Bisnis.com, SAMARINDA — Sebanyak 201 desa di Kalimantan Selatan masih terjebak dalam zona blank spot atau wilayah tanpa jangkauan telekomunikasi dari total 2.015 desa se-Banua.

Data tahun 2026 ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Blank Spot yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Banjarmasin baru-baru ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim menyatakan kondisi geografis yang menantang menjadi akar permasalahan disparitas konektivitas tersebut.

Tantangan topografi ini, menurutnya, berdampak langsung pada terhambatnya layanan publik serta pertumbuhan ekonomi digital di wilayah-wilayah terpencil.

"Kondisi geografis yang menantang menciptakan kesenjangan akses digital yang berimbas pada hambatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital," kata Muhamad Muslim dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Kendati Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengklaim 91% desa telah terbebas dari persoalan blank spot, di mana 1.814 desa memiliki infrastruktur digital memadai, tapi angka 201 desa yang tertinggal justru menjadi cermin kesenjangan akses digital yang masih menganga lebar di pelosok Banua.

Muslim menegaskan rakor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah ini bukan sekadar ritual koordinasi, melainkan upaya mengidentifikasi kendala riil di lapangan agar 201 desa sisanya dapat segera terlayani.

"Kami berharap hasil rakor ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi dapat diimplementasikan dan dimonitor secara berkala. Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting agar kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi," jelasnya.

Selain memperluas cakupan layanan ke wilayah blank spot, Pemprov Kalsel juga menyoroti urgensi peningkatan kualitas jaringan.

Muslim menekankan kebutuhan masyarakat kini tak lagi sebatas sinyal telepon, melainkan internet stabil dengan kapasitas bandwidth memadai. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penetapan standar minimal kualitas jaringan di seluruh wilayah tertinggal.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penanganan, Pemprov Kalsel mengusulkan sistem pemantauan real-time yang dapat diakses gubernur, bupati, dan wali kota guna memantau progres pembangunan menara telekomunikasi serta infrastruktur pendukung lainnya.

Sistem ini diharapkan menjadi alat kontrol agar proyek tidak mangkrak di tengah jalan.

Muslim juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar berbagai hambatan regulasi maupun teknis, seperti persoalan lahan dan kelistrikan dapat diselesaikan secara kolektif.

"Jika ada kendala, baik itu persoalan regulasi maupun teknis seperti lahan dan kelistrikan, kita bisa langsung bergerak bersama untuk mencari solusinya," tambahnya.

Hingga 2026, Diskominfo Kalsel telah mengintegrasikan 86 perangkat daerah dan UPTD ke jaringan internet serta menghubungkan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Pusat Data Nasional.

Adapun dia menargetkan seluruh klaster kabupaten/kota terintegrasi penuh dengan jaringan intra pemerintah provinsi guna mendukung transformasi digital yang merata dan efisien.

"Kita perlu membangun kesamaan persepsi dan arah kebijakan yang jelas untuk memastikan tidak ada wilayah di Kalimantan Selatan yang tertinggal dalam akses informasi digital," pungkasnya.

Pacitan, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melepas ekspor 11,5 ton gula aren organik asal Desa Temon, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, ke Malaysia, Belanda, dan Australia.

Pelepasan ekspor yang dipusatkan di Desa Sejahtera Astra Temon itu menandai penguatan posisi produk unggulan desa menembus pasar internasional dengan nilai ekspor mencapai Rp535 juta.

"Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menjadi inisiator di Desa Temon ini untuk melahirkan Desa Ekspor, di mana hari ini kita melepas ekspor gula aren organik," kata Yandri seusai seremoni pelepasan ekspor di Pacitan, Kamis.

Sebelum prosesi pelepasan, Yandri sempat naik ke kabin truk bermuatan enam ton gula aren untuk memastikan kesiapan distribusi menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Ia berpesan agar pengemudi menjaga muatan dengan baik karena komoditas tersebut membawa nama daerah dan bangsa.

"Ingat, yang ada di belakang itu bukan sekadar gula aren, tapi mewakili Pacitan, Jawa Timur, dan juga Merah Putih," ujarnya.

Yandri menekankan tiga prasyarat keberlanjutan ekspor, yakni menjaga mutu, memastikan kuantitas, dan menjamin kesinambungan produksi melalui penguatan budidaya serta regenerasi tanaman aren.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menyatakan ekspor gula aren organik diharapkan membuka akses pasar internasional bagi komoditas unggulan lain dari daerah berjuluk “70-Mile Sea Paradise” tersebut.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaborasi. SDM desa juga harus diperkuat agar mampu mengenali dan mengelola potensi yang ada," kata Indrata.

Sementara itu perwakilan manajemen Astra dalam sambutannya menyebut ekspor gula aren organik Desa Temon merupakan hasil kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha melalui Program Desa Sejahtera Astra.

Sejak 2018, Astra telah membina 1.280 desa di 35 provinsi, dengan 548 desa berhasil menembus pasar internasional dan mencatat valuasi ekspor kumulatif Rp411 miliar dalam lima tahun terakhir.

Khusus di Pacitan, program tersebut melibatkan sekitar 400 masyarakat dari lima desa melalui pendampingan Temon Agro Lestari.

Pembinaan dilakukan melalui pelatihan pra-Standar Nasional Indonesia (SNI) organik, penerapan Internal Control System (ICS), penguatan proses produksi hulu-hilir, audit sistem manajemen pangan (HACCP), serta pembangunan dapur bersih petani.

Program itu dilaporkan meningkatkan pendapatan masyarakat hingga 50 persen dengan tingkat penyerapan produk mencapai 100 persen, sekaligus memperkuat ekosistem produksi gula aren organik yang berkelanjutan dan berdaya saing ekspor.

Manajemen Astra menyatakan momentum ekspor tersebut menjadi bukti kesiapan produk unggulan desa bersaing di pasar global melalui standar mutu dan keberlanjutan yang konsisten dibangun.

Dengan pelepasan ekspor ini, Desa Temon ditetapkan sebagai salah satu model desa ekspor berbasis komoditas organik di Pacitan, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

BOYOLALI - Peringati Hari Desa Nasional, Astra bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) perkuat peran desa sebagai fondasi pembangunan nasional. Kolaborasi ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal itu diwujudkan dalam acara puncak Peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang digelar di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang diselenggarakan Kemendes PDT. Dukungan tersebut dilakukan melalui pemberian tiga unit mobil niaga kepada tiga desa penerima penghargaan kategori Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terbaik.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat operasional BUMDes serta mendorong percepatan pembangunan ekonomi desa. Acara puncak Hari Desa Nasional 2026 mengusung tema “Bangun Desa Bangun Indonesia: Desa Terdepan untuk Indonesia”.

Kegiatan ini dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, para Menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah kepala daerah, perwakilan BUMN dan BUMD, perwakilan Astra, serta pemangku kepentingan lainnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menyampaikan apresiasinya atas kontribusi Astra dalam pembangunan desa.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Astra atas sumbangsihnya yang luar biasa kepada desa. Kami melihat desa binaan Astra hampir semuanya berhasil. Kami berharap kolaborasi antara Astra dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI dapat terus terjalin,” ujar Yandri, Minggu (1/2/2026).

Lihat video: Temui KPK, Mendes Yandri Adukan Oknum yang Gunakan Dana Desa untuk Judol



Sementara itu, Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Komitmen ini sejalan dengan Peringatan Hari Desa Nasional 2026 sebagai ruang kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat peran desa sebagai fondasi pembangunan nasional serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat perdesaan, baik untuk hari ini maupun masa depan Indonesia

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung kesejahteraan desa melalui berbagai program unggulan yang berfokus pada penguatan potensi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa,” ujarnya.

Sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan, pihaknya secara konsisten menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat desa melalui Desa Sejahtera Astra, Kampung Berseri Astra, SATU Indonesia Awards, serta dukungan dari sembilan Yayasan Astra.

Hingga 2025, berbagai inisiatif tersebut telah menjangkau lebih dari 1.500 Desa Sejahtera Astra dan Kampung Berseri Astra di 35 provinsi, serta bersinergi dengan 792 pemuda penerima Satu Indonesia Awards. Program-program ini turut mendorong kemandirian ekonomi desa, yang tercermin dari valuasi ekspor Desa Sejahtera Astra sebesar Rp349 miliar sepanjang 2020–2024, serta menjangkau 2,63 juta penerima manfaat hingga 2024.

Semangat Astra dalam memperkuat kemajuan desa sejalan dengan cita-cita perusahaan untuk sejahtera bersama bangsa serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkomitmen mempercepat penyelesaian persoalan desa tertinggal yang status tanahnya berada di dalam kawasan hutan melalui penataan status lahan dan penguatan kepastian hukum bagi masyarakat.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR RI terkait penyelesaian konflik agraria di Jakarta, Selasa (20/1/2025). Rapat ini menjadi agenda perdana Pansus dan dihadiri sejumlah kementerian terkait, antara lain Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri.

“Kementerian Kehutanan mendukung pembangunan desa, termasuk yang berada di dalam kawasan hutan, sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Rohmat, dikutip dari siaran pers, Kamis (22/1/2026).

Rohmat memaparkan, dari total kawasan hutan nasional seluas 124,9 juta hektare di daratan dan perairan, sekitar 112,8 juta hektare atau 90,24% telah ditetapkan secara definitif melalui proses penataan batas di lapangan. Sementara itu, sekitar 9,76% kawasan hutan masih dalam proses penetapan.

Berdasarkan pemetaan dan integrasi data lintas kementerian, terdapat 25.468 desa atau sekitar 30,5% dari total desa di Indonesia yang wilayah administrasinya bersinggungan dengan kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.764 desa telah diselesaikan status lahannya menjadi areal penggunaan lain (APL), sementara 2.614 desa lainnya masih dalam proses penyelesaian.

“Penyelesaian dilakukan melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria [TORA] dan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan [PPTPKH], dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” jelas Rohmat.

Selain desa, Kemenhut juga menangani permukiman transmigrasi yang berada di kawasan hutan. Hingga saat ini, pemerintah telah melepaskan kawasan hutan seluas sekitar 1,2 juta hektare untuk transmigrasi melalui mekanisme pelepasan parsial kawasan hutan, peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP), serta skema PPTPKH dan TORA.

Dalam kesempatan tersebut, Rohmat menekankan pentingnya penegasan batas antara kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Kejelasan batas dinilai menjadi prasyarat bagi pembangunan desa, pelayanan publik, serta perlindungan kawasan hutan.

“Penegasan batas kawasan hutan dengan areal penggunaan lain membutuhkan integrasi data. Karena itu, implementasi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy menjadi kunci dalam penataan ruang dan pengelolaan kawasan secara terpadu,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menetapkan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp60,57 triliun. Jumlah ini turun bila dibandingkan anggaran 2025 yang mencapai Rp71 triliun.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Skema pembagiannya menekankan alokasi dasar, afirmasi bagi desa tertinggal, serta insentif berbasis kinerja.

“Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp60.570.000.000.000,00 (enam puluh triliun lima ratus tujuh puluh miliar rupiah),” tertulis dalam salinan UU APBN Tahun Anggaran 2026, dikutip Kamis (8/1/2026).

Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp59,57 triliun dialokasikan melalui skema formula yang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun berjalan. Pemerintah juga menyiapkan dana insentif sebesar Rp1 triliun.

“Sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif desa dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat,” demikian bunyi aturan tersebut.

Skema pembagian Dana Desa 2026 menitikberatkan pada pemerataan dan kinerja desa. Sebanyak 65 persen dialokasikan secara merata untuk seluruh desa, sementara 4 persen diberikan sebagai insentif bagi desa dengan kinerja terbaik.

Selain alokasi dasar dan kinerja, pemerintah juga menyiapkan alokasi afirmasi bagi desa tertinggal dan rentan. Dana sebesar 1 persen dialokasikan untuk desa dengan jumlah penduduk miskin terbanyak atau yang berisiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana.

Bisnis.com, JAKARTA— Sebanyak 60 juta masyarakat Indonesia belum tersentuh oleh jaringan internet selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan sejumlah langkah untuk menghubungkan masyarakat di desa dengan jaringan internet.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga ke desa-desa tertinggal melalui kolaborasi lintas kementerian.

Langkah percepatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

“Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” kata Meutya dalam keterangan resmi dikutip dari laman Komdigi pada Rabu (22/10/2025).

Dengan MoU ini, lanjut Meutya, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas untuk dibangun koneksinya pada 2026. Meutya menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memastikan pemerataan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia.

Meutya berharap sinergi dengan Kemendes PDT dapat mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas agar masyarakat desa turut merasakan manfaat transformasi digital.

“Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai ketersediaan jaringan internet menjadi faktor penting dalam menentukan kemajuan desa.

“Salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal,” tuturnya.

Yandri menambahkan, konektivitas digital membuka peluang besar bagi masyarakat desa untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

Dia mencontohkan, para pembudidaya ikan mas koki di Desa Kertasana, Kabupaten Pandeglang, telah mampu mengekspor produknya ke berbagai negara berkat pemanfaatan internet.

Melalui kerja sama ini, pemerintah menargetkan pembangunan konektivitas di pedesaan dapat lebih tepat sasaran.

“Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat,” tandas Yandri.

Sejak satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kemkomdigi telah mengambil sejumlah langkah untuk memperluas konektivitas digital.

Upaya tersebut meliputi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan titik akses di Papua, pelaksanaan lelang frekuensi, serta kerja sama dengan operator seluler guna pemerataan layanan di seluruh wilayah Indonesia.