Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Food and Agriculture Organization (FAO) menegaskan komitmen untuk memperkuat kerja sama dalam mewujudkan pembangunan sektor kehutanan yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan bilateral antara Senior Forestry Officer sekaligus Team Leader Forests and Climate Change FAO Amy Duchelle dengan delegasi Indonesia yang dipimpin Staf Ahli Menteri untuk Menteri Kehutanan Haruni Krisnawati di sela COP30 UNFCCC di Brasil.

Dalam pertemuan tersebut, sebagaimana keterangan tertulis dari Kemenhut di Jakarta, Jumat, kedua pihak membahas tindak lanjut dan penguatan kerja sama antara Indonesia dan FAO di sektor kehutanan, mencakup dukungan terhadap pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove serta kolaborasi melalui program UN-REDD.

Amy Duchelle menegaskan kerja sama FAO dan Indonesia di sektor kehutanan selama ini telah berkontribusi besar terhadap terwujudnya pembangunan kehutanan Indonesia yang berkelanjutan.

"FAO siap terus mendukung Indonesia dalam memperkuat sektor kehutanan," katanya.

Pada kesempatan itu FAO juga menyampaikan komitmen dalam mendukung pengelolaan lahan basah, antara lain melalui Green Peatland Economy Program yang mendorong praktik pengelolaan lahan basah secara berkelanjutan.

FAO juga memberikan apresiasi atas komitmen Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang telah membentuk Tim Percepatan Hutan Adat dan mengalokasikan 1,4 juta hektare kawasan hutan untuk hutan adat dalam empat tahun mendatang.

Langkah tersebut, menurut Amy dinilai sebagai terobosan penting dan ingin menjadikan Indonesia sebagai role model pengelolaan hutan adat bagi negara lain.

Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan ekosistem mangrove Indonesia seluas 3,44 juta hektare, dengan sekitar 80 persen berada di kawasan hutan.

Dengan demikian, lanjutnya, kerja sama restorasi mangrove juga harus berada dalam lingkup Kementerian Kehutanan.

Dalam kesempatan tersebut, Ristanto juga mengingatkan perlunya peningkatan peran FAO dalam membuka akses terhadap pendanaan kerja sama internasional seperti Green Climate Fund (GCF) dan Global Environment Facility (GEF).

Ia berharap FAO dapat terlibat sejak tahap penyusunan proposal dan rencana anggaran, sehingga proyek kerja sama luar negeri dapat lebih tepat sasaran dan mampu mengisi celah kebutuhan pendanaan di luar alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

.

Sementara itu Haruni Krisnawati menambahkan seluruh kerja sama tematik spesifik kehutanan dengan FAO perlu diselaraskan dengan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan yang bertanggung jawab atas tata kelola lebih dari 120 juta hektare kawasan hutan Indonesia.

Di akhir pertemuan kedua belah pihak sepakat untuk memperdalam formulasi kerja sama sektor kehutanan antara Kementerian Kehutanan dan FAO, dengan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi sesuai batas jurisdiksi dan prioritas pembangunan kehutanan nasional.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin aksi iklim berbasis hutan....

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong pendekatan yang seimbang antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi nasional.

Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim Kemenhut Haruni Krisnawati dalam keterangannya yang diterima di Yogyakarta, Kamis, mengatakan upaya ini juga terkait dengan penanggulangan deforestasi.

“ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin aksi iklim berbasis hutan, dengan pendekatan yang seimbang antara perlindungan lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi nasional,” kata Haruni.

Adapun dalam forum Paviliun Brasil dalam rangkaian COP30 Brasil 2025, Indonesia hadir sebagai panelis bersama perwakilan Pemerintah Brasil, Republik Demokratik Kongo, dan Kolombia untuk mendiskusikan inisiatif yang dilakukan oleh masing-masing negara dalam rangka menurunkan laju deforestasi.

“Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan strategi nasional Indonesia dalam menurunkan emisi GRK (gas rumah kaca) dan menekan laju deforestasi, termasuk penguatan regulasi dan kebijakan, serta penyusunan dokumen perencanaan seperti Renstra, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC), Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience​​ (LTSLCCR) 2050, dan Indonesia FOLU Net Sink 2030,” ujar Haruni.

Ia melanjutkan, keberhasilan Indonesia dalam menurunkan laju deforestasi didukung oleh berbagai program yang dijalankan oleh Kemenhut.

Beberapa upaya tersebut antara lain moratorium izin hutan alam dan gambut, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, penegakan hukum, serta penguatan sistem monitoring hutan nasional.

”Kementerian Kehutanan akan terus menyuarakan pentingnya kolaborasi global dalam mengatasi deforestasi, mendorong pembiayaan iklim, peningkatan kapasitas, serta inovasi dalam perlindungan hutan,” kata Haruni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmen nasional dalam memperkuat kerja sama Selatan–Selatan (South-South) dan mempercepat rehabilitasi hutan melalui pendekatan agroforestri regeneratif.

“Agroforestri regeneratif adalah jalan tengah terbaik. Dengan model ini hutan pulih dan ekonomi rakyat tumbuh. Kami ingin memastikan bahwa pemulihan 12,7 juta hektare membawa manfaat bagi lingkungan sekaligus bagi masyarakat,” ujar Penasihat Utama Menteri Kehutanan (Menhut) Silverius Oscar Unggul dalam keterangannya yang diterima di Yogyakarta, Kamis.

Silverius mengatakan Indonesia memiliki target besar untuk memulihkan 12,7 juta hektare hutan dengan pola agroforestri regeneratif atau memadukan tanaman kayu dan komoditas bernilai ekonomi seperti kopi, kakao, dan pala.

Pendekatan ini dinilai strategis dalam memulihkan fungsi ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Adapun komitmen ini ditegaskan Indonesia dalam sesi South–South Partnership on Climate Change-Promoting Green Value Chains pada COP30 di Belém, Brasil.

Forum tersebut mempertemukan pemimpin dari Indonesia, Brasil, dan Tiongkok, tiga negara tropis yang memegang peran penting dalam perdagangan komoditas global.

Kolaborasi ini bertujuan membangun rantai nilai hijau dan memperkuat komitmen perdagangan bebas deforestasi.

Tiongkok dalam sesi yang sama memaparkan kemajuan perdagangan hijau, termasuk komitmen lebih dari 100 perusahaan menuju Deforestation & Conversion Free (DCF) 2030. Kemajuan ini membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan Indonesia sebagai negara produsen.

Menurut Silverius, keberhasilan rantai nilai hijau global membutuhkan kerja sama erat antara negara produsen dan konsumen. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa standar global tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.

“Tidak ada transformasi hijau tanpa kolaborasi. Negara produsen dan negara konsumen harus berjalan bersama memastikan perdagangan bebas deforestasi,” kata dia.

“Transisi hijau harus adil. Petani kecil dan masyarakat adat tidak boleh ditinggalkan dalam perubahan besar ini,” tambahnya.

Selain itu, Kemenhut juga menegaskan bahwa Indonesia siap mengambil posisi terdepan dalam membangun rantai nilai hijau dunia serta memperkuat solidaritas negara-negara tropis dalam menghadapi dinamika regulasi global.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Solusi inovatif ini merupakan langkah nyata perusahaan menuju keberlanjutan lingkungan

Jakarta (ANTARA) - Petrokimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung dekarbonisasi global di forum internasional Conference of the Parties 30 (COP30) di Belém, Brasil.

Senior Vice President (SVP) Teknologi dan K3LH, Petrokimia Gresik Bambang Ariwibowo dalam pemaparannya di pertemuan global mengenai perubahan iklim tersebut menyatakan komitmen perusahaan tersebut dilakukan dengan pengurangan emisi karbon melalui penerapan strategi ekonomi sirkular.

"Solusi inovatif ini merupakan langkah nyata perusahaan menuju keberlanjutan lingkungan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia merinci implementasi strategi tersebut, antara lain melalui Optimalisasi gipsum, produk samping dari proses produksi, untuk diolah lebih lanjut; Pemanfaatan Fly Ash Bottom Ash (FABA); Pemanfaatan Karbon Dioksida (CO2) untuk produksi dry ice dan lainnya.

"Kami memaksimalkan seluruh potensi produk samping agar tidak terbuang, melainkan diubah menjadi bahan baku atau energi alternatif yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan operasional kami," ujarnya.

Salah satu inovasi signifikan, lanjutnya, adalah pemanfaatan FABA sebagai bahan baku pengisi (filler) pupuk NPK, menggantikan clay (tanah liat).

Berdasarkan hasil uji coba, penggunaan FABA sebagai pengganti clay dalam pupuk NPK terbukti tetap memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Aplikasi pupuk NPK dengan FABA pada tanaman padi juga menunjukkan kualitas hasil yang setara dengan pupuk NPK tanpa FABA.

Bahan baku filler pupuk NPK umumnya adalah white clay yang didapatkan melalui proses penambangan. Dengan memanfaatkan FABA yang merupakan limbah padat, Petrokimia Gresik tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan tambang baru, tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi secara berkelanjutan.

"FABA memiliki karakteristik dan kandungan yang setara dengan clay. Inovasi ini secara langsung meningkatkan daya saing pupuk NPK yang kami produksi, sehingga manfaatnya juga optimal dirasakan oleh petani sebagai konsumen utama kami," ujar Bambang.

Sementara Vice President (VP) Lingkungan Hidup Petrokimia Gresik, Bagus Eka Saputra memaparkan ekosistem inovasi yang telah dijalankan perusahaan untuk menghadapi perubahan iklim dunia.

Secara terpisah, Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob menjelaskan perusahaan mengoperasikan 36 pabrik dengan total kapasitas produksi tahunan mencapai 11 juta ton, mencakup produk pupuk dan nonpupuk.

Ekosistem produksi yang masif ini tentu memiliki dampak lingkungan, lanjutnya, oleh karena itu sejak 2021 perusahaan telah aktif menjalankan berbagai inisiatif dekarbonisasi yang didukung oleh strategi ekonomi sirkular.

"Penerapan ekonomi sirkular tersebut berfokus pada pemanfaatan produk samping (byproduct) menjadi produk bernilai tambah," ujarnya.

Menurut dia, langkah tersebut awalnya merupakan cost center sebagai bagian dari komitmen perusahaan mengurangi emisi karbon, kini berhasil menciptakan nilai tambah sekaligus menawarkan solusi konkret dalam menjaga kelestarian lingkungan perusahaan.

Ia menambahkan, dampak positif yang dihasilkan dari strategi tersebut meliputi peningkatan kualitas lingkungan, penurunan potensi risiko kesehatan dan keselamatan kerja, serta terciptanya lingkungan kerja yang lebih nyaman dan kondusif.

Dalam forum internasional yang digelar selama 10 - 21 November 2025 tersebut Petrokimia Gresik hadir sebagai salah satu wakil industri pupuk dari Indonesia yang menunjukkan implementasi nyata transisi hijau di tanah air.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran kehutanan sosial, solusi berbasis alam (Nature-based Solutions/NbS), dan pendekatan berbasis ekosistem (Ecosystem-based Adaptation/EbA) sebagai pilar utama aksi iklim di kawasan ASEAN.

Direktur Penyelesaian Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Kehutanan Sosial, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Julmansyah menyampaikan komitmen tersebut dalam Talk Show Kehutanan Sosial di Paviliun ASEAN pada COP30 di Belem, Brasil.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, dia menyatakan pentingnya hutan di kawasan ASEAN sebagai fondasi kehidupan, budaya, dan pengendalian perubahan iklim.

"Hutan-hutan ini bukan hanya ekosistem, tetapi juga fondasi mata pencaharian, identitas budaya, keanekaragaman hayati, dan ketahanan iklim di kawasan kita," katanya.

Untuk itulah, lanjut dia negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menjadikan hutan sebagai pilar utama strategi iklim, termasuk melalui NDC yang lebih ambisius dan inisiatif regional seperti Visi ASEAN 2045.

Kawasan ASEAN sendiri merupakan rumah bagi lebih dari 206 juta hektar hutan, yang mencakup hampir setengah dari luas daratan ASEAN.

Oleh karena itu, negara-negara ASEAN terus memperkuat komitmen iklim mereka melalui Nationally Determined Contribution(NDC) yang lebih ambisius dan visi jangka panjang seperti ASEAN Vision 2045.

Salah satu capaian penting yang disoroti adalah finalisasi Pedoman dan Alat Bantu untuk mewujudkan Nbs/EbA di ASEAN dalam implementasi Pengelolaan Hutan Lestari dan Perhutanan Sosial.

Menurut Julmansyah, pedoman ini, yang dikembangkan secara kolaboratif melalui Kelompok Kerja ASEAN tentang Kehutanan Sosial, Kelompok Kerja ASEAN tentang Perubahan Iklim Hutan, UN-REDD, dan mitra, memberikan panduan praktis, berbasis ilmu pengetahuan, dan berpusat pada komunitas dan memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Dalam kesempatan tersebut, Julmansyah juga mewakili ASEAN untuk menyampaikan posisi bersama mengenai isu kehutanan di COP30.

Ia menegaskan dua poin utama yakni ASEAN menekankan bahwa pendanaan iklim yang berkelanjutan dan dapat diprediksi sangat penting untuk mendukung perlindungan hutan, pemulihan, dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam mencapai Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC).

"Pendanaan iklim harus memfasilitasi implementasi penuh REDD+, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Solusi Berbasis Alam dan Ekosistem," ujarnya.

Dukungan semacam ini, tambahnya, sangat penting untuk memperkuat kesiapan dan kapasitas institusional negara-negara anggota ASEAN dalam mitigasi dan adaptasi berbasis hutan.

Kedua, ASEAN menekankan perlunya pengembangan kapasitas yang ditingkatkan untuk memperkuat sistem teknis dan institusional dalam MRV, akuntansi karbon, dan pelaporan transparan di bawah Kerangka Transparansi yang Ditingkatkan.

"Pengembangan kapasitas harus mendorong kolaborasi regional yang inklusif, mendukung transfer teknologi, dan mempromosikan pertukaran pengetahuan dan informasi," ujarnya.

Pada kesempatan itu Julmansyah menegaskan kesatuan ASEAN dalam menjadikan hutan, kehutanan sosial, dan NbS/EbA sebagai pilar aksi iklim.

"Bersama-sama, kita dapat membangun ASEAN di mana hutan dilindungi, komunitas diberdayakan, dan masa depan iklim kita terjamin," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Astra Agro Lestari Tbk (Astra Agro) menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam menjalankan operasional perusahaan di ajang Conference of the Parties ke-30 (COP30), Belem, Brasil.

"Komitmen yang menjadi bagian penting operasional perusahaan itu salah satunya melalui program digitalitasi, langkah-langkah solutif berbasis alam serta aplikasi teknologi hijau,” ujar Direktur Sustainability Astra Agro Bandung Sahari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Saat menjadi narasumber pada sesi CEO Talks di forum internasional yang digelar 10 - 21 November 2025 tersebut Bandung menyatakan perusahaan sawit ini menerapkan berbagai inisiatif keberlanjutan yaitu transformasi digital perkebunan melalui pemanfaatan machine learning dan sensor untuk meningkatkan efisiensi operasional,

Kemudian penerapan peatland rewetting untuk menekan emisi karbon sekaligus menjaga ekosistem, serta pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent / POME) menjadi biogas sebagai sumber energi terbarukan.

Selain transformasi digital, perusahaan juga mengembangkan transformasi hijau melalui berbagai inisiatif penurunan emisi gas rumah kaca.

Berbagai program diterapkan untuk menjaga lanskap dan ekosistem, termasuk solusi berbasis alam, rewetting lahan gambut, penangkapan gas metana, serta pencegahan bahaya kebakaran lahan dan hutan berbasis komunitas.

Salah satu program yang menjadi fokus adalah rewetting lahan gambut, Bandung menjelaskan bahwa lahan gambut yang kering memiliki potensi emisi karbon yang besar, sehingga pengairan kembali melalui penyekatan kanal menjadi langkah penting untuk mitigasi iklim.

Pemanfaatan limbah industri menjadi energi bersih juga menjadi pilar penting transformasi hijau di perusahaan. Limbah cair pabrik kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent atau POME) diolah menggunakan teknologi methane capture menjadi biometana (biogas).

Energi terbarukan ini dapat digunakan untuk kebutuhan memasak, pembangkit listrik, aplikasi industri, hingga berpotensi menjadi bahan baku green hydrogen, salah satu energi masa depan rendah karbon.

Selain itu, residu POME dapat dijadikan pupuk organik yang membantu mengurangi penggunaan pupuk kimia.

Melalui transformasi digital dan hijau yang berjalan simultan, tambahnya, keberlanjutan bukan hanya sekadar program lingkungan, tetapi strategi perusahaan untuk memastikan produktivitas jangka panjang, efisiensi operasional, dan pertumbuhan agribisnis yang bertanggung jawab.

"Kehadiran kami pada COP30 menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk berkontribusi aktif dalam aksi iklim global serta mendukung cita-cita Indonesia menuju masa depan rendah emisi," ujarnya.

Bandung menjelaskan program-program keberlanjutan yang diterapkan perusahaan tercatat menurunkan emisi gas rumah kaca scope 1 dan 2 Grup Astra dari baseline 2019 sebesar 15,14 persen, meningkatkan bauran energi terbarukan sebesar 92,17 persen, melakukan daur ulang dan recovery limbah padat hingga 100 persen.

COP merupakan forum tahunan yang diselenggarakan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC). Forum ini menjadi pertemuan tingkat tinggi bagi anggota PBB dalam menciptakan ruang kolaborasi negara-negara di dunia untuk membahas kebijakan iklim global dan memperkuat aksi kolektif menuju Net Zero Emission.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyebutkan perdagangan karbon bukan hanya instrumen mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memiliki peluang ekonomi yang besar bagi Indonesia.

Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan perdagangan karbon yang dioptimalkan di sektor kehutanan dapat menciptakan ribuan lapangan kerja di lokasi proyek dan menghasilkan nilai perdagangan miliaran rupiah per tahun sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Perpres 110/2025, lanjutnya, membuka jalan bagi Indonesia untuk terlibat lebih aktif dalam perdagangan karbon internasional.

"Melalui instrumen seperti Result-Based Payment (RBP), Sistem Perdagangan Emisi (SPE), dan Mutual Recognition Arrangement (MRA), Indonesia kini lebih siap terhubung dengan pasar global dan mekanisme Article 6 Perjanjian Paris," ujarnya.

Selain itu, Ilham menyampaikan jika dengan perpres baru ini, Indonesia mendapatkan akses ke pasar lintas sektor dan hubungan internasional, memperluas peluang dan daya saing global.

Regulasi baru ini ia sebut memungkinkan offset Indonesia beroperasi sesuai standar internasional dan mekanisme Pasal 6.

"Hal ini akan membuka akses ke pembiayaan karbon internasional, sambil memastikan kredit karbon berintegritas tinggi melalui proses yang kuat untuk menerapkan penyesuaian yang sesuai (CA)," kata Ilham.

Pemerintah Indonesia mendorong pemanfaatan potensi karbon melalui mekanisme Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Kehutanan Sosial yang selaras dengan target FOLU Net Sink 2030 dan SNDC Indonesia.

Kedua instrumen ini memastikan bahwa nilai ekonomi karbon dapat dikelola secara berkelanjutan sembari mengakui peran masyarakat di sekitar hutan.

"Melalui program perlindungan, restorasi, dan kehutanan partisipatif, kita dapat menghasilkan nilai karbon yang signifikan sambil memastikan manfaatnya mengalir langsung ke komunitas lokal, rumah tangga pedesaan, dan masyarakat adat sesuai dengan perpres baru," kata Ilham.

Dalam konteks tata kelola, Indonesia juga tengah memperkuat integritas sistem melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang transparan, traceable, aman, dan kompatibel dengan standar internasional.

Hal ini diharapkan dapat menjadikan pasar karbon Indonesia sebagai mesin pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif.

"Melalui tata kelola yang efektif dan proses bisnis yang efisien yang menjaga integritas lingkungan dan manfaat sosial positif, ekosistem pasar karbon akan berfungsi sebagai sarana diversifikasi ekonomi dan pemberdayaan komunitas," ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Ini bukan sekadar pencapaian perusahaan, tetapi wujud kontribusi kami untuk posisi Indonesia dalam diplomasi iklim dunia,

Jakarta (ANTARA) - Subholding PTPN IV PalmCo memamerkan tiga proyek transformasi sawit rendah emisi yang masuk dalam daftar 40 Proyek Karbon Indonesia yang ditawarkan kepada komunitas global, di ajang Conference of the Parties ke-30 (COP30) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Belem, Brasil.

“Industri sawit Indonesia kerap menjadi perhatian global. Melalui proyek energi terbarukan melalui pengelolaan limbah seperti biogas yang berbasis circular economy, kami ingin menunjukkan bahwa sawit mampu menjadi bagian dari solusi iklim,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Adapun ketiga proyek tersebut adalah Biogas Cofiring POME di Lubuk Dalam yang telah memperoleh sertifikasi Sistem Perdagangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK), serta dua proyek yang tengah menuju sertifikasi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Pasir Mandoge dan Biogas Cofiring Sei Tapung.

Melalui proyek-proyek itu, limbah cair kelapa sawit (POME) diolah menjadi energi terbarukan yang dapat langsung mengurangi emisi gas rumah kaca.

Jatmiko mengatakan, partisipasi PalmCo dalam daftar 40 Proyek Karbon Indonesia memberi sinyal bahwa upaya dekarbonisasi sawit mulai bergerak dari skala proyek ke skala industri.

Skema pembiayaan karbon internasional, lanjutnya, membuka peluang baru bagi modernisasi perkebunan, sekaligus meningkatkan daya saing sawit Indonesia di tengah tuntutan pasar global yang semakin ketat.

“Ini bukan sekadar pencapaian perusahaan, tetapi wujud kontribusi kami untuk posisi Indonesia dalam diplomasi iklim dunia,” ujar Jatmiko.

Selain itu, ia mengatakan, COP30 juga menjadi panggung bagi PalmCo untuk menyampaikan peta jalan dekarbonisasinya.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikebut adalah pembangunan fasilitas Compressed Bio Methane Gas (CBG), yang kini memasuki tahap konstruksi dan ditargetkan beroperasi penuh pada kuartal IV tahun 2026.

Energi bersih dari fasilitas tersebut direncanakan dipasok ke PT Pertagas Niaga melalui skema jual-beli jangka panjang dengan model Build-Own-Operate-Transfer.

Proyek CBG merupakan bagian dari 47 inisiatif energi terbarukan yang disiapkan PalmCo hingga 2030, mencakup perluasan pemanfaatan biogas, cofiring, biomassa, biodiesel, dan pembangunan sejumlah PLTBg baru.

“Dengan implementasi penuh peta jalan itu, PalmCo menargetkan penurunan emisi hingga 1.067.760 ton CO2e pada tahun 2030, atau setara penurunan 54,46 persen dibandingkan skenario business as usual,” ujar Jatmiko.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat akan diikuti dengan penguatan ekonomi masyarakat.

Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI Silverius Oscar Unggul dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah telah menyiapkan dua skema pendanaan untuk mendukung upaya pembukaan akses pendanaan dan pasar bagi masyarakat adat.

“Pertama, hibah untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas, dan kedua yaitu pembiayaan bank berbunga rendah dengan grace period (waktu tenggang) panjang bagi komunitas yang sudah siap secara kelembagaan,” jata Silverius

Untuk mengurangi risiko perbankan, ia mengatakan Kemenhut dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah merancang skema back-to-back dengan menempatkan dana hibah sebagai deposito jaminan pinjaman.

“Skema ini ditargetkan berkembang menjadi dana abadi masyarakat adat,” ujar dia.

Selain pendanaan, akses pasar diperkuat melalui implementasi nota kesepahaman antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Lebih lanjut, Silverius menegaskan bahwa Menhut Raja Juli Antoni menargetkan 1,4 juta hektare hutan adat diakui dalam empat tahun.

Komitmen ini juga ditegaskan kembali oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Hasyim Djojohadikusumo pada Leader Summit COP30.

“Target ini menunjukkan keseriusan Indonesia mempercepat pengakuan hak masyarakat adat melalui proses yang cepat, adil, dan transparan,” ujar Silverius.

Ia pun menjelaskan bahwa sejak Maret 2025, Kementerian Kehutanan sudah membentuk Task Force Percepatan Perizinan Hutan Adat, beranggotakan organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, masyarakat adat, dan pemerintah dengan prinsip inklusivitas dan keterwakilan gender.

“Task force ini bertugas memastikan target 1,4 juta hektare dapat dicapai melalui proses yang cepat, adil, dan transparan,” kata dia.

Selain itu, Silverius juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap inisiatif Brasil melalui Tropical Forests Financing Facility (TFFF). “Indonesia siap berjalan bersama Brasil. Hutan tropis adalah benteng iklim dunia, dan masyarakat adat adalah penjaganya. Kolaborasi global adalah kunci,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Indonesia akan terus memperjuangkan aturan yang seimbang, dapat diterapkan, dan menjamin keadilan bagi semua pihak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan mekanisme pasar karbon global yang adil, inklusif dan berbasis ilmu pengetahuan (science-based) dalam pembahasan Pasal 6.4 Perjanjian Paris pada Sidang CMA7 COP30 di Belém, Brasil.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati menyatakan Indonesia menyerukan agar mekanisme Artikel 6.4 memastikan integritas lingkungan berjalan adil yaitu tanpa mengorbankan partisipasi negara berkembang, khususnya bagi sektor berbasis alam (nature-based) seperti kehutanan dan penggunaan lahan, termasuk ekosistem gambut dan mangrove.

"Kami mendukung integritas lingkungan, tetapi aturan yang terlalu kaku, seperti penyesuaian otomatis baseline atau standar kebocoran global, berpotensi menegasikan inisiatif berbasis alam yang justru menjadi tulang punggung mitigasi perubahan iklim," ujar Haruni dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Saat menyampaikan Intervensi Indonesia tersebut dia menegaskan Indonesia ingin memastikan integritas tinggi berjalan seiring dengan keadilan dan keterjangkauan, sehingga semua negara dapat berkontribusi secara efektif.

Pokok-Pokok Intervensi Indonesia dalam sidang Agenda Item 15(b): Laporan Badan Pengawas (Supervisory Body) untuk Mekanisme Pasal 6.4, Indonesia mengajukan sejumlah masukan penting, yang juga mendapat dukungan dari Kosta Rika, Brasil, Norwegia, dan Inggris, antara lain:2 Revisi terhadap Standar Baseline dan Penyesuaian Otomatis (Downward Adjustment).

Indonesia menilai penurunan baseline tahunan otomatis sebesar 1 persen dapat membuat proyek REDD+, restorasi, dan karbon biru bisa berpotensi menjadi tidak layak.

Indonesia meminta pendekatan yang berbasis sains dan realistis untuk penilaian kebocoran, khususnya bagi aktivitas berbasis alam yang memerlukan metodologi global yang mapan.

Indonesia menegaskan agar aturan pasca-krediting dan alat penilaian risiko (Risk Tools) tidak menegasikan kegiatan berbasis lahan, termasuk kehutanan dan mangrove.

Selain itu Indonesia mendorong agar proses konsultasi diperpanjang dan melibatkan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IPLCs) secara bermakna, serta meminta agar rapat Methodological Expert Panel (MEP) disampaikan secara terbuka demi transparansi.

Indonesia menyerukan penguatan pendanaan untuk capacity building dan technology transfer agar dapat berpartisipasi aktif dalam mekanisme ini.

Pengakuan terhadap Solusi Berbasis Alam dan Karbon Biru dari negara-negara. Sebagai negara kepulauan megadiversitas, Indonesia menekankan pentingnya keberlanjutan ekosistem penting seperti mangrove dan gambut sebagai bagian tak terpisahkan dari pencapaian target mitigasi global.

Sidang ini berlangsung pada hari Selasa (11 November 2025), dalam rangkaian pembahasan laporan tahunan keempat Badan Pengawas Mekanisme Pasal 6.4 pada Konferensi Para Pihak (COP30) (Report of the Supervisory Body for the Article 6.4 Mechanism for Informal Consultations at CMA 7).

Pembahasan masih akan dilanjutkan untuk mencapai kesepakatan atas rekomendasi yang diajukan.

Intervensi ini sejalan dengan agenda strategis Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yang menargetkan sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya menjadi penyerap karbon bersih pada tahun 2030.

"Perjuangan ini harus terus disuarakan, Indonesia akan terus memperjuangkan aturan yang seimbang, dapat diterapkan, dan menjamin keadilan bagi semua pihak, terutama bagi negara-negara berkembang yang berkontribusi besar bagi iklim dunia," ujar Haruni.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI) menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat integritas dan kolaborasi global dalam pengembangan pasar karbon.

Terkait hal itu, Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyatakan Indonesia menyambut baik semangat kolaborasi yang diusung oleh Coalition to Grow Carbon Markets dan mendukung Shared Principles yang menjadi pedoman bagi perusahaan dan pemerintah dalam memastikan integritas tinggi dalam pemanfaatan kredit karbon.

"Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh mitra untuk memastikan bahwa pasar karbon benar-benar berintegritas tinggi, tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan keanekaragaman hayati, dan mendorong pembangunan berkelanjutan," ujar dia pada acara Coalition to Grow Carbon Markets yang diselenggarakan di Paviliun Singapura, COP30 UNFCCC, Belem, Brasil.

Pada kesempatan itu, Wamenhut menyampaikan apresiasi kepada negara-negara penggagas Coalition to Grow Carbon Markets atas kepemimpinannya dalam memajukan pasar karbon global yang kredibel dan transparan.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Singapura selaku Ketua Bersama Koalisi atas penyelenggaraan acara yang mendorong aksi bersama untuk memobilisasi pembiayaan sektor swasta melalui pasar karbon,” katanya.

Sebagai bagian dari semangat kolaborasi tersebut, Pemerintah Indonesia juga mengapresiasi Kenya, Inggris, Singapura, Prancis, dan Panama atas perannya dalam membentuk Koalisi tersebut.

Indonesia, lanjutnya, menilai inisiatif ini penting untuk mempercepat aksi iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Indonesia memiliki komitmen yang sama untuk memastikan bahwa pasar karbon bersifat kredibel, transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut, Wamenhut menegaskan bahwa Indonesia saat ini tengah memperkuat arsitektur pasar karbon nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam membangun ekosistem pasar karbon nasional yang kuat, inklusif, dan terhubung secara global.

"Strategi kami jelas yaitu memastikan kejelasan aturan, menyelaraskan standar Measurement, Reporting, and Verification (MRV) nasional dengan praktik global, serta menarik investasi untuk mendukung solusi mitigasi berbasis alam," ujar Wamenhut.

Pewarta: Subagyo
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa Indonesia menegaskan komitmennya dalam perlindungan hutan tropis dunia melalui partisipasi aktif di Tropical Forest Forever Facility (TFFF).

"Ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto kepada dunia bahwa Indonesia akan selalu bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang menyepakati kerja sama untuk bersama-sama secara multilateral untuk melindungi bumi kita," kata Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Lebih lanjut, Raja Antoni menyebut bahwa Presiden Prabowo menegaskan posisi Indonesia untuk tetap berpegang pada Paris Agreement serta norma-norma internasional dalam menghadapi krisis iklim secara kolektif.

Tidak hanya itu, ia mengatakan Prabowo juga mengumumkan bahwa Indonesia tidak hanya bergabung dalam inisiatif TFFF, tetapi juga siap berinvestasi sebesar 1 miliar dolar AS dengan kontribusi yang setara seperti Brasil.

"Pak Prabowo juga memberikan pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya bergabung kepada TFFF, Tropical Forest Forever Facility, tetapi Indonesia juga siap chip in membayar biaya investasi yang sama besarnya dengan apa yang dikeluarkan oleh Brasil," ujar Menhut.

Ia menilai hal ini merupakan sebuah langkah berani yang menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara penggagas utama perlindungan hutan tropis dunia.

"Ini juga menunjukkan sebagai negara berkembang dan sekaligus negara yang memiliki hutan tropis terbesar, kita bicara pada negara-negara maju dan seluruh belahan dunia lainnya, bahwa kita tidak hanya memiliki hutan tapi juga secara aktif terlibat dalam mencari mekanisme perlindungan terhadap hutan tropis kita," ujarnya.

Selain itu, Menhut Raja Antoni menyebut Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan wibawa dan kredibilitas di dunia internasional, yakni dengan aksi mitigasi nyata terhadap pemanasan global dan krisis iklim.

Sementara itu, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menjadi penggagas utama TFFF, sebuah inisiatif pendanaan global untuk melindungi hutan tropis di lebih dari 70 negara.

Dalam forum pra-COP30 di Belem, Brasil, Lula mengumumkan investasi awal sebesar 1 miliar dolar AS dari Brasil, menjadikannya negara pertama yang berkontribusi pada fasilitas tersebut.

Brasil menempatkan diri sebagai pemimpin global dalam perlindungan hutan tropis, dengan mekanisme TFFF yang juga menyalurkan sebagian dana langsung ke masyarakat adat dan komunitas lokal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025