Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi sangat sehat.

Penegasan itu disampaikan Purbaya untuk membantah isu yang beredar di media sosial yang menyebut kas negara hanya tersisa Rp120 triliun.

Purbaya memastikan APBN mampu menjalankan tugas untuk membiayai program pemerintah serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Isu dana negara yang tinggal Rp120 triliun, habis itu habis, tidak benar," kata Purbaya dalam media briefing di Jakarta, Jumat kemarin (24/4).

Ia menekankan hingga saat ini anggaran di kas negara sangat melimpah dan mampu membiayai program prioritas pemerintah, serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.

"Tidak perlu takut dengan APBN pemerintah, masih cukup dan uang kita masih banyak," imbuhnya.

Purbaya menjelaskan dana Rp120 triliun merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang selama ini disimpan di Bank Indonesia (BI).

Ia merinci pemerintah masih memiliki SAL sebesar Rp420 triliun yang belum digunakan sama sekali.

Selain ditempatkan di BI sebagai simpanan sebesar Rp120 triliun, RpRp300 triliun lainnya ditempatkan di perbankan dalam bentuk deposito. Duit deposito itu dapat dicairkan kapan saja saat dibutuhkan.

"Yang Rp300 triliun kita masukkan ke perbankan supaya ada tambahan likuiditas dan kredit bisa berjalan. Itu yang saya sebut sebagai penguasaan kebijakan moneter," ujarnya.

Purbaya menambahkan langkah menyimpan dana di perbankan juga merupakan bagian dari upaya mendorong perekonomian. Sebab, bunga simpanannya dapat digunakan untuk membiayai program pemerintah.

Ia juga menyebut langkah pemerintah dalam menjaga APBN tetap sehat dan kredibel mendapat pujian dari investor saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS) pekan lalu.

"Jadi saya ingin menegaskan lagi, kondisi APBN baik. Bahkan, investor di sana kagum. Mereka sudah tidak lagi mempertanyakan soal defisit dan lain-lain, semuanya sudah jelas bagi mereka. IMF dan Bank Dunia juga sama, tidak menanyakan hal itu lagi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menanggapi langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan hingga September 2026.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan perpanjangan kebijakan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas likuiditas perbankan dan mendukung fungsi intermediasi.

“Bagi BNI, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjaga kapasitas penyaluran kredit,” kata Okki, dikutip pada Minggu (1/3/2026).

Kendati demikian, Okki menegaskan bahwa pertumbuhan kredit tetap ditentukan oleh dinamika permintaan dan kualitas peluang pembiayaan di sektor riil.

Pada tahun ini, bank dengan logo 46 itu mematok pertumbuhan kredit pada kisaran 8—10% sejalan dengan proyeksi pertumbuhan industri.

Okki mengatakan, fokus ekspansi perseroan tetap diarahkan pada pertumbuhan yang berkualitas dan berimbang di seluruh segmen, dengan penekanan pada optimalisasi ekosistem nasabah wholesale, penguatan value chain di segmen commercial dan small, serta pengembangan segmen konsumer secara selektif.

Terkait produktivitas dana, BNI memastikan seluruh sumber pendanaan dikelola secara prudent dan dialokasikan pada sektor-sektor produktif yang memiliki profil risiko terukur.

“Apabila dinamika permintaan kredit bergerak lebih moderat, BNI tetap menjaga fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan struktur pendanaan agar tetap optimal serta mendukung stabilitas kinerja,” tuturnya.

Pihaknya optimistis BNI dapat menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan pada 2026, dengan fundamental yang solid serta manajemen risiko yang disiplin.

Untuk diketahui, BNI menjadi salah satu bank pelat merah yang mendapat injeksi dana pemerintah. Dari total Rp200 triliun yang digelontorkan pemerintah pada September 2025, BNI mendapat dana sebesar Rp55 triliun.

Kemudian pada 10 November 2025, pemerintah kembali menempatkan dana sebesar Rp76 triliun ke beberapa bank, dengan BNI mendapat dana sebesar Rp25 triliun. Dengan demikian, total dana yang diterima bank dengan logo 46 itu mencapai Rp80 triliun.

Terbaru, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan hingga September 2026. Batas waktu yang diberikan lebih lama dari tenggat waktu yang diberikan sebelumnya yakni 13 Maret 2026.

Dalam catatan Bisnis.com, Purbaya yang merupakan eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini perbankan akan lebih bersemangat menyalurkan kredit dan mencari debitur dengan menjalankan prinsip kehati-hatian, seiring diperpanjangnya kebijakan penempatan dana pemerintah.

Dia juga mengimbau perbankan agar tidak khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah memperpanjang penempatan dananya hingga September 2026.

“Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar,” ujarnya di konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menutup kemungkinan menambah penempatan dana pemerintah di perbankan, apabila likuiditas kembali seret.

Purbaya memutuskan perpanjang penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun di perbankan hingga September 2026. Menurutnya, langkah tersebut bisa mengamankan pasokan likuiditas sekaligus mendorong perbankan agar tetap agresif menyalurkan kredit ke sektor riil.

Awalnya, penempatan dana jumbo yang diguyur pada September 2025 lalu ini dijadwalkan jatuh tempo pada 13 Maret 2026. Kendati demikian, otoritas fiskal memutuskan untuk memperpanjang kebijakan tersebut selama enam bulan ke depan.

"Menurut saya enggak akan diambil, akan tetap dibiarkan di sistem perbankan. Jadi bank-bank enggak usah takut itu diambil," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Bendahara negara itu ingin meyakinkan pihak perbankan bahwa mereka tidak perlu khawatir akan terjadinya pengetatan likuiditas secara tiba-tiba. Pemerintah, sambungnya, berkomitmen untuk terus mendukung likuiditas di pasar agar bank lebih bersemangat mencari debitur dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian.

Terkait potensi penambahan suntikan dana dari kas negara ke sistem perbankan, Purbaya menyatakan bahwa Kementerian Keuangan akan terus memantau dinamika pasar dan menyelaraskan langkah dengan arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Dia mengaku bahwa fokus utamanya saat ini adalah mengawal kecukupan pasokan uang di industri perbankan.

"Yang penting saya monitor keadaan uang di perbankan dan saya pastikan likuiditas sistem perbankan kita di perekonomian kita cukup untuk mendorong ekonomi ke tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi," katanya.

Sebagai catatan, sejak ditunjuk menjadi menteri keuangan, Purbaya terpantau cukup agresif memindahkan kas negara ke perbankan terutama, bank-bank BUMN. Pemerintah pertama kali menempatkan kas negara sebesar Rp200 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI pada 12 September 2025.

Kemudian, pemerintah kembali menginjeksi perbankan Rp76 triliun pada 10 November 2025. Kini, dari total penempatan awal, sisa dana pemerintah yang masih mengendap di sistem perbankan tercatat sekitar Rp201 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang penempatan dana pemerintah Rp200 triliun di perbankan sampai dengan September atau 6 bulan lebih lama dari batas waktu 13 Maret nanti.

Purbaya mengatakan bahwa penempatan dana pemerintah yang awalnya Rp200 triliun pada September 2025 lalu itu akan berakhir pada Maret 2026 mendatang.

"Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar," ujarnya di konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (23/2/2026).

Purbaya menyampaikan, dengan penempatan dana pemerintah di perbankan itu lebih lama maka perbankan akan lebih bersemangat menyalurkan kredit dan mencari debitur dengan menjalankan prinsip kehati-hatian.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakinkan pihak perbankan bahwa tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan memperpanjang penempatan dananya dengan demikian mencapai satu tahun lamanya.

"Dengan pernyataan barusan saya tegaskan hal itu tidak akan terjadi kami akan evaluasi kembali September nanti enam bulan setelah diperpanjang," terangnya.

Sebelumnya, Purbaya telah menyuntikkan likuiditas ke perbankan senilai Rp200 triliun pada September 2025 ke Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI.

Kemudian, beberapa bulan setelahnya dia menambahkan Rp76 triliun ke Mandiri, BNI, BRI dan Bank Jakarta. Namun, Rp76 triliun itu ditarik kembali olehnya untuk membiayai belanja pemerintah di akhir tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penarikan dana pemerintah yang ditempatkan ke perbankan sebesar Rp 75 triliun dinilai tidak memberikan dampak yang signifikan ke perbankan.

Dana yang ditarik ini berasal dari penempatan tambahan yang berjumlah Rp 76 triliun ke Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing sebesar Rp 25 triliun serta Bank DKI sebesar Rp 1 triliun.

Pengamat perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan, kebijakan tersebut tidak terlalu berdampak ke perbankan.

Pasalnya, penempatan dana dilakukan ke bank-bank besar yang memiliki tingkat kredit menganggur (undisbursed loan) yang tinggi dan secara likuiditas juga masih baik.

"Penarikan Rp 75 triliun dari bank besar sebenarnya tidak terlalu berdampak. Kalau likuiditasnya ketat tentu akan berdampak tapi bila masih longgar akan tidak begitu berdampak ke likuiditas bank," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (6/1/2026).

Kebijakan ini juga tidak menghambat penyaluran kredit perbankan karena selain likuiditas perbankan masih cukup kuat, saat ini permintaan kredit juga masih lesu.

Hal ini terlihat dari penyaluran kredit yang pertumbuhannya mengalami perlambatan sepanjang tahun lalu, dari 10,27 persen pada Januari 2025 menjadi 7,74 persen pada November 2025.

"Penempatan dana sebenarnya ada berdampak (ke penyaluran kredit) karena dapat berpotensi untuk penyaluran kredit lebih besar namun yang terkendala dari sisi permintaan kreditnya," ucapnya.

Sementara apabila pemerintah menarik sisa penempatan dananya di perbankan sebesar Rp 201 triliun pun, dia menilai, tidak akan terlalu berdampak ke perbankan karena masing-masing bank telah memperhitungkan penempatan dana tersebut kepada likuiditas bank.

"Bila ditarik Rp 200 triliun, kembali lagi pada kondisi bank, apakah penempatan dana tersebut sudah disalurkan? Dan dilihat juga posisi undisbursed loan, bila msh besar maka kemungkinan bank sudah memperhitungkan dampak pada likuiditasnya," jelas Trioksa.

Sebagai informasi, pada 12 September 2025, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengalihkan dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 200 triliun ke perbankan.

Dana tersebut ditempatkan ke Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing sebesar Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.

Penempatan dana dilakukan agar perbankan dapat menyalurkan dana tersebut menjadi kredit produktif sehingga dapat menggerakkan aktivitas ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kemudian pada November 2025, Purbaya menambah penempatan dana sebesar Rp 76 triliun ke tiga bank Himbara dan satu bank daerah.

Selanjutnya, tambahan penempatan dana tersebut ditarik Purbaya sebesar Rp 75 triliun untuk dibelanjakan sehingga dampak ke ekonomi akan langsung terasa.

Purbaya menilai, dampak dari penempatan dana pemerintah di sistem perbankan tidak seoptimal dugaannya. Sebab ekonomi Indonesia saat ini belum berjalan cepat.

"Dampak kebijakan injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan, itu nggak seoptimal yang saya duga. Harusnya ekonomi lebih lebih cepat, karena ada sedikit ketidaksinkronan kebijakan antara kami dengan Bank Sentral yang sekarang sudah dibereskan," ujar Purbaya dalam Media Gathering di Kementerian Keuangan, Rabu (31/12/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menambah penempatan dana di perbankan sebesar Rp 76 triliun pada 10 November 2025.

Tambahan dana tersebut ditempatkan ke Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing sebesar Rp 25 triliun serta Bank Jakarta sebesar Rp 1 triliun.

Padahal pada 12 September 2025 Kemenkeu telah menempatkan dana Rp 200 triliun ke lima bank. Namun per 22 Oktober baru disalurkan sekitar 84 persen atau Rp 167,6 triliun.

Lantas apa alasan Purbaya menambah penempatan dana ke perbankan sementara dana yang ditempatkan sebelumnya belum 100 persen disalurkan bank sebagai kredit?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, tambahan tersebut dilakukan karena pertumbuhan kredit perbankan dan uang primer (base money/M0) melambat pada Oktober 2025.

Pada Oktober 2025, kredit perbankan tumbuh 7,36 persen (yoy) atau melambat dari 7,70 persen pada bulan sebelumnya. Sementara uang primer tumbuh 7,8 persen pada periode yang sama atau melambat dari 13,3 persen pada bulan sebelumnya.

"(Base money) 13 persen pertumbuhannya di bulan September tapi Oktober turun lagi ke 7 persen. Wah saya bilang, kalau gitu masih kurang. Makanya saya tambah lagi Rp 76 triliun ke perekonomian hari Jumat lalu. Jadi ada gas lagi sedikit ekonomi," ujarnya di The Westin Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Diharapkan dengan penambahan penempatan dana pemerintah ini likuiditas perbanakn bertambah dan semakin mudah menyalurkan kredit.

Dengan begitu, maka uang pemerintah akan masuk ke berbagai lini ekonomi sehingga perekonomian nasional dapat bergerak lebih kencang.

"Jadi saya pelihara kondisi di perekonomian supaya ada ruang untuk tumbuh terus. Kalau enggak ada kita cari lagi, kita cari lagi. Jadi enggak usah takut," ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan berbagai stimulus ekonomi berupa bantuan langsung tunai sementara (BLTS) dengan anggaran Rp 31,5 triiun.

BLT diberikan sebesar Rp 900.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) untuk tiga bulan untuk 35,05 juta KPM.

Kemudian, diskon transportasi periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dengan anggaran Rp 180 miliar.

Diskon transportasi ini berupa diskon 30 persen tiket kereta api, diskon 20 persen tarif dasar kapal laut, diskon 100 persen jasa pelabuhan angkutan penyeberangan, dan diskon tiket pesawat.

Pemerintah juga mengadakan program magang lulusan perguruan tinggi dengan alokasi Rp 1,37 triliun untuk 2025 dan 2026.

"Jadi Kuartal IV ini ekonomi kita akan tumbuh 5,6 sampai 5,7 persen. Saya akan pastikan itu terjadi. Makanya saya ke sana ke sini memastikan program-program kita bisa terjadi, bisa jalan, dan ekonomi kita tumbuh lebih cepat," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah mempertimbangkan untuk menambah penempatan dana pemerintah di bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Sebab, lima bank Himbara telah menyalurkan sebagian besar penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun sehingga beberapa di antara mereka meminta penambahan dana.

"BRI bilang minta tambah, ada beberapa yang minta tambah juga, nanti kita lihat bisa apa nggak. Mungkin bisa ya," ujar Menkeu Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

SHUTTERSTOCK/JUICY FOTO Ilustrasi kredit, kredit perbankan. Perbankan lebih berhati-hati menyalurkan kredit di tengah daya beli yang belum pulih.

Kendati demikian, Purbaya belum dapat memastikan berapa besaran penambahan dana yang akan ditempatkan di bank-bank BUMN. Yang jelas, saat ini pemerintah masih memiliki dana SAL sekitar Rp 250 triliun di Bank Indonesia (BI).

Purbaya juga masih akan menilai kesanggupan bank untuk menyalurkan penambahan dana pemerintah.

"Kalau mau nambah pun kita enggak akan kasih tahu Anda lagi sekarang. Karena operasi uang biasa lagi. Karena nanti orang banyak yang protes, 'oh si Purbaya pindahin uang sembarangan, pakai anggaran sembarangan'," tukasnya.

BPD juga dibidik salurkan dana pemerintah

Selain itu, pemerintah juga akan menyasar bank pembangunan daerah (BPD) seperti Bank Jakarta dan Bank Jatim untuk penempatan dana pemerintah.

"Nanti kita omongkan, bicarakan dengan bank daerahnya. Tapi tim saya sudah siap di sini. Tapi tentunya enggak sebesar bank Himbara karena daya mereka juga relatif lebih kecil," jelasnya.

Menurutnya, penambahan penempatan dana di perbankan perlu dilakukan karena pertumbuhan uang primer (base money/M0) baru sebesar 13 persen. Sementara dia menargetkan bisa tumbuh sebesar 20 persen.

Selain itu, penempatan dana pemerintah di bank juga dapat menggeliatkan ekonomi, sehingga diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai di atas 5,5 persen pada Kuartal IV 2025.

"Kuartal keempat seperti itu dan ke depannya harusnya kalau enggak diubah kebijakannya, ekonomi kita akan makin cepat, makin cepat, makin cepat pertumbuhannya," tutur Purbaya.