Kalimantan Selatan Kejar Target Pemerataan Akses Digital ke Pelosok
Kalimantan Selatan berupaya mengatasi 201 desa blank spot dari 2.015 total desa, dengan fokus pada peningkatan akses digital dan kualitas jaringan untuk mendukung layanan publik dan ekonomi digital.
(Bisnis.Com) 03/05/26 12:50 209531
Bisnis.com, SAMARINDA — Sebanyak 201 desa di Kalimantan Selatan masih terjebak dalam zona blank spot atau wilayah tanpa jangkauan telekomunikasi dari total 2.015 desa se-Banua.
Data tahun 2026 ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Blank Spot yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Banjarmasin baru-baru ini.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan Muhamad Muslim menyatakan kondisi geografis yang menantang menjadi akar permasalahan disparitas konektivitas tersebut.
Tantangan topografi ini, menurutnya, berdampak langsung pada terhambatnya layanan publik serta pertumbuhan ekonomi digital di wilayah-wilayah terpencil.
"Kondisi geografis yang menantang menciptakan kesenjangan akses digital yang berimbas pada hambatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital," kata Muhamad Muslim dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).
Kendati Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengklaim 91% desa telah terbebas dari persoalan blank spot, di mana 1.814 desa memiliki infrastruktur digital memadai, tapi angka 201 desa yang tertinggal justru menjadi cermin kesenjangan akses digital yang masih menganga lebar di pelosok Banua.
Muslim menegaskan rakor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah ini bukan sekadar ritual koordinasi, melainkan upaya mengidentifikasi kendala riil di lapangan agar 201 desa sisanya dapat segera terlayani.
"Kami berharap hasil rakor ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi dapat diimplementasikan dan dimonitor secara berkala. Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting agar kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi," jelasnya.
Selain memperluas cakupan layanan ke wilayah blank spot, Pemprov Kalsel juga menyoroti urgensi peningkatan kualitas jaringan.
Muslim menekankan kebutuhan masyarakat kini tak lagi sebatas sinyal telepon, melainkan internet stabil dengan kapasitas bandwidth memadai. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penetapan standar minimal kualitas jaringan di seluruh wilayah tertinggal.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penanganan, Pemprov Kalsel mengusulkan sistem pemantauan real-time yang dapat diakses gubernur, bupati, dan wali kota guna memantau progres pembangunan menara telekomunikasi serta infrastruktur pendukung lainnya.
Sistem ini diharapkan menjadi alat kontrol agar proyek tidak mangkrak di tengah jalan.
Muslim juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar berbagai hambatan regulasi maupun teknis, seperti persoalan lahan dan kelistrikan dapat diselesaikan secara kolektif.
"Jika ada kendala, baik itu persoalan regulasi maupun teknis seperti lahan dan kelistrikan, kita bisa langsung bergerak bersama untuk mencari solusinya," tambahnya.
Hingga 2026, Diskominfo Kalsel telah mengintegrasikan 86 perangkat daerah dan UPTD ke jaringan internet serta menghubungkan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Pusat Data Nasional.
Adapun dia menargetkan seluruh klaster kabupaten/kota terintegrasi penuh dengan jaringan intra pemerintah provinsi guna mendukung transformasi digital yang merata dan efisien.
"Kita perlu membangun kesamaan persepsi dan arah kebijakan yang jelas untuk memastikan tidak ada wilayah di Kalimantan Selatan yang tertinggal dalam akses informasi digital," pungkasnya.
#kalimantan-selatan #akses-digital #blank-spot #pemerataan-akses #desa-tertinggal #infrastruktur-digital #pertumbuhan-ekonomi-digital #kualitas-jaringan #sinyal-telepon #internet-stabil #bandwidth-mema