Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan anggota holding BUMN Tambang MIND ID, PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2025 pada Kamis 11 Juni 2026. Secara historis, dalam 10 tahun terakhir para pemegang saham PTBA tak pernah absen membagikan dividen.

Terakhir, PTBA melalui RUPST tahun buku 2024 yang digelar 12 Juni 2025 menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp3,83 triliun. Dividen tersebut sebanyak 75% dari laba bersih perseroan 2024 sebesar Rp5,10 triliun.

Sebelumnya, RUPST tahun buku 2023 yang digelar 8 Mei 2024 juga menyepakati pembagian dividen tunai sebesar Rp4,58 triliun, atau mencapai 75% dari total laba bersih tahun buku 2023 sebesar Rp6,10 triliun.

Sementara pada 2023, RUPST tahun buku 2022 yang dilaksanakan pada 15 Juni 2023 menyetujui pembagian dividen tunai sebesar total laba bersih yang diraup perseroan pada tahun buku 2022, yakni mencapai Rp12,57 triliun.

Pay out ratio 100% tersebut juga sama dengan pembagian dividen tunai periode 2022. Saat itu, perseroan mengguyur dividen tunai sebesar Rp7,91 triliun atau sebesar Rp688,52 per saham.

Bila mengacu pada data historis 10 tahun terakhir, pay out ratio paling besar adalah pada dividen tunai periode 2020. Kala itu PTBA membagikan dividen sebesar Rp3,65 triliun atau Rp326,46 per saham. Jumlah tersebut mencerminkan pay out ratio sebesar 90% dari laba bersih perseroan tahun buku 2019.

Menilik besaran dividen, nominal yang dibagikan PTBA pada periode 2023 sebesar Rp12,57 triliun menjadi yang paling besar dalam 10 tahun terakhir. Nilainya mencapai Rp1.094,05 per saham yang dibagikan kepada 11,49 juta saham yang dipegang investor.

Adapun, pada laporan keuangan 2025 yang diaudit, PTBA membukukan laba bersih sebesar Rp2.29 triliun. Raihan tersebut turun 42,74% secara year on year (YoY).

Berikut adalah data historis pembagian dividen tunai PTBA:

Jakarta (ANTARA) - Komisi VI DPR RI meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertambangan untuk melibatkan koperasi, termasuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam kegiatan usaha di wilayah operasional perusahaan, guna mengatasi praktik penambangan liar atau ilegal.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama (Dirut) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), Dirut PT Aneka Tambang (Antam), Dirut PT Bukit Asam (PTBA), dan Dirut PT Timah di Jakarta, Selasa.

Ia menilai pelibatan koperasi merupakan langkah strategis untuk melegalkan aktivitas penambang rakyat sekaligus memutus rantai pemilik modal atau cukong yang selama ini memanfaatkan penambang liar.

Nurdin menegaskan bahwa empat entitas BUMN tambang tersebut wajib mendukung program Presiden terkait penguatan koperasi, termasuk program prioritas Kopdes Merah Putih.

Ia mencontohkan PT Timah yang telah melaksanakan keputusan rapat sebelumnya dengan mengintegrasikan penambang liar ke dalam koperasi.

“PT Timah sudah melaksanakan skema kemitraan dengan koperasi, dan ini patut diapresiasi,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa hingga kini belum ada peta jalan (roadmap) pelibatan koperasi dari BUMN tambang lainnya.

Padahal, menurutnya, pendekatan koperasi diyakini dapat mengatasi praktik cukong yang memperkaya diri dengan memanfaatkan penambang liar, sekaligus memberi kepastian hukum bagi penambang rakyat.

Nurdin berharap pada 2026 jumlah koperasi yang terlibat dalam program ini bisa mencapai 50 hingga 100 unit.

Ia meminta PT Bukit Asam, PT Antam, dan PT Inalum mengikuti langkah PT Timah dengan melegalkan penambang liar melalui koperasi.

“Dengan begitu, kita sekaligus mengatasi praktik cukong yang selama ini memperkaya diri dengan memanfaatkan para penambang liar,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengakui bahwa penambang ilegal batu bara kembali muncul di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) milik perseroan menyusul kenaikan harga batu bara.

Arsal menjelaskan bahwa jumlah titik tambang ilegal memang sempat menurun sejak adanya satgas pemberantasan tambang ilegal, dari 81 titik pada tahun lalu menjadi jauh lebih sedikit.

Namun, ia menyebut ketika harga batu bara kembali naik, aktivitas tambang ilegal mulai bermunculan lagi.

“Meskipun satu dua, dampaknya tetap kami yang harus menyelesaikan (jika ada masalah) sebagai pemilik IUP (izin usaha pertambangan),” kata Arsal.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

2023 net income kami hanya 57 juta dolar AS, 2024 naik ke 123,7 juta dolar AS, kemudian 2025 naik 15 persen menjadi 142 juta dolar AS

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mencatatkan laba bersih sebesar 142,8 juta dolar AS atau sekitar Rp2,43 triliun pada 2025, naik 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 123,7 juta dolar AS atau Rp2,1 triliun.

“Untuk net income, alhamdulillah dibandingkan 2023 net income kami hanya 57 juta dolar AS, 2024 naik ke 123,7 juta dolar AS, kemudian 2025 naik 15 persen menjadi 142 juta dolar AS,” ujar Direktur Utama Inalum Melati Sarnita dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan kenaikan ini utamanya dipengaruhi oleh pencapaian kinerja produksi dan penjualan yang sangat baik, optimalisasi dan efisiensi proses bisnis serta didukung oleh harga jual yang lebih tinggi.

Dari sisi produksi, Melati menyampaikan Inalum mencatat kenaikan. Pada 2023 produksi aluminium berada di 215.130 ton, kemudian melonjak menjadi 274.230 ton di 2024 atau naik 27 persen, dan kembali meningkat menjadi 280.082 ton di 2025, atau 2 persen di atas kapasitas terpasang.

Penjualan juga menunjukkan tren positif, dari 220.126 ton pada 2023 menjadi 276.381 ton pada 2024 atau naik 26 persen, lalu mencapai 280.141 ton pada 2025 dengan kenaikan 1 persen.

Komposisi produk pada 2025 masih didominasi aluminium ingot G1 sebanyak 213.004 ton, disusul billet 16.044 ton, alloy 18.581 ton, molten 6.075 ton, ingot S1B 23.664 ton, dan ingot S2 2.830 ton.

Ia menambahkan kinerja keuangan konsolidasi juga menunjukkan tren positif. Pendapatan perusahaan naik dari 544,8 juta dolar AS pada 2023 menjadi 716,9 juta dolar AS pada 2024, dan meningkat 10 persen menjadi 785,7 juta dolar AS pada 2025.

EBITDA atau Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization melonjak 121 persen pada 2023–2024, lalu kembali naik 60 persen pada 2025 menjadi 208,7 juta dolar AS.

Lebih lanjut, Melati menyampaikan rasio keuangan menunjukkan perbaikan dengan return on asset naik dari 5 persen pada 2024 menjadi 6 persen pada 2025, serta return on equity dari 6,2 persen pada 2024 menjadi 7 persen pada 2025.

Di sisi lain, Melati menyampaikan bahwa total cost perusahaan juga naik 7 persen menjadi 616,1 juta dolar AS dibandingkan 575,4 juta dolar AS pada 2024.

Lebih lanjut, Melati menyampaikan kontribusi Inalum terhadap negara juga meningkat, dengan setoran pajak penghasilan badan mencapai Rp874 miliar dan kontribusi pajak pusat serta daerah sebesar Rp56 miliar.

“Untuk pajak dan retribusi daerah sendiri mencapai Rp165 miliar. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak berupa dividen kepada MIND ID tercatat Rp21 miliar pada 2024 dan Rp19 miliar pada 2025,” ucap dia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andi Muhammad Nurdin Halid, meminta sejumlah BUMN sektor pertambangan memperkuat pelibatan koperasi dalam kegiatan usaha dan pemberdayaan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.

Permintaan tersebut ditujukan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, serta PT Aneka Tambang Tbk.

"Tentu kami sangat mengharapkan agar wajib mendukung daripada program yang keterlibatan daripada koperasi. Dalam hal ini, koperasi Desa Merah Putih yang salah satu program bapak presiden," kata dia dalam pengantar rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Selasa (31/3/2026).

Ia menyampaikan hingga saat ini belum melihat adanya peta jalan (roadmap) yang jelas dari sebagian perusahaan terkait pelibatan koperasi, kecuali PT Timah yang dinilai telah lebih dahulu menjalankan skema kemitraan tersebut.

"Kecuali PT Timah tadi yang karena sudah melaksanakan RDP dengan kita, dan itu melaksanakan kesimpulan rapat dengan mengatasi penambahan lingkaran ini dengan melalui koperasi," kata dia.

Andi menyebut langkah PT Timah dapat menjadi contoh, terutama dalam memperluas kemitraan koperasi di wilayah tambang. Ia berharap pada 2026 jumlah koperasi yang terlibat dapat meningkat signifikan, minimal mencapai 50 hingga 100 koperasi.

"Kami mengharapkan PT Bukit Asam, Aneka Tambang, juga Inalum, karena di daerah bapak pasti banyak penambang-penambang liar, khususnya di Antam, penambang emas liar itu, supaya seperti yang dilakukan oleh PT Timah, mereka diselesaikan dengan cara melegalkan melalui kooperasi," jelas dia.

Menurutnya, legalisasi aktivitas penambang rakyat melalui koperasi dapat menjadi pendekatan yang lebih efektif dibandingkan penindakan semata.

Skema tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat sekaligus memutus praktik perantara atau cukong yang selama ini mengambil keuntungan dari aktivitas tambang ilegal.

"Sehingga kita sekaligus mengatasi daripada para cukong-cukulong yang memanfaatkan daripada para penambang ini untuk sumber mereka. Bukan menyelamatkan para penambang liar, tapi justru semakin memperkaya para cukongnya. Ini kewajiban bapak, Ibu sekalian, untuk mengatasi dan terus melalui koperasi," tegas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan mengungkap alasan di balik pembentukan BUMN baru oleh Danantara Indonesia, yakni Perusahaan Mineral Nasional (Perminas).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pembentukan Perminas berangkat dari kebutuhan untuk menangani sumber daya mineral di Tanah Air.

"Ya kan itu kami melihat dari kepentingan dan kebutuhan bahwa kami membutuhkan satu BUMN yang khusus untuk nanti menangani sumber daya mineral kita," terangnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Menurut Prasetyo, Perminas tidak masuk dalam Holding BUMN pertambangan MIND ID lantaran keduanya adalah 'hal yang berbeda'. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut apa perbedaan yang dimaksud olehnya.

Politisi Partai Gerindra itu hanya menekankan bahwa peran penting Perminas nanti adalah untuk mengelola sumber daya alam penting Indonesia.

Di sisi lain, Prasetyo mengonfirmasi bahwa pemerintah nantinya akan memberikan konsesi tambang emas Martabe di Sumatra Utara ke Perminas. Sebelumnya, tambang itu dikelola oleh PT Agincourt Resources yang izinnya dicabut oleh pemerintah imbas pelanggaran pemanfaatan hutan terkait bencana Sumatra.

"Salah satunya," terang Prasetyo secara singkat.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pembentukan Perminas oleh Danantara ditujukan untuk mengurus tambang-tambang bermasalah atau terbengkalai.

Pembentukan perusahaan pelat merah itu pertama kali diungkap oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria. Dia menyebut, Perminas merupakan entitas tersendiri yang berada langsung di bawah Danantara.

Dengan begitu, Perminas berbeda atau tidak berada di bawah holding BUMN tambang PT Mineral Industri Indonesia (Persero) alias MIND ID.

"Perminas itu kan PT [perseroan terbatas] sendiri. PT sendiri, ya miliknya Danantara," ucap Dony di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Pria yang juga Kepala BP BUMN itu mengatakan, Perminas sudah memiliki jajaran direksi atau sumber daya manusia (SDM) tersendiri. Namun, dia tak memerinci siapa saja dewan direksi atau SDM di dalam Perminas.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam buka suara soal wacana pemerintah yang bakal mengalihkan pengelolaan PT Agincourt Resources kepada perusahaan pelat merah tersebut.
Pengalihan pengelolaan itu tidak lepas dari langkah pemerintah mencabut izin usaha 28 perusahaan di Sumatra. Agincourt Resources merupakan salah satu perusahaan dalam daftar itu.

Entitas tersebut merupakan pengelola Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
Terkait hal itu, Corporate Secretary Division Head Antam Wisnu Danandi Haryanto menuturkan bahwa sebagai BUMN, pihaknya siap menjalankan penugasan pemerintah apabila ditugaskan.
Apalagi, jika penugasan itu dalam rangka memastikan pengelolaan sumber daya emas nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan kesejahteraan masyarakat, dan sejalan dengan amanat konstitusi.
"Apabila penugasan tersebut diberikan, Antam akan menjalankannya untuk memperkuat kedaulatan pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang melalui praktik pertambangan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan," tutur Wisnu kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).
Antam, kata dia, akan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait rencana tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan dilakukan secara terukur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Antam akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang berlaku," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengalihkan pengelolaan 28 perusahaan di Sumatra yang dicabut izinnya kepada Danantara.
Dia menyebut, Danantara telah menunjuk Perum Perhutani untuk mengelola lahan dari 22 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Sementara itu, untuk tambang yang dicabut izinnya akan diserahkan kepada Holding BUMN Pertambangan MIND ID atau anak usahanya, yakni Antam.
"Kalau yang izin tambang itu diserahkannya kepada Antam atau MIND ID," ujar Prasetyo di DPR, Senin (26/1/2026).
Untuk diketahui, dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya, terdapat satu izin usaha pertambangan (IUP) yang masuk daftar pencabutan, yakni milik PT Agincourt Resources.
PT Agincourt Resources adalah anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) melalui PT Danusa Tambang Nusantara. Hingga 2024, Agincourt memiliki lebih dari 3.000 karyawan yang mayoritas adalah tenaga kerja lokal.
Prasetyo menuturkan, pengalihan pengelolaan kepada BUMN tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan operasi usaha agar karyawan perusahaan yang bersangkutan tidak kehilangan mata pencaharian.
"Jadi kami berharap hukum ditegakkan, tapi kegiatan ekonomi juga harus dipikirkan, baik terhadap saudara-saudara kita yang mencari nafkah di perusahaan-perusahaan tersebut maupun nantinya terhadap pengelolaan ke depan yang harapannya ini seperti tadi disampaikan akan dapat menambah kekayaan bagi negara kita," jelas Prasetyo.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Transformasi di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Pertambangan memperlihatkan hasil yang cukup baik. Hal itu setidaknya tergambar dari kontribusi dividen yang dibayarkan ke kas negara.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman mengatakan bahwa publik bisa jadi cukup terkejut dengan profit dan pertumbuhan BUMN tambang di bawah Mineral Industri Indonesia (MIND).

Menurutnya, dividen MIND ID ke Kementerian Keuangan mencapai Rp 20 triliun pada 2024.

“Dividen yang begitu besar tentu ditopang pertumbuhan perusahaan yang begitu besar. Padahal, sejak jaman dahulu, sangat sulit mendapatkan dividen besar dari BUMN tambang kita,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (22/10/2025).

Dia menuturkan salah satu faktor yang mengerek kinerja BUMN tambang yakni pembentukan holding. Pada 2019, kinerja BUMN tambang di bawah PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID, belum seperti saat ini.

Pada tahun-tahun itu, laba dan pertumbuhan BUMN tambang, seperti PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., dan Indonesia Asahan Alumina masih relatif kecil.

“Mungkin hanya Bukit Asam yang mencatatkan laba di atas Rp2 triliun dengan pertumbuhan tinggi. Itu terjadi karena BUMN tambang waktu itu masih berdiri sendiri,” katanya.

BUMN tambang, kata Ferdy mulai melakukan transformasi dengan membentuk holding di bawah pimpinan PT Indonesia Asahan Alumina (Inalum) pada 2019. Selain Inalum, anggota holding awalnya, seperti Bukit Asam, Timah, dan Aneka Tambang.

Gagasan holding awalnya dilakukan untuk membeli 51% saham PT Freeport Indonesia. Pertimbangan saat itu, jika dibeli oleh BUMN, seperti ANTM atau Inalum saja, aset perusahaan-perusahaan itu masih sangat kecil.

“Sementara itu kebutuhan untuk membeli 51% saham Freeport mencapai US$5 miliar. Cara paling strategis adalah membentuk holding BUMN tambang,” katanya.

Pada 2019—2022, anggota holding BUMN tambang masih di bawah komando Inalum dengan kinerja belum menembus angka Rp2 triliun dan asetnya masih berkisar Rp100 triliun.

Namun, penggabungan BUMN tambang menjadi satu itulah yang menjadi cikal-bakal perusahaan BUMN tambang ini menjadi sangat besar.

Dengan holding, Inalum mampu mengakusisi 51% saham perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, Freeport Indonesia senilai US$5 miliar.

“Freeport kemudian ikut andil mendongkrak laba dan dividen BUMN tambang. Dividen dari Freeport ke MIND ID dan kas negara sudah mencapai Rp90 triliun. Artinya, investasi Inalum dulu untuk membeli Freeport sudah untung atau sudah balik modal,” katanya.

Dia menuturkan kritik banyak pihak yang mengatakan BUMN tambang membeli mahal saham Freeport terjawab, karena sekarang buktinya investasi itu sangat menggiurkan.

Dengan holding itu pula yang membuat BUMN tambang berhasil mengambil-alih 14% saham perusahaan nikel terbesar di Tanah Air, PT Vale Indonesia Tbk.

Dengan membeli 14%, kata Ferdy MIND ID menjadi pengendali mayoritas saham Vale senilai 34% karena sebelumnya sudah memiliki 20% saham. Sementara itu, saham Vale Canada berkurang dari 44% menjadi 33%.

Kebutuhan Pengolahan

Sementara itu, terkait dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah hasil tambang di dalam negeri melalui pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter, Ferdy menuturkan pembangunan smelter BUMN tambang ke depan mesti didukung pasokan energi murah atau listrik murah untuk menghidupi pabrik.

Dia menjelaskan kolaborasi sesama BUMN menjadi sangat penting. Keberpihakan pemerintah terhadap proyek strategis yang sedang dijalankan BUMN tambang dibutuhkan untuk mengurai ego sektoral.

“Dalam hal pembangunan proyek smelter misalnya, BP BUMN harus memimpin langsung proyek ini agar sesama BUMN saling menopang,” katanya.

Dalam hal kekurangan listrik untuk pembangunan smelter, dia menuturkan pemerintah bisa memberikan subsidi listrik melalui PLN untuk mempercepat pengembangan smelter BUMN tambang.

Kolaborasi antara BUMN perlu didorong, namun perlu mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan dan mengikuti mekanisme korporasi. Danantara dan BP BUMN perlu mengajak PLN, dan BUMN tambang untuk duduk bersama bagaimana agar proyek smelter berjalan cepat dan menguntungkan kedua belah pihak.

“Saya menganjurkan BUMN tambang untuk bernegosiasi dengan perusahaan swasta di sektor energi baru terbarukan yang harga listriknya lebih murah. Jika tawaran itu lebih menguntungkan dan masuk dalam perhitungan bisnis, silahkan berproses. Yang paling penting, semua proses harus berjalan transparan dan akuntabel.”

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik pencabutan operasional 28 perusahaan, termasuk PT Agincourt Resources yang bergerak di sektor tambang di wilayah Sumatra terus bergulir. Alih-alih menghentikan operasional secara permanen, pemerintah bakal mengalihkan operasional firma itu kepada perusahaan pelat merah.

Pencabutan izin usaha 28 perusahaan dilakukan lantaran pemerintah menyebut adanya pelanggaran aturan di kawasan hutan dan berdampak pada bencana hidrometeorologi. Sebanyak 28 perusahaan itu bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan.