Bisnis.com, SAMARINDA — Sebanyak 201 desa di Kalimantan Selatan masih terjebak dalam zona blank spot atau wilayah tanpa jangkauan telekomunikasi dari total 2.015 desa se-Banua.

Data tahun 2026 ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Blank Spot yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Banjarmasin baru-baru ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim menyatakan kondisi geografis yang menantang menjadi akar permasalahan disparitas konektivitas tersebut.

Tantangan topografi ini, menurutnya, berdampak langsung pada terhambatnya layanan publik serta pertumbuhan ekonomi digital di wilayah-wilayah terpencil.

"Kondisi geografis yang menantang menciptakan kesenjangan akses digital yang berimbas pada hambatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital," kata Muhamad Muslim dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

Kendati Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengklaim 91% desa telah terbebas dari persoalan blank spot, di mana 1.814 desa memiliki infrastruktur digital memadai, tapi angka 201 desa yang tertinggal justru menjadi cermin kesenjangan akses digital yang masih menganga lebar di pelosok Banua.

Muslim menegaskan rakor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah ini bukan sekadar ritual koordinasi, melainkan upaya mengidentifikasi kendala riil di lapangan agar 201 desa sisanya dapat segera terlayani.

"Kami berharap hasil rakor ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi dapat diimplementasikan dan dimonitor secara berkala. Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting agar kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi," jelasnya.

Selain memperluas cakupan layanan ke wilayah blank spot, Pemprov Kalsel juga menyoroti urgensi peningkatan kualitas jaringan.

Muslim menekankan kebutuhan masyarakat kini tak lagi sebatas sinyal telepon, melainkan internet stabil dengan kapasitas bandwidth memadai. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penetapan standar minimal kualitas jaringan di seluruh wilayah tertinggal.

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penanganan, Pemprov Kalsel mengusulkan sistem pemantauan real-time yang dapat diakses gubernur, bupati, dan wali kota guna memantau progres pembangunan menara telekomunikasi serta infrastruktur pendukung lainnya.

Sistem ini diharapkan menjadi alat kontrol agar proyek tidak mangkrak di tengah jalan.

Muslim juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar berbagai hambatan regulasi maupun teknis, seperti persoalan lahan dan kelistrikan dapat diselesaikan secara kolektif.

"Jika ada kendala, baik itu persoalan regulasi maupun teknis seperti lahan dan kelistrikan, kita bisa langsung bergerak bersama untuk mencari solusinya," tambahnya.

Hingga 2026, Diskominfo Kalsel telah mengintegrasikan 86 perangkat daerah dan UPTD ke jaringan internet serta menghubungkan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Pusat Data Nasional.

Adapun dia menargetkan seluruh klaster kabupaten/kota terintegrasi penuh dengan jaringan intra pemerintah provinsi guna mendukung transformasi digital yang merata dan efisien.

"Kita perlu membangun kesamaan persepsi dan arah kebijakan yang jelas untuk memastikan tidak ada wilayah di Kalimantan Selatan yang tertinggal dalam akses informasi digital," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya mempersempit kesenjangan digital di Sulawesi Tengah mendapat dorongan baru dengan pemerataan akses internet hingga ke titik-titik blank spot.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menjalin kerja sama dengan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) untuk mempercepat pemerataan akses internet dan transformasi digital di wilayah tersebut.

Kerja sama ini menjadi bagian dari program Pemprov Sulteng, yang menargetkan penuntasan titik-titik blank spot, perluasan jaringan komunikasi berbasis satelit, dan penguatan sistem pelayanan publik berbasis data.

Langkah ini dinilai penting mengingat sebagian besar wilayah Sulteng, terutama daerah pesisir dan pegunungan, masih memiliki keterbatasan koneksi yang menghambat akses informasi dan layanan publik.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, kesenjangan digital menjadi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan.

“Ketika masyarakat tidak dapat mengakses informasi dan berkomunikasi dengan pemerintah, pelayanan publik menjadi timpang dan pembangunan tidak akan berjalan merata,” ujarnya, dilansir Minggu (26/10/2025).

Dia menegaskan, integrasi teknologi akan menjadi fondasi berbagai program unggulan Pemprov Sulteng seperti Berani Cerdas, Berani Sehat, hingga Berani Makmur yang kini diarahkan menuju sistem kerja berbasis data.

Sementara itu, Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf mengatakan, kolaborasi ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap misi digitalisasi daerah.

“Satelit berperan penting menjangkau daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh jaringan fiber atau seluler. Kami ingin memastikan masyarakat di seluruh pelosok, bahkan di kepulauan dan perairan, bisa menikmati akses digital yang setara,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan riset nasional, sejumlah wilayah di Indonesia—termasuk sebagian area barat dan tengah—masih tergolong blank spot. Teknologi satelit menjadi solusi paling efisien untuk memperluas jangkauan internet tanpa menunggu pembangunan infrastruktur darat yang panjang.

Dalam tahap implementasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menugaskan Diskominfosantik dan Bappeda untuk mengawal pemanfaatan data digital, termasuk pengembangan model layanan berbasis komunitas dan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, serta kampung nelayan digital.

Telkomsat menilai kerja sama ini bukan sekadar memperluas jaringan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

Transformasi digital diharapkan mampu mendorong ekonomi berbasis data, peningkatan literasi digital, serta inklusi ekonomi di wilayah yang selama ini tertinggal secara konektivitas.

“Tujuan akhirnya bukan hanya memperluas sinyal, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat untuk tumbuh dan berdaya di era digital,” tutur Lukman.

Bisnis.com, MATARAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebut masih terdapat 33 titik blank spot dan 124 titik lemah sinyal hingga saat ini.

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, menjelaskan daerah dengan jumlah blank spot tertinggi berada di Dompu dan Bima, masing-masing 9 lokasi, disusul Lombok Utara 7 lokasi dan Sumbawa 5 lokasi.

Yusron menjelaskan penanganan diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan potensi ekonomi besar seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian.

"Kami ingin memastikan seluruh wilayah NTB, mendapatkan akses internet yang memadai. Tidak boleh ada lagi desa yang tertinggal karena sinyal. Transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga pemerataan manfaat. Daerah dengan potensi pariwisata dan ekonomi, harus mendapat dukungan konektivitas lebih dahulu," ucap Yusron Hadi, Jumat (17/10/2025).

Sejak tahun 2016, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah membangun lebih dari 100 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah NTB.

Pada 2025, BAKTI menargetkan pembangunan 13 lokasi tambahan serta peningkatan kapasitas jaringan 4G, melalui penggantian media transmisi dari radio link ke fiber optic, terutama di wilayah Bima dan Dompu.

Yusron juga menjelaskan, laporan dari pemerintah kabupaten/kota, masih terdapat titik lemah sinyal di wilayah potensial seperti Paremas, Toyang, dan Lenek Buren di Lombok Timur, serta Taman Langit, Lingsar, dan Longgongan di Lombok Barat yang merupakan kawasan wisata dan pendidikan.

Menurutnya Pemprov NTB berkomitmen memperkuat koordinasi dengan provider dan BAKTI. Mendorong optimalisasi jaringan, sejalan dengan program digitalisasi desa yang kini tengah digalakkan.

"Kolaborasi lintas sektor juga menjadi perhatian Bappeda NTB, menekankan pentingnya overlay data potensi wilayah dengan data blank spot, agar intervensi pembangunan infrastruktur digital lebih tepat sasaran," kata Yusron.