Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui rerata nasional upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih berada di bawah rerata nasional angka kebutuhan hidup layak (KHL).

Hal ini terungkap dalam paparan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat hari ini, Rabu (21/1/2026).

Dari 38 provinsi, nilai rata-rata UMP 2026 tercatat sebesar Rp3.508.714, naik 5,91% dari rerata UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.315.762. Di sisi lain, rata-rata KHL pada tahun ini mencapai Rp4.281.201.

Saat ditemui usai rapat, Yassierli pun mengakui bahwa disparitas menjadi tantangan dalam penentuan kebijakan pengupahan, dan tak bisa rampung hanya dalam jangka waktu satu tahun.

“Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah. Di situlah esensinya kenapa ada alfa 0,5–0,9 [dalam rumus UMP], bukan satu angka seperti tahun 2024,” kata Yassierli, merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

Kendati demikian, dia mengaku menerima masukan dari anggota Dewan bahwasannya harus terdapat peta jalan atau roadmap yang memperkirakan waktu agar selisih antara upah minimum dan KHL dapat menyempit.

Untuk saat ini, pihaknya mengakui bahwa data perhitungan KHL baru sampai pada level provinsi, belum menyentuh level kabupaten/kota. Padahal, disparitas upah yang lebih lebar terjadi pada tingkat kabupaten/kota.

Oleh karena itu, Yassierli menyebut bahwa peta jalan itu diharapkan mampu membandingkan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan KHL kabupaten/kota. Harapannya, langkah untuk mengatasi disparitas dapat lebih terukur.

“Jadi memang kami sadar ini membuat bias, karena UMP itu adalah upah paling kecil di kabupaten/kota di provinsi itu. Yang kita bandingkan adalah UMK terkecil dengan KHL provinsi. Jadi memang masih jomplang, sebenarnya tidak untuk dibandingkan,” terang Yassierli.

Adapun, penentuan nilai kebutuhan hidup layak masing-masing daerah untuk menentukan besaran UMP 2026 menuai kritik karena dinilai tidak melibatkan buruh. Salah satunya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa survei KHL tersebut melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023, proses tersebut mestinya diampu oleh Dewan Pengupahan.

“Dewan Ekonomi Nasional tidak punya hak konstitusi. Begitu pula BPS tidak punya hak konstitusi. Yang mempunyai hak konstitusi terhadap KHL adalah Dewan Pengupahan,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/12/2025).

Said juga menyoroti upah buruh yang bekerja di Jakarta lebih rendah dibandingkan buruh di kawasan industri Bekasi dan Karawang. Dia menyebut kondisi ini tidak hanya merugikan buruh. Namun, juga merusak daya beli dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

“Buruh yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit Jakarta justru menerima upah lebih rendah dibandingkan buruh di kawasan industri Bekasi dan Karawang,” ujar Said.

Bahkan, Said menilai buruh yang bekerja di pabrik sederhana di Karawang kerap menerima upah lebih tinggi dibandingkan pegawai bank internasional seperti Standard Chartered maupun bank nasional seperti Bank Mandiri di Jakarta. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan.

Bisnis.com, SEMARANG – Usai pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025, pembahasan di tingkat Dewan Pengupahan kembali berlanjut.

Di Kota Semarang, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diperkirakan bisa naik hingga 7% lantaran perwakilan pemerintah daerah dan buruh sepakat untuk menggunakan nilai alfa 0,9 dalam formula upah minimum.

“Itu kan masih pembahasan, saya baru mengajukan proposal keberatan juga. Dari saya sih mengajukan 0,5 untuk alfanya,” ungkap Deddy Mulyadi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Semarang, saat dihubungi Bisnis pada Jumat (19/12/2025).

Deddy menilai nilai alfa 0,9 masih terlalu tinggi untuk Jawa Tengah. Ada beberapa alasan yang diutarakan. Pertama, kondisi industri manufaktur di Jawa Tengah yang tidak baik-baik saja.

Pelaku usaha masih merasakan penurunan permintaan ekspor dari negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat dan China. Faktor lain adalah masalah internal sektor manufaktur.

“[UMK] itu kan mempertimbangkan produktivitas dan efisiensi juga,” ucap Deddy.

Di Jawa Tengah, termasuk di Kota Semarang, sektor padat karya mendominasi struktur industri manufaktur yang ada. Kondisi itu memerlukan perhitungan ongkos tenaga kerja yang sesuai dengan potensi pasar saat ini.

Untuk itu, Deddy merasa keberatan dengan usulan nilai alfa 0,9 dalam perhitungan UMK Semarang. Demikian pula dengan wacana penyetaraan upah minimum Jawa Tengah dengan provinsi lain di Pulau Jawa seperti yang disampaikan perwakilan buruh di Dewan Pengupahan.

“Dia [perwakilan buruh] kan membandingkan disparitas antara Jakarta, Semarang, Bekasi, tidak apple to apple. Bisnisnya kan beda, padat karya sama padat modal. Secara edukasi, secara keterampilan, pekerja di industri padat modal itu minimal S1 atau D3. Sementara di padat karya, semua tingkat dari SD pun diterima, itu seharusnya jadi satu pertimbangan,” jelas Deddy.

Upah minimum menjadi variabel operasional yang penting bagi keberlangsungan sektor industri. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan sejumlah keringanan pajak dan cukai, seperti pembatalan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) maupun cukai hasil tembakau (CHT), namun Deddy menilai pelonggaran itu sejatinya tidak dinikmati oleh pelaku usaha.

“Keringanan seperti cukai itu pada akhirnya dirasakan masyarakat. Tergantung juga dampaknya ke sektor industri, tapi dampaknya tidak bisa cepat. Cukai itu sebetulnya yang menanggung dan merasakan adalah masyarakat, bukan industri,” tutup Deddy.

Bisnis.com, SURABAYA – Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur menyoroti formula baru perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Sekretaris Jenderal KSPI Jawa Timur Ahmad Jazuli menegaskan bahwa formula yang tertuang dalam beleid tersebut akan semakin melanggengkan ketimpangan atau disparitas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang terjadi selama bertahun-tahun di Provinsi Jawa Timur.

"Terkait perhitungan UMP dengan formula itu, pertama itu jauh dari KHL. Kalau nantinya UMK ditetapkan masih tetap banyak kabupaten/kota yang besaran upah minimumnya sangat rendah dan jauh dari UMP. Maka disparitas upah yang selalu jadi alasan pemerintah itu tidak terjawab [terselesaikan]," ungkap Jazuli kepada Bisnis, Kamis (18/12/2025).

Seperti diketahui, mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3/1/771/013/2025, tertulis bahwa Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur menjadi daerah dengan UMK tertinggi, yakni sebesar Rp 5.032.635.

Namun, pekerja di Kabupaten Situbondo menerima besaran UMP terendah, yakni hanya senilai Rp 2.335.209. Nilai upah minimum Kota Surabaya dan Kabupaten Situbondo tersebut tampak terpaut jauh, dan selisihnya terhitung lebih dari 50%.

Jazuli juga mengungkap bahwa realitas disparitas upah minimum tersebut juga terjadi pada daerah-daerah yang secara geografis terapit secara langsung. Di antaranya Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan serta Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerjo.

Sebagai informasi, UMK Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar Rp 4.925.398. Sementara, UMK Kota Mojokerto terhitung senilai Rp 3.031.000. Bila dibandingkan, nominal UMK dua wilayah tersebut terpaut lebih dari Rp 1 juta.

Selanjutnya, upah minimum di Kabupaten Pasuruan tercatat Rp 4.936.417 per pekerja per bulan. Sedangkan, upah di Kota Pasuruan terhitung sebanyak Rp 3.358.557.

"Kalau satu daerah itu hanya dibatasi jalan, selisihnya [UMK] sampai Rp 2 juta, itu tidak realistis. Disparitasnya jauh. Itulah fakta di lapangan yang harus jadi evaluasi," tegasnya.

Oleh sebab itu, Jazuli menyatakan bahwa kalangan buruh di Jawa Timur dengan tegas menolak formula perhitungan UMP yang telah diterbitkan pemerintah pusat itu.

Menurutnya, pemerintah dapat lebih peka untuk mendengar aspirasi dan memperhatikan kesejahteraan kaum buruh, yang disebutnya berkontribusi banyak untuk menggerakkan roda perekonomian daerah hingga nasional.

"Marilah dievaluasi, disparitas upah ini makin tinggi bukan hanya soal presentase, tapi juga nominal. Kesenjangan ekonomi antar daerah sangat tinggi, daerah yang miskin makin miskin. Pertumbuhan ekonomi juga harus dinikmati buruh, jangan sampai hanya dinikmati warga menengah ke atas," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengeklaim bahwa formula upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang telah diumumkan dapat menggembirakan kalangan buruh dan pekerja.

Yassierli berujar bahwa hal ini tak terlepas dari perluasan komponen indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP, dari 0,1–0,3 pada ketentuan sebelumnya menjadi 0,5–0,9.

“Saya juga sangat yakin beberapa laporan yang kami dengar, informasi yang kami dengar ini juga sangat menggembirakan bagi para serikat pekerja dan para serikat buruh, alfa sampai 0,9,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa kebijakan penetapan rentang alfa dalam formula upah minimum (UMP 2026) bukan ditujukan untuk menekan kesejahteraan buruh, melainkan sebagai instrumen untuk mengurangi disparitas upah antardaerah.

Yassierli mengatakan, sejak awal, kondisi pengupahan di Indonesia memang telah diwarnai ketimpangan, baik antarwilayah maupun antarsektor.

Karena itu, pemerintah memilih menetapkan rentang alfa agar kepala daerah dan Dewan Pengupahan Daerah memiliki ruang kebijakan dalam menyesuaikan kenaikan upah dengan kondisi riil daerah.

“Dengan kita punya rentang alfa, maka disparitas itu menjadi salah satu pertimbangan dari Dewan Pengupahan Daerah dan pimpinan daerah untuk meminimumkan disparitas,” kata Yassierli usai meluncurkan program Gig Economy di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat pada Kamis (18/12/2025).

Sekadar informasi, Nomor 49 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, formula kenaikan upah sebesar: Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9.

Dalam formula tersebut, alfa merupakan indeks yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kehadiran variabel ini membuat kenaikan UMP dan UMR 2026 di setiap daerah tidak bersifat seragam, melainkan menyesuaikan kondisi ekonomi lokal.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa daerah dengan tingkat upah yang sudah relatif tinggi dapat menetapkan nilai alfa yang lebih kecil.

Sebaliknya, daerah yang upah minimumnya masih jauh dari kebutuhan hidup layak (KHL) dapat menetapkan alfa yang lebih besar agar kenaikan upah lebih signifikan.

"Tapi kalau ada rentang, rentang itulah yang memungkinkan oke ini sudah tinggi, maka kemudian alfanya sekian. Ini masih rendah, masih jauh dari KHL, maka alfanya dibuat lebih besar. Inilah instrumen kita untuk mengatasi disparitas," lanjutnya.

Menurut Yassierli, fleksibilitas tersebut penting agar kebijakan pengupahan tidak dibaca secara terbalik.

Rentang alfa bukan dimaksudkan untuk menahan kenaikan upah, melainkan sebagai alat koreksi agar disparitas dapat ditekan secara bertahap.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan buruh dan keberlangsungan dunia usaha.

Yassierli menekankan bahwa industri yang terus tumbuh dan berjalan sehat akan membuka ruang perlindungan dan kesejahteraan yang lebih luas bagi pekerja. “Kesejahteraan teman-teman buruh dan semua kita juga ingin agar industri ini tetap tumbuh dan berjalan,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh. Namun, di sisi lain ada kekhawatiran bahwa langkah ini membuat badai pemutusan hubungan kerja atau PHK membesar.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mewanti-wanti risiko lonjakan biaya tenaga kerja seiring diberlakukannya. Kadin menilai formula UMP 2026 yang menggunakan rentang alfa 0,5–0,9 berpotensi menekan industri padat karya jika tidak diterapkan secara adil dan berbasis data.

Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Erwin Aksa menyampaikan Kadin menghormati keputusan pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto yang telah menandatangani PP Pengupahan.

Namun, dia menuturkan, rentang alfa yang ditetapkan akan mendorong kenaikan upah lebih tinggi dibanding formula sebelumnya. “Sehingga beban penyesuaian biaya tenaga kerja bagi dunia usaha, terutama industri padat karya, menjadi lebih berat,” kata Erwin kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Erwin menegaskan, kunci utama bukan hanya besaran kenaikan upah, melainkan bagaimana kebijakan ini diterapkan di tingkat provinsi. Kadin, sambung dia, mendorong agar implementasi dilakukan berkeadilan dan operasional, dengan mempertimbangkan kondisi daerah, produktivitas, dan kapasitas masing-masing sektor usaha.

“Karena struktur biaya dan margin tiap sektor sangat berbeda, tidak bisa disamaratakan,” ujarnya.

Di sisi lain, Erwin menuturkan keberlangsungan usaha sangat bergantung pada angka final UMP yang ditetapkan di masing-masing provinsi melalui Dewan Pengupahan dan keputusan gubernur.

Menurutnya, perlu menjaga keseimbangan antara peningkatan daya beli pekerja dan daya saing perusahaan. Dia menilai, kenaikan upah yang terlalu tinggi tanpa disertai produktivitas dapat mendorong perusahaan menunda ekspansi, membatasi rekrutmen, atau bahkan mengurangi jam kerja.

Kendati demikian, Kadin menegaskan pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan tujuan siapapun, namun kenaikan upah yang terlalu tinggi di sektor padat karya bisa memicu pengurangan lembur, pembatasan rekrutmen, atau relokasi produksi.

“Kenaikan upah yang terlalu agresif bisa meningkatkan risiko efisiensi tenaga kerja, pengurangan lembur, pembatasan rekrutmen baru, hingga relokasi produksi ke daerah dengan biaya lebih rendah,” lanjutnya.

Untuk itu, Kadin mengusulkan adanya bantalan transisi nyata, seperti insentif fiskal bagi industri padat karya, dukungan pelatihan produktivitas, dan skema penyesuaian bertahap untuk usaha kecil. Dengan demikian, Erwin berharap perlindungan pekerja tetap terjaga tanpa mengorbankan lapangan kerja.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menuturkan, selama proses dialog sosial tripartit, Apindo secara konsisten menyampaikan pandangan berbasis data kepada pemerintah, termasuk pentingnya menjaga nilai alfa tetap proporsional dan mencerminkan kondisi ketenagakerjaan di daerah.

Dalam forum tripartit Dewan Pengupahan Nasional, Apindo juga mengusulkan agar nilai alfa berada pada kisaran wajar, yakni 0,1–0,5, dengan mempertimbangkan kondisi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di masing-masing daerah. Usulan tersebut, lanjut Shinta, disusun berdasarkan data lapangan serta kondisi riil dunia usaha.

Namun, pemerintah akhirnya menetapkan rentang alfa pada kisaran 0,5–0,9. Kendati demikian, Apindo memahami keputusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah dan mau tidak mau harus dilaksanakan oleh pelaku usaha.

“Dengan ditetapkannya rentang alfa sebesar 0,5–0,9 dunia usaha memahami bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah yang mau tidak mau harus dilaksanakan,” kata Shinta kepada Bisnis.

Shinta melanjutkan, Apindo memberikan catatan penting agar implementasi kebijakan pengupahan di tingkat daerah dilakukan secara bijak dan moderat.

Dia menekankan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, kondisi perekonomian daerah, disparitas antarwilayah, serta dinamika ketenagakerjaan setempat.

“Pendekatan yang proporsional ini penting agar kebijakan upah tidak mempersempit ruang kerja formal dan tidak mendorong peningkatan informalitas tenaga kerja,” jelasnya.

Keberpihakan ke Buruh

Presiden KSPN Ristadi menyatakan bahwa perluasan indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP menjadi 0,5–0,9 menandakan keberpihakan terhadap pekerja.

“Keputusan ini secara gampang bisa diartikan cenderung lebih mengakomodasi aspirasi pekerja,” kata Ristadi dalam keterangan resmi, Rabu (17/12/2025).

Selain itu, kenaikan yang tidak berlaku satu angka seperti UMP 2025 lalu dinilai dapat mengembalikan fungsi dan peran Dewan Pengupahan daerah seperti semula.

Kendati demikian, dia mengaku belum mendapatkan kepastian jaminan bahwa kenaikan upah untuk daerah dengan UMP rendah akan lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Apabila terjadi sebaliknya, maka Ristadi mengkhawatirkan bahwa disparitas upah antardaerah akan semakin tinggi.

Di samping itu, dia menilai bahwa perumusan UMP 2026 masih berdasarkan pendekatan kedaerahan, sehingga belum berdasarkan sektor dan skala usaha secara nasional.

“Kami belum mendapatkan gambaran bahwa ke depan, upah minimum akan berdasarkan sektor dan skala usaha secara nasional yang lebih 'fair' untuk pekerja dan sehat untuk persaingan dunia usaha,” ujarnya.

Terlepas dari itu, KSPN mengusulkan kluster penggunaan alfa agar kenaikan UMP menjadi proporsional. Perinciannya, penerapan alfa 0,9 disarankan untuk upah minimum kurang dari Rp2,5 juta, alfa 0,8 untuk upah Rp2,5 juta–Rp3 juta, alfa 0,7 untuk upah Rp3 juta–Rp3,5 juta, alfa 0,6 untuk upah Rp3,5 juta–Rp4 juta, dan alfa 0,5 untuk upah minimum di atas Rp4 juta.

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa PP Pengupahan baru mencantumkan rentang indeks tertentu atau alfa 0,5–0,9 dalam formula UMP 2026.

Apabila batas tertinggi alfa 0,9 itu dihitung dengan pertumbuhan ekonomi nasional 5,04% (kuartal III/2025, YoY) dan inflasi nasional 2,86% (Oktober 2025, YoY), dia menyebut rerata kenaikan upah minimum tahun depan dapat mencapai 7,3%.

“Mungkin secara nasional rata-rata itu naik 7,2% atau 7,3% kalau pakai pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional, ya,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

Kendati demikian, dia menekankan bahwa persentase kenaikan UMP akan bervariasi di setiap daerah bergantung pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi masing-masing. Selain itu, kenaikan UMP bisa lebih rendah apabila gubernur menetapkan alfa di bawah 0,9, atau bahkan menggunakan rentang terbawah 0,5.

Dia lantas memberikan simulasi di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan perhitungan Said, apabila alfa 0,5 dihitung dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dan inflasi sekitar 2%, maka kenaikan UMP DKI Jakarta tahun depan hanya sekitar 4,3%.

Oleh karena itu, Said menyebut bahwa KSPI akan memperjuangkan lewat Dewan Pengupahan tingkat provinsi agar gubernur menggunakan alfa 0,9. Tak hanya di Jakarta, tuntutan itu akan disampaikan di berbagai daerah.

“Kalau pakai alfa 0,5 kita tolak total. Jadi, kesimpulan perjuangan kaum buruh indeks tertentunya harus 0,9,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa komponen alfa atau indeks tertentu dalam formula UMP 2026 mengalami perluasan dari aturan sebelumnya, tetapi komponen lainnya yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi tetap berlaku.

Beleid tersebut memaknai alfa sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus instrumen bagi daerah untuk melakukan penyesuaian dengan disparitas upah saat ini.

Dia menegaskan bahwa penetapan rentang alfa 0,5 hingga 0,9 pada formula UMP 2026 ini demi memberikan fleksibilitas daerah dalam penetapan upah minimum.

“Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menyatakan menghormati keputusan pemerintah terkait dengan formula upah minimum provinsi (UMP) 2026. Meskipun demikian, pihaknya memberikan sejumlah catatan kritis, salah satunya berkaitan dengan disparitas upah antardaerah.

Presiden KSPN Ristadi menyatakan bahwa perluasan indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP menjadi 0,5–0,9 menandakan keberpihakan terhadap pekerja.

“Keputusan ini secara gampang bisa diartikan cenderung lebih mengakomodasi aspirasi pekerja,” kata Ristadi dalam keterangan resmi, Rabu (17/12/2025).

Selain itu, kenaikan yang tidak berlaku satu angka seperti UMP 2025 lalu dinilai dapat mengembalikan fungsi dan peran Dewan Pengupahan daerah seperti semula.

Kendati demikian, dia mengaku belum mendapatkan kepastian jaminan bahwa kenaikan upah untuk daerah dengan UMP rendah akan lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Apabila terjadi sebaliknya, maka Ristadi mengkhawatirkan bahwa disparitas upah antardaerah akan semakin tinggi.

Di samping itu, dia menilai bahwa perumusan UMP 2026 masih berdasarkan pendekatan kedaerahan, sehingga belum berdasarkan sektor dan skala usaha secara nasional.

“Kami belum mendapatkan gambaran bahwa ke depan, upah minimum akan berdasarkan sektor dan skala usaha secara nasional yang lebih 'fair' untuk pekerja dan sehat untuk persaingan dunia usaha,” ujarnya.

Terlepas dari itu, KSPN mengusulkan kluster penggunaan alfa agar kenaikan UMP menjadi proporsional. Perinciannya, penerapan alfa 0,9 disarankan untuk upah minimum kurang dari Rp2,5 juta, alfa 0,8 untuk upah Rp2,5 juta–Rp3 juta, alfa 0,7 untuk upah Rp3 juta–Rp3,5 juta, alfa 0,6 untuk upah Rp3,5 juta–Rp4 juta, dan alfa 0,5 untuk upah minimum di atas Rp4 juta.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa komponen alfa atau indeks tertentu dalam formula UMP 2026 mengalami perluasan dari aturan sebelumnya, tetapi komponen lainnya yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi tetap berlaku.

Beleid tersebut memaknai alfa sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus instrumen bagi daerah untuk melakukan penyesuaian dengan disparitas upah saat ini.

Dia menegaskan bahwa penetapan rentang alfa 0,5 hingga 0,9 pada formula UMP 2026 ini demi memberikan fleksibilitas daerah dalam penetapan upah minimum.

“Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah belum kunjung menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 menjelang pekan ketiga Desember 2025.

Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa rencana pemerintah untuk mengurangi disparitas upah antardaerah semestinya tak menjadi alasan pengumuman UMP 2026 terus mundur.

“Disparitas itu menurut saya keniscayaan, jadi tidak usah ditakutkan atau menjadi alasan untuk menghindar karena ada hitung-hitungan disparitas,” kata Timboel kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

Menurutnya, tugas pemerintah mencakup pengendalian inflasi serta memacu pertumbuhan ekonomi, yang menjadi dua aspek krusial dalam pengupahan.

Dia kemudian menjelaskan adanya perbedaan situasi perekonomian antardaerah, misalnya Maluku Utara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi hingga di atas 30% dan melampaui provinsi lainnya.

Oleh karenanya, pemerintah dinilai perlu menyesuaikan upah minimum dengan kondisi daerah masing-masing. Dia kemudian menyinggung penetapan UMP 2025 yang dipukul rata satu angka sebesar 6,5%.

“Satu provinsi ke provinsi lain inflasi dan PDRB-nya berbeda. Kalau yang kemarin kan penetapan 6,5%, sama semua. Itu kan artinya enggak objektif,” ujar Timboel.

Dalam perkembangan terakhir, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pemerintah saat ini sedang menunggu momen yang tepat untuk mengumumkan UMP.

"Upah minimum, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan masih menunggu momen yang tepat untuk mengumumkannya, supaya stabilitas perekonomian dan stabilitas politik lain-lain berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang akan diputuskan oleh pemerintah" kata Wamenaker Afriansyah Noor di Bengkulu, Kamis (11/12/2025).

Yang jelas, kata dia, pemerintah lewat Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan tripartit sudah terus rapat-rapat bahkan sejak Maret 2025 lalu.

"Rapat sampai sekarang ya tentunya melihat segala aspek dan juga pertimbangan hasil keputusan MK [Mahkamah Konstitusi] Nomor 168/PUU-XXI/2023, ditambah lagi dengan Kebutuhan Hidup Layak [KHL], nah ini yang lagi dipertimbangkan," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dipastikan hampir rampung setelah Presiden Prabowo Subianto dikabarkan merestui perubahan pendekatan dari sebelumnya satu angka menjadi rentang angka atau range.

“Ya kan itu sudah saya sampaikan. Jadi, oke deh. Yang pertama, jadi memang satu angka itu tidak menyelesaikan masalah disparitas, makanya kita mengusulkan range dan itu beliau [presiden] setuju lah, tapi range-nya berapa nanti kita update ya teman-teman,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (27/11/2025) sore.

Dengan penerapan range, UMP ke depan dipastikan tidak lagi mengikuti satu angka tunggal secara serentak di seluruh provinsi.

“Ya, kan range artinya, artinya ada pilihan sesuai amanat dari MK itu bahwa setiap Dewan Pengupahan Daerah itu diberikan wewenang untuk mengusulkan besaran kenaikan upahnya kepada Gubernur,” imbuh Yassierli.

Namun ketika ditanya apakah rentang kenaikan tersebut sudah ditetapkan, dia kembali menutup informasi.

“Tunggu aja dulu ya,” tandas Yassierli.

Pembahasan Alot

Menaker Yassierli mengungkapkan alasan pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2026 berlangsung alot sehingga belum diumumkan hingga sekarang.

Dia menyatakan bahwa ketentuan formula UMP yang termaktub dalam rancangan peraturan pemerintah (PP) menghadirkan kata kunci baru, yakni kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurutnya, pemerintah perlu memperhitungkan KHL dalam formula kenaikan UMP sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

“Sesuai amanat MK, jadi harus mempertimbangkan KHL. Itu yang sekarang menjadi effort yang cukup besar,” kata Yassierli dalam konferensi pers kick-off Program Magang Nasional Batch 2 di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2025).

Dengan demikian, dia menyampaikan bahwa dinamika pembahasan tersebut bukan hanya sekadar menentukan berapa rentang persentase kenaikan UMP yang dinilai ideal bagi seluruh pihak.

Selain itu, Yassierli berujar bahwa rancangan peraturan pengupahan anyar ini akan menjadi pedoman penentuan kenaikan UMP ke depan.

Oleh karenanya, dia menyebut pemerintah ingin kajian terkait aspek kebutuhan hidup layak bersama unsur pengusaha dan serikat pekerja berlangsung menyeluruh.

Harapannya, rancangan beleid ini dapat menghadirkan sistem pengupahan yang lebih adil serta mengikis disparitas upah antardaerah di Tanah Air.

“Kita ingin kajian terhadap KHL itu benar-benar matang. So far kita berdiskusi. Dialog sosial itu jalan,” pungkas Yassierli.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 2026 berdasarkan formula, bukan satu angka secara nasional sebagaimana kenaikan UMP 2025 lalu.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menegaskan bahwa baik bagi pelaku usaha maupun pekerja, kenaikan upah minimum harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebutuhan hidup layak.

“Formula itu sudah menyangkut masalah tadi, masalah ekonomi, produktivitas, KHL, dan lain-lain. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa ini [UMP harus naik] 7%, 8%, enggak bisa,” kata Shinta saat ditemui usai media briefing di Kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Respons Buruh

Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan formula upah minimum provinsi (UMP) 2026 dalam rancangan peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan justru akan memperlebar disparitas upah antardaerah maupun antarindustri.

Presiden KSPI Said Iqbal mengklaim bahwa draf beleid tersebut memuat angka indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP sebesar 0,2 hingga 0,7.

Alfa merupakan alat ukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi industri, dia menyebut akan tercipta jurang yang lebih lebar antara upah buruh industri padat karya dengan upah buruh industri padat modal.

"Atas desakan organisasi pengusaha [Apindo] maka kepala daerah akan memberikan nilai indeks tertentu sebesar 0,2 untuk industri padat karya, dan atas permintaan buruh, industri padat modal akan menggunakan indeks tertentu sebesar 0,7," kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Dia menjelaskan, buruh industri padat karya seperti tekstil, garmen, hingga percetakan hanya akan mendapatkan kenaikan upah minimum sekitar 3,87%, berdasarkan perhitungan dengan alfa 0,2, pertumbuhan ekonomi 5,04% (kuartal III/2025) dan inflasi 2,86% (Oktober 2025, YoY).

Sementara itu, dengan menggunakan alfa sebesar 0,7, pekerja industri padat modal seperti otomotif, elektronik, hingga pertambangan disebutnya akan mendapatkan kenaikan upah minimum yang lebih tinggi yakni 6,39%.

Dari sisi daerah, Said lantas menyebut bahwa daerah yang jauh dari ibu kota atau tak memiliki kawasan industri akan menggunakan alfa 0,2, sementara wilayah yang lebih maju akan menggunakan alfa 0,7. Dia mengambil contoh dari provinsi Jawa Timur.

Menurutnya, upah pekerja di Pacitan dan Blitar akan makin melebar dibanding upah yang lebih tinggi di Surabaya dan Sidoarjo, begitu pula daerah lainnya.

KSPI pun mengajukan tiga opsi angka kenaikan upah minimum. Pertama, kenaikan 6,5% seperti UMP 2025, kedua yakni 7,77% berdasarkan alfa 1,0, serta kenaikan 8,5% hingga 10,5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan formula upah minimum provinsi (UMP) 2026 dalam rancangan peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan justru akan memperlebar disparitas upah antardaerah maupun antar industri.

Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim bahwa draf beleid tersebut memuat angka indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP sebesar 0,2 hingga 0,7. Alfa merupakan alat ukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi industri, dia menyebut akan tercipta jurang yang lebih lebar antara upah buruh industri padat karya dengan upah buruh industri padat modal.

"Atas desakan organisasi pengusaha [Apindo] maka kepala daerah akan memberikan nilai indeks tertentu sebesar 0,2 untuk industri padat karya, dan atas permintaan buruh, industri padat modal akan menggunakan indeks tertentu sebesar 0,7," kata Said dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (27/11/2025).

Dia menjelaskan, buruh industri padat karya seperti tekstil, garmen, hingga percetakan hanya akan mendapatkan kenaikan upah minimum sekitar 3,87%, berdasarkan perhitungan dengan alfa 0,2, pertumbuhan ekonomi 5,04% (kuartal III/2025) dan inflasi 2,86% (Oktober 2025, YoY).

Sementara itu, dengan menggunakan alfa sebesar 0,7, pekerja industri padat modal seperti otomotif, elektronik, hingga pertambangan disebutnya akan mendapatkan kenaikan upah minimum yang lebih tinggi yakni 6,39%.

Dari sisi daerah, Said lantas menyebut bahwa daerah yang jauh dari ibu kota atau tak memiliki kawasan industri akan menggunakan alfa 0,2, sementara wilayah yang lebih maju akan menggunakan alfa 0,7.

Dia mengambil contoh dari provinsi Jawa Timur. Menurutnya, upah pekerja di Pacitan dan Blitar akan makin melebar dibanding upah yang lebih tinggi di Surabaya dan Sidoarjo, begitu pula daerah lainnya.

KSPI pun mengajukan tiga opsi angka kenaikan upah minimum. Pertama, kenaikan 6,5% seperti UMP 2025, kedua yakni 7,77% berdasarkan alfa 1,0, serta kenaikan 8,5% hingga 10,5%.

Selain itu, Said menggarisbawahi bahwa Indonesia menerapkan sistem upah minimum berdasarkan regional. Dengan demikian, permasalahan disparitas upah dipandang akan terus ada sesuai nilai kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah.

“Maka hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menjaga konstanta disparitas upah, membangun roadmap atau peta jalan zonanisasi industri antara industri padat karya dengan industri padat modal, dan yang terakhir mengubah definisi item kebutuhan hidup layak di Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah masih memfinalisasi rancangan peraturan pemerintah baru tentang pengupahan, yang memuat formula hingga rentang kenaikan upah minimum tahun depan.

Ketika ditanya perihal ketentuan indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP 2026, Yassierli enggan memberikan bocoran. Dia hanya berujar bahwa kenaikan UMP tahun depan tidak ditetapkan satu angka sebagaimana UMP 2025 yang naik 6,5%.

Dia lantas berujar bahwa pokok pikiran ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk perlahan menghilangkan ketimpangan upah minimum antardaerah.

“Jadi kami dari pemerintah pusat dalam bentuk PP itu kita mengawal formula beserta range-nya. Detailnya tentu kita tunggu saja sampai dokumen itu resmi sudah ditandatangani Presiden,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pengumuman besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 mundur dari tenggat yang seharusnya yakni besok 21 November 2025.

Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan. Dengan demikian, pemerintah tidak terikat batas pengumuman pada PP sebelumnya.

“Kalau ini berupa PP, artinya kita terikat tanggal. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Lebih lanjut, dia juga memastikan bahwa pemerintah tidak memberlakukan kenaikan UMP satu angka sebagaimana tahun lalu, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan hidup layak sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut juga bergantung kepada kondisi perekonomian di masing-masing daerah, juga dengan adanya disparitas upah antardaerah yang berusaha diatasi pemerintah.

Selain itu, Yassierli juga hendak mengoptimalkan peran Dewan Pengupahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengusulkan besaran upah layak masing-masing daerah.

“Jadi kalau ada berita naiknya sekian [persen], itu kita tidak ke sana, tapi akan seperti apa, itu mohon maaf masih proses,” ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan adanya kemungkinan pengumuman besaran upah minimum provinsi 2026 mundur dari tenggat waktu 21 November. Tanggal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

Nurjaman selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta menyampaikan bahwa pengumuman UMP berpotensi mundur hingga Desember, mengingat belum ada regulasi acuan yang diterbitkan pemerintah hingga saat ini.

“Ya 21 November kan tinggal beberapa hari lagi, kemungkinan [pengumuman UMP 2026] akan mundur jadi Desember,” kata Nurjaman kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Selasa (18/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pengumuman besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 mundur dari tenggat yang seharusnya yakni besok 21 November 2025.

Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan beleid baru berupa peraturan pemerintah (PP) tentang pengupahan. Dengan demikian, pemerintah tidak terikat batas pengumuman pada PP sebelumnya.

“Kalau ini berupa PP, artinya kita terikat tanggal. Tidak ada terikat di situ,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

Lebih lanjut, dia juga memastikan bahwa pemerintah tidak memberlakukan kenaikan UMP satu angka sebagaimana tahun lalu, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan hidup layak sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut juga bergantung kepada kondisi perekonomian di masing-masing daerah, juga dengan adanya disparitas upah antardaerah yang berusaha diatasi pemerintah.

Selain itu, Yassierli juga hendak mengoptimalkan peran Dewan Pengupahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengusulkan besaran upah layak masing-masing daerah.

“Jadi kalau ada berita naiknya sekian [persen], itu kita tidak ke sana, tapi akan seperti apa, itu mohon maaf masih proses,” ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan adanya kemungkinan pengumuman besaran upah minimum provinsi 2026 mundur dari tenggat waktu 21 November. Tanggal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

Nurjaman selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan K3 DPP Apindo DKI Jakarta menyampaikan bahwa pengumuman UMP berpotensi mundur hingga Desember, mengingat belum ada regulasi acuan yang diterbitkan pemerintah hingga saat ini.

“Ya 21 November kan tinggal beberapa hari lagi, kemungkinan [pengumuman UMP 2026] akan mundur jadi Desember,” kata Nurjaman kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Selasa (18/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan pihaknya bersama serikat pekerja lain tengah mendorong agar penetapan upah minimum tahun ini tidak menimbulkan kesenjangan yang terlalu lebar antarwilayah.

Hal itu disampaikan usai menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

“Kami tidak ingin ada disparitas upah yang sangat jauh antara satu daerah dengan satu daerah. Saya ambil contoh Subang dengan Karawang bedanya hampir Rp 1,6 juta, sedangkan jaraknya hanya sekian kilometer,” ujar Andi Gani.

Menurutnya, disparitas tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan formula upah agar sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi masing-masing daerah.

“Nah ini kan disparitasnya kita hindari formulasi pengupahan seperti apa karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu kan berbeda-beda,” katanya.

Andi Gani juga menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyampaikan sejumlah formulasi terkait penghitungan upah.

“Menaker sudah menyampaikan formulasinya. Dari angka-angkanya, Bung Iqbal misalnya di angka 8–10%. Kami KSPSI 7,5–8,5%. Itu kan dengan alasan masing-masing. Karena kan ada KHL, kehidupan layak bagaimana cara menghitung itemnya, apa saja berapa item yang dicantumkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa usulan buruh mengacu pada gabungan beberapa indikator utama.

“Formulasi yang sudah ada adalah pertumbuhan ekonomi, indeks ekonomi, inflasi, dan juga KHL itu. Digabung lah, lalu dari KSPSI kita menghitung di angka sampai mencapai 8,5%. Kalau Bung Said Iqbal sampai 10,5% itu kan semua hak demokrasi siapapun. Nanti kan kita akan duduk bersama, yang terpenting kondusif, tidak perlu ada sesuatu hal yang tidak membuat kondusif,” ujarnya.

Meski begitu, Andi Gani menegaskan bahwa pemerintah sejauh ini belum menetapkan angka final terkait besaran upah minimum.

“Belum ada angka pasti. Sekarang kan ada Dewan Pengupahan di daerah bersama nasional, Dewan Pengupahan Nasional itu kan berasal dari pengusaha, pemerintah, dan dari buruh. Dan mereka yang dari buruh dari serikat pekerja seperti Pak Bupati ada di DPKab, yang di DPKab, DPNas, dan Dewan Provinsi melaporkan ke kami sebagai Presiden buruh. Perkembangannya seperti apa, karena masing-masing kan berbeda sama sekali,” pungkasnya.