Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengantisipasi serbuan truk di sejumlah pelabuhan setelah masa pembatasan angkutan barang resmi berakhir pada Minggu (29/3/2026) pukul 24.00 WIB.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah strategis, salah satunya melalui pola buffer zone dan delaying system pada pelabuhan penyeberangan.

“Kami berupaya untuk tidak membiarkan truk menumpuk langsung di area gerbang pelabuhan dengan mengoptimalisasi buffer zone [kantong parkir] dan rest area,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (30/3/2026).

Nantinya, truk akan ditahan sementara di buffer zone yang telah ditentukan (seperti di KM 43 dan KM 68 untuk arah Merak), jika kondisi di pelabuhan sudah mencapai ambang batas tertentu.

Kemenhub juga melakukan penyaringan (screening) tiket untuk memastikan tidak ada truk yang mendekat ke pelabuhan tanpa memiliki tiket kapal yang sudah terpesan (melalui sistem Ferizy).

Langkah lainnya, yakni melalui manajemen operasional kapal dan dermaga agar tidak terjadi penumpukan atau antrean panjang di area pelabuhan. Pemerintah juga berkoordinasi dengan operator penyeberangan untuk menyiagakan kapal-kapal dengan kapasitas muat yang besar guna mempercepat pengosongan area parkir pelabuhan.

“Kami bersama stakeholder akan berupaya melakukan penambahan frekuensi dan kapasitas kapal,” tambahnya.

Selain itu, Kemenhub turut menerapkan pola percepatan port time yang diharapkan dapat mempersingkat waktu proses bongkar muat di dermaga agar sirkulasi kendaraan lebih dinamis. Jika terjadi kondisi sangat padat, dapat dilakukan pola TBB (tiba-bongkar-berangkat) untuk mempercepat proses bongkar muat kapal

Langkah ketiga, yakni pengaturan arus lalu lintas (lalin) di jalur akses melalui disreksi Kepolisian (rekayasa lalu lintas) dan memprioritaskan komoditas pokok (sembako dan energi) sehingga tidak terhambat oleh penumpukan angkutan barang umum lainnya.

Adapun, langkah-langkah tersebut telah disiapkan apabila nantinya v-ratio mendekati angka kritis.

Mengambil contoh pada rute penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, pemantauan pada Senin, 30 Maret 2026 pukul 14.00 WIB menunjukkan ekor antrean kendaraan mencapai sekitar 5,8 km dari akses masuk Pelabuhan Ketapang, dengan dominasi kendaraan kecil, truk sedang, truk besar, serta bus besar yang terus bergerak menuju pelabuhan.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama operator kapal lainnya mengoperasikan total 34 kapal. Sebanyak 22 kapal di antaranya menerapkan pola TBB di Dermaga 3, MB 4, LCM, dan Bulusan, serta didukung 4 kapal perbantuan guna mempercepat rotasi dan menjaga ritme layanan tetap stabil.

General Manager ASDP Cabang Ketapang, Arief Eko, menjelaskan bahwa percepatan layanan di dermaga diperkuat dengan pengaturan arus kendaraan sejak di sisi darat.

“Kami mengendalikan ritme kendaraan melalui buffer zone, sehingga kedatangan ke pelabuhan tetap terukur dan tidak menumpuk,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (30/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan buffer zone berlapis di jalur menuju Pelabuhan Merak untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan saat arus mudik Lebaran 2026.

Buffer zone atau area penyangga tersebut ditempatkan di sejumlah rest area tol dan kawasan sekitar pelabuhan guna mencegah penumpukan kendaraan di dermaga penyeberangan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan buffer zone di rest area KM 13, KM 43, hingga KM 63 pada ruas tol menuju Merak. Area ini akan menjadi lokasi penampungan sementara kendaraan sebelum diarahkan menuju pelabuhan sesuai kapasitas kapal.

“Untuk Pelabuhan Merak, pemerintah telah menyiapkan skema buffer zone secara berlapis. Buffer zone jalan tol disiapkan dengan memanfaatkan rest area mulai dari km 13, km 43 hingga km 63,” kata Dudy dalam RDP di Komisi V DPR, Rabu (11/3/2026).

Selain di jalan tol, buffer zone juga disiapkan di kawasan sekitar pelabuhan dan jalur arteri, termasuk di Merak, Kiat, Bojonegara, dan Jiwandan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan menuju pelabuhan.

Secara keseluruhan, kapasitas buffer zone tersebut mampu menampung 13.811 kendaraan kecil, 2.212 truk, serta sekitar 5.000 sepeda motor.

“Secara keseluruhan, buffer zone ini memiliki kapasitas parkir hingga 13.811 untuk kendaraan kecil, 2.212 unit rek dan 5.000 unit sepeda motor,” tuturnya.

Pemerintah juga akan menerapkan delaying system atau sistem penundaan kendaraan sebelum memasuki kawasan pelabuhan. Sistem ini diterapkan di 10 titik buffer zone yang tersebar di jalan tol maupun jalan arteri.

Lokasi-lokasi tersebut memanfaatkan berbagai fasilitas seperti terminal, area parkir, hingga rumah makan sebagai tempat menunggu kendaraan sebelum diarahkan masuk ke pelabuhan.

“Pemanfaatan buffer zone juga memanfaatkan lokasi-lokasi seperti terminal, area parkir dan ruang rumah makan,” jelasnya.

Selain pengaturan di Merak, pemerintah juga menyiapkan beberapa jalur penyeberangan tambahan dari Jawa ke Sumatra untuk mengurangi kepadatan di lintasan utama Merak–Bakauheni.

Beberapa lintasan yang disiapkan antara lain Merak–Bakauheni, Jiwandan–Bakauheni, Jiwandan–PT Wijaya Karya Beton, IBJ Bojonegara, IBJ Muarapilu, hingga PT Krakatau Bandar Samudera menuju Pelabuhan Panjang sebagai jalur kontingensi.

“Untuk lintas penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatra pada angkutan Lebaran 2026 … Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan berbagai pihak menyiapkan lima jalur penyeberangan,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Kemenhub memprediksi Pelabuhan Merak dan Bakauheni akan menjadi salah satu pelabuhan penyeberangan terpadat sepanjang masa Angkutan Lebaran 2026 mendatang.

Menurut hasil survei, Provinsi Lampung masuk dalam lima besar provinsi tujuan favorit dari wilayah Jabodetabek dengan perkiraan pergerakan masyarakat sekitar 778.000 orang.

Sebagai pelabuhan asal, jumlah penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni diprediksi mencapai 813.000 orang.

Dia menekankan angka tersebut perlu diwaspadai bersama, dengan jumlah hampir empat juta pergerakan masyarakat di lintas Merak–Bakauheni. Karena itu, dibutuhkan penguatan pengamanan dan manajemen operasional yang optimal guna memberikan keamanan, kelancaran, dan kenyamanan bagi para pemudik.

Dalam rangka mengatasi kepadatan secara nasional dan di lintas Merak–Bakauheni, Dudy menyebutkan bahwa Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 255 unit kapal dengan kapasitas angkut 6,15 juta penumpang dan 770.000 kendaraan melalui 15 lintas penyeberangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatur penerapan penundaan perjalanan (delaying system) hingga penetapan sejumlah lokasi sebagai buffer zone di luar pelabuhan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Aan Suhanan mengatakan delaying system akan diterapkan di sejumlah titik baik di jalan tol maupun jalan arteri menuju pelabuhan penyeberangan.

"Kami sudah menyiapkan strategi delaying system dan menyiagakan buffer zone di sejumlah titik untuk mengatur antrean kendaraan menuju pelabuhan. Agar tidak terjadi penumpukan di akses utama," ujar Aan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Aan menjabarkan, pengaturan delaying system dan buffer zone dilakukan menuju Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni serta menuju Pelabuhan Ketapan dan Gilimanuk. Secara lebih rinci, penerapan delaying system menuju Merak dan Ciwandan dilakukan di rest area KM 43A san KM 68A pada ruas tol Tangerang-Merak, kemudian di lahan PT Munic Line pada jalan Cikuasa Atas dan area parkir Pelabuhan Indah Kiat.

Selain itu, Aan mengatakan, pengaturan penundaan perjalanan dan buffer zone pun dilakukan menuju Pelabuhan Bakauheni dan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Muara Pilu yakni di rest area KM 172B ruas jalan tol Terbanggi Besar - Pematang panggang - Kayu Agung, 87B, 49B, dan 20B pada ruas tol Bakauheni - Terbanggi Besar. Adapun pada ruas jalan non tol (arteri), dilakukan di Terminal Agribisnis Gayam, RM Gunung Jati, RM Tiga Saudara, Kantor Lama Balai Karantina Pertanian, pelabuhan terminal khusus PT SMA, dan depan pintu gerbang PT BBJ Muara Pilu.

“Penerapan delaying system menuju Bakauheni dan BBJ Muara Pilu tersebar di 10 titik buffer zone dengan total kapasitas parkir bisa mencapai 1.430 kendaraan kecil. Penerapannya mulai 13-29 Maret 2026," ucap Aan.

Sementara itu, guna menghindari terjadinya antrean panjang di area sekitar pelabuhan, lanjut Aan, akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan Pelabuhan Merak sejauh 4,71 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (contoh acuannya titik Hotel Pesona Merak), dan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai upaya untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan serta kedatangan pengguna jasa yang belum memiliki tiket, Kemenhub mengatur penerapan penundaan perjalanan (delaying system) hingga penetapan sejumlah lokasi sebagai buffer zone di luar pelabuhan di periode arus mudik/balik Lebaran 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengatakan, delaying system akan diterapkan di sejumlah titik baik di jalan tol maupun jalan arteri menuju pelabuhan penyeberangan.

“Kami sudah menyiapkan strategi delaying system dan menyiagakan buffer zone di sejumlah titik untuk mengatur antrean kendaraan menuju pelabuhan agar tidak terjadi penumpukan di akses utama,” kata Aan dalam keterangan resmi, Senin (2/3/2026).

Aturan mengenai penerapan delaying system hingga buffer zone telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: KP-DRJD 854 Tahun 2026, Nomor: HK.201/1/21DJPL/2026, Nomor: 20/KPTS/Db/2026, Nomor: Kep/43/II/2026 tanggal 5 Februari 2026.

Aturan itu mengatur tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 Hijriah yang ditandatangani oleh Dirjen Hubdat dan Dirjen Hubla Kemenhub, Kakorlantas Polri, dan Dirjen Bina Marga KemenPU.

Aan menjabarkan, pengaturan delaying system dan buffer zone dilakukan menuju Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ketapang serta menuju Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk.

Secara lebih perinci, penerapan delaying system menuju Merak dan Ciwandan dilakukan di rest area KM 43A dan KM 68A pada ruas tol Tangerang-Merak, kemudian di lahan PT Munic Line pada jalan Cikuasa Atas dan area parkir Pelabuhan Indah Kiat.

Aan mengatakan, pengaturan penundaan perjalanan dan buffer zone pun dilakukan menuju Pelabuhan Bakauheni dan Bandar Bakau Jaya (BBJ) Muara Pilu yakni di rest area KM 172B ruas jalan tol Terbanggi Besar - Pematang panggang - Kayu Agung, 87B, 49B, dan 20B pada ruas tol Bakauheni - Terbanggi Besar.

Adapun pada ruas jalan non tol (arteri), dilakukan di Terminal Agribisnis Gayam, RM Gunung Jati, RM Tiga Saudara, Kantor Lama Balai Karantina Pertanian, pelabuhan terminal khusus PT SMA, dan depan pintu gerbang PT BBJ Muara Pilu.

“Penerapan delaying system menuju Bakauheni dan BBJ Muara Pilu tersebar di 10 titik buffer zone dengan total kapasitas parkir bisa mencapai 1.430 kendaraan kecil. Penerapannya mulai tanggal 13-29 Maret 2026” terang Aan.

Sementara itu, guna menghindari terjadinya antrean panjang di area sekitar pelabuhan, akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan, yakni di Pelabuhan Merak sejauh 4,71 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (contoh acuannya titik Hotel Pesona Merak). Kemudian, di Pelabuhan Bakauheni sejauh 4,24 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (contoh acuan Balai Karantina Pertanian)

Di samping itu, buffer zone menuju Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo dilakukan di rest area Grand Watudodol.

Tidak hanya itu, tujuan Ketapang dari arah Jember juga disiapkan yakni di kantong parkir Dermaga Bulusan.

“Kami siapkan juga delaying system menuju Gilimanuk, dan sebagai buffer zone dilakukan di Terminal Kargo Gilimanuk. Namun khusus sepeda motor, buffer zone dilakukan di Terminal Bus Gilimanuk,” jelas Aan.

Kemenhub bersama stakeholders juga mengatur delaying system dan buffer zone untuk pembatasan operasional angkutan barang menuju Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo di Lapangan Gudang PT Pusri di area Pelabuhan Tanjung Wangi dan Terminal Sritanjung.

Sedangkan dari arah Jember di lapangan parkir Dermaga Bulusan.

Buffer zone untuk pembatasan operasional angkutan barang tujuan Pelabuhan Gilimanuk, telah ditetapkan di terminal kargo, UPPKB Cekik, ruas jalan akses menuju Dermaga LCM Gilimanuk, PDC Gilimanuk PT Agung Automall, dan Gudang Utama Suzuki Bali.

Sementara tujuan ke pelabuhan Tanjung Wangi diarahkan ke ruang parkir Kampung Anyar Desa Ketapang dan eks TUKS PT Pusri.

Aan menuturkan, Kemenhub bersama stakeholder juga telah menyiapkan langkah untuk pembatasan pembelian tiket guna menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di area sekitar pelabuhan.

Sementara itu, untuk pembatasan pembelian tiket dilakukan dengan radius larangan, yakni di Pelabuhan Ketapang sejauh 2,65 Km dari titik tengah pelabuhan terluar (contoh acuannya Terminal Sri Tanjung). Lalu, di Pelabuhan Gilimanuk sejauh 2,0 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Kargo).

“Dengan diterapkannya delaying system di luar pelabuhan baik di jalan tol ataupun jalan arteri diharapkan tidak terjadi penumpukan di akses utama pelabuhan,” tegas Aan.

“Kami optimistis dengan kerja sama semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat, arus mudik dan balik Lebaran tahun ini bisa berjalan aman, lancar, dan terkendali,” tegas Aan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan tengah menggodok skema pembatasan angkutan barang untuk mengatasi risiko kemacetan penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan mengatakan pengelolaan operasi Nataru tidak bisa dikelola sebagai rutinitas. Terlebih, perjalanan masyarakat diprediksi meningkat hingga 4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk ini menjadi salah satu kluster yang krusial, pergerakan di laut berpengaruh langsung ke darat, begitu juga sebaliknya, karena saling terkait keselamatannya,” ujar Aan dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).

Dia menuturkan salah satu strategi utama yang disiapkan adalah pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas. Saat ini pemerintah tengah menggodok Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pembatasan ini.

Aan menambahkan pemerintah pusat sudah menyusun beberapa regulasi nanti akan diterapkan selama operasi Nataru termasuk di Ketapang-Gilimanuk, salah satunya akan kita batasi pergerakan angkutan barang sumbu tiga ke atas.

"Ini bentuk kehadiran negara untuk memprioritaskan kepentingan yang lebih besar untuk masyarakat,” katanya.

Selain itu, Aan juga menyebut akan diterapkan delaying system dan buffer zone untuk mengatur arus kendaraan sebelum masuk pelabuhan.

Arah ke Ketapang disiapkan buffer zone di Terminal Sri Tanjung dan Grand Watu Dodol, sedangkan arah ke Gilimanuk disiapkan sejumlah area buffer zone seperti Terminal Kargo Gilimanuk, UPPKB Cekik, rest area Rambut Siwi hingga rest area Pengeragoan.

“Pelabuhan ini karakteristiknya khusus, menampung kendaraan sangat terbatas, apabila tidak dipersiapkan rekayasa lalu lintas di pelabuhan maupun di luar, bisa berakibat terjadi kemacetan. Sehingga kita perlu strategi delaying system dengan menyiapkan buffer zone,” jelasnya.

Aan mengatakan akan ada pembagian kendaraan di Ketapang dan Gilimanuk diprioritaskan sepeda motor, kendaraan roda empat, dan bus, sementara angkutan logistik yang akan melalui Ketapang diarahkan ke Dermaga Bulusan. Selanjutnya, guna mengurangi kepadatan arus di Bali, akan dilakukan pengalihan rute kendaraan angkutan barang menuju Lombok.

“Untuk mengurangi trafik di Bali karena sudah cukup berat trafik di daratnya sehingga kita harus mengalihkan angkutan barang dari dan ke Lombok melalui pelabuhan Jangkar di Situbondo dan pelabuhan Lembar,” katanya.

Di sisi lain, lanjutnya, BMKG memprediksi adanya bibit siklon tropis di selatan, yang dapat mengakibatkan cuaca ekstrem, hujan disertai angin, hingga gelombang tinggi di wilayah selatan Jawa hingga Bali.

“Prediksi dari BMKG angin cukup kencang ditambah karakter di Selat Bali pergantian cuaca cukup cepat, artinya ini perlu diwaspadai,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksikan pergerakan masyarakat saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) akan meningkat sekitar 4% dari periode yang sama tahun lalu.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan bersama stakeholders terkait terus melakukan persiapan sejumlah strategi untuk memastikan kelancaran pergerakan masyarakat tersebut.

“[Karena] perjalanan masyarakat diprediksi meningkat hingga 4% dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (25/11/2025).

Melihat angka pergerakan masyarakat yang Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sampaikan, pada Nataru 2024 tercatat ada 126 juta pergerakan keluar provinsi maupun di dalam provinsi.

Angka tersebut bahkan lebih tinggi dari prediksi BKT yang sebanyak 107 juta pergerakan.

Dengan demikian, apabila meningkat 4% dari realisasi tahun lalu, jumlah pergerakan masyarakat diprediksikan lebih tinggi sekitar 5,04 juta orang atau mencapai 131,04 juta orang.

Aan menegaskan bahwa pengelolaan operasi Nataru tidak boleh dianggap enteng dan dilakukan sebagai rutinitas belaka.

Salah satu strategi utama yang disiapkan adalah pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas. Saat ini pemerintah tengah menggodok Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pembatasan ini.

“Salah satunya akan kita batasi pergerakan angkutan barang sumbu 3 ke atas. Ini bentuk kehadiran negara untuk memprioritaskan kepentingan yang lebih besar untuk masyarakat,” kata Aan.

Termasuk di dalamnya, yakni soal regulasi operasional pelabuhan-pelabuhan, termasuk Ketapang—Gilimanuk yang menjadi salah satu kluster yang krusial. Pasalnya pergerakan di laut berpengaruh langsung ke darat, begitu juga sebaliknya, karena saling terkait keselamatannya.

Di pelabuhan, Aan juga menyebut akan diterapkan delaying system dan buffer zone untuk mengatur arus kendaraan sebelum masuk pelabuhan.

Arah ke Ketapang disiapkan buffer zone di Terminal Sri Tanjung dan Grand Watu Dodol, sedangkan arah ke Gilimanuk disiapkan sejumlah area buffer zone seperti Terminal Kargo Gilimanuk, UPPKB Cekik, rest area Rambut Siwi hingga rest area Pengeragoan.

“Pelabuhan ini karakteristiknya khusus, menampung kendaraan sangat terbatas, apabila tidak dipersiapkan rekayasa lalu lintas di pelabuhan maupun di luar, bisa berakibat terjadi kemacetan. Sehingga kita perlu strategi delaying system dengan menyiapkan buffer zone,” jelasnya.

Kemudian akan ada pembagian kendaraan di Ketapang dan Gilimanuk diprioritaskan sepeda motor, kendaraan roda empat, dan bus, sementara angkutan logistik yang akan melalui Ketapang diarahkan ke Dermaga Bulusan.

Selanjutnya, sambung Aan, guna mengurangi kepadatan arus di Bali, akan dilakukan pengalihan rute kendaraan angkutan barang dari dan ke Lombok melalui pelabuhan Jangkar di Situbondo dan pelabuhan Lembar.

Lebih lanjut, Dirjen Aan kembali menegaskan bahwa keselamatan adalah prioritas, terutama dengan adanya prediksi BMKG terkait cuaca ekstrem. BMKG memprediksi adanya bibit siklon tropis di selatan, yang dapat mengakibatkan cuaca ekstrem, hujan disertai angin, hingga gelombang tinggi di wilayah selatan Jawa hingga Bali.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah strategi menghadapi lonjakan penumpang saat masa liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menekankan bahwa simpul transportasi tersebut menjadi titik krusial dalam arus penyeberangan, setidaknya dalam dua tahun terakhir.

Mengingat, kerap terjadi macet parah atau ‘horor’ di Pelabuhan Merak akibat penumpukan kendaraan.

“Kami sudah menyiapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan saat operasi nanti karena selama dua tahun terakhir Merak jadi salah satu titik krusial saat masa Nataru,” ujar Aan dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (24/11/2025).

Aan menjelaskan, strategi dilakukan dengan menerapkan skema pembagian tiga pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Merak untuk mengurai kepadatan. Termasuk menyiapkan satu pelabuhan pendukung sebagai contingency plan.

Pertama, BBJ Bojonegara, Pelabuhan Merak sendiri, dan Ciwandan. Sementara satu dermaga untuk contingency planapabila tiga pelabuhan tadi sudah tidak bisa menampung, Aan akan membuka Pelabuhan KBS (Krakatau Bandar Samudera).

Sementara di sisi Bakauheni, volume kendaraan juga dibagi di tiga pelabuhan. Di antaranya BBJ Muara Pilu untuk arus dari dan ke BBJ Bojonegara, lintasan utama Pelabuhan Bakauheni dengan Pelabuhan Merak, serta Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton untuk arus dari dan ke Ciwandan.

Strategi lainnya, yakni akan diterapkan delaying system menuju Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni. Pelaksanaan delaying system ini melalui penerapan buffer zone (zona penyangga) di rest area jalan tol serta jalan arteri.

“Berarti harus ada untuk parkir kendaraan ketika terjadi situasi yang tidak bisa dilangsungkan penyeberangan. Ini semua sudah disiapkan baik di Merak maupun di Bakauheni,” lanjut Aan.

Adapun, buffer zone di Merak yakni rest area KM 13, KM 43, KM 68, jalan arteri Cikuasa Atas yang bisa menampung total 1.050 kendaraan kecil dan 200 kendaraan roda dua. Sedangkan penerapan delaying system di Lampung tersebar di delapan titik buffer zone dengan total kapasitas parkir 1.190 kendaraan kecil.

Lebih lanjut, Aan juga meminta semua stakeholder untuk mewaspadai cuaca ekstrem di bulan Desember. Aan mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim hujan terjadi pada Desember hingga Januari.

Aan meyakini penyelenggaraan Nataru kali ini dapat berjalan lancar dan sukses berkat persiapan strategi yang matang dan koordinasi semua stakeholder.

Sebelumnya, Kemenhub juga mengantisipasi lonjakan dan kepadatan di Pelabuhan Ketapang pada Nataru mendatang.

Salah satunya, melalui pengaturan pergerakan kendaraan di Pelabuhan Penyebrangan Ketapang, penambahan kapal, pemberlakuan buffer zone, hingga pembatasan kuota tike