JAKARTA - Sebuah tim ahli bedah di China selatan telah mengeluarkan cacing sepanjang 8cm dari otak seorang wanita setelah pasien tersebut menderita serangkaian masalah kesehatan misterius.

Seperti yang dilaporkan oleh South China Morning Post, wanita berusia 61 tahun itu menjalani operasi otak di sebuah rumah sakit di provinsi Guangdong awal bulan ini.

Dokter mengatakan parasit tersebut mungkin disebabkan oleh pengalaman yang dialami wanita itu ketika masih muda.

Pasien mengatakan bahwa ketika ia masih remaja, ibunya menangkap seekor katak di hutan dan memasukkan kakinya ke dalam rongga giginya untuk mencoba menyembuhkan sakit gigi.

Kepercayaan setempat adalah bahwa kaki katak dapat 'mengeluarkan cacing gigi'.

Wanita itu mengatakan bahwa ia kemudian sering minum air mata air pegunungan yang tidak dimasak dan juga mencoba anggur ular sebagai obat.

Pada tahun 2021, ia menjalani operasi tulang belakang lumbal. Setelah itu, ia sering merasa mati rasa di lengan, kaki, dan kulit kepalanya.

Musim panas lalu, saat suhu tinggi, wanita itu masih merasa sangat kedinginan.

Ia juga menderita kejang berulang kali akhir tahun lalu.

Awalnya, dokter tidak dapat mengidentifikasi penyebab penyakitnya sampai seorang ahli saraf melihat tanda-tanda seperti terowongan yang ditinggalkan oleh parasit yang bergerak di otaknya.

“Akhirnya kami menemukan apa yang menyebabkan masalah kesehatannya. Operasinya berjalan lancar dan dia baik-baik saja,” kata suami wanita itu.

Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tengah dirancang oleh DPR untuk segera ditetapkan menjadi undang-undang. Sejumlah persoalan dibahas agar pelaksanaan perampasan aset berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

RUU ini akan mengatur berbagai mekanisme perampasan aset terhadap pihak yang melanggar aturan hukum seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, hingga narkotika. Aset yang disita menjadi pemasukan bagi negara.

Pakar hukum, Chandra Hamzah menjelaskan perampasan aset dapat dilakukan dengan menuntaskan hukuman tindak pidana. Pernyataan ini dia sampaikan dengan merujuk buku Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture.

Namun dengan catatan perampasan aset bisa dilakukan tanpa menunggu putusan pidana ketika pihak terkait meninggal atau melarikan diri.

"Pidananya dulu yang mesti diselesaikan. Kalau tidak berhasil baru masuk rezim perampasan aset. Jangan ujug-ujug perampasan aset tanpa asal-usul (pidana) muncul. Ini best practice, a good practices guide for Non-Conviction Based. Jadi tidak bisa perampasan aset berdiri sendiri," katanya saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Mantan Wakil Ketua KPK itu menyampaikan jenis tindak pidana yang dapat dijerat aturan perampasan aset dengan merekomendasikan kepada anggota parlemen agar merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), di mana mekanisme perampasan aset umumnya diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Hal itu juga dia buktikan pada survei yang dilakukan dirinya di salah satu seminar perampasan aset, dia menuturkan bahwa 90% responden berpendapat perampasan aset lekat dengan tindak pidana korupsi.

"Cuma saya pernah melakukan survei pendapat di beberapa acara perampasan aset seminar work shop, FGD yang saya lakukan di atas 90% dan kemudian saya lihat dibeberapa itu menyatakan perampasan aset untuk tindak pidana korupsi. Bukan untuk tindak pidana lain," ucapnya.

Oleh karenanya, dia menginginkan keputusan tegas dari DPR untuk mengklasifikasikan tindak pidana yang dapat dijerat perampasan aset.

"Pertanyaan mendasarnya adalah tindak pidana mana saja yang mau kita terapkan ke perampasan aset. Sebagian besar orang kalau kita bikin survei dia akan mereka berpikir adalah hanya untuk korupsi kalau korupsi itu menyangkut negara penyelenggara negara atau orang lain yang terkait penyelenggara negara," ucapnya.

Menurutnya penerapan perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, tidak dapat diberlakukan secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sebab dia membandingkan dengan pedoman berupa Unexplained Wealth Orders (UWO), di mana perampasan aset bisa dilakukan terhadap kejahatan kriminal yang serius, properti yang dimiliki pihak bersalah sebanyak £50 ribu, dikenakan hukuman di atas 4 tahun, dan berkaitan dengan penyelenggara negara.

Dia juga menyoroti tata cara perampasan aset dengan lebih dulu melihat mekanisme hukum acara yang dilakukan. Chandra mengatakan Indonesia menganut tradisi hukum Civil Law yang memisahkan antara hukum publik dengan hukum perdata yang masing masing memiliki hukum acara sendiri dan tidak bisa digabungkan.

Dia menyebut hukum publik mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Sedangkan hukum perdata tetap hukum perdata.

"Saya punya draf 2011 bahwa dalam pasal 2 RUU perampasan aset dinyatakan merupakan perampasan aset secara perdata. Kalau secara perdata berarti masuk hukum acara perdata. Kalau masuk hukum acara perdata, ke Pengadilan Negeri mengajukan gugatan, permohonan dalam istilah ini. Kalau permohonan maka bisa banding, bisa kasasi. Jadi nggak cepat juga ini barang," papar Chandra.

Dalam kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi menekankan bahwa pembentukan regulasi perampasan aset harus tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Menurutnya, sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi asas legalitas serta prinsip keadilan dalam setiap proses penegakan hukum. Hal tersebut mencakup hak setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Apabila asas hukum tidak dirumuskan secara jelas, lanjutnya, maka undang-undang berpotensi tidak mencerminkan tujuan hukum, baik dari sisi keadilan maupun kemanfaatan, bahkan dapat bertentangan dengan jiwanya sendiri.

"Tidak boleh ada penegakan hukum perampasan aset yang bertindak tanpa suatu keputusan pengadilan. Itu melanggar prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.

Rullyandi juga menekankan agar RUU ini tidak disalahkan gunakan sebagai alat penyelewengan kekuasaan atau abuse of power dalam proses perampasan aset. Dia menginginkan agar ada kepastian yang tegas mengenai pelaksanaan perampasan aset.

"Untuk menghindari adanya suatu abuse of power penyimpangan terhadap aparat penegak hukum dan itu bisa mungkin terjadi apabila tidak ada syarat mutlak atau persyaratan khusus untuk menangani penegakan hukum dalam tindakan-tindakan perampasan aset. Maka kita perlu memberikan satu kesepakatan indikator ini sebagai pendapat hukum, saya apakah kita menggunakan satu sistem pembuktian atau bisa menjadi alternatif pilihan dalam arti bersifat home standard suatu keadaan kondisional misalnya orangnya sudah meninggal, orangnya lari," kata Rullyandi

Usulan Hukum Acara Khusus dan Badan Pengelola Rampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru mengusulkan agar terdapat hukum acara khusus mengenai perampasan aset. Jika dilihat pada penjelasan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan hukum acara publik dan hukum acara perdata.

Lebih lanjut, Falah mulanya mempertanyakan tata cara perampasan aset yang berawal dari potensi kerugian negara oleh penyelenggara negara di mana indikasi awal umumnya dapat ditelusuri melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun laporan pajak.

Dia kemudian menyoroti kemungkinan tindakan hukum ketika ditemukan ketidaksesuaian dalam LHKPN. Dia turut mempertanyakan apakah harta yang dinilai tidak wajar tersebut dapat langsung dirampas, serta bagaimana praktik penanganannya, termasuk pengalaman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memproses temuan serupa di masa lalu.

Kemudian, dia mengusulkan bahwa perlu adanya hukum acara khusus yang mengatur perampasan aset agar proses penegakan hukum berjalan dengan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Yang terakhir, pimpinan, saya kemarin juga tetap mengusulkan apa perlu kita bikin hukum acara sendiri, lex specialis supaya memang aturan ini benar-benar bisa kita lakukan dengan lebih baik. Itu saja pimpinan," ucapnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mengusulkan pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil rampasan.

Menurutnya, upaya ini penting dilakukan untuk memastikan aset yang disita dari tindak pidana dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi negara.

“Masalah kita bukan semata pada aturan, tapi pada tata kelola aset-aset yang disita dan dirampas. Setelah dirampas, sering kali tidak jelas lagi keberadaannya,” ujarnya dikutip Kamis (9/4/2026).

Dia mencontohkan sejumlah aset seperti lahan sawit hingga konsesi tambang yang nilainya sangat besar. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, aset tersebut berpotensi kehilangan nilai ekonomi atau bahkan tidak memberikan manfaat optimal bagi negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Pakar Hukum, Chandra M Hamzah menyampaikan perampasan aset tidak bisa diberlakukan ke semua jenis tindak pidana.

Sebab, dia menjelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak setiap pidana dapat dikenakan UU tersebut.

"Apakah setiap pidana harus diikuti dengan perampasan aset. Kalau ini bapak lihat undang-undang pencucian uang apakah setiap pidana bisa dikenakan TPPU? Enggak," katanya saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Mantan Wakil Ketua KPK itu menyebutkan bahwa berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) perampasan aset umumnya dikenakan terhadap tindak pidana korupsi.

Hal itu dia buktikan pada survei yang dilakukan dirinya di salah satu seminar perampasan aset, dia menuturkan bahwa 90% responden berpendapat perampasan aset lekat dengan tindak pidana korupsi.

"Cuman saya pernah melakukan survei pendapat di beberapa acara perampasan aset seminar work shop, FGD yang saya lakukan di atas 90% dan kemudian saya lihat dibeberapa itu menyatakan perampasan aset untuk tindak pidana korupsi. Bukan untuk tindak pidana lain," ucapnya.

Dia membandingkan dengan pedoman di Inggris berupa Unexplained Wealth Orders (UWO), di mana perampasan aset bisa dilakukan terhadap kejahatan kriminal yang serius, properti yang dimiliki pihak bersalah sebanyak 50 ribu poundsterling, dikenakan hukuman di atas 4 tahun, dan berkaitan dengan penyelenggara negara.

"Kalau dari UWO-nya UK itu hukuman di atas empat tahun. Kemudian melibatkan public expose person. Jadi ga setiap orang," jelasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan kepada anggota rapat bahwa tindak pidana apa saja yang dapat dikenakan perampasan aset.

"Pertanyaan mendasarnya adalah tindak pidana mana saja yang mau kita terapkan ke perampasan aset. Sebagian besar orang kalau kita bikin survei dia akan mereka berpikir adalah hanya untuk korupsi kalau korupsi itu menyangkut negara penyelenggara negara atau orang lain yang terkait penyelenggara negara," ucapnya.

Menurutnya penerapan perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, tidak dapat diberlakukan secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai harus difokuskan pada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan, yakni politically exposed persons (PEPs).

Hal itu didasarkan pada karakteristik tindak pidana korupsi yang pada dasarnya melibatkan pejabat negara atau penyelenggara negara. Dengan demikian, tidak semua individu dapat menjadi subjek dalam praktik korupsi.

"Yang perlu kita sadari sama sama Korupsi hanya bisa dilakukan oleh publik expose person (PEPs) tidak ada korupsi oleh pedagang pecel lele. Korupsi pasti melibatkan pejabat negara, penyelenggara negara, public expose person. Oleh karena itu perampasan aset kalau kita bicara perampasan aset itu korupsi salah satu tindak pidananya maka harus menyangkut PEPs. Enggak setiap orang," paparnya.

Sebab, jika tidak berkaitan dengan penyelenggara negara, maka dimungkinkan longgarnya jeratan hukum korupsi.

"Kalau ga ada pegawai negeri, penyelenggara negara suap menyuap, bebas merdeka. Itu urusan mereka," tandasnya.

Satu bulan sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran, pasar ekuitas global mengalami guncangan hebat.

Seperti dilansir Anadolu, penutupan Selat Hormuz dan kerusakan fasilitas energi di kawasan Teluk telah menghapus investasi bernilai triliunan dolar dari pasar saham di seluruh dunia.

Indeks Kapitalisasi Pasar Bursa Dunia Bloomberg mencatat penurunan drastis dari US$157,5 triliun menjadi US$146 triliun dalam sebulan terakhir. Artinya, kekayaan pasar sebesar US$11,5 triliun (sekitar Rp182.000 triliun) menguap seiring pelarian investor dari aset berisiko.

Ketegangan regional sejak 28 Februari lalu telah memicu ketidakpastian pasar yang ekstrem. Minyak Mentah melonjak sekitar 45% akibat gangguan pasokan.

Emas justru mengalami penurunan sekitar 15% di tengah fluktuasi tajam. Muncul juga kekhawatiran akan lonjakan inflasi global meningkat tajam seiring meroketnya biaya energi.

Bursa Wall Street mencatat kerugian kapitalisasi pasar lebih dari US$5 triliun hanya di bulan Maret.

- Dow Jones: Anjlok 7,77% ke level 45.167,44.- S&P 500: Turun tajam 7,4% ke posisi 6.368,85.-Nasdaq: Merosot 7,6% menjadi 20.948,36.

Indeks pan-Eropa Stoxx Europe 600 kehilangan 9,2% nilainya.

- DAX (Jerman): Mengalami penurunan terdalam sebesar 11,8%.- CAC 40 (Prancis): Terjun 10,2%.- FTSE 100 (Inggris): Melemah 8,6%.- IBEX 35 (Spanyol) & FTSE MIB (Italia): Masing-masing turun di atas 8%.

Pasar Asia tidak luput dari aksi jual masif, dengan Korea Selatan mencatat performa terburuk.

-Kospi (Korea Selatan): Terperosok 12,9%.- Asia Dow: Anjlok 10,2%.- Nikkei 225 (Jepang): Turun 9,3% ke level 53.373,07.- Sensex (India): Melemah 9,5%.- Hang Seng (Hong Kong) & Shanghai (China): Kompak terkoreksi di kisaran 6%.

Eskalasi militer yang terus berlanjut di Iran diprediksi akan tetap menekan pasar modal global dalam jangka pendek, kecuali jika terdapat tanda-tanda de-eskalasi atau pembukaan kembali jalur logistik di Selat Hormuz.

LONDON - Bangkai paus yang terdamparmenawarkan pulau-pulau nutrisi di dasar laut yang tandus, dan dengan bantuan cacing zombie pemakan tulang, mereka dapat menopang seluruh ekosistem selama beberapa dekade.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan menemukan bahwa cacing zombie (genusOsedax) telah menghilang di lepas pantai British Columbia, di lokasi yang berada hampir 900 meter (3.000 kaki) di Samudra Pasifik.

Dalam keadaan normal, larva cacing mengapung bebas di kolom air, menunggu kesempatan untuk hinggap pada kerangka paus yang baru saja jatuh atautulang lainnya. Di sana, mereka dengan cepat tumbuh menjadi cacing dewasa dan mulai mengeluarkan asam dari 'akarnya' untuk menembus bagian luar tulang yang keras dan seperti korteks.

Terkait:Seekor Paus Mati di Dasar Laut Kini Menjadi Rumah yang Berkembang Pesatnya Kehidupan

Setiap cacing zombie memiliki kolonibakteri simbiosisdi dalam tubuhnya, yang membantunya mencerna lemak dan protein (terutama kolagen) yang tidak dapat dimakan dari tulang.

Proses makan yang berlangsung lambat ini membuka akses nutrisi lezat bagi makhluk laut dalam lainnya, meningkatkan keanekaragaman dan kompleksitas ekosistem bangkai paus. Mikrohabitat ini, ketika terbentuk, menciptakan "batu loncatan" bagi spesies untuk menyebar ratusan kilometer melalui lautan.

Maka, sungguh mengkhawatirkan bahwa ketika para ilmuwan menempatkan tulang paus bungkuk di dasar laut dalam British Columbia, tidak satu pun cacing zombie yang terdeteksi oleh kamera mereka, selama 10 tahun pemantauan.

Tim yang melakukan penelitian ini, dipimpin oleh ahli ekologi bentik Fabio De Leo dari Universitas Victoria, menduga bahwa ketiadaan cacing tersebut mungkin disebabkan oleh kekurangan oksigen.

NgaraiBarkley(tempat tulang paus ditempatkan dan dipantau) secara alami memiliki kadar oksigen rendah, tetapi area laut dalam dengan kondisi yang menyebabkan sesak napas ini – yang dikenal sebagaizona minimum oksigen(OMZ) atau 'zona mati' – semakinmeluas akibat perubahan iklim.

"Pada dasarnya, kita berbicara tentang potensi hilangnya spesies,"kataDe Leo.

Jika semakin sedikit cacing zombie yang memberi makan komunitas dasar laut, maka habitat 'pulau' yang mereka ciptakan mungkin akan menjadi semakin sedikit dan berjauhan, dan "Anda bisa mulai kehilangan keanekaragaman spesiesOsedaxdi berbagai skala spasial regional,"kataDe Leo .

"Tampaknya perluasan OMZ, yang merupakan konsekuensi dari pemanasan laut, akan menjadi kabar buruk bagi ekosistem bangkai paus dan kayu yang menakjubkan di sepanjang tepi Pasifik timur laut,"kataahli oseanografi Universitas Hawai'i, Craig Smith, yang memimpin eksperimen bersama De Leo.

Smith dan De Leo telah memantaubangkai paus laindiLereng Clayoquotdi lepas Pulau Vancouver yang diharapkan akan segera memberikan wawasan lebih lanjut tentang potensi hilangnya cacing zombie dari lautan kita.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso mengatakan bank sentral Republik Indonesia tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai temuan yang diduga limbah uang kertas di Tempat Penampungan Sampah (TPS) liar di Bekasi, Jawa Barat.

“Terkait video yang beredar di media sosial saat ini (soal limbah uang kertas rupiah yang ditemukan di Bekasi), kami sedang melakukan penelusuran berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujar Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, BI melakukan pemusnahan atas uang yang dalam kondisi yang tidak layak edar, termasuk uang lusuh, uang cacat, uang rusak, dan uang yang telah ditarik dari peredaran.

Ia juga mengatakan proses pemusnahan tersebut dilakukan di Kantor BI dengan cara peleburan maupun cara lainnya hingga tidak lagi menyerupai bentuk uang kertas, untuk selanjutnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) resmi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

“Bank Indonesia selalu berupaya memastikan bahwa proses pemusnahan uang dilakukan dengan prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang ketat serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ramdan.

Sebagai upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui pemanfaatan limbah racik uang kertas, ia menyatakan pihaknya secara bertahap mengadopsi konsep waste-to-energy dan waste-to-product sejak 2023.

Implementasi waste-to-energy tersebut antara lain melalui kerja sama pemanfaatan limbah racik uang sebagai bahan bakar alternatif Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), salah satunya di Jawa Barat.

“Selain itu, BI juga menerapkan waste-to-product, contohnya mengolah limbah menjadi suvenir, seperti medali sebagaimana yang telah dilakukan antara lain di Bali,” kata Ramdan.

Sebelumnya, beredar di media sosial sebuah video terkait penemuan sejumlah karung yang dibuang di lahan milik seorang warga Bekasi, Jawa Barat. Saat isi karung diperiksa, warga menemukan cacahan kertas yang diduga berasal dari uang rupiah.

Kepolisian Resor (Polres) Metro Bekasi mengonfirmasi bahwa 21 karung yang diduga berisi potongan uang kertas rupiah tersebut adalah milik Bank Indonesia.

"Kami juga sudah koordinasi dengan BI bahwa benar itu cacahan uang darinya, uang lama dari BI," kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis.

Ia juga memastikan bahwa cacahan uang tersebut merupakan uang rupiah asli dan telah diamankan untuk menjadi barang bukti.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebutkan temuan tersebut telah dimonitor oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Setu bersama Polres Metro Bekasi.

"Sampel diamankan untuk pemeriksaan laboratorium forensik guna memastikan jenis dan keasliannya," katanya saat dihubungi secara terpisah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Tesla mengumumkan penarikan sekitar 10.500 unit sistem baterai Powerwall 2 di Amerika Serikat. Informasi tersebut disampaikan melalui pemberitahuan resmi Komisi Keselamatan Produk Konsumen AS pada Kamis (13/11/2025) waktu setempat, yang mengungkap adanya potensi bahaya serius dari perangkat baterai cadangan rumah tangga tersebut.

Menurut pemberitahuan CPSC, sebagaimana dilansir CNBC International, penarikan dilakukan menyusul temuan bahwa sel baterai lithium-ion di sejumlah unit Powerwall 2 dapat menyebabkan perangkat berhenti berfungsi selama pemakaian normal, yang dapat mengakibatkan panas berlebih. Dalam beberapa kasus, menghasilkan asap atau api serta berpotensi menyebabkan kematian atau cedera serius akibat bahaya kebakaran dan luka bakar.

Tesla menyalahkan masalah itu pada "cacat sel baterai dari pihak ketiga", meski perusahaan tidak menyebutkan siapa pemasok yang dimaksud.

Berdasarkan informasi yang sama, Tesla telah menerima 22 laporan pelanggan terkait panas berlebih, termasuk lima kejadian kebakaran yang menyebabkan "kerusakan properti minor", namun sejauh ini tidak ada laporan korban luka.

Powerwall 2 merupakan bagian dari lini produk Tesla Energy, divisi yang juga menjual baterai raksasa untuk proyek skala utilitas maupun fasilitas komersial besar. Perangkat ini digunakan bersama panel surya Tesla untuk menyimpan energi listrik secara mandiri, termasuk untuk dipakai saat terjadi pemadaman atau ketika harga listrik meningkat.

Dalam keterangan terpisah di situs resminya, Tesla menegaskan bahwa masalah tersebut tidak mempengaruhi pemilik model terbaru, yakni Powerwall 3. Perusahaan juga menulis bahwa "seluruh unit yang terdampak sedang diganti tanpa biaya bagi pelanggan."

Kejadian ini muncul di tengah pertumbuhan pesat bisnis energi Tesla. Pada kuartal ketiga 2025, divisi energi menjadi pendorong terbesar pertumbuhan perusahaan, mencatat peningkatan pendapatan 44% menjadi 3,42 miliar dolar AS. Hingga akhir September, segmen energi menyumbang sekitar seperempat dari total pendapatan Tesla.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Korea Selatan mengumumkan penarikan lebih dari 260.000 unit kendaraan akibat cacat produksi, termasuk lebih dari 180.000 mobil dari Hyundai Motor Group, yang teridentifikasi memiliki potensi risiko kebakaran.

"Sebanyak 260.184 kendaraan dari 57 model yang diproduksi, diimpor, atau dijual oleh Hyundai Motor, Kia, BMW Korea, dan Stellantis Korea akan ditarik secara sukarela karena cacat produksi yang teridentifikasi," kata Kementerian Pertanahan dan Transportasi Korea Selatan (MOLIT) dalam pernyataannya, dikutip AFP pada Kamis (30/10/2025).

Dari jumlah tersebut, Hyundai Motor akan menarik 85.355 unit model Porter II Electric mulai 30 Oktober karena cacat desain pada perangkat lunak sistem manajemen baterai yang berpotensi menyebabkan kebakaran.

Sementara itu, Kia Motors, anak usaha Hyundai, akan menarik 54.532 unit Bongo III EV karena masalah serupa pada perangkat lunak. Model lain yang terdampak termasuk Hyundai Tucson, yang ditemukan memiliki cacat pada komponen filter bahan bakar, serta Kia Seltos, yang mengalami gangguan pada sistem mesin.

Kementerian mengatakan proses penarikan akan dilakukan secara bertahap, dan konsumen dapat memeriksa apakah kendaraan mereka termasuk dalam daftar melalui situs web resmi atau pusat layanan masing-masing merek.

Insiden terkait kebakaran baterai kendaraan listrik sebelumnya memicu kekhawatiran publik di Korea Selatan pada 2024, setelah ratusan kendaraan dilaporkan rusak. Beberapa area parkir bahkan sempat menerapkan pembatasan terhadap mobil listrik karena meningkatnya risiko keamanan.

Korea Selatan merupakan salah satu produsen utama baterai dan kendaraan listrik dunia, dengan Hyundai dan Kia menjadi pemain besar di pasar global. Pada 2024, kendaraan listrik menyumbang 9,3% dari total penjualan mobil baru di negara tersebut, jauh lebih tinggi dibandingkan pasar Amerika Serikat (AS).

(tfa/tfa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Nama Chengdu J‑10 jadi sorotan di tengah rencana modernisasi alutsista Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun telah menyetujui anggaran pembelian fighter jet atau jet tempur dari China tersebut, sekitar US$9 miliar atau berkisar Rp146 triliun untuk 42 unit Chengdu J-10.

Artinya, dari angka itu, secara hitungan sederhana, rata‑rata biaya per unit (termasuk paket dukungan, logistik, pelatihan, dan infrastruktur) bisa mencapai sekitar US$214 juta atau sekitar Rp3,54 triliun per unitnya.

Di sisi lain, dalam transaksi internasional, Bangladesh dilaporkan menandatangani kesepakatan pengadaan 20 unit J‑10CE dengan nilai total US$2,2 miliar. Harga dasar tiap unit pesawatnya, tanpa menghitung paket pelatihan, suku cadang, dan logistik sekitar US$60 juta.

Sedangkan sisanya sekitar US$820 juta dialokasikan untuk dukungan operasional, pengiriman, pelatihan, dan dukungan suku cadang selama masa kontrak.

Jadi, meskipun angka US$214 juta per unit muncul dari pembagian nilai total dalam kasus Indonesia, itu sangat mungkin terdiri dari paket layanan tambahan dan margin transaksi, bukan harga dasar pesawat di pasar ekspor. Untuk perbandingan, jika pesawat dasar memang berada di kisaran US$50 juta, maka selisih besar berasal dari elemen pendukung kontrak dan biaya tambahan.

Sampai saat ini, CAC (Chengdu Aircraft Corporation) belum mempublikasikan daftar harga terbuka untuk J‑10. Lembaga‑lembaga aviasi Cina dan CAC sendiri umumnya menggunakan pendekatan kontrak tertutup (negosiasi pemerintah ke pemerintah), yang menyembunyikan harga komponen individual.

CAC merupakan anak perusahaan dari AVIC (Aviation Industry Corporation of China) dan tidak secara rutin merilis harga ekspor pesawat militer.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran pembelian fighter jet atau jet tempur dari China, Chengdu J-10. Anggaran pembelian jet tempur buatan China ini mencapai US$ 9 miliar atau Rp 149,5 triliun.

"US$9 miliar kalau nggak salah atau lebih. Saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya udah siap semua," tegas Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (15/10/2025).

Foto: Jet Tempur buatan Chengdu Aircraft Corporation (CAC) J-10 milik Pakistan. (Tangkapan Layar Youtube/Pakistan Air Force) Jet Tempur buatan Chengdu Aircraft Corporation (CAC) J-10 milik Pakistan. (Tangkapan Layar Youtube/Pakistan Air Force)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]