Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertanyakan kebijakan diskon tiket pesawat selama Nataru 2025/2026 lalu. Pasalnya meski terdapat diskon hingga 14%, tetapi tarif angkutan udara menjadi penyumbang inflasi alih-alih deflasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengeluhkan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (19/1/2026).

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), tiket pesawat termasuk 10 besar penyumbang inflasi Desember 2025 sebesar 0,02% secara bulanan. Padahal, pemerintah memberikan diskon untuk periode penerbangan mulai 22 Desember.

“Angkutan udara harusnya kan turun, Saya mendapat jawaban dari Bu Pudji [BPS] barusan bahwa tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 [Desember] angkutan udaranya sudah dinaikkan dahulu tarifnya [sebelum periode diskon],” tuturnya.

Dengan kata lain, maskapai menaikkan tarif terlebih dahulu sebelum pemerintah memberlakukan diskon. Alhasil, harga tiket pesawat tetap tinggi.

Inflasi transportasi secara umum pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,55% month to month (MtM) dengan andil inflasi sebesar 0,07% dari inflasi umum 0,64%. Secara tahunan, komoditas ini mengalami inflasi sebesar 1,23% year on year (YoY) dengan andil inflasi 0,15%.

Untuk itu, Tomsi mewanti-wanti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan maskapai agar kebijakan pemerintah untuk menurunkan tarif dan biaya pengeluaran masyarakat benar adanya.

“Saya minta ini tolong diwaspadai di ke depan ketika Bapak [Kemenhub] akan memberikan kebijakan berkaitan dengan Ramadan dan Idulfitri. Tolong dijaga sebelum kebijakan turun, hari-hari sebelum ada kebijakan daripada pemerintah itu tidak naik,” tegasnya.

Pada Nataru yang lalu, pemerintah memberikan diskon tarif tiket pesawat sebesar 13%—14% untuk penerbangan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Diskon tersebut hadir melalui penyesuaian sejumlah komponen biaya, antara lain Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6%. Dengan demikian, pemerintah menanggung sisa PPN sebesar 5% dari total 11%.

Selain itu, pemerintah memberikan penurunan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge (FS) melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 50/2025. Untuk pesawat jet sebesar 2% dan untuk propeller sebesar 20%.

Kemudian adanya penyesuaian biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara sebesar 50% dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara sebesar 50% melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP-DJPU 235/2025.

Pemerintah juga melakukan penurunan harga avtur pada 37 bandara serta layanan advance serta extend dan operating hours yang lebih panjang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat perbelanjaan di Indonesia kembali menggelar program belanja nasional untuk mendorong konsumsi masyarakat selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui Bina Indonesia Great Sale 2025. Program ini menawarkan diskon hingga 80 persen di ratusan mal di seluruh Indonesia.

Bina Indonesia Great Sale 2025 resmi dibuka oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta, Kamis (18/12/2025). Program tersebut berlangsung hingga 4 Januari 2026 dan diikuti sekitar 380 peritel dari total 412 pusat perbelanjaan di Tanah Air.

Menteri Perdagangan mengapresiasi konsistensi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) serta Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dalam menyelenggarakan agenda belanja nasional.

“Menjelang Natal dan Tahun Baru, pasokan barang terjaga, harga stabil, dan masyarakat bisa menikmati pengalaman belanja yang lebih baik,” kata Budi, dikutip dari Antara.

Budi menjelaskan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian nasional. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada triwulan III 2025 mencapai 53,14 persen.

Selain itu, indeks penjualan riil tercatat tumbuh 4,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Penjualan eceran riil meningkat 4,67 persen, sementara transaksi e-retail dan marketplace naik 6,19 persen.

Sepanjang 2025, berbagai program belanja nasional telah membukukan transaksi Rp272,39 triliun, antara lain melalui Bina Diskon Lebaran, Merdeka Madness, Holiday Sale, Indonesia Shopping Festival, dan Bina HBD Indonesia.

Melalui penyelenggaraan Bina Indonesia Great Sale 2025, pemerintah berharap konsumsi masyarakat tetap terjaga di akhir tahun, penjualan ritel meningkat, produk UMKM semakin dikenal, serta wisata belanja menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, program ini ditujukan untuk mendorong masyarakat berbelanja di dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing sektor ritel nasional.

Selain diskon hingga 80 persen, wisatawan mancanegara juga memperoleh tambahan potongan sebesar 11 dollar AS melalui fasilitas pengembalian pajak pertambahan nilai (value added tax/VAT refund).

Hippindo menargetkan Bina Indonesia Great Sale 2025 dapat mencatatkan transaksi hingga Rp 30 triliun selama periode penyelenggaraan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp31,65 miliar, berupa diskon 19%, untuk PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam melaksanakan angkutan penyeberangan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengungkapkan dalam pelaksanaannya, penyerapan stimulus tersebut masih sangat minim sampai dengan pertengahan Desember 2025.

“Penyerapannya itu masih di bawah 1% sebenarnya. Jadi ini yang kami akan terus tingkatkan upaya pemasaran untuk penumpang membeli tiket lebih awal,” ujarnya dalam Media Gathering di kantor pusat ASDP, Senin (15/12/2025).

Tercatat, saat ini masih kurang dari 10.000 penerima manfaat dari stimulus diskon 19% tersebut, dari target 257.60 penumpang dan 491.776 kendaraan.

Meski demikian, Heru meyakini peningkatan akan terjadi seiring dengan semakin mendekati masa libur Natal maupun tahun baru.

“Kami prediksi nanti akan terus meningkat semakin dekat hari H,” tambahnya.

Untuk diketahui, diskon ini menjadi rangkaian program stimulus angkutan Nataru yang pemerintah kucurkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal angkutan penyeberangan, diskon tersebut berasal dari pembebasan jasa pelabuhan pada kelas reguler. Pemerintah juga melakukan penyesuaian harga tiket eksekutif jadi harga reguler.

Awal pergerakan masyarakat diperkirakan akan mulai pada 19 Desember 2025 dan mencapai puncak pergerakan untuk libur Natal akan terjadi pada 23-24 Desember 2025. Sementara prediksi puncak pergerakan masyarakat untuk libur tahun baru pada 30-31 Desember 2025.

Adapun prediksi puncak arus balik masyarakat usai liburan Natal maupun tahun baru akan terjadi pada 2-3 Januari 2026.

Secara nasional, ASDP menyiapkan 222 kapal yang terdiri dari 135 kapal komersial dan 87 kapal perintis, untuk melayani 318 lintasan penyeberangan, termasuk 91 lintasan komersial dan 227 lintasan perintis.

Sementara yang termasuk program stimulus, hanya mencakup 16 pelabuhan dengan delapan lintasan. Mulai dari rute Merak—Bakauheni (reguler & eksekutif), Ketapang—Gilimanuk, hingga Ajibata—Ambarita.

Berdasarkan proyeksi ASDP, pergerakan penumpang di 15 lintasan pantauan nasional diperkirakan mencapai sekitar 547.348 orang, tumbuh 4,3% dibandingkan Nataru tahun lalu.

Sementara prediksi trip sebanyak 20.943 trip atau tumbuh 5,4% dari periode yang sama tahun lalu. Kemudian, akan ada peningkatan jumlah kendaraan sebesar 8,9% atau menjadi 868.622 unit.

Ketapang—Gilimanuk diprediksi akan menjadi titik lokasi penyeberangan yang paling favorit dalam masa angkutan Nataru mendatang, termasuk juga lintasan Merak—Bakauheni.

“Biasanya kalau Natal Tahun Baru ini yang paling ramai adalah di Ketapang Gilimanuk. Rata-rata mereka ingin melaksanakan libur tahun baru di Bali,” tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di bidang ekonomi yang terjadi sepanjang sepekan terakhir masih hangat serta relevan untuk disimak pada Minggu pagi ini, mulai dari soal honor di KDMP hingga demutualisasi bursa efek.

Berikut rangkuman berita pilihan.

Kemenkop: Kendala administratif sebabkan lambatnya pembayaran honor BA

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyebutkan keterlambatan pembayaran honor business assistant (BA) dan project management officer (PMO) dalam program pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terjadi karena kendala administratif.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari mengatakan dana pendamping dibayarkan melalui skema dekonsentrasi ke dinas provinsi sehingga prosesnya melibatkan beberapa lembaga, termasuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), serta bank mitra.

Baca selengkapnya.

Pertamina temukan cadangan migas sebesar 724 juta barel

PT Pertamina (Persero) berhasil menemukan potensi cadangan migas non konvensional (MNK) sebesar 724 juta barrel oil equivalent (BOE) di Wilayah Kerja (WK) Rokan, Riau.

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan penemuan ini merupakan salah satu capaian perseroan di tahun 2025, yang akan memperkuat kapasitas produksi nasional.

Baca selengkapnya.

Pemerintah terapkan diskon tiket transportasi libur Nataru hari ini

Pemerintah resmi memberlakukan Program Diskon Tiket Transportasi untuk masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) mulai 21 November 2025, guna mendorong mobilitas masyarakat selama liburan akhir tahun.

"Kebijakan ini merupakan arahan langsung Bapak Presiden untuk memberikan insentif kepada masyarakat melalui penyediaan layanan transportasi yang lebih terjangkau. Mobilitas masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dioptimalkan selama masa libur Nataru 2025/2026 ini," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya.

Sudah turun lima kali, BI masih buka ruang pemangkasan bunga acuan

Bank Indonesia (BI) masih membuka ruang pemangkasan BI-Rate lebih lanjut usai menurunkannya sebanyak lima kali sejak awal tahun 2025 dengan total sebesar 125 basis poin (bps) sehingga kini berada pada level 4,75 persen.

“Jawabannya, ya, ada ruang penurunan suku bunga dengan dua pertimbangan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo menjawab pertanyaan media dalam konferensi pers hasil RDG BI bulan November 2025 di Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya.

Pemerintah godok aturan soal demutualisasi bursa efek

Pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) mengenai demutualisasi bursa efek sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Kebijakan tersebut akan mengatur perubahan struktur kelembagaan Bursa Efek Indonesia (BEI), dari bursa yang sepenuhnya dimiliki anggota bursa (struktur mutual), menjadi perseroan yang dapat dimiliki secara lebih luas.

Baca selengkapnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di bidang ekonomi yang terjadi sepanjang Jumat (22/11/2025) masih hangat serta relevan untuk disimak kembali pada Sabtu pagi ini.

Mulai dari soal biaya biaya pemusnahan pakaian bekas asal impor tidak menggunakan APBN hingga jumlah uang beredar dalam arti luas (M2) per Oktober 2025.

Berikut rangkuman berita pilihan.

Mendag tegaskan biaya pemusnahan pakaian impor bekas tidak pakai APBN

Menteri Perdagangan (Mendag) menegaskan bahwa seluruh biaya pemusnahan pakaian bekas asal impor tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dibebankan pada importir yang bertanggung jawab.

Ia menjelaskan beban biaya yang ditanggung importir merupakan sanksi lantaran telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 20242 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor.

Baca selengkapnya.

Kanwil Pajak Semarang sandera penunggak pajak Rp25,4 miliar

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap wajib pajak inisial SHB di Semarang.

SHB merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Dua Semarang yang memiliki utang pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp25.471.351.451,00 atau Rp25,4 miliar.

Baca selengkapnya.

ASDP beri diskon hingga 19 persen di libur akhir tahun dukung stimulus

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ASDP memberikan diskon hingga 19 persen pada layanan penyeberangan selama libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, sebagai dukungan terhadap program stimulus pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Melalui stimulus tarif ini, ASDP berkontribusi memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membantu mendorong aktivitas ekonomi dan wisata di berbagai daerah,” kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya.

LPS: 50 juta penduduk belum punya rekening, dorong literasi keuangan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat sekitar 50 juta penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank sehingga pemerintah menargetkan seluruh warga memiliki rekening tunggal untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan serta efektivitas penyaluran program ekonomi.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kepemilikan rekening menjadi prasyarat dasar bagi masyarakat untuk terhubung dengan layanan keuangan formal.

Baca selengkapnya.

BI sebut pertumbuhan uang beredar di Oktober positif, jadi Rp9.783,1 T

Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Oktober 2025 tumbuh positif, yakni sebesar 7,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp9.783,1 triliun.

“Posisi M2 pada Oktober 2025 tercatat sebesar Rp9.783,1 triliun atau tumbuh sebesar 7,7 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 8,0 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan meluncurkan stimulus ekonomi berupa potongan harga tiket kapal kelas ekonomi untuk menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Program diskon ini mulai berlaku Jumat (21/11/2025) pukul 12.00 WIB dan diberikan untuk seluruh rute kapal penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

Sekretaris Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan diskon dapat digunakan untuk perjalanan 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

“Berlaku untuk seluruh tujuan atau pelabuhan yang disinggahi kapal penumpang menggunakan kelas ekonomi,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).

Pemerintah memberikan potongan 20 persen dari tarif dasar, yang setara 16 hingga 18 persen setelah ditambah biaya asuransi dan pas pelabuhan.

Pelni menargetkan program ini dapat dimanfaatkan hingga 405.881 penumpang selama periode Nataru. Evan tidak menutup kemungkinan kuota diskon habis sebelum 10 Januari 2026 mengingat tingginya pemesanan melalui kanal digital.

Ia mencontohkan tarif Semarang–Karimun Jawa turun dari Rp 134.500 menjadi Rp 114.300, sementara rute Belawan–Batam turun dari Rp 304.000 menjadi Rp 254.300 setelah penghitungan komponen asuransi dan pas pelabuhan.

Seluruh kanal penjualan Pelni dapat digunakan untuk pembelian tiket diskon, mulai aplikasi Pelni Mobile, perbankan Himbara, jaringan ritel, hingga agen perjalanan.

Saya sudah mulai bicara dengan pemilik badan usaha jalan tol, sudah mulai awal Oktober, karena kan saya sampaikan juga dalam semua kesempatan

Bandung (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pemerintah akan kembali memberikan diskon tarif tol pada periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menurut Dody, pihaknya sudah mulai berdiskusi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk membahas besaran potongan tarif serta kesiapan setiap ruas tol. Ia menyebut pembahasan dengan BUJT perlu dilakukan agar tidak ada yang merasa dirugikan akibat diskon tarif tol.

"Saya sudah mulai bicara dengan pemilik badan usaha jalan tol, sudah mulai awal Oktober, karena kan saya sampaikan juga dalam semua kesempatan, bahwa kalau minta tarif tol (diskon) itu, yang tergerus adalah profit and loss-nya di BUJT," ujar Dody di Bandung, Jawa Barat, Selasa.

Dody mengatakan program diskon tarif tol pasti diberikan oleh pemerintah untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik selama masa liburan panjang Natal dan Tahun Baru bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan jarak jauh.

Apabila besaran potongan tarif sudah disepakati, lanjut Dody, maka pihaknya akan segera mengirimkan surat resmi ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, paling lambat pada akhir November.

"Mudah-mudahan, paling lambat, akhir-akhir November kita bisa bersurat resmi ke Menteri Koordinator Perekonomian, agar kita bisa berikan untuk menghadapi puncak Natal dan tahun baru serta mudik Lebaran," katanya.

Dody juga menekankan bahwa diskon tarif tol untuk Natal dan Tahun Baru 2026, serta Lebaran akan diberikan secara terpisah.

Menurut dia, pemberian diskon akan dilaksanakan pada masing-masing periode.

"Biasanya timing-nya beda-beda kan, Natal dan tahun baru kapan, nanti Lebaran kapan. Biasanya begitu," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah resmi memberlakukan diskon tarif tiket pesawat sebesar 13%—14% untuk penerbangan domestik, yang dapat dipesan mulai hari ini, Rabu (22/10/2025).

Diskon tersebut khusus untuk keberangkatan pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, atau selama momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Untuk diketahui, diskon tersebut hadir melalui penyesuaian sejumlah komponen biaya, antara lain Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 6%. Dengan demikian, pemerintah menanggung sisa PPN sebesar 5% dari total 11%.

Kemudian melalui potongan tarif sebesar 50% diberikan terhadap Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) alias Passenger Service Charge (PSC), serta Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) bagi maskapai nasional.

Selain PJP2U dan PJP2U, pemerintah memberikan penurunan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge (FS) melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 50/2025. Untuk pesawat jet sebesar 2% dan untuk propeller sebesar 20%.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, kebijakan ini fokus pada peningkatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat.

Kebijakan penurunan harga tiket pesawat merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meringankan beban masyarakat yang ingin merayakan Natal maupun tahun baru.

”Langkah ini kami ambil agar konektivitas antardaerah tetap terjaga dan mobilitas masyarakat berjalan lancar dengan tarif yang lebih terjangkau. Kami ingin memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati layanan transportasi udara, khususnya pada masa Natal 2025 dan tahun baru 2026,” ujar Dudy dalam keterangan resmi, Selasa (21/10/2025).

Harga Tiket Pesawat Sudah Turun?

Berdasarkan penelusuran Bisnis pada sejumlah platform daring, rute Jakarta—Bali melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK) untuk keberangkatan mulai 22 Desember hingga 31 Desember dibanderol dengan rata-rata harga termurah, mulai dari Rp1,1 juta hingga Rp1,3 juta.

Sementara pada 1—10 Januari 2026, harga cenderung lebih rendah. Bahkan, pada hari-hari tertentu, harga di bawah Rp800.000 per perjalanan.

Sementara pada penerbangan Jakarta ke Yogyakarta International Airport (YIA) dari CGK, harga tiket pada 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026, rata-rata terendahnya di angka Rp700.000an sampai dengan Rp900.000-an.

Berbeda dengan tanggal sebelum periode tersebut, yang dibanderol dengan harga terendah rata-rata Rp600.000an per perjalanan.

Begitu pula dengan harga tiket pesawat ke Makassar dari CGK, dengan harga tiket terendah rata-rata Rp1,6 jutaan. Harga terendah di angka Rp1 jutaan baru tersedia menjelang akhir periode diskon atau awal Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten ritel seperti PT Daya Intiguna Yasa Tbk. (MDIY), PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF), dan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) bersiap mengandalkan momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mengerek penjualan dan laba. Hingga kini, mayoritas emiten ritel masih mencatatkan kinerja yang lesu seiring daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.

Salah satu emiten peritel yang ancang-ancang momentum Nataru adalah pengelola gerai MR DIY, PT Daya Intiguna Yasa Tbk. (MDIY). Direktur Utama MR DIY Indonesia Edwin Cheah mengatakan MR DIY Indonesia menyambut momen Nataru dengan optimisme.