BENGKALIS - Perlindungan sosial bagi pekerja dinilai semakin penting di tengah tingginya risiko kerja dan ketidakpastian ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tidak sedikit pekerja yang masih rentan kehilangan penghasilan ketika mengalami kecelakaan kerja, memasuki usia tidak produktif, hingga menghadapi risiko sosial lain tanpa perlindungan yang memadai.

Kondisi tersebut membuat penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan dinilai tidak hanya berkaitan dengan perlindungan pekerja, tetapi juga menyangkut kepastian ekonomi keluarga. Karena itu, regulasi daerah dinilai penting untuk memastikan perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat pekerja dari berbagai sektor di Kabupaten Bengkalis.

Hal itu menjadi fokus dalam sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis Dapot Hutagalung selama dua pekan berturut-turut di Kecamatan Mandau, yakni pada Minggu (17/5/2026) dan Minggu (24/5/2026).

Ranperda Dinilai Penting Lindungi Pekerja

Program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, jaminan hari tua hingga perlindungan sosial lainnya bagi pekerja dari berbagai sektor pekerjaan.

Politisi Partai Perindo ini menegaskan penyusunan Ranperda membutuhkan keterlibatan masyarakat agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerja di daerah.

“Ranperda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan ketenagakerjaan yang lebih baik bagi masyarakat. Karena itu, aspirasi dan masukan warga sangat penting agar peraturan yang nantinya disahkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Dapot Hutagalung dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (26/5/26).

Jaminan Sosial Pekerja Perlu Diperluas

Dapot Hutagalung menilai masih banyak masyarakat pekerja yang belum memahami pentingnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal dan sektor nonformal yang rentan terhadap risiko kerja.

“Masih banyak masyarakat yang menganggap jaminan sosial ketenagakerjaan belum menjadi kebutuhan utama, padahal perlindungan ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga ketika terjadi risiko kerja,” ujar Dapot.

Melalui sosialisasi tersebut, DPRD Bengkalis berharap Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat menjadi dasar penguatan perlindungan pekerja sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi keluarga di Kabupaten Bengkalis.

DELI SERDANG - Bertahun-tahun warga Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara hidup dengan kekhawatiran yang sama setiap musim hujan. Air meluap, permukiman terendam dan lingkungan berubah kumuh. Saluran parit yang tersumbat dan tak kunjung diperbaiki membuat banjir seperti rutinitas yang sulit dihindari.

Harapan mulai muncul setelah saluran drainase yang menghubungkan Desa Bandar Khalifah hingga Desa Bandar Kelipah akhirnya diperbaiki Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Konstruksi Kabupaten Deli Serdang, Kamis (21/5/2026). Perbaikan itu menyusul fasilitasi dan dorongan dari anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Fraksi Partai Perindo Herti Sastra Br Munthe.

Menurut warga, permintaan perbaikan sebenarnya sudah disampaikan sejak lama kepada dinas terkait. Namun, persoalan teknis termasuk keberadaan bangunan tembok yang menghambat aliran dan pengerjaan saluran membuat penanganannya berlarut-larut.

“Sudah bertahun-tahun kami bermohon karena lingkungan kami selalu banjir. Tapi setelah kami mengadu ke salah satu anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Herti Sastra Br Munthe akhirnya langsung direspons dan saat ini sedang diperbaiki,” ujar warga Desa Bandar Khalifah.

Kini, saluran parit di lingkungan warga mulai dicor semen. Perubahan itu membuat warga bisa bernapas lega karena tak lagi dihantui kekhawatiran banjir setiap kali hujan turun, terutama saat intensitasnya tinggi.

Herti Sastra Br Munthe mengungkapkan perbaikan drainase merupakan bagian dari upaya merespons kebutuhan mendesak masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini terdampak banjir.

“Saat menerima laporan dari masyarakat, saya langsung berkomunikasi dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Konstruksi Deli Serdang. Puji Tuhan saat ini saluran irigasi yang dikeluhkan warga yang menjadi sumber penyebab banjir sedang dalam proses pengerjaan,” katanya.

Perbaikan saluran air membawa dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat karena memperlancar aliran air, membantu mencegah banjir saat musim hujan, sekaligus memperbaiki akses lingkungan.

“Perbaikan parit yang dilakukan sangat berdampak positif dan mendapat apresiasi luas dari warga sekitar,” ucap legislator yang duduk di Komisi I DPRD Deli Serdang itu.

Herti mengingatkan warga agar menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke saluran drainase agar perbaikan yang telah dilakukan dapat memberi manfaat jangka panjang.

“Ke depannya kita harus saling mendukung dan menjaga agar lingkungan tetap baik,” kata Ketua DPD Partai Perindo Deli Serdang itu.

Dia menegaskan wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Batang Kuis dan Percut Sei Tuan akan menjadi perhatian dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. “Daerah ini akan saya prioritaskan terkait kebutuhan rakyat banyak,” ujarnya.

MUARO JAMBI - Target membentuk fraksi sendiri di DPRD menjadi pekerjaan rumah baru Partai Perindo Kabupaten Muaro Jambi setelah kepemimpinan partai di tingkat daerah berpindah ke tangan Muhamad Ramadhan Mahir. Rama-sapaan akrabnya-resmi memimpin DPD Partai Perindo Muaro Jambi setelah menerima surat keputusan kepengurusan dari Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Perindo Targetkan Penguatan Kursi Legislatif

Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi itu menargetkan kepemimpinannya tidak berhenti pada konsolidasi internal partai. Dia bertekad meningkatkan perolehan suara sekaligus menambah kursi legislatif hingga Partai Perindo memiliki fraksi sendiri di DPRD pada Pemilu 2029.

“Perolehan suara akan kita tingkatkan, termasuk perolehan kursi di dewan. Pemilu mendatang kami menargetkan Partai Perindo bisa membentuk fraksi sendiri,” kata Rama.

Menurutnya, target tersebut membutuhkan soliditas kader dan pengurus hingga tingkat daerah di tengah persaingan politik yang semakin ketat. Karena itu, struktur partai diharapkan lebih dekat dengan masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan warga.

“Dukungan pengurus dan kader Partai Perindo sangat penting. Saya mengajak semua bergerak bersama memajukan partai,” tutur Rama.

Fokus Dorong UMKM dan Ekonomi Kerakyatan

Dia mengatakan, Partai Perindo Muaro Jambi ke depan akan memberi perhatian pada isu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendidikan, kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi kerakyatan.

Rama merupakan salah satu legislator termuda di DPRD Muaro Jambi. Dia dilantik sebagai anggota dewan pada usia 24 tahun dan kini menjabat Wakil Ketua Komisi I. Di luar aktivitas politik dan kedewanan, dia juga aktif di sejumlah organisasi, salah satunya sebagai Ketua Harian Perbakin Muaro Jambi.

MADIUN - Target Zero Waste 2027 di Kota Madiun dinilai sulit tercapai jika pengelolaan sampah masih bertumpu pada pemerintah tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Persoalan rendahnya kesadaran memilah sampah dari rumah tangga menjadi tantangan utama yang berpotensi meningkatkan volume sampah dan membebani sistem pengelolaan lingkungan daerah.

Di tengah meningkatnya produksi sampah perkotaan, penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dinilai menjadi langkah mendesak untuk menjaga efektivitas penanganan sampah sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan di tingkat lokal.

Ketua DPRD Kota Madiun dari Partai Perindo, Armaya, mendorong percepatan gerakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk mengejar target Zero Waste 2027.

Menurut dia, pemerintah kota perlu mulai menjalankan langkah perencanaan secara maksimal agar target penanganan sampah dapat tercapai tepat waktu. “Harus sudah mulai start dari sekarang,” ujarnya.

Armaya menegaskan pengelolaan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

“Pengelolaan sampah itu harus bersama, tidak hanya pemerintah saja,” kata Ketua DPD Partai Perindo Kota Madiun tersebut, Selasa (19/5/2026).

Lihat video: Perindo Pimpin Peresmian Sekber GKSR Bersama Partai Nonparlemen



Dia menjelaskan gerakan pengelolaan sampah sebenarnya telah dimulai dari tingkat RT dan kini mulai diperluas hingga kelurahan. Pemerintah daerah disebut tinggal memaksimalkan realisasi program karena dukungan anggaran telah tersedia. “Pemkot tinggal memfasilitasi pengelolaannya,” ungkapnya.

Armaya mengakui rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam pengelolaan sampah. Karena itu, seluruh elemen pemerintahan dinilai perlu bergerak aktif melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. “Semua harus bergerak mengkampanyekan pengelolaan sampah,” tegasnya.

Menurut dia, kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan memilah dan mengelola sampah sejak dari lingkungan rumah tangga.

Selain itu, keberadaan bank sampah di setiap kelurahan juga dinilai perlu dioptimalkan untuk mendukung pengurangan volume sampah sekaligus memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Bank-bank sampah di masing-masing kelurahan mesti dioptimalkan,” tandas Armaya.

Dorongan penguatan pengelolaan sampah berbasis warga tersebut dinilai penting agar target zero waste 2027 tidak berhenti sebagai agenda administratif, tetapi benar-benar mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dan memperkuat tata kelola lingkungan yang berkelanjutan di Kota Madiun.

DONGGALA - Belum beroperasinya kembali kapal penumpang di Pelabuhan Donggala dinilai berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi pesisir. Di tengah kebutuhan konektivitas antardaerah yang masih bergantung pada transportasi laut, ketidakpastian jadwal pelayaran membuat akses masyarakat, distribusi barang, hingga pergerakan ekonomi lokal ikut terhambat.

Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Donggala bersama Aliansi Rakyat Donggala Bersatu (ARDB), PT Pelni, dan KSOP Kelas II Teluk Palu di ruang sidang utama Kantor DPRD Donggala, Kecamatan Banawa, Selasa (12/5/2026).

DPRD Soroti Lambannya Kepastian Operasional

Saat dimintai keterangan tim media pada Jumat (15/5/2026), Anggota DPRD Kabupaten Donggala dari Fraksi Partai Perindo, Nasir Abdul Fattah, menyayangkan belum adanya kepastian operasional kapal PT Pelni di Pelabuhan Donggala karena peserta RDP dinilai bukan pengambil keputusan utama.

“Sangat disayangkan pihak yang diutus dalam rapat kemarin bukan pengambil keputusan tertinggi, baik dari KSOP maupun Pelni. Dampaknya, pertanyaan mendasar kami mengenai jadwal pasti kapan kapal mulai masuk ke Donggala jadi menggantung dan tidak terjawab,” ucapnya.

Nasir menegaskan persoalan tersebut tidak seharusnya terus berlarut mengingat Surat Keputusan (SK) trayek kapal penumpang dari kementerian disebut telah diterbitkan sejak lama.

“Padahal SK dari kementerian sudah turun sejak lama. Secara aturan sudah tidak ada hambatan, jadi seharusnya instruksi itu segera dieksekusi di lapangan supaya kapal bisa secepatnya bersandar di Pelabuhan Donggala,” tegas Nasir.

Dia meminta pada pertemuan berikutnya pimpinan langsung KSOP Kelas II Teluk Palu dan PT Pelni Cabang Palu dapat hadir untuk memberikan penjelasan resmi terkait kepastian operasional kapal.

Konektivitas Laut dan Ekonomi Pesisir

Menurut Nasir, keberadaan pelabuhan penumpang memiliki fungsi strategis bagi masyarakat Donggala, terutama dalam mendukung mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok antarwilayah.

Karena itu, DPRD Donggala bersama ARDB menegaskan akan terus mengawal percepatan operasional kapal Pelni agar konektivitas laut dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dapat kembali berjalan normal.

“Transportasi laut bukan sekadar layanan mobilitas, tetapi urat nadi ekonomi masyarakat pesisir. Karena itu, kepastian operasional kapal Pelni di Donggala harus segera diwujudkan agar aktivitas perdagangan, distribusi kebutuhan pokok, dan konektivitas masyarakat tidak terus terganggu,” pungkas Nasir.

Dalam RDP tersebut, DPRD Donggala juga mengeluarkan rekomendasi yang disepakati seluruh peserta rapat, termasuk pelaksanaan pertemuan lanjutan pada minggu pertama Juni 2026.

PEKANBARU - Kepastian perlindungan sosial bagi pekerja kembali menjadi sorotan seiring keluhan masyarakat terhadap proses pencairan manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai masih rumit. Persoalan administrasi yang berbelit tidak hanya berdampak pada akses layanan, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga pekerja yang bergantung pada jaminan sosial saat menghadapi risiko kerja.

Kondisi tersebut dinilai memerlukan pembenahan regulasi dan pengawasan layanan agar program perlindungan tenaga kerja benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama pekerja kecil dan kelompok rentan.

Sorotan Mekanisme Klaim dan Pengawasan Layanan

Terkait sorotan mekanisme saat klaim, Anggota DPRD Bengkalis dari Partai Perindo, Dapot Hutagalung, menyampaikannya dalam agenda konsultasi Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kabupaten Bengkalis bersama BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbar Riau di Pekanbaru pekan lalu.

Forum tersebut merupakan bagian dari pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Jangan sampai persyaratan masuk BPJS dipermudah, tetapi ketika masyarakat ingin mengklaim haknya justru dipersulit,” tegas Dapot saat forum berlangsung.

Saat dihubungi media untuk konfirmasi lebih lanjut pada Senin (11/5/2026), Dapot menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan publik berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat pekerja.

“Tentu, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan publik berjalan adil dan tidak merugikan masyarakat. Karena itu, kami mendorong adanya mekanisme pengawasan yang lebih jelas terhadap proses klaim BPJS Ketenagakerjaan, termasuk evaluasi terhadap persyaratan administrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” ujarnya.

Dia menilai pengawasan diperlukan agar pelayanan BPJS berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian perlindungan sosial bagi pekerja.

“Jangan sampai program yang tujuannya melindungi pekerja justru menyulitkan saat hak mereka ingin dicairkan,” katanya.

Reformasi BPJS dan Perlindungan Ekonomi Kerakyatan

Dapot menegaskan reformasi layanan BPJS Ketenagakerjaan perlu diarahkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat kecil dan pekerja rentan yang menjadi bagian dari ekonomi kerakyatan.

“Sebagai kader Partai Perindo yang mengusung ekonomi kerakyatan, saya memandang jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pekerja kecil, buruh harian, dan masyarakat rentan harus mendapatkan perlindungan yang nyata dan mudah diakses,” ujarnya.

Dia menilai orientasi pelayanan BPJS harus lebih berpihak kepada masyarakat dan tidak membebani peserta dengan proses administratif yang rumit.

“Karena itu, reformasi layanan BPJS Ketenagakerjaan perlu dilakukan agar orientasinya benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan justru membebani mereka dengan proses yang berbelit. Ketika perlindungan sosial berjalan baik, masyarakat akan merasa lebih aman dalam bekerja dan memiliki kepastian untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarganya,” tutur dia.

Konsultasi yang dipimpin Ketua Pansus IV DPRD Bengkalis Syafroni Untung tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD memperkuat regulasi perlindungan tenaga kerja agar layanan BPJS Ketenagakerjaan berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat pekerja.

MALUKU - Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Maluku dalam dua tahun terakhir menjadi sinyal perlunya pembenahan serius dalam pengelolaan potensi daerah. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kapasitas fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berimplikasi langsung pada keberlanjutan pembangunan dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Sorotan tersebut mengemuka dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 di DPRD Maluku.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LPJ DPRD Maluku Welhelm Kurnala mengatakan, penurunan PAD mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil.

"Kalau pendapatan daerah menurun, berarti kita bicara soal kinerja. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Welhelm, Kamis (23/4/2026).

Dia menekankan pemerintah daerah perlu melampaui pendekatan administratif dengan mengurai akar persoalan secara komprehensif. Inovasi, penguatan pengawasan, serta optimalisasi sumber pendapatan menjadi langkah yang dinilai mendesak.

Menurut dia, evaluasi terhadap OPD penghasil PAD perlu dilakukan agar pengelolaan lebih terukur dan mampu memberikan dampak nyata, termasuk dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Penguatan PAD menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk sektor-sektor yang menopang ekonomi kerakyatan.

Selain kinerja OPD, pemanfaatan aset daerah dinilai masih belum optimal dan menyimpan potensi besar untuk ditingkatkan. Salah satu yang disoroti yakni pengelolaan Pasar Mardika yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.

“Jika UPTD tidak mampu menghadirkan studi kelayakan atau target pendapatan yang jelas, maka perlu melibatkan pihak ketiga agar pengelolaannya lebih profesional,” tutur Welhelm.

Ketua DPW Partai Perindo Maluku ini juga mendorong optimalisasi sektor strategis, termasuk pengembangan proyek Blok Masela dan investasi lainnya agar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan PAD.

Menurut dia, pengelolaan PAD yang kuat tidak hanya berdampak pada angka pendapatan, tetapi juga menjadi fondasi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan layanan publik dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi di daerah.

Tanpa pembenahan yang terarah, tren penurunan PAD dinilai berpotensi berlanjut. Sebaliknya, langkah perbaikan yang konsisten diyakini dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

MEDAN - Kelengkapan administrasi kependudukan menjadi pintu masuk utama bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik. Tanpa dokumen resmi, warga berisiko terhambat memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial yang menjadi bagian penting dalam menopang ekonomi warga.

Kondisi tersebut mendorong Anggota DPRD Kota Medan dari Partai Perindo , Binsar Simarmata, mengajak masyarakat untuk berperan aktif sebagai relawan administrasi kependudukan ( adminduk ) guna membantu warga melengkapi dokumen dasar.

Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) ke-4 Tahun 2026 terkait Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang digelar di dua lokasi berbeda di Kota Medan, Sabtu-Minggu (18–19/4/2026).

"Setelah kegiatan ini kami mengajak bapak ibu nantinya menjadi relawan Pemko Medan di kelompok-kelompok perkumpulan seperti STM (Serikat Tolong Menolong), gereja, dan perwiritan. Ajak saudara-saudara kita agar melengkapi administrasi kependudukannya," kata Binsar.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sebagai relawan menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam kepemilikan dokumen penting.

Dalam kegiatan tersebut, warga juga menyampaikan berbagai pertanyaan terkait tata cara pengurusan dokumen kependudukan. Binsar menilai hal itu menunjukkan masih perlunya edukasi yang berkelanjutan.

Dia menjelaskan, dokumen dasar seperti Kartu Keluarga, KTP, Akta Kelahiran, hingga Kartu Identitas Anak menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai program pemerintah.

"Bahkan di era digitalisasi saat ini, kita disarankan membuat Identitas Kependudukan Digital atau KTP Digital untuk mempermudah akses layanan publik berbasis digital," ujar Sekretaris Fraksi PAN Perindo DPRD Kota Medan ini.

Lebih jauh, dia menegaskan bahwa kelengkapan administrasi kependudukan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memastikan akses terhadap bantuan sosial dan layanan dasar.

"Bapak ibu yang masih ber-KTP Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, dan daerah lain tapi sudah tinggal di Kota Medan segera diurus jadi ber-KTP Kota Medan agar nanti bisa berobat gratis. KTP itu memang sangat penting, tanpa itu bapak ibu tidak akan bisa menerima bantuan dari pemerintah," kata Binsar.

Dia menambahkan, berbagai program bantuan seperti PKH (Program Keluarga Harapan), PIP (Program Indonesia Pintar), hingga bantuan pangan hanya dapat diakses jika data kependudukan tercatat dengan benar. Karena itu, masyarakat diimbau aktif mengecek status desil di kelurahan.

"Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang dibagi menjadi 1 hingga 10. Desil 1 sampai 4 adalah yang berhak dapat bansos. Sedangkan desil 5 sampai 10 dianggap sebagai kelompok masyarakat mampu," jelasnya.

Binsar menilai, tertib administrasi kependudukan bukan hanya persoalan data, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan data yang akurat, bantuan dan program pemberdayaan dapat disalurkan tepat sasaran sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Melalui keterlibatan relawan di tingkat komunitas, dia berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan semakin meningkat, sekaligus memperkuat akses terhadap layanan publik dan program ekonomi yang berpihak pada rakyat.

LOMBOK BARAT - Ketepatan data sosial menjadi kunci dalam memastikan bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Ketika pendataan belum sepenuhnya akurat, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh kelompok rentan, sekaligus memengaruhi upaya penguatan ekonomi kerakyatan hingga ke daerah.

Hal tersebut mencuat setelah kondisi Inak Reme, seorang lansia di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) viral di media sosial. Dia diketahui hidup dalam keterbatasan tanpa pernah menerima bantuan sosial. Di sisi lain, dia justru tercatat telah meninggal dalam sistem data pemerintah.

Situasi ini menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat dari Partai Perindo, Syamsuriansyah. Dia menilai perlu adanya penguatan dalam sistem pendataan serta peningkatan kehadiran layanan publik di lapangan.

"Motivasi pelayanan publik pejabat di Lombok Barat, saya anggap rendah. Kalau mereka tinggi, kita tidak akan menemukan masyarakat yang masih kurang, seperti Inak Reme dan Amak Mahnun," ujar Ketua DPD Partai Perindo Lombok Barat ini, Kamis (16/4/2026).

Dia menekankan pentingnya memastikan bahwa data yang dimiliki pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

"Ada kok yang tugasnya turun ke lapangan. Tapi apakah mereka turun? Sampaikah mereka di masalah masyarakat itu?" ujarnya.

Menurutnya, kehadiran langsung di lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran. "Itu harusnya dipahami dan dimiliki," imbuh Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Lombok Barat tersebut.

Dia mengungkapkan, Inak Reme belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), meski tergolong masyarakat rentan. "Beliau ini tidak masuk dalam DTSEN. Ternyata beliau ini dianggap sudah meninggal," kata dia.

Kondisi tersebut membuat bantuan sosial yang seharusnya menjadi penopang kehidupan masyarakat belum dapat dirasakan secara optimal.

Di lapangan, Inak Reme hidup sebatang kara di rumah sederhana berukuran sekitar 4x4 meter di Dusun Mapak Reong, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi. Rumah tersebut berdinding triplek dengan lantai tanah tanpa ventilasi, serta belum dilengkapi fasilitas dasar.

Dalam keseharian, dia mengandalkan bantuan dari tetangga untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

Kepala Dusun Mapak Reong, Jumiri membenarkan kondisi tersebut dan menyebut keberadaan Inak Reme baru teridentifikasi saat pendataan menjelang Pemilu.

"Inak Reme ini adalah warga kami. Beliau ini teridentifikasi atau secara identitasnya kelihatan setelah ada pemilihan kemarin waktu pendataan penduduk lewat Panitia Pemungutan Suara (PPS)," tuturnya, Rabu (15/4/2026).

Syamsuriansyah menilai, kondisi ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pendataan dan pelayanan sosial secara lebih menyeluruh.

Dengan pembaruan data yang lebih akurat dan peningkatan koordinasi di lapangan, diharapkan bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat dan berkelanjutan, sekaligus mendukung penguatan ekonomi kerakyatan agar masyarakat rentan dapat hidup lebih layak.

Dia juga mendorong agar seluruh pihak terus bersinergi dalam memastikan tidak ada lagi warga yang luput dari perhatian.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menghadirkan perlindungan yang lebih merata bagi masyarakat.

TERNATE - Rentetan gempa susulan yang terus mengguncang wilayah Batang Dua, Kota Ternate, Maluku Utara, tidak hanya menyisakan trauma, tetapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih, kebutuhan dasar menjadi tantangan utama, sekaligus berdampak pada aktivitas ekonomi warga.

Bagi masyarakat pesisir yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor informal dan usaha kecil, situasi pascabencana membuat aktivitas ekonomi terhambat. Pemenuhan kebutuhan harian menjadi prioritas, sementara kemampuan untuk berproduksi dan berdagang ikut menurun.

Dalam kondisi tersebut, DPD Partai Perindo Kota Ternate bergerak menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak sebagai bentuk kepedulian dan respons cepat terhadap kebutuhan warga.



Bantuan yang disalurkan berupa 105 karton air minum dan 50 dus mi instan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah situasi darurat.



“Kami menyerahkan bantuan 105 karton air minum dan 50 dus mi instan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak,” kata Ketua DPD Partai Perindo Kota Ternate Bilhan Gamaliel, Jumat (10/4/2026).

Gempa susulan masih terus terjadi sejak gempa utama bermagnitudo 7,6 pada 2 April 2026. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga 9 April 2026 tercatat lebih dari seribu gempa susulan yang mengguncang wilayah tersebut.

Situasi ini membuat masyarakat belum sepenuhnya dapat kembali menjalani aktivitas normal, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Karena itu, bantuan logistik dinilai penting untuk menjaga daya tahan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Bilhan menegaskan, selain bantuan fisik, dukungan moril juga menjadi hal yang tidak kalah penting dalam membantu masyarakat melewati masa pemulihan.

“Harapan utama bagi korban bencana gempa bumi adalah tetap diberikan perlindungan, kekuatan dan ketabahan untuk melewati kondisi yang ada, serta pemulihan kehidupan yang lebih baik,” tuturnya.

Sebagai Anggota DPRD Kota Ternate, dia juga mendorong agar penanganan pascabencana terus diperkuat, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.

“Doa untuk keselamatan, penanganan pascabencana dan bantuan kebutuhan pokok sangat diharapkan. Kami berharap masyarakat segera bangkit kembali dari dampak fisik maupun psikologis,” katanya.

Upaya distribusi bantuan ini menjadi bagian dari langkah menjaga keberlangsungan hidup masyarakat, sekaligus menopang ekonomi warga agar tetap bertahan di tengah tekanan bencana.

Ke depan, kesinambungan bantuan dan percepatan pemulihan diharapkan mampu membantu masyarakat kembali bangkit, tidak hanya dari sisi sosial, tetapi juga dalam memulihkan aktivitas ekonomi yang menjadi penopang kehidupan sehari-hari.

DONGGALA - Penguatan struktur partai politik tidak hanya berorientasi pada konsolidasi internal, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, peran kader dinilai penting sebagai penghubung antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam mendorong ekonomi rakyat naik kelas.

Hal ini menjadi fokus dalam kegiatan pendidikan politik dan konsolidasi demokrasi yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah di Kabupaten Donggala , Kamis (9/4/2026). Kegiatan tersebut melibatkan jajaran pengurus mulai dari tingkat DPD, DPC hingga DPRt sebagai bagian dari penguatan struktur partai hingga akar rumput.

Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah yang juga Anggota DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, menegaskan bahwa konsolidasi yang dilakukan tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi harus mampu menghasilkan kerja politik yang terukur dan berdampak.

"Kami memastikan konsolidasi partai tidak berhenti pada seremonial, tetapi menghasilkan dampak nyata melalui penguatan struktur hingga tingkat DPRt, penetapan target kerja terukur, serta sistem monitoring berjenjang yang berorientasi pada peningkatan basis dukungan dan perolehan suara," ujarnya.

Menurut dia, penguatan struktur partai harus sejalan dengan peningkatan kualitas peran kader di tengah masyarakat. Kader tidak hanya berfungsi sebagai mesin politik, tetapi juga sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.



"Kami mendorong kader hadir sebagai problem solver di tengah masyarakat, dengan menjalankan program berbasis kebutuhan riil seperti pemberdayaan UMKM, pendampingan petani dan nelayan, serta menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan publik," kata Mahfud.

Pendekatan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, di mana peran kader diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Mahfud menambahkan bahwa strategi konsolidasi yang dilakukan juga menitikberatkan pada perubahan pendekatan kerja partai agar lebih terukur dan berkelanjutan.

"Pendekatan yang kami lakukan berfokus pada pergeseran dari kegiatan seremonial menjadi sistem yang terukur, dengan menekankan konsistensi program di akar rumput, keterlibatan aktif kader, serta pengukuran kinerja yang berkelanjutan agar berdampak jangka panjang," pungkasnya.

Melalui penguatan konsolidasi yang terarah, Partai Perindo Sulawesi Tengah diharapkan mampu menghadirkan kader yang tidak hanya aktif secara politik, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ekonomi kerakyatan di daerah.

MALUKU - Garis pantai di wilayah pesisir Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku kian tergerus. Air laut yang semula berhenti di bibir pantai, kini merangsek masuk ke ruang hidup warga. Mengganggu bukan hanya hunian, tetapi juga denyut ekonomi keluarga yang bergantung pada wilayahpesisir.

Di sejumlah desa, air pasang tak lagi sekadar menggenangi halaman, melainkan menembus rumah dan menghambat aktivitas produktif warga. Nelayan kesulitan menyimpan hasil tangkapan, UMKM terdampak, sementara kerusakan perlahan menggerus aset yang menjadi penopang ekonomi rumah tangga.

Anggota DPRD Provinsi Maluku Welhelm Daniel Kurnala langsung meninjau lokasi setelah menerima keluhan masyarakat. Abrasi yang terjadi dinilainya telah melampaui persoalan lingkungan dan mulai menekan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir.

“Kalau tidak diperhatikan dengan serius, maka ke depan rumah warga bisa hancur. Saat kondisi cuaca dan air pasang cukup tinggi, air laut sudah masuk ke rumah-rumah warga,” kata legislator Komisi IV DPRD Maluku ini.

Tekanan abrasi diperparah oleh kerusakan infrastruktur pelindung pantai. Sejumlah talud di beberapa desa dilaporkan mengalami kerusakan berat, bahkan diduga pecah, sehingga tidak lagi mampu menahan gelombang laut.

Lihat video: Perindo Bergerak! SK Ketua DPW Diserahkan, Targetkan Konsolidasi & Pemenangan



“Saya minta perhatian dari pemerintah, khususnya balai sungai, untuk segera memperhatikan kondisi talud di sana. Karena di beberapa desa, talud sudah pecah sehingga air bisa masuk ke rumah warga,” ungkapnya.

Kerusakan tersebut memperbesar risiko kerugian warga, tidak hanya dari sisi tempat tinggal, tetapi juga sumber penghidupan. Sejumlah rumah yang berada di garis terdepan pesisir kini dalam posisi rawan, dengan potensi hanyut yang berimplikasi pada hilangnya aset ekonomi keluarga.

“Kalau talud tidak diperhatikan dengan baik, maka beberapa rumah penduduk berpotensi hanyut. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah sebelum dampaknya semakin luas,” tutur Welhelm.

Ketua DPW Partai Perindo Maluku ini mendorong pemerintah daerah bersama instansi teknis untuk segera melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi pesisir Dobo. Perbaikan dan pembangunan kembali talud dinilai mendesak, tidak hanya untuk melindungi permukiman, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan warga.