Bisnis.com, SEMARANG - Kelompok buruh maupun pengusaha di Jawa Tengah masih bersitegang hingga di detik-detik terakhir penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025. Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2025, penentuan upah minimum paling lambat diumumkan pada 24 Desember.
Perbedaan pandangan antara kelompok buruh maupun pengusaha tak lepas dari penggunaan nilai alfa dalam perhitungan UMP maupun UMK 2026. Selain itu, kedua pihak juga masih berbeda pandangan soal Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Karmanto, Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) sekaligus anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dari unsur buruh, menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menetapkan nilai alfa 0,9 dalam UMP 2026. "Atau kisaran naik 7,5% dari tahun 2025," ujarnya pada Selasa (23/12/2025).
Dengan nilai alfa itu, Kota Semarang bakal memiliki UMK di kisaran Rp3,7 juta atau menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Sementara UMK terendah ada di Kabupaten Banjarnegara dengan Rp2,3 juta.
Karmanto menilai, meskipun mengalami kenaikan, namun upah minimum di Jawa Tengah masih jauh dari kata layak. Berdasarkan hasil kajian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan pada 2025, pekerja di Kabupaten Banjarnegara mestinya bisa mengantongi Rp2,8 juta untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya."Faktanya, masih ditetapkan Rp2,1 juta. Jadi masih minus sekitar 30%. Kawan-kawan yang [upah minimumnya] sudah 100% KHL seperti Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus," ujarnya.
Untuk UMSP Jawa Tengah, Karmanto mengusulkan ada 14 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang mesti mengikuti ketentuan upah sektoral. Beberapa di antaranya adalah sektor industri makanan dan minuman, alas kaki, kimia, juga otomotif.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi, dengan tegas menolak usulan upah sektoral itu. Sikap itu konsisten dengan apa yang selama ini disuarakan pengusaha di Jawa Tengah.
"Dari dulu, kami tidak menyetujui upah sektoral. Jujur saja. Karena dalam praktik kehidupan di perusahaan sehari-hari, sudah barang tentu pekerjaan yang sifatnya berbahaya sudah diberi upah yang lebih tinggi," ujarnya saat dihubungi wartawan di Kota Semarang.
Kalau pun harus menerapkan upah sektoral, kata Frans, hanya ada satu lapangan usaha yang layak menerimanya. Yaitu sektor konstruksi. Usulan buruh untuk memasukkan sektor makanan minuman, kimia, bahkan sektor padat karya seperti alas kaki dan garmen dirasa semakin memberatkan operasional industri.
"Di Jawa Tengah ini banyak yang padat karya dan itu sensitif dengan perubahan peraturan mengenai pengupahan. Karena itu menyangkut daya saing perusahaan. Kami mau di Jawa Tengah perusahaan ini tumbuh, punya daya saing yang sehat," ungkap Frans.
Di sisi lain, untuk penentuan nilai alfa dalam perhitungan UMP maupun UMK 2026 di Jawa Tengah, Frans punya pandangan bahwa nilai alfa yang layak sebetulnya jauh dari usulan buruh maupun pemerintah daerah. Alih-alih 0,9 poin seperti yang diusulkan buruh, nilai alfa yang layak untuk Jawa Tengah berkisar di angka 0,1-0,5 poin.
"Alfa itu menunjukkan kontribusi daripada pekerja kepada produktivitas secara keseluruhan. Hampir semua itu hasil kerja daripada pekerja atau buruhnya. Dengan alfa 0,5 itu, seluruh kab/kota sepakat dari Apindo," tutur Frans.

Bisnis.com, JAKARTA - Penantian buruh dan pelaku usaha terhadap besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2026 semakin mengerucut.

Pemerintah pusat telah menetapkan formula baru penghitungan upah minimum, yang kini mengombinasikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa (α) sebagai faktor penyeimbang antara daya beli pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

Dengan mengacu pada formula terbaru tersebut, simulasi awal menunjukkan UMP Jawa Timur 2026 berpeluang naik ke kisaran Rp2,42 juta hingga Rp2,47 juta, tergantung nilai alfa yang ditetapkan pemerintah.

Formula Baru Penghitungan UMP

Berdasarkan ketentuan terbaru pemerintah, persentase kenaikan UMP dihitung menggunakan rumus:

Persentase kenaikan = Inflasi + (Pertumbuhan ekonomi × α)

Untuk Jawa Timur, data makro yang digunakan dalam simulasi ini adalah:

• Inflasi tahunan: 2,63%
• Pertumbuhan ekonomi: 5,22%
• Nilai alfa (α): 0,5 – 0,9
• UMP Jawa Timur 2025: Rp2.305.985

Nilai alfa berfungsi sebagai faktor penyesuaian kebijakan, yang memungkinkan pemerintah menyeimbangkan kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha.

Simulasi Kenaikan UMP 2026 Jawa Timur

Dalam simulasi ini, terdapat dua skenario utama berdasarkan rentang nilai alfa.

Skenario pertama, α = 0,5

• Pertumbuhan ekonomi × α = 5,22% × 0,5 = 2,61%
• Total kenaikan = 2,63% + 2,61%
• Hasilnya = 5,24%

Dengan persentase tersebut, kenaikan nominal UMP Jawa Timur mencapai sekitar Rp120.400, sehingga:

UMP baru = Rp2.426.385

Skenario kedua, α = 0,9

• Pertumbuhan ekonomi × α = 5,22% × 0,9 = 4,70%
• Total kenaikan = 2,63% + 4,70%
• Hasilnya = 7,33%

Dalam skenario ini, kenaikan nominal mencapai sekitar Rp168.980, dengan:

UMP baru = Rp2.474.965
Dari dua skenario tersebut, rentang kenaikan UMP Jawa Timur berada di level 5,24% hingga 7,33%, atau setara Rp2,42 juta sampai Rp2,47 juta.

Menanti Keputusan Resmi Pemerintah

Meski simulasi ini memberikan gambaran arah kenaikan UMP 2026, angka resmi tetap menunggu pengumuman pemerintah, khususnya penetapan nilai alfa yang akan digunakan secara nasional maupun sektoral.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, penetapan UMP menjadi isu krusial karena berdampak langsung pada daya beli pekerja, iklim investasi, serta struktur biaya perusahaan, terutama di sektor padat karya.

Pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jawa Timur, biasanya menunggu pedoman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan sebelum menetapkan UMP secara final melalui keputusan gubernur.

Jika realisasi kenaikan mendekati batas atas simulasi, Jawa Timur berpotensi mencatat kenaikan UMP yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Namun di sisi lain, dunia usaha juga akan mencermati besaran kenaikan agar tidak menekan keberlangsungan operasional, khususnya bagi industri kecil dan menengah.

Dengan formula baru ini, pemerintah berharap kebijakan upah minimum tidak lagi bersifat kaku, melainkan lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi nasional dan daerah.

Kini, publik tinggal menunggu, di angka berapa UMP 2026 Jawa Timur akan ditetapkan? Jawabannya akan sangat ditentukan oleh satu variabel kunci nilai alfa.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengumumkan formula perhitungan upah minimum provinsi (UMP) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.49/2025 tentang Pengupahan. Lantas, berapa kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan?

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut UMP 2026 secara nasional dapat naik hingga 7,3% karena PP Pengupahan mencantumkan rentang indeks tertentu atau alfa 0,5–0,9.

Apabila batas tertinggi alfa 0,9 itu dihitung dengan data inflasi nasional 2,86% (Oktober 2025, YoY) dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,04% (kuartal III/2025, YoY), dia menyebut rerata kenaikan upah minimum tahun depan dapat mencapai 7,3%.

“Mungkin secara nasional rata-rata itu naik 7,2% atau 7,3% kalau pakai pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional, ya,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

Kendati demikian, dia menekankan bahwa persentase kenaikan UMP akan bervariasi di setiap daerah bergantung tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing. Kenaikan UMP bisa lebih rendah apabila gubernur menetapkan alfa di bawah 0,9, atau bahkan menggunakan rentang terbawah 0,5.

Simulasi UMP Jawa Tengah 2026

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,79% secara tahunan (YoY) pada November 2025. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,37% YoY per kuartal III/2025.

Berdasarkan PP No. 49/2025, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan formula inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

Apabila menggunakan rentang alfa tertinggi 0,9, maka kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan dapat mencapai 7,62%.

UMP Jawa Tengah pada 2025 tercatat sebesar Rp2.169.349. Dengan kenaikan 7,62%, maka pertambahan nilainya ialah sebesar Rp165.304 atau naik menjadi sekitar Rp2.334.653.

Sebaliknya, apabila menggunakan rentang alfa terendah 0,5, maka kenaikan UMP Jawa Tengah tahun depan adalah sebesar 5,48%.

Pertambahan nilai dari persentase tersebut adalah Rp118.880. Dengan demikian, UMP Jawa Tengah 2026 paling tidak dapat naik menjadi Rp2.288.229.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh. Namun, di sisi lain ada kekhawatiran bahwa langkah ini membuat badai pemutusan hubungan kerja atau PHK membesar.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mewanti-wanti risiko lonjakan biaya tenaga kerja seiring diberlakukannya. Kadin menilai formula UMP 2026 yang menggunakan rentang alfa 0,5–0,9 berpotensi menekan industri padat karya jika tidak diterapkan secara adil dan berbasis data.

Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Erwin Aksa menyampaikan Kadin menghormati keputusan pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto yang telah menandatangani PP Pengupahan.

Namun, dia menuturkan, rentang alfa yang ditetapkan akan mendorong kenaikan upah lebih tinggi dibanding formula sebelumnya. “Sehingga beban penyesuaian biaya tenaga kerja bagi dunia usaha, terutama industri padat karya, menjadi lebih berat,” kata Erwin kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Erwin menegaskan, kunci utama bukan hanya besaran kenaikan upah, melainkan bagaimana kebijakan ini diterapkan di tingkat provinsi. Kadin, sambung dia, mendorong agar implementasi dilakukan berkeadilan dan operasional, dengan mempertimbangkan kondisi daerah, produktivitas, dan kapasitas masing-masing sektor usaha.

“Karena struktur biaya dan margin tiap sektor sangat berbeda, tidak bisa disamaratakan,” ujarnya.

Di sisi lain, Erwin menuturkan keberlangsungan usaha sangat bergantung pada angka final UMP yang ditetapkan di masing-masing provinsi melalui Dewan Pengupahan dan keputusan gubernur.

Menurutnya, perlu menjaga keseimbangan antara peningkatan daya beli pekerja dan daya saing perusahaan. Dia menilai, kenaikan upah yang terlalu tinggi tanpa disertai produktivitas dapat mendorong perusahaan menunda ekspansi, membatasi rekrutmen, atau bahkan mengurangi jam kerja.

Kendati demikian, Kadin menegaskan pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan tujuan siapapun, namun kenaikan upah yang terlalu tinggi di sektor padat karya bisa memicu pengurangan lembur, pembatasan rekrutmen, atau relokasi produksi.

“Kenaikan upah yang terlalu agresif bisa meningkatkan risiko efisiensi tenaga kerja, pengurangan lembur, pembatasan rekrutmen baru, hingga relokasi produksi ke daerah dengan biaya lebih rendah,” lanjutnya.

Untuk itu, Kadin mengusulkan adanya bantalan transisi nyata, seperti insentif fiskal bagi industri padat karya, dukungan pelatihan produktivitas, dan skema penyesuaian bertahap untuk usaha kecil. Dengan demikian, Erwin berharap perlindungan pekerja tetap terjaga tanpa mengorbankan lapangan kerja.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menuturkan, selama proses dialog sosial tripartit, Apindo secara konsisten menyampaikan pandangan berbasis data kepada pemerintah, termasuk pentingnya menjaga nilai alfa tetap proporsional dan mencerminkan kondisi ketenagakerjaan di daerah.

Dalam forum tripartit Dewan Pengupahan Nasional, Apindo juga mengusulkan agar nilai alfa berada pada kisaran wajar, yakni 0,1–0,5, dengan mempertimbangkan kondisi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di masing-masing daerah. Usulan tersebut, lanjut Shinta, disusun berdasarkan data lapangan serta kondisi riil dunia usaha.

Namun, pemerintah akhirnya menetapkan rentang alfa pada kisaran 0,5–0,9. Kendati demikian, Apindo memahami keputusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah dan mau tidak mau harus dilaksanakan oleh pelaku usaha.

“Dengan ditetapkannya rentang alfa sebesar 0,5–0,9 dunia usaha memahami bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah yang mau tidak mau harus dilaksanakan,” kata Shinta kepada Bisnis.

Shinta melanjutkan, Apindo memberikan catatan penting agar implementasi kebijakan pengupahan di tingkat daerah dilakukan secara bijak dan moderat.

Dia menekankan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, kondisi perekonomian daerah, disparitas antarwilayah, serta dinamika ketenagakerjaan setempat.

“Pendekatan yang proporsional ini penting agar kebijakan upah tidak mempersempit ruang kerja formal dan tidak mendorong peningkatan informalitas tenaga kerja,” jelasnya.

Keberpihakan ke Buruh

Presiden KSPN Ristadi menyatakan bahwa perluasan indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP menjadi 0,5–0,9 menandakan keberpihakan terhadap pekerja.

“Keputusan ini secara gampang bisa diartikan cenderung lebih mengakomodasi aspirasi pekerja,” kata Ristadi dalam keterangan resmi, Rabu (17/12/2025).

Selain itu, kenaikan yang tidak berlaku satu angka seperti UMP 2025 lalu dinilai dapat mengembalikan fungsi dan peran Dewan Pengupahan daerah seperti semula.

Kendati demikian, dia mengaku belum mendapatkan kepastian jaminan bahwa kenaikan upah untuk daerah dengan UMP rendah akan lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Apabila terjadi sebaliknya, maka Ristadi mengkhawatirkan bahwa disparitas upah antardaerah akan semakin tinggi.

Di samping itu, dia menilai bahwa perumusan UMP 2026 masih berdasarkan pendekatan kedaerahan, sehingga belum berdasarkan sektor dan skala usaha secara nasional.

“Kami belum mendapatkan gambaran bahwa ke depan, upah minimum akan berdasarkan sektor dan skala usaha secara nasional yang lebih 'fair' untuk pekerja dan sehat untuk persaingan dunia usaha,” ujarnya.

Terlepas dari itu, KSPN mengusulkan kluster penggunaan alfa agar kenaikan UMP menjadi proporsional. Perinciannya, penerapan alfa 0,9 disarankan untuk upah minimum kurang dari Rp2,5 juta, alfa 0,8 untuk upah Rp2,5 juta–Rp3 juta, alfa 0,7 untuk upah Rp3 juta–Rp3,5 juta, alfa 0,6 untuk upah Rp3,5 juta–Rp4 juta, dan alfa 0,5 untuk upah minimum di atas Rp4 juta.

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa PP Pengupahan baru mencantumkan rentang indeks tertentu atau alfa 0,5–0,9 dalam formula UMP 2026.

Apabila batas tertinggi alfa 0,9 itu dihitung dengan pertumbuhan ekonomi nasional 5,04% (kuartal III/2025, YoY) dan inflasi nasional 2,86% (Oktober 2025, YoY), dia menyebut rerata kenaikan upah minimum tahun depan dapat mencapai 7,3%.

“Mungkin secara nasional rata-rata itu naik 7,2% atau 7,3% kalau pakai pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional, ya,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

Kendati demikian, dia menekankan bahwa persentase kenaikan UMP akan bervariasi di setiap daerah bergantung pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi masing-masing. Selain itu, kenaikan UMP bisa lebih rendah apabila gubernur menetapkan alfa di bawah 0,9, atau bahkan menggunakan rentang terbawah 0,5.

Dia lantas memberikan simulasi di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan perhitungan Said, apabila alfa 0,5 dihitung dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dan inflasi sekitar 2%, maka kenaikan UMP DKI Jakarta tahun depan hanya sekitar 4,3%.

Oleh karena itu, Said menyebut bahwa KSPI akan memperjuangkan lewat Dewan Pengupahan tingkat provinsi agar gubernur menggunakan alfa 0,9. Tak hanya di Jakarta, tuntutan itu akan disampaikan di berbagai daerah.

“Kalau pakai alfa 0,5 kita tolak total. Jadi, kesimpulan perjuangan kaum buruh indeks tertentunya harus 0,9,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa komponen alfa atau indeks tertentu dalam formula UMP 2026 mengalami perluasan dari aturan sebelumnya, tetapi komponen lainnya yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi tetap berlaku.

Beleid tersebut memaknai alfa sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus instrumen bagi daerah untuk melakukan penyesuaian dengan disparitas upah saat ini.

Dia menegaskan bahwa penetapan rentang alfa 0,5 hingga 0,9 pada formula UMP 2026 ini demi memberikan fleksibilitas daerah dalam penetapan upah minimum.

“Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah daerah akan menjadi keputusan pemerintah pusat sebagai acuan untuk menentukan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Pemerintah baru-baru ini menetapkan rentang alfa 0,5-0,9 untuk kenaikan UMP 2026. Hal ini memicu pro-kontra antara kesejahteraan buruh dan risiko PHK. Rentang kenaikan UMP yang pendek ini bisa menciptakan disparitas upah antar daerah dan pengupahan yang tetap rendah.

Rentang alfa yang ditetapkan dalam formula pemerintah pusat telah menimbulkan polemik di berbagai daerah. Namun, pemerintah pusat menetapkan agar Pemda bisa segera mungking menetapkan angka kenaikan UMP 2026 melalui formula pemerintah pusat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Sigit Priyanto menjelaskan, pihaknya saat ini masih harus menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat sebagai acuan sebelum menyusun formula penetapan upah bersama serikat buruh.

“Soal UMP 2026, kami masih menunggu dari kementerian. Informasi terakhir, regulasinya ditandatangani Pak Presiden. Kita di daerah tidak boleh mendahului,” ujar Sigit, Rabu (17/12/2025).

Disnakertrans Jatim masih terus menjalin komunikasi yang intensif dengan Direktorat Jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berkaitan proses penetapan UMP 2026. Dari hasil koordinasi dengan kementerian, Sigit menyebut regulasi itu kini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto.

“Saya sudah hubungi Bu Dirjen, Bu Anggoro. Beliau menyampaikan bahwa regulasi itu sudah di meja Pak Presiden. Jadi kita tunggu saja,” bebernya.

Kemudian soal besaran UMP 2026, Sigit mengungkapkan belum ada angka pasti yang bisa menjadi acuan. Namun, berbagai usulan dari kalangan buruh sudah ia pantau melalui platform media massa.

“Kalau prediksi kenaikan berapa persen, saya belum tahu. Yang di media itu kan masih usulan. Nanti kami akan pakai pedoman resmi dari kementerian,” jelasnya.

Seperti diketahui kalangan buruh menuntut kenaikan UMP 2026 pada kisaran 8,5-10%. Sigit menilai usulan buruh itu nantinya akan dikaji lebih lanjut dengan regulasi dari pemerintah pusat.

“Kita tidak pakai istilah ideal menurut daerah. Sekarang kebijakannya berbasis kajian akademik dari Pak Menteri [Yassierli] yang profesor, pertimbangan Dewan Ekonomi Nasional, serta kementerian lain. Itu semua kebijakan pusat,” terangnya.

KSPI Jawa Timur Tolak Formula Baru UMP 2026

Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur menyebut bahwa formula penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto tidak selaras dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di provinsi tersebut.

Sekretaris Jenderal KSPI Jawa Timur Ahmad Jazuli menjelaskan bahwa perumusan aturan pengupahan disebutnya mulai berbelit-belit pascapenetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

"Jadi kalau merujuk kembali untuk pengupahan tahun ini berbelit-belit pasca putusan MK Nomor 168, kami selaku penggugat dan saya selaku saksi kami mengikuti setiap rangkaian persidangan kalau formula [Undang-Undang] Ciptaker dan PP turunannya itu tidak berlaku," ungkap Jazuli saat dihubungi Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Dirinya juga menjelaskan bahwa standar minimum kebutuhan pokok seorang pekerja lajang untuk hidup layak atau KHL Jawa Timur berdasarkan perhitungan dan survei pemerintah melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebesar, yakni Rp3,5 juta per bulannya.

Rangkaian mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 masih terus bergulir. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat mengenai aturan penetapan upah tersebut.

Respon UMP 2026 Jakarta oleh KSPI

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 dapat naik sebesar 6,9% atau menjadi Rp5,76 juta.

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa PP Pengupahan baru mencantumkan rentang indeks tertentu atau alfa 0,5–0,9 dalam formula UMP 2026. Dia pun mendesak agar Gubernur DKI Jakarta menggunakan batas atas alfa tersebut.

“Buruh berjuang di 0,9 indeksnya. Nah, berapa [kenaikan dari] indeks 0,9? DKI misalnya naik menjadi 6,9%,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

Dia lantas memberikan simulasi apabila perhitungan UMP DKI Jakarta menggunakan batas bawah alfa yaitu 0,5. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% dan inflasi sekitar 2%, maka kenaikan UMP DKI Jakarta tahun depan hanya sekitar 4,3% berdasarkan perhitungannya

Pemdan Koordinasi Terkait UMP 2026 Sumut

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatra Utara (Sumut) tengah berkoordinasi dengan dewan pengupahan setelah formula nasional besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 dirilis Pemerintahan Prabowo.

Kepala Disnaker Sumut Yuliani Siregar mengatakan koordinasi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dibutuhkan karena presiden memberi kewenangan daerah untuk menentukan Alfa.

“Pusat menyerahkan kepada kita dengan rumusan UMP terbaru, inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Nilai alfa itu ditetapkan Presiden di rentang 0,5-0,9. Jadi, kami [daerah] perlu menentukan besaran alfa ini terlebih dahulu,” kata Yuliani kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Dikatakan Yuliani, penentuan besaran komponen alfa dalam formula UMP 2026 perlu didiskusikan bersama dengan sejumlah pihak seperti asosiasi pengusaha (Apindo), Serikat Pekerja, dan Dewan Pengupahan.

Dalam beleid terkait Pengupahan yang baru disahkan Presiden Prabowo, komponen alfa dimaknai sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus instrumen bagi daerah untuk melakukan penyesuaian dengan kesenjangan upah saat ini.

Dengan besaran alfa yang dapat bervariasi di rentang 0,5-0,9, besar kenaikan UMP masing-masing daerah juga akan bervariasi sesuai keputusan.

“Besok masih akan kami rapatkan. Jadi memang belum ditetapkan besarannya. Kalau sudah dapat angkanya nanti, baru kami bisa sampaikan,” ujar Yuliani.

Sementara itu Sekretaris Eksekutif DPP Apindo Sumut Bambang Hermanto menyebut pihaknya belum dapat memberi tanggapan resmi terkait formula baru dalam penetapan UMP 2026.

UMP 2026 Sumatra Selatan Masih Pembahasan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menyatakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih dalam tahap pembahasan.

Kepala Disnakertrans Sumsel Indra Bangsawan mengatakan penetapan UMP belum dapat diputuskan karena masih menunggu pembahasan lanjutan, khususnya terkait penerapan formula baru penghitungan upah yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Baru ada informasi dari Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri. Besok kami akan menggelar rapat lanjutan,” ujar Indra saat dihubungi Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Dia menjelaskan rapat yang akan digelar untuk pengambilan keputusan besar UMP Sumsel besok akan melibatkan Dewan Pengupahan serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Oleh karena itu, pihaknya belum dapat memastikan besaran kenaikan UMP 2026 yang akan ditetapkan untuk wilayah Sumsel.

“Jadi belum ya, nanti kalau sudah [selesai] pasti akan disampaikan,” imbuhnya.

Meski demikian, Indra memastikan pengumuman UMP Sumsel 2026 akan dilakukan sebelum 24 Desember 2025.

Target ini sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang diteken Presiden Prabowo pada Selasa (16/12/2025).

“Intinya paling lambat tanggal 24 Desember,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menyatakan menghormati keputusan pemerintah terkait dengan formula upah minimum provinsi (UMP) 2026. Meskipun demikian, pihaknya memberikan sejumlah catatan kritis, salah satunya berkaitan dengan disparitas upah antardaerah.

Presiden KSPN Ristadi menyatakan bahwa perluasan indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP menjadi 0,5–0,9 menandakan keberpihakan terhadap pekerja.

“Keputusan ini secara gampang bisa diartikan cenderung lebih mengakomodasi aspirasi pekerja,” kata Ristadi dalam keterangan resmi, Rabu (17/12/2025).

Selain itu, kenaikan yang tidak berlaku satu angka seperti UMP 2025 lalu dinilai dapat mengembalikan fungsi dan peran Dewan Pengupahan daerah seperti semula.

Kendati demikian, dia mengaku belum mendapatkan kepastian jaminan bahwa kenaikan upah untuk daerah dengan UMP rendah akan lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Apabila terjadi sebaliknya, maka Ristadi mengkhawatirkan bahwa disparitas upah antardaerah akan semakin tinggi.

Di samping itu, dia menilai bahwa perumusan UMP 2026 masih berdasarkan pendekatan kedaerahan, sehingga belum berdasarkan sektor dan skala usaha secara nasional.

“Kami belum mendapatkan gambaran bahwa ke depan, upah minimum akan berdasarkan sektor dan skala usaha secara nasional yang lebih 'fair' untuk pekerja dan sehat untuk persaingan dunia usaha,” ujarnya.

Terlepas dari itu, KSPN mengusulkan kluster penggunaan alfa agar kenaikan UMP menjadi proporsional. Perinciannya, penerapan alfa 0,9 disarankan untuk upah minimum kurang dari Rp2,5 juta, alfa 0,8 untuk upah Rp2,5 juta–Rp3 juta, alfa 0,7 untuk upah Rp3 juta–Rp3,5 juta, alfa 0,6 untuk upah Rp3,5 juta–Rp4 juta, dan alfa 0,5 untuk upah minimum di atas Rp4 juta.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa komponen alfa atau indeks tertentu dalam formula UMP 2026 mengalami perluasan dari aturan sebelumnya, tetapi komponen lainnya yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi tetap berlaku.

Beleid tersebut memaknai alfa sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus instrumen bagi daerah untuk melakukan penyesuaian dengan disparitas upah saat ini.

Dia menegaskan bahwa penetapan rentang alfa 0,5 hingga 0,9 pada formula UMP 2026 ini demi memberikan fleksibilitas daerah dalam penetapan upah minimum.

“Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Bisnis.com, MEDAN – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumatra Utara (Sumut) tengah berkoordinasi dengan dewan pengupahan setelah formula nasional besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 dirilis Pemerintahan Prabowo.

Kepala Disnaker Sumut Yuliani Siregar mengatakan koordinasi dengan Dewan Pengupahan Provinsi dibutuhkan karena presiden memberi kewenangan daerah untuk menentukan Alfa.

“Pusat menyerahkan kepada kita dengan rumusan UMP terbaru, inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Nilai alfa itu ditetapkan Presiden di rentang 0,5-0,9. Jadi, kami [daerah] perlu menentukan besaran alfa ini terlebih dahulu,” kata Yuliani kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Dikatakan Yuliani, penentuan besaran komponen alfa dalam formula UMP 2026 perlu didiskusikan bersama dengan sejumlah pihak seperti asosiasi pengusaha (Apindo), Serikat Pekerja, dan Dewan Pengupahan.

Dalam beleid terkait Pengupahan yang baru disahkan Presiden Prabowo, komponen alfa dimaknai sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus instrumen bagi daerah untuk melakukan penyesuaian dengan kesenjangan upah saat ini.

Dengan besaran alfa yang dapat bervariasi di rentang 0,5-0,9, besar kenaikan UMP masing-masing daerah juga akan bervariasi sesuai keputusan.

“Besok masih akan kami rapatkan. Jadi memang belum ditetapkan besarannya. Kalau sudah dapat angkanya nanti, baru kami bisa sampaikan,” ujar Yuliani.

Sementara itu Sekretaris Eksekutif DPP Apindo Sumut Bambang Hermanto menyebut pihaknya belum dapat memberi tanggapan resmi terkait formula baru dalam penetapan UMP 2026.

Bambang mengatakan Apindo Sumut belum menerima Salinan PP terkait formula penetapan UMP 2026.

“Kami belum menerima PP nya, baru rilis dari Kemenaker sehingga kami belum bisa memberi tanggapan untuk saat ini,” ujar Bambang.

Adapun Pemerintah menargetkan pemerintah provinsi dapat mengumumkan besaran UMP tahun 2026 paling lambat 24 Desember 2025.

Sebagai gambaran awal, pertumbuhan ekonomi Sumatra Utara pada Q3/2025 berada pada level 4,55%. Sementara inflasi per November 2025 mencapai 3,96%. Dengan mengacu angka yang tersedia dengan alfa terkecil dan terbesar maka setelah dimasukkan ke dalam rumus UMP tahun 2026 dengan rumus: inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) maka diperoleh hasil minimal UMP 2026 naik 6,23% dan maksimal 8,05%.

UMP Sumatra Utara pada 2025 ditetapkan sebesar Rp2.992.559. Artinya kenaikan berada dalam rentang Rp186.436,42 sampai dengan Rp240.900,99

Meski demikian, besaran kenaikan UMP Sumut 2026 ini masih estimasi karena angka final akan disampaikan oleh pemerintah dan dewan pengupahan daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menerima formula upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan, dengan sejumlah catatan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa ketentuan indeks tertentu atau alfa sebesar 0,5–0,9 telah sesuai dengan harapan buruh. Namun, pihaknya mendesak agar gubernur yang kini memegang kendali penetapan UMP 2026 di masing-masing daerah agar menggunakan batas atas alfa 0,9.

“KSPI akan menyerukan seluruh buruh di Indonesia agar berjuang di Dewan Pengupahan, meminta pada gubernur, meminta pada bupati dan wali kota agar indeks tertentunya 0,9,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

Dia lantas menuding bahwa sejumlah kepala daerah telah memberikan instruksi agar nilai alfa ditetapkan di bawah 0,9, padahal belum berunding dengan Dewan Pengupahan setempat.

Menurutnya, hal ini akan bertentangan dengan kehendak Presiden Prabowo Subianto yang disebut menentukan langsung rentang alfa tersebut, terutama untuk mendongkrak kesejahteraan buruh.

“Oleh karena itu, jangan didegradasi keputusan Presiden ini. Kalau buruh berjuang [alfa] 0,9, bupati-wali kota sudah setuju, jangan dicoreng,” ujarnya.

Kendati demikian, Said menyebut bahwa pihaknya tetap menolak proses pembentukan PP Pengupahan baru dan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebagai pertimbangan penentuan UMP tahun depan.

Menurutnya, partisipasi bermakna buruh telah diabaikan dalam pembahasan PP Pengupahan. Sementara itu, survei KHL dinilai menerobos landasan hukum yang pernah berlaku, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18/2020 yang mengatur 64 item KHL.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan, yang menjadi dasar kenaikan UMP 2026.

Hal tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2025) malam.

“Alhamdulillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025,” kata Yassierli.

Dia menjelaskan bahwa Prabowo akhirnya memutuskan formula kenaikan upah sebagai berikut: inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9.

Keputusan tersebut diambil setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari serikat pekerja/serikat buruh.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau mulai bersiap menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 menyusul kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang meneken aturan formula baru penghitungan upah minimum. Penetapan UMP di daerah ditargetkan rampung paling lambat 24 Desember 2025.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau Roni Rakhmat mengatakan dalam kebijakan terbaru, UMP 2026 ditetapkan berdasarkan formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, kemudian dikalikan dengan indeks alfa.

Indeks alfa merupakan indikator yang merepresentasikan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan rentang nilai antara 0,5% hingga 0,9%.

Dengan formula tersebut, peran gubernur menjadi sangat sentral karena memiliki kewenangan menentukan besaran persentase kenaikan upah minimum di daerah, termasuk memilih nilai indeks alfa yang akan digunakan sesuai kondisi masing-masing provinsi.

Roni mengakui pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah teknis untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut. Dalam waktu dekat, pembahasan akan dilakukan melalui forum resmi Dewan Pengupahan.

“Besok [Kamis 18/12/2025], kita rapat Dewan Pengupahan,” ujarnya Rabu (17/12/2025).

Dia menjelaskan, rapat Dewan Pengupahan akan membahas berbagai komponen penetapan UMP 2026, termasuk penentuan indeks alfa untuk Provinsi Riau. Nilai alfa yang akan dipilih berada dalam rentang 0,5 hingga 0,9, sesuai ketentuan pemerintah pusat.

“Untuk Riau, indeks alfanya dari rentang 0,5–0,9 nantinya akan diambil di angka berapa, itu termasuk yang dibahas di dalam rapat Dewan Pengupahan,” jelasnya.

Hasil rapat Dewan Pengupahan selanjutnya akan menjadi bahan rekomendasi kepada Gubernur Riau untuk penetapan UMP 2026 secara resmi sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bakal menunda unjuk rasa di Istana Negara pada Jumat (19/12/2025) mendatang terkait penetapan aturan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa hal tersebut seiring dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12/2025) kemarin. Tuntutan akan difokuskan ke gubernur sebagai pemegang kendali penetapan UMP 2026 di masing-masing daerah.

“Kemungkinan besar saya minta aksi hari Jumat ditunda menjadi aksi daerah, yakni ke kantor-kantor gubernur,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

Lebih lanjut, tenggat penetapan UMP 2026 oleh gubernur pada 24 Desember juga dipandang menjadi batas akhir unjuk rasa bagi serikat buruh, sehingga aksi secara berjilid dapat terus berlangsung hingga bulan berikutnya.

Terkait ketentuan indeks tertentu atau alfa dalam PP Pengupahan yang diperluas dari 0,1–0,3 menjadi 0,5–0,9, Said menjelaskan bahwa KSPI saat ini akan memperjuangkan agar kepala daerah menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2026 berdasarkan rentang alfa tertinggi.

Menurutnya, perluasan alfa hingga batas atas 0,9 adalah keputusan Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, gubernur diminta agar tak menetapkan alfa kurang dari batas atas tersebut sebelum berunding dengan Dewan Pengupahan daerah masing-masing.

“Kita setuju [rentang alfa] 0,5–0,9, tetapi yang kita perjuangkan adalah 0,9. Dengan catatan Gubernur tidak boleh mengubah rekomendasi Dewan Pengupahan serta bupati dan wali kota,” ujar Said.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa komponen alfa atau indeks tertentu dalam formula UMP 2026 mengalami perluasan dari aturan sebelumnya, tetapi komponen lainnya yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi tetap berlaku.

Beleid tersebut memaknai alfa sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus instrumen bagi daerah untuk melakukan penyesuaian dengan disparitas upah saat ini.

Dia menegaskan bahwa penetapan rentang alfa 0,5 hingga 0,9 pada formula UMP 2026 ini demi memberikan fleksibilitas daerah dalam penetapan upah minimum.

“Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengeklaim bahwa formula upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang telah diumumkan dapat menggembirakan kalangan buruh dan pekerja.

Yassierli berujar bahwa hal ini tak terlepas dari perluasan komponen indeks tertentu atau alfa dalam formula UMP, dari 0,1–0,3 pada ketentuan sebelumnya menjadi 0,5–0,9 pada Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan.

“Saya juga sangat yakin beberapa laporan yang kami dengar, informasi yang kami dengar ini juga sangat menggembirakan bagi para serikat pekerja dan para serikat buruh, alfa sampai 0,9,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Menurutnya, komponen alfa saat ini tak hanya didefinisikan sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, melainkan juga fleksibilitas daerah untuk menggerus disparitas upah.

Dia menyatakan bahwa dalam melaksanakan penetapan UMP ke depan, Kemnaker harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan monitoring kepatuhan dunia usaha.

“Sehingga harapan kita peningkatan kesejahteraan buruh dan industrinya tetap bisa berkembang itu menjadi kenyataan,” ujar Yassierli.

Ketika ditanya perihal potensi gelombang penolakan kalangan buruh, Yassierli mengaku tak mempercayai hal tersebut. Sebaliknya, mengenai potensi keberatan dari dunia usaha, dia menyatakan akan terus mengawal bersama pemangku kepentingan lainnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan, yang menjadi dasar kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Hal tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2025) malam.

“Alhamdulillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025,” kata Yassierli.

Dia menjelaskan bahwa Prabowo akhirnya memutuskan formula kenaikan upah sebagai berikut: inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9.

Keputusan tersebut diambil setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari serikat pekerja/serikat buruh.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara perihal potensi bahwa formula upah minimum provinsi (UMP) 2026 memberatkan dunia usaha.

Dia menjelaskan bahwa formula perhitungan UMP termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang baru ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Beleid tersebut memuat ketentuan bahwa indeks tertentu atau alfa dalam formula UMPP memiliki rentang 0,5–0,9, lebih tinggi dari ketentuan dalam PP No. 51/2023 dengan alfa 0,1–0,3.

Ketika ditanya apakah pemerintah dapat memastikan bahwa ketentuan tersebut tak memberatkan dunia usaha, Yassierli menyatakan akan mengawal bersama pemangku kepentingan lainnya.

“Kita akan kawal dan kita akan siapkan, tadi semangatnya adalah buruhnya sejahtera dan kemudian industrinya tetap tumbuh,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Menurutnya, perluasan nilai alfa tersebut memberikan fleksibilitas bagi Dewan Pengupahan Daerah untuk menentukan rentang yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi masing-masing daerah.

Yassierli berharap terjadi dialog lebih lanjut antara pengusaha, serikat buruh, dan elemen lain dalam Dewan Pengupahan untuk secara cermat menentukan rekomendasi sesuai kondisi daerah.

Di samping itu, Kemnaker juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian terkait penerapan aturan upah minimum ke depan.

“Kita juga dalam koordinasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan insyaallah ini suatu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kebijakan dari Pak Presiden,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan, yang menjadi dasar kenaikan UMP 2026. Hal tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2025) malam.

“Alhamdulillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025,” kata Yassierli.

Dia menjelaskan bahwa Prabowo akhirnya memutuskan formula kenaikan upah sebagai berikut: inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9.

Keputusan tersebut diambil setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari serikat pekerja/serikat buruh.