan Friderica saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI, Rabu (11/3/2026).

Ia menyebut peningkatan free float merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas, transparansi, dan likuiditas pasar modal Indonesia. Menurutnya, saat ini ketentuan free float minimal berada di kisaran 7,5 persen, namun regulator akan peningkatan menjadi 15 persen secara bertahap.

“Nah ini juga menjadi diskusi yang cukup hangat bagaimana dipandang 7,5 persen ini juga untuk ditingkatkan menjadi 15 persen,” ujar wanita yang akrab disapa Kiki saat sesi fit and proper test.

OJK telah melakukan pembahasan secara mendalam bersama Self Regulatory Organization (SRO) di pasar modal, yakni Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), untuk menyiapkan tahapan implementasi kebijakan tersebut.

Friderica memastikan peningkatan free float tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui proses bertahap agar tidak mengganggu stabilitas pasar.

Sebagai langkah awal, OJK mendorong agar perusahaan yang melakukan IPO mulai tahun ini sudah memenuhi ketentuan free float minimum 15 persen.

“Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita tidak bisa langsung serta-merta untuk memenuhi 15 persen tersebut, karena harus stages (bertahap), jadi kami sampaikan, tapi yang bisa kami lakukan bahwa IPO untuk yang pertama masuk di tahun ini harus sudah 15 persen,” paparnya.

Sementara untuk perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia, pemenuhan ketentuan tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui beberapa tahapan.

OJK juga telah berdiskusi dengan asosiasi emiten mengenai skema implementasi kebijakan tersebut. Menurut Friderica, emiten akan diberikan waktu untuk memenuhi ketentuan free float secara bertahap, misalnya melalui penyesuaian pada tahun pertama dan dilanjutkan pada tahun ketiga.

Namun jika pada akhirnya perusahaan tidak mampu memenuhi ketentuan free float yang ditetapkan regulator, OJK menyiapkan kebijakan exit policy.

“Artinya perusahaan tidak bisa tetap eksis tanpa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan regulator,” beber Friderica.

Ia memperkirakan kebutuhan peningkatan free float di pasar modal Indonesia pada 2026 akan mencapai lebih dari Rp 200 triliun.

Selain mendorong peningkatan free float, Friderica juga menegaskan pentingnya penguatan integritas pasar modal melalui peningkatan pengawasan hingga penegakan hukum terhadap praktik manipulasi harga saham di pasar modal.

OJK, kata dia, telah meningkatkan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan manipulasi saham atau praktik yang dikenal sebagai “saham gorengan”.

Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi antara unit penyidikan di internal OJK dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian.

“Kami melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan manipulasi saham dan praktik menggoreng saham melalui koordinasi dengan departemen penyidikan di OJK yang juga melibatkan aparat kepolisian,” lanjutnya.

Ia menambahkan langkah penegakan hukum tersebut mendapat respons positif dari publik dan pelaku pasar karena dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.

Bagaimana kita bisa memperkuat peran OJK sebagai otoritas yang kredibel dan bermartabat

Jakarta (ANTARA) - Calon anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agus Sugiarto mendorong penguatan peran OJK melalui tujuh pilar strategi, sebagai upaya meningkatkan kredibilitas dan mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Agus mengatakan perlunya untuk memperkuat kelembagaan OJK, seiring dengan industri jasa keuangan di Indonesia yang telah berkembang pesat selama satu dekade terakhir.

“Bagaimana kita bisa memperkuat peran OJK sebagai otoritas yang kredibel dan bermartabat guna mendukung pembangunan nasional,” ujar Agus dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper terst) di hadapan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Agus menyebut nilai aset industri jasa keuangan nasional meningkat signifikan dari sekitar Rp13.200 triliun pada 2014 menjadi sekitar Rp34.500 triliun saat ini. Seiring dengan itu, jumlah lembaga jasa keuangan juga bertambah dari sekitar 3.200 entitas menjadi lebih dari 4.000 entitas.

Sehingga, Ia menilai sektor jasa keuangan sangat strategis bagi perekonomian nasional, terutama seiring jumlah nasabah yang meningkat pesat dan terus berkembangnya inklusi keuangan masyarakat.

Di sisi lain, Ia menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi sektor jasa keuangan, diantaranya ketidakseimbangan pengaturan antar sektor industri keuangan, risiko operasional seperti fraud internal dan serangan siber, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat.

“Ancaman cyber seperti phishing, skimming, social engineering, dan pencurian data semakin meningkat dan harus menjadi prioritas untuk ditangani,” ujar Agus.

Ia juga menyoroti persoalan integritas pasar modal, termasuk terbatasnya porsi saham free float pada sejumlah emiten besar yang dinilai dapat mempengaruhi likuiditas pasar.

Selain itu, Ia menilai literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah meskipun tingkat inklusi telah meningkat, yang mana survei menunjukkan tingkat inklusi keuangan sekitar 80 persen, namun tingkat literasi masih sekitar 66 persen.

“Artinya masih ada sekitar 35 persen masyarakat yang belum benar-benar memahami produk keuangan, sehingga rentan terhadap penipuan atau investasi ilegal,” kata Agus.

Sebagai upaya menjawab berbagai tantangan tersebut, Agus menawarkan strategi penguatan OJK melalui tujuh pilar, pertama, yaitu penguatan regulasi yang bersifat forward looking serta berbasis riset dan praktik internasional.

Kedua, Ia mengusulkan pengawasan industri jasa keuangan berbasis risiko yang memanfaatkan big data dan teknologi kecerdasan buatan (AI), demi memperkuat sistem peringatan dini terhadap potensi risiko di lembaga keuangan.

“Dengan big data dan supervisory technology berbasis AI, pengawasan akan lebih efektif dan deteksi risiko bisa dilakukan lebih cepat,” ujar Agus.

Ketiga, Ia menekankan pentingnya penguatan perlindungan konsumen dan percepatan literasi keuangan, serta ke empat, pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan di lingkungan OJK.

Kelima, Ia menyoroti kebutuhan penguatan infrastruktur kelembagaan, termasuk pembangunan kantor pusat OJK, dan ke enam, diversifikasi sumber pendanaan lembaga agar tidak sepenuhnya bergantung pada iuran industri jasa keuangan.

Sebelum sempat menyampaikan pilar ke tujuh, alokasi waktu pemaparan yang diberikan oleh Komisi XI DPR RI telah habis, sehingga Agus belum sempat memaparkannya.

Dalam sesi tanya jawab, anggota Komisi XI DPR RI menanyakan strategi OJK dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta peningkatan inklusi keuangan yang berkualitas.

Menanggapi hal itu, Agus menegaskan OJK harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional dan mendukung program prioritas pemerintah.

Ia mencontohkan, adanya potensi pengembangan skema kredit perumahan nasional dengan melibatkan seluruh perbankan di Tanah Air, dengan memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.

“OJK tidak bisa berjalan sendiri. OJK harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional,” ujar Agus.

Sebagai informasi, Agus Sugiarto saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Danantara Asset Management (DAM), dan sebelumnya pernah bekerja di Bank Indonesia (BI) selama 24 tahun yang dilanjutkan bekerja di OJK selama 12 tahun.

Selain Agus, terdapat sembilan kandidat lain calon anggota DK OJK yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh Komisi XI DPR RI pada hari ini, Rabu (11/3).

Sembilan kandidat lain tersebut, diantaranya Friderica Widyasari Dewi, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Dalam kesempatan ini, sepuluh kandidat diuji untuk memperebutkan lima posisi yang ada, diantaranya Ketua Dewan Komisioner, Wakil Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com-Panitia Seleksi pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan 20 peserta yang lolos seleksi administratif, termasuk penilaian makalah.

Daftar nama tercantum dalam Pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026.

Ketua Panitia Seleksi ADK OJK sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keputusan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.

Peserta yang lolos wajib mengikuti tahapan lanjutan. Tahapan tersebut meliputi masukan masyarakat, penelusuran rekam jejak, asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara.

Masyarakat dapat memberikan masukan terkait integritas dan rekam jejak calon melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id pada menu Aspirasi hingga 26 Maret 2026. Panitia menjamin kerahasiaan identitas dan informasi yang disampaikan.

Peserta akan mengikuti arahan persiapan pemeriksaan kesehatan dan asesmen secara daring pada 6 Maret 2026 pukul 08.30 WIB.

Pemeriksaan kesehatan dijadwalkan pada 9 Maret 2026 pukul 06.45 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta.

Asesmen daring harus diselesaikan paling lambat 8 Maret 2026. Asesmen luring berlangsung pada 10 dan 11 Maret 2026 sesuai jadwal masing-masing peserta.

Wawancara dijadwalkan pada 25 dan 26 Maret 2026.

“Calon pengganti ADK OJK yang tidak mengikuti asesmen, pemeriksaan kesehatan, dan/atau wawancara dinyatakan gugur dalam proses seleksi,” tegas Panitia Seleksi.

Hasil akhir seleksi akan diumumkan melalui laman Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Berikut 20 nama peserta yang lolos seleksi administratif:

1. Adi Budiarso, Direktur Pengembangan Perbankan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan.
2. Agus Sugiarto, Komisaris Independen PT Danantara Asset Management.
3. Anton Daryono, Direktur Eksekutif atau Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen, Bank Indonesia.
4. Ary Zulfikar, Direktur Eksekutif Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Bambang Mukti Riyadi, Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT dan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan.
6. Boby Wahyu Hernawan, Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan.
7. Danu Febrianto, Senior Executive Vice President, Lembaga Penjamin Simpanan.
8. Darmansyah, Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik, Otoritas Jasa Keuangan.
9. Dhani Gunawan Idat, Komisaris Utama BPRS HIK Parahyangan.
10. Dicky Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia.
11. Dwityapoetra Soeyasa Besar, Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik, Lembaga Penjamin Simpanan.
12. Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.
13. Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas ITSK, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuangan.
14. Hernawan Bekti Sasongko, Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.
15. Hidayat Prabowo, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah.
16. Iskandar Simorangkir, Wakil Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia.
17. Lasmaida Gultom, Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan 2015-2025, Otoritas Jasa Keuangan purnabakti.
18. Orias Petrus Moedak, Komisaris Utama PT RJL Maritime Logistics.
19. Pahala Nugraha, Komisaris Utama Danantara Investment Management.
20. Rizal Ramadhani, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Sumsel Babel tahun 2026 menyetujui pengusulan satu nama calon direktur utama (dirut) untuk mengisi posisi yang selama sekitar delapan bulan dijabat oleh pelaksana tugas.

Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru mengatakan pengajuan nama baru tersebut dilakukan setelah calon sebelumnya tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Agenda RUPSLB yang paling esensial adalah mengisi kekosongan dirut. Tadi sudah disepakati satu nama untuk diajukan ke OJK, karena calon sebelumnya tidak lolos dan pengajuannya telah dibatalkan,” ujar Deru dalam konferensi pers usai RUPSLB, Kamis (12/2/2026).

Sebagai perwakilan pemegang saham, Deru belum bersedia mengungkap identitas calon tersebut. Dia hanya memberi petunjuk bahwa sosok yang diusulkan berasal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).“Inisialnya M.S. dan merupakan putra daerah,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani berharap calon dirut yang telah diusulkan dapat lolos uji OJK sehingga kepemimpinan definitif di bank pembangunan daerah tersebut segera terwujud.

Arsani menegaskan, dirut baru diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi Bank Sumsel Babel, termasuk dalam menetapkan suku bunga kredit yang tidak terlalu tinggi.

“Harapan kita, dirut baru nanti bisa menghadirkan kebijakan suku bunga yang tidak termasuk tertinggi di Indonesia. Bagaimana PNS pinjam di bank daerah sendiri tapi bunganya tinggi, padahal bupati dan wali kota juga pemegang saham. Ini yang ingin kita turunkan secara bertahap,” ujarnya.

Dia juga mendorong Bank Sumsel Babel bertransformasi menjadi bank yang lebih kompetitif dan berkelas nasional dengan dukungan sumber daya manusia yang unggul dan profesional.

“Kita ingin Bank Sumsel Babel ke depan bisa menjadi bank yang go nasional, didukung SDM yang hebat, profesional, dan sejahtera. Dengan manajemen yang kuat dan tim yang solid, saya yakin perubahan itu bisa diwujudkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Panitia seleksi alias pansel Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka pintu bagi para bekas politisi untuk duduk sebagai elite regulator pasar keuangan tersebut.

Keputusan itu muncul di tengah isu Ketua Komisi XI DPR Misbakhun masuk dalam bursa calon ketua dewan komisioner OJK.

Ketua Sekretariat Pansel OJK, Arief Wibisono menyampaikan bahwa terdapat proses panjang pencalonan anggota DK OJK dari tahap pendaftaran sampai dengan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR. Nantinya, mereka yang terpilih harus mengundurkan diri dari parpol sebelum ditetapkan menjadi ADK OJK.

"Dalam hal calon anggota Dewan Komisioner OJK tadi merupakan pengurus salah satu parpol, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang OJK dan yang diubah dengan Undang-Undang P2SK [Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan], wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan ke pengurusan pada parpol tersebut sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisioner OJK," terang Arief pada konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (11/2/2026).

Dengan demikian, politisi parpol yang mendaftarkan diri mengikuti seleksi tersebut masih diperbolehkan. Arief menegaskan kewajiban untuk mengundurkan diri berada pada tahap sebelum ditetapkan sebagai komisioner.

"Jadi sebelumnya kalau nanti dia mau ditetapkan, baru dia udah wajib enggak boleh parpol ya. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul kan dilindungi undang-undang, tetapi kami ingin mencegah conflict of interest. Jadi [kewajiban mundur] sebelum ditetapkan sebagai ADK," terang pria yang juga Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal itu.

Untuk diketahui, jabatan yang akan diisi nantinya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK merangkap anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK merangkap anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

8 Syarat Lainnya:

1. Warga negara Indonesia

2. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik

3. Cakap melakukan perbuatan hukum

4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit

5. Sehat jasmani

6. Berusia paling tinggi 65 tahun pada 2 Juni 2026

7. Mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 tahun

8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih

9. Bukan pengurus dan anggota partai politik saat pencalonan. Dalam hal calon anggota Dewan Komisioner OJK merupakan pengurus salah satu parpol, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang OJK dan yang diubah dengan Undang-Undang P2SK, yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada parpol tersebut sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisioner OJK.

Bungkamnya Misbakhun

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun enggan mengomentari ihwal belum terbentuknya panitia seleksi (pansel) pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun namanya yang digadang-gadang masuk ke dalam bursa calon pimpinan.

Mengenai pansel OJK yang belum kunjung dibentuk, Misbakhun menyampaikan bahwa urusan pansel adalah ranah kewenangan eksekutif dalam hal ini Presiden.

"Yang paling utama adalah surat Bapak Presiden kepada [pimpinan] DPR, baru Komisi XI mendapatkan penugasan apa dari pimpinan DPR," terangnya usai rapat di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Misbakhun pun mengaku tidak tahu menahu apabila pemerintah sudah mengirimkan Surat Presiden (Supres) kepada pimpinan DPR. Dia menilai keseluruhan urusan pansel sudah menjadi urusan pemerintah, meski ini sudah 12 hari sejak tiga Dewan Komisioner (DK) OJK mengundurkan diri.

Sebagaimana diketahui, Ketua DK OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, serta Anggota DK OJK Inarno Djajadi mengundurkan diri pada 30 Januari 2026, usai aksi jual besar-besaran investor pasar saham yang menyebabkan IHSG anjlok.

Aksi jual besar-besaran yang dipicu oleh ultimatum Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) itu juga mendorong Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman untuk mengundurkan diri.

"[Pansel] bukan wilayah kewenangannya Komisi XI, itu wilayah kewenangan penuh dari pihak eksekutif karena di sana disebutkan bahwa Presiden membentuk Pansel. Tidak dalam kapasitas kami untuk memberikan penilaian," terangnya.

Selain itu, Misbakhun enggan berkomentar ihwal namanya yang digadang-gadang masuk ke bursa pencalonan DK OJK.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan ketua umum partainya, Bahlil Lahadalia, hanya memberikan tugasnya untuk mengisi jabatan Ketua Komisi Keuangan DPR.

"Tugas dari partai saya, dari ketua umum partai saya, Pak Bahlil, saya sebagai Ketua Komisi XI. Belum ada perintah selain perintah itu dan saya tidak mau berandai-andai," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Politisi partai politik (parpol) masih diperbolehkan untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK).

Namun, apabila terpilih, calon ADK OJK itu harus mengundurkan diri dari parpol sebelum ditetapkan. Hal itu merupakan salah satu syarat dan ketentuan jabatan untuk bisa terpilih sebagai anggota DK OJK.

Ketua Sekretariat Pansel OJK, Arief Wibisono menyampaikan bahwa terdapat proses panjang pencalonan anggota DK OJK dari tahap pendaftaran sampai dengan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR. Nantinya, mereka yang terpilih harus mengundurkan diri dari parpol sebelum ditetapkan menjadi ADK OJK.

"Dalam hal calon anggota Dewan Komisioner OJK tadi merupakan pengurus salah satu parpol, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang OJK dan yang diubah dengan Undang-Undang P2SK [Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan], wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan ke pengurusan pada parpol tersebut sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisioner OJK," terang Arief pada konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (11/2/2026).

Dengan demikian, politisi parpol yang mendaftarkan diri mengikuti seleksi tersebut masih diperbolehkan. Arief menegaskan kewajiban untuk mengundurkan diri berada pada tahap sebelum ditetapkan sebagai komisioner.

"Jadi sebelumnya kalau nanti dia mau ditetapkan, baru dia udah wajib enggak boleh parpol ya. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul kan dilindungi undang-undang, tetapi kami ingin mencegah conflict of interest. Jadi [kewajiban mundur] sebelum ditetapkan sebagai ADK," terang pria yang juga Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal itu.

Untuk diketahui, jabatan yang akan diisi nantinya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK merangkap anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK merangkap anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

Selain mengundurkan diri, terdapat persyaratan jabatan yang harus dipenuhi yakni:

1. Warga negara Indonesia

2. Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik

3. Cakap melakukan perbuatan hukum

4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit

5. Sehat jasmani

6. Berusia paling tinggi 65 tahun pada 2 Juni 2026

7. Mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 tahun

8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih

9. Bukan pengurus dan anggota partai politik saat pencalonan. Dalam hal calon anggota Dewan Komisioner OJK merupakan pengurus salah satu parpol, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang OJK dan yang diubah dengan Undang-Undang P2SK, yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada parpol tersebut sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisioner OJK.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana pengisian tiga posisi kosong anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengemuka. Nama politisi Partai Golkar Misbakhun bahkan digadang-gadangkan sebagai pengisi ketua lembaga keuangan pengawas aset lebih dari Rp30.000 triliun itu yang terdiri dari pasar modal (Rp15.046 triliun), perbankan (lebih dari Rp12.000), hingga asuransi, multifinance, pinjol, hingga penjaminan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan jabatan Ketua Dewan Komisioner (DK), wakil ketua, dan kepala eksekutif pengawas Pasar Modal terbuka bagi siapa pun yang berminat mengisi posisi tersebut. Proses pemilihan komisioner OJK sepenuhnya berada dalam kewenangan panitia seleksi (pansel) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi menegaskan bahwa mekanisme seleksi tidak berada di internal OJK. “Saya kira, secara umum di undang-undang kan bisa dilihat kewenangan pembentukan pansel dan sebagainya. Jadi kami persilakan,” ujar Hasan dikutip dari Antara, Kamis (5/2/2026).

Hasan juga meminta agar perkembangan proses seleksi ditanyakan langsung kepada panitia seleksi. “Ya silahkan, nanti ditanyakan dan konfirmasi ke yang memang berwenang melakukan proses itu ya,” ujarnya.

Ia menambahkan, secara prinsip seleksi Ketua DK OJK bersifat terbuka sebagaimana proses yang telah dilakukan sebelumnya. “Saya kira terbuka buat semua kalau kaedah umumnya ya, tapi itu yang sejauh yang bisa saya sampaikan. Seperti selama ini,” kata Hasan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah mulai menyurati sejumlah pihak untuk membentuk panitia seleksi calon pimpinan OJK. Surat tersebut ditujukan kepada Bank Indonesia (BI) hingga perwakilan dari sektor swasta.

“Kami sedang mengirim surat ke BI dan pihak-pihak terkait untuk kirim perwakilan sebagai pansel. Untuk yang swasta dari masyarakatnya, kami akan kontak satu-satu untuk menjadi anggota pansel,” kata Purbaya.

Panitia seleksi OJK nantinya akan terdiri atas perwakilan pemerintah, BI, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sektor keuangan, akademisi, serta tokoh masyarakat. Meski tidak menyebutkan target waktu pembentukan pansel, Purbaya menegaskan perlunya percepatan proses tersebut.

“Saya maunya cepat-cepat, terutama ada undang-undang yang nggak bisa menunggu sekian-sekian. Sebenarnya, sekarang sudah telat, kalau kita ikuti undang-undang yang ada sekarang,” ujar Purbaya.

Di tengah munculnya isu pencalonan dirinya sebagai Ketua DK OJK, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan masih berfokus menjalankan tugasnya di parlemen. “Saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya, saya adalah Ketua Komisi XI,” kata Misbakhun.

Terkait tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan OJK, Misbakhun menegaskan bahwa proses tersebut berada dalam kewenangan pemerintah. “Itu menjadi wilayah kewenangannya pemerintah. Yang ditunggu oleh DPR itu adalah kalau surat dari pemerintah itu sudah masuk, yaitu surat dari Bapak Presiden sudah masuk, maka kita akan secepatnya melaksanakan apa yang dimandatkan oleh undang-undang, yaitu melakukan fit and proper test dan mengambil keputusan,” ujarnya.