Kita sih pada dasarnya terbuka, ya atas diskusi kemudian pembicaraan mengenai investasi yang ada di Indonesia dan kita kan Danantara ini bisa menjadi 'strong local partner'

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan, pihaknya terbuka dengan berbagai peluang investasi strategis di Indonesia, termasuk mengakuisisi saham perusahaan asing.

Hal ini disampaikan Rosan menanggapi isu Danantara akan mengakusisi saham perusahaan Prancis Eramet di PT Weda Bay Nickel (WBN), Maluku Utara. Menurut dia, Danantara selalu siap untuk menjalin kerja sama strategis, termasuk melakukan aksi korporasi.

"Kita sih pada dasarnya terbuka, ya atas diskusi kemudian pembicaraan mengenai investasi yang ada di Indonesia dan kita kan Danantara ini bisa menjadi strong local partner juga, kan ya," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Rosan menyampaikan hingga saat ini pembahasan masih berada pada tahap diskusi awal dan belum ada keputusan final terkait rencana akuisisi tersebut.

Ia berharap kehadiran Danantara dapat memperkuat posisi Indonesia dalam proyek-proyek strategis nasional.

"Kita terbuka kok. Kita diskusi juga dengan Eramet," katanya.

Pada 2025, CEO Eramet Indonesia Jerome Baudelet menyampaikan bahwa kerja sama investasi strategis di sektor nikel intens dibahas dengan Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA).

Danantara dan INA yang menggandeng perusahaan tambang asal Prancis, Eramet, untuk menjajaki pembentukan platform investasi strategis di sektor nikel dari hulu hingga hilir.

Saat itu, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menyatakan bahwa kolaborasi tersebut bertujuan untuk mengembangkan ekosistem bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang berkelanjutan dan terintegrasi di Indonesia.

Ia menuturkan bahwa dalam kemitraan tersebut, Danantara dan INA akan mengelola pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pengembangan investasi, sementara Eramet berkontribusi melalui keahlian teknis dan pengalaman dalam menjalankan proyek pertambangan skala besar sesuai standar berkelanjutan internasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) dinilai menjadi salah satu faktor penting yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026. Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan kontribusi tersebut terutama datang dari kelompok BUMN berkapitalisasi besar atau blue chips yang masih mendominasi aktivitas ekonomi nasional.

"Menurut saya sebagian besar kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi masih didominasi blue chips BUMN seperti Himbara yang mendorong transaksi ekonomi tumbuh," ujar Toto di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Toto menjelaskan bank-bank Himbara berperan dalam menjaga likuiditas dan pembiayaan ekonomi nasional yang menjadi motor penting pertumbuhan konsumsi dan investasi. Toto melanjutkan, sebagian besar kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masih berasal dari sejumlah BUMN besar yang memiliki peran strategis di sekto energi, telekomunikasi, dan pertambangan.

"MIND ID yang kontribusi ekspor dan penerimaan valas tinggi, serta menumbuhkan bisnis hilirisasi," sambung Toto.

Menurut Toto, kontribusi ekspor dan penerimaan devisa dari sektor tambang melalui Mind ID turut memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Selain itu, Toto menilai peran PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia juga sangat signifikan dalam menjaga aktivitas ekonomi nasional.

Menurutnya, kedua perusahaan pelat merah tersebut mampu menciptakan efek berganda melalui penguatan sektor energi dan konektivitas digital yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi modern. Namun demikian, Toto menilai kontribusi BUMN secara keseluruhan masih belum optimal karena pertumbuhan masih bertumpu pada kelompok perusahaan besar saja.

"Hal ini menggambarkan peran BUMN lainnya di luar kelompok blue chips tidak optimal," lanjut Toto.

Ia menambahkan kontribusi BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional seharusnya dapat lebih besar apabila investasi di sektor hilir dengan nilai tambah tinggi dipercepat. Salah satu contohnya adalah pengembangan industri baterai kendaraan listrik melalui konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC).

“Kontribusi BUMN bisa lebih tinggi apabila mereka bisa lebih banyak investasi di hilir dengan nilai tambah lebih tinggi. Misal, percepatan pembangunan pabrik baterai EV oleh konsorsium IBC yang didominasi BUMN, maka kontribusi perusahaan negara bisa lebih besar," ucap Toto.

Toto juga menyinggung peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang saat ini masih fokus melakukan pembenahan internal dan restrukturisasi sejumlah BUMN. Menurut dia, kondisi tersebut membuat perusahaan-perusahaan BUMN yang menonjol masih berasal dari sektor-sektor unggulan lama.

"Setelah ada Danantara, BUMN yang berkibar relatif ada di sektor blue chips saja. Danantara juga di periode ini sibuk dengan restrukturisasi, misal Garuda atau beberapa BUMN Karya," kata Toto. tolong ganti dua paragraf di atas dengan kalimat lain tapi esensinya sama

Transformasi badan usaha milik negara (BUMN) disebut menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal I 2026. Managing Partner BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto, menilai kontribusi terbesar masih berasal dari BUMN berkapitalisasi besar atau kelompok blue chips yang mendominasi aktivitas ekonomi nasional.

“Menurut saya, pendorong utama pertumbuhan ekonomi masih berasal dari BUMN blue chips seperti Himbara yang menopang peningkatan transaksi ekonomi,” ujar Toto di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Toto menjelaskan, bank-bank Himbara memiliki peran penting dalam menjaga likuiditas sekaligus menyalurkan pembiayaan bagi perekonomian nasional, sehingga mampu mendukung pertumbuhan konsumsi dan investasi. Ia juga menilai sejumlah BUMN besar di sektor energi, telekomunikasi, dan pertambangan masih menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“MIND ID memiliki kontribusi besar terhadap ekspor dan penerimaan devisa, sekaligus mendorong pengembangan industri hilirisasi,” kata Toto.

Menurut Toto, kontribusi ekspor dan penerimaan devisa dari sektor tambang melalui Mind ID turut memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Selain itu, Toto menilai peran PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia juga sangat signifikan dalam menjaga aktivitas ekonomi nasional.

Ia mengatakan, kedua BUMN tersebut mampu menciptakan multiplier effect melalui penguatan sektor energi dan konektivitas digital yang kini menjadi fondasi penting pertumbuhan ekonomi modern. Meski begitu, Toto menilai kontribusi BUMN secara keseluruhan masih belum maksimal karena pertumbuhan ekonomi masih banyak ditopang oleh perusahaan-perusahaan besar saja.

“Kondisi ini menunjukkan peran BUMN di luar kelompok blue chips masih belum optimal,” ujarnya.

Toto menambahkan, kontribusi BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebenarnya dapat meningkat apabila investasi di sektor hilir bernilai tambah tinggi dipercepat. Salah satu contohnya ialah pengembangan industri baterai kendaraan listrik melalui konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC).

“Kontribusi BUMN bisa lebih besar apabila investasi di sektor hilir dengan nilai tambah tinggi diperluas. Misalnya, percepatan pembangunan pabrik baterai EV oleh konsorsium IBC yang mayoritas diisi BUMN dapat meningkatkan peran perusahaan negara dalam ekonomi,” jelas Toto.

Toto juga menyoroti peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang saat ini masih fokus melakukan pembenahan internal dan restrukturisasi sejumlah perusahaan pelat merah. Menurut dia, kondisi tersebut membuat BUMN yang tampil dominan masih berasal dari sektor-sektor unggulan lama.

“Sejak hadirnya Danantara, BUMN yang menonjol masih didominasi sektor blue chips. Saat ini Danantara juga masih fokus pada restrukturisasi, seperti Garuda dan beberapa BUMN karya,” tutup Toto.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa kesepakatan mengenai restrukturisasi proyek Kereta Cepat Whoosh telah mencapai titik temu. Saat ini, pemerintah hanya tinggal menuntaskan tahapan administrasi antara Kementerian Keuangan dan BPI Danantara sebelum hasilnya diumumkan secara resmi kepada publik.

Purbaya menjelaskan bahwa alur surat-menyurat sedang berjalan untuk memastikan seluruh proses hukum terjaga dengan baik guna menghindari kendala di masa depan. "Jadi Danantara sedang ngirim surat ke kita, nanti kita balas biar bisa secara administrasi diproses dengan benar. Tapi keputusannya sudah selesai, tinggal dirapikan," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Meski keputusan strategis sudah diambil sejak satu bulan lalu, Menkeu mengaku heran dengan lambatnya eksekusi di tingkat administratif. Ia menegaskan bahwa hambatan tersebut tidak berada pada pihak kementeriannya saja, melainkan pada proses birokrasi secara keseluruhan. "Bukan salah saya kan, Danantara juga lambat. Tapi enggak akan cepat, keputusannya sudah sebulan lebih tuh. Saya juga heran kenapa prosesnya lambat," tegasnya.

Purbaya menambahkan bahwa kehati-hatian dalam aspek legal menjadi salah satu alasan mengapa proses ini tampak memakan waktu lama. "Iya betul, administrasinya lelet. Tapi keputusannya sudah selesai. Kita sama Danantara sudah clear, cuma dijaga jangan sampai nanti ada proses hukumnyang kelewat sehingga kita repot," papar Purbaya.

Kepastian selesainya restrukturisasi ini juga telah disampaikan langsung oleh Purbaya kepada pemerintah China. Langkah ini diambil untuk memberikan rasa aman kepada mitra kerja sama internasional terkait keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut. "Saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan tinggal diumumkan jadi pihak China nggak usah khawatir," ungkap Purbaya.

Hingga saat ini, Purbaya masih enggan membeberkan poin-poin mendalam dari hasil restrukturisasi tersebut, termasuk mengenai status PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke depannya.

Purbaya menyebutkan bahwa wewenang untuk mengumumkan detail kebijakan tersebut ada di tangan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Nanti setelah diumumkan, setelah diumumkan Pak AHY. Saya pikir saya enggak berhak mengumumkan sekarang ya," pungkasnya saat ditanya mengenai kemungkinan KCIC berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Investment Management menandatangani kesepakatan (MoU) dengan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik (PSEL) di enam lokasi.

“Baru saja telah ditandatangani MoU antara Danantara dengan pemda untuk percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi, yaitu Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan penandatanganan tersebut menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Danantara untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah perkotaan.

Menurut dia, pembangunan PSEL diarahkan untuk menangani daerah dengan kondisi sampah darurat, khususnya wilayah dengan timbunan sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

Zulhas menjelaskan pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten/kota dengan kondisi sampah darurat.

“Ditargetkan hampir 25 lokasi dengan 62 kabupaten/kota yang di atas 1.000 ton. Nanti di bawah 1.000 kita selesaikan bergantian, tapi target yang darurat dulu,” ujarnya.

Ia mengatakan penanganan sampah mendesak dilakukan karena timbunan sampah telah menimbulkan pencemaran tanah, air, udara, serta mengancam kesehatan masyarakat.

Zulhas menyebut sebagian timbunan sampah di daerah bahkan telah mencapai ketinggian sekitar 14–15 lantai sehingga perlu segera ditangani.

Menurut dia, pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya pemerintah mengubah sampah menjadi energi bersih berupa listrik.

“Yang harus dipercepat menjadi energi bersih, listrik. Tanpa bau dan tanpa racun,” ucapnya.

Zulhas mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian PSEL darurat dilakukan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.

Ia menyebut separuh proyek ditargetkan selesai pada 2027, sedangkan sisanya ditargetkan rampung pada Mei 2028.

“Dalam tiga tahun ke depan, separuh akan selesai 2027, separuh lagi Mei 2028,” ujar Zulhas.

Sementara itu, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian puluhan proyek PSEL hingga 2028.

“Ini merupakan proyek pengolahan sampah yang akan secara fundraising mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp87 triliun), jadi ini bukan nilai yang kecil,” ungkap Pandu.

Ia mengatakan percepatan pembangunan PSEL membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, mengingat persoalan sampah telah menjadi krisis di berbagai daerah.

Menurut dia, Danantara terus memantau perkembangan proyek PSEL bersama pemerintah guna mengejar target penyelesaian sesuai arahan pemerintah.

“Waktu kita sangat kecil, jadi semua harus bekerja sama, semua bergerak cepat,” ujar Pandu.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai dasar percepatan penanganan sampah melalui pembangunan PSEL.

Danantara telah mengawali proses lelang proyek PSEL pada November 2025 dan menetapkan pemenang untuk tiga lokasi, yakni PSEL Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya pada awal Maret 2026.

Dokumen perjanjian kerja sama untuk tiga wilayah tersebut telah ditandatangani pada 21 April 2026, kemudian disusul penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara pada 4 Mei 2026.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Soal dampak mungkin minim dari sisi biaya atau beban. Tapi tetap saja sangat membantu, baik dari sisi administrasi maupun kas perusahaan yang merger atau akuisisi,

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai, kebijakan pembebasan pajak untuk merger BUMN akan mempermudah proses konsolidasi perusahaan pelat merah.

Menurutnya, kebijakan konsolidasi BUMN melalui merger maupun akuisisi merupakan perintah langsung Presiden guna menciutkan jumlah BUMN agar lebih efisien. Maka dari itu, kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu dinilai menjadi bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah.

“Saya setuju dengan kebijakan tersebut. Kalau BUMN nanti lebih sehat karena konsolidasi, antara lain karena prosesnya mendapat fasilitas pajak, maka ke depan berpotensi mendukung penerimaan negara juga melalui aktivitas usahanya yang lebih baik,” ujar Herry di Jakarta, Jumat.

Dampak pembebasan pajak terhadap biaya atau beban perusahaan mungkin tidak terlalu besar. Namun, kebijakan tersebut tetap membantu perusahaan, baik dari sisi administrasi maupun kas perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi.

”Soal dampak mungkin minim dari sisi biaya atau beban. Tapi tetap saja sangat membantu, baik dari sisi administrasi maupun kas perusahaan yang merger atau akuisisi,” tuturnya.

Meski demikian, Herry mengingatkan bahwa proses merger dan akuisisi BUMN tidak hanya berkaitan dengan perpajakan, namun juga memiliki sejumlah risiko lain yang perlu dimitigasi.

Dari sisi legal, merger dan akuisisi dapat berdampak pada perubahan bidang usaha maupun anggaran dasar perusahaan yang menjadi domain Kementerian Hukum.

Selain itu, terdapat pula potensi persaingan usaha tidak sehat yang menjadi kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Ia menambahkan, apabila konsolidasi melibatkan perusahaan terbuka, maka prosesnya juga akan melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selain aspek legal, Herry menilai risiko reputasi juga menjadi persoalan penting yang perlu diperhatikan dalam proses konsolidasi BUMN. Karena itu, Badan Pengaturan (BP) BUMN dan Danantara perlu aktif mengelola para pemangku kepentingan serta memitigasi berbagai potensi risiko dalam proses konsolidasi.

Menurut Herry, tantangan konsolidasi BUMN yang sesungguhnya justru akan terjadi setelah perusahaan bergabung, terutama dalam proses penyatuan kompetensi sumber daya manusia (SDM), organisasi, hingga nilai-nilai perusahaan.

Adapun diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membebaskan pungutan pajak selama tiga tahun untuk penataan ulang BUMN. Perusahaan yang terkategori sebagai BUMN rencananya akan dipangkas dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200-300 perusahaan.

“Kalau penghasilan biasa ya (kena pajak). Tapi untuk merging, akuisisi, itu kami nol (pajak). Kami kasih waktu tiga tahun sampai 2029,” ujar Purbaya.

Setelah tiga tahun, apabila aksi korporasi dalam rangka streamlining BUMN belum tuntas, maka akan dikenakan pajak seperti biasa.

“Misalnya belum selesai, masih ada merger atau akuisisi, ya kami charge biasa. Itu kan ada pajak,” kata Purbaya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) -

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) berpeluang menguji level psikologis 7.200 pada perdagangan Jumat, meski investor tetap mewaspadai potensi aksi ambil untung (profit taking) menjelang akhir pekan.

Sebagaimana diketahui, IHSG pada Jumat pagi dibuka menguat 8,64 poin atau 0,12 persen ke level 7.182,96. Sementara, pada perdagangan sebelumnya, Kamis (7/5), IHSG ditutup menguat 1,15 persen ke level 7.174,32.

Penguatan tersebut didukung kenaikan sektor keuangan yang mencatat penguatan terbesar sebesar 2,01 persen, menurut Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

“IHSG diperkirakan berpotensi menguji level 7200-7200 pada perdagangan Jumat (8/5). Meskipun demikian perlu diwaspadai potensi pullback jangka pendek menjelang akhir pekan,” ujar dia.

Penguatan IHSG masih ditopang sentimen eksternal dan pergerakan nilai tukar rupiah yang cenderung membaik.

Ratna menjelaskan, investor saat ini turut mencermati sejumlah data ekonomi domestik yang akan dirilis, termasuk posisi cadangan devisa April 2026 yang diperkirakan menurun seiring tren pelemahan rupiah dalam beberapa waktu terakhir.

Selain itu, indeks harga properti residensial kuartal I 2026 diperkirakan tumbuh melambat menjadi 0,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dari 0,83 persen yoy pada kuartal IV 2025.

Dari sektor otomotif, penjualan mobil domestik pada April 2026 juga diperkirakan turun 7 persen (yoy) setelah sebelumnya merosot 13,8 persen (yoy) pada Maret 2026.

Di sisi lain, pasar turut merespons positif kebijakan pemerintah terkait pembebasan pungutan pajak atas transaksi aksi korporasi BUMN yang dilakukan Danantara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyetujui pembebasan pungutan pajak yang berkaitan dengan aksi korporasi BUMN, mulai dari merger, likuidasi hingga divestasi.

Keringanan pajak yang diberikan oleh otoritas fiskal berkaitan seluruhnya dengan transaksi streamlining BUMN hingga berbentuk pembebasan.

“Misalnya jika Danantara melakukan pengalihan dari BUMN kepada perusahaan baru, maka akan mendapatkan keringanan pajak,” kata Ratna.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dinilai menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengakhiri era inefisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Superholding BUMN tersebut diproyeksikan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui konsolidasi aset dan restrukturisasi investasi negara.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan INDEF Rizal Taufikurahman mengatakan Danantara merupakan arsitektur baru ekonomi Indonesia yang dirancang untuk memperkuat daya saing nasional melalui pengelolaan aset yang lebih produktif dan terintegrasi.

"Danantara menjadi langkah strategis untuk merestrukturisasi aset dan investasi BUMN agar lebih produktif, serta berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi yang pada akhirnya mendorong PDB naik sebesar 1,6%," kata Rizal dalam Debat Publik bertajuk "Pertaruhan Besar Negara via Danantara pada Restrukturisasi BUMN" yang digelar Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU), baru-baru ini.

Menurut Rizal, dengan aset gabungan mencapai Rp1.650 triliun, Danantara memiliki kekuatan finansial setara hampir separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Efisiensi yang dihasilkan dari restrukturisasi BUMN dinilai tidak hanya menciptakan penghematan biaya, tetapi juga membuka ruang penciptaan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai Danantara dapat menjadi solusi atas persoalan tumpang tindih bisnis BUMN yang selama ini membebani kinerja perusahaan negara. Ia menyoroti banyaknya anak dan cucu usaha BUMN di sektor serupa yang justru saling bersaing dan mengurangi produktivitas.

"Danantara ini seperti keranjang berisi telur-telur BUMN; dulu berserakan, tapi sekarang di dalam satu keranjang sehingga lebih gampang menjaganya, meski kita tetap harus mengawal bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bisa merugikan negara," ujar Wijayanto.

Meski demikian, para ekonom mengingatkan pentingnya menjaga independensi Danantara dari kepentingan politik praktis. Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky menegaskan keberhasilan Danantara sangat bergantung pada transparansi dan minimnya intervensi nonbisnis dalam pengelolaan investasi negara.

"Jika Danantara mau sukses, intervensinya harus seminimal mungkin dan hanya boleh lewat peraturan, bukan diskresi; Danantara harus transparan agar publik bisa ikut membela kinerjanya di masa depan," kata Awalil.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Prof. Akhmad Syakir Kurnia juga mengingatkan agar pengalihan dividen BUMN ke Danantara diimbangi peningkatan kinerja yang signifikan sehingga manfaat ekonomi tetap dirasakan masyarakat. Ia menilai pengawasan publik menjadi elemen penting karena Danantara bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Saat ini, Danantara tengah memprioritaskan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diaudit sebagai standar baru transparansi pengelolaan aset negara. Konsolidasi tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan valuasi aset negara hingga 40% serta menghasilkan efisiensi operasional mencapai Rp60 triliun per tahun untuk mendukung pembiayaan proyek strategis nasional.

Kalau dananya ditaruh di situ aja, nggak ngapa-ngapain, dia nggak akan dapat 'return'. Paling ya harusnya ditaruh di tempat saya (SUN), di sektor finansial lain

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang kawasan ekonomi khusus (KEK) keuangan, International Financial Center (IFC) di Bali menjadi sumber pendanaan baru untuk proyek Danantara maupun untuk proyek-proyek swasta.

“Uang di situ (IFC) akan bisa dipakai berinvestasi di proyek Danantara yang banyak dan return-nya bagus. Atau di proyek-proyek di luar kawasan ekonomi itu dengan prospek yang bagus,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Purbaya menyampaikan IFC juga bisa berinvestasi di surat utang negara (SUN). Oleh karena itu, ia meyakini IFC dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan bagi pemerintah maupun swasta.

“Kalau (dananya) ditaruh di situ aja, nggak ngapa-ngapain, dia nggak akan dapat 'return'. Paling ya harusnya ditaruh di tempat saya (SUN), tempat di sektor finansial lain, tapi yang paling menarik kan di sektor riil,” ucap dia.

Untuk menarik minat pemilik modal, Purbaya menawarkan insentif pembebasan pajak atas aset investor global yang masuk ke KEK keuangan dan akan memberlakukan hukum tertentu di kawasan tersebut.

Ia meyakini kebijakan pembebasan pajak tidak akan mendatangkan kerugian bagi Indonesia. Purbaya menekankan bahwa IFC hanya akan membutuhkan lahan kurang lebih 100 hektare.

Inti dari pembentukan IFC tersebut, tutur Purbaya, adalah kemampuan IFC untuk mendanai proyek-proyek lainnya di luar kawasan tersebut.

“Dan itu akan didesain dalam waktu tidak terlalu lama. Akan segera dijalankan itu,” ucap Purbaya.

Pemerintah tengah mematangkan regulasi pembentukan KEK sektor keuangan di Bali sebagai landasan pengembangan pusat keuangan internasional.

Pengembangan tersebut antara lain diarahkan di KEK Kura-Kura Bali yang disiapkan untuk mendukung ekosistem pusat keuangan global.

Hingga triwulan I 2026, kawasan KEK di Bali telah mencatat realisasi investasi mencapai Rp5,37 triliun dengan penyerapan tenaga kerja ribuan orang, menunjukkan potensi pengembangan sektor berbasis investasi bernilai tambah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

transformasi tidak cukup hanya menjadi agenda kebijakan, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang dipahami dan dijalankan secara kolektif oleh seluruh insan perusahaan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menekankan bahwa peran Chief Executive Officer (CEO) menjadi faktor penting dalam memastikan arah dan keberhasilan transformasi perusahaan, dalam hal ini badan usaha milik negara (BUMN).

“Seorang CEO dia harus tau current situation daripada company-nya dan dia men-design future outlook daripada perusahaannya,” ujar Dony dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Hal tersebut disampaikan dalam agenda Danantara CEO Program angkatan I yang diselenggarakan pada Senin.

Dony yang juga merupakan Chief Operating Officer (COO) Danantara menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya dituntut memahami kondisi perusahaan saat ini, tetapi juga mampu merumuskan visi masa depan secara jelas.

Visi tersebut perlu dibangun dari pemahaman yang kuat, sekaligus dikomunikasikan secara efektif agar dapat dipahami oleh seluruh organisasi.

Lebih lanjut, Dony menekankan bahwa perubahan hanya dapat berjalan optimal melalui kombinasi pendekatan top-down dan buy-in process.

Instruksi dari pimpinan harus diiringi dengan upaya membangun pemahaman dan keyakinan bersama di seluruh level organisasi.

“Perubahan hanya dapat dilakukan dengan dua cara. Nomor satu adalah top down approach. Orang berubah karena top down. Tetapi at the same time perubahan itu harus dikomunikasikan untuk melakukan buy-in proses,” ucap dia.

Menurut dia, transformasi tidak cukup hanya menjadi agenda kebijakan, tetapi harus menjadi gerakan bersama yang dipahami dan dijalankan secara kolektif oleh seluruh insan perusahaan.

Dalam kesempatan tersebut, Dony juga menekankan pentingnya keterlibatan langsung pemimpin dalam eksekusi transformasi. Tanpa kepemimpinan yang hadir, risiko kegagalan transformasi akan semakin besar.

“Dia memimpin sendiri eksekusi, 70 persen daripada transformasi itu gagal. Hanya 30 persen yang berhasil. Kenapa? Kuncinya apa? Pemimpin. Kalau dia tidak mampu memimpin sendiri eksekusi daripada transformasi yang dilakukan, transformasi akan 'fail',” ucap dia.

BP BUMN dan Danantara Indonesia terus mendorong penguatan kepemimpinan BUMN agar setiap transformasi berjalan dengan visi yang jelas, komunikasi yang efektif, serta eksekusi yang konsisten dan berkelanjutan, guna memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) memastikan secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap beragam peluang, sebagai upaya melaksanakan mandat untuk memberikan dampak sosial-ekonomi yang bermakna bagi Indonesia.

"Danantara Indonesia secara berkelanjutan mengevaluasi beragam peluang untuk melaksanakan mandat kami untuk memberikan dampak sosial-ekonomi yang bermakna bagi Indonesia," ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, Danantara memastikan akan tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, serta penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah ditetapkan.

"Kami tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, dan penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah kami tetapkan," ujar Tim Komunikasi Danantara.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Danantara Indonesia telah membeli sebagian saham aplikator ojek online (ojol), yang salah satunya bertujuan untuk menurunkan potongan komisi kepada pengendara ojol dari 10-20 persen menjadi delapan persen.

Dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah, menurutnya, sistem hingga kebijakan aplikator tersebut akan disesuaikan secara perlahan dan pasti.

Namun demikian, yang paling utama, Ia mengatakan pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi itu.

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan," ujar Dasco.

Sementara itu, untuk pembahasan status hubungan kerja bagi pengendara ojol dengan mitra, Ia mengatakan hal tersebut masih disimulasikan.

Di sisi lain, Ia memastikan organisasi-organisasi pengendara ojol akan dilibatkan dalam penentuan kebijakan itu.

"Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," ujar Dasco.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," ujar Presiden Prabowo

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil bos-bos Danantara ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (1/5/2026), usai hadir dan memberikan orasi di perayaan Hari Buruh di Monumen Nasional (Monas). Dari pantauan SindoNews, Presiden Prabowo tampak memanggil CTO Danantara Sigit Puji Santosa.

"Diskusi ngebahas banyak hal tentang ekonomi, tentang Danantara dan lain-lain," ujar Sigit saat ditemui awak media usai bertemu Presiden Prabowo.

Sigit mengatakan bahwa Presiden Prabowo tengah melakukan brainstorming bersama sejumlah pakar terkait sejumlah solusi.

Dia menepis pertemuan itu membahas perihal alutsista, mengingat Sigit juga berstatus Dirut Pindad.

"Program-program kita, program R&D, program edukasi, edukasional, dan lain-lain," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo ikut merayakan Hari Buruh. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo memberikan sejumlah kado kepada buruh, mulai dari Perpres Ojol, Ratifikasi Konvensi Internasional Labour Organization Nomor 188, hingga penyelesaian UU Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh.

nanti Danareksa itu akan menjadi asset management. Kembali ke khitahnya

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan (BP) BUMN dan Danantara resmi memulai langkah restrukturisasi terhadap PT Danareksa (Persero) untuk menjadi entitas pengelola aset (asset management) yang dibidik dapat mencapai Rp185 triliun.

“Dia (Danareksa) tidak holding lagi. Tapi merger menjadi satu company yang kuat dan itu akan menjadi asset management yang nomor dua terbesar. Sebagai gambaran, dana kelolaan MI Himbara saat ini mencapai Rp185 triliun," ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Langkah restrukturisasi Danareksa ditandai dengan pemisahan (spin-off) berbagai anak usaha yang tidak selaras dengan inti bisnis sebagai pengelola aset.

Poin-poin penting dalam transformasi tersebut meliputi spin off dan konsolidasi lintas sektor.

Unit bisnis seperti kawasan industri, konstruksi (karya), clearing house, dan jasa keuangan yang selama ini berada di bawah naungan Danareksa akan dilepaskan untuk dikonsolidasikan ke dalam holding sektoral masing-masing sesuai dengan kompetensi intinya.

“Jadi nanti Danareksa itu akan menjadi asset management. Kembali ke khitahnya. Jadi nanti dari hasil merger yang empat, itu ada empat asset management kita (BUMN), itu akan menjadi Danareksa,” ujar Dony.

Ia menegaskan bahwa proses pelepasan anak-anak usaha Danareksa dijadwalkan rampung sepenuhnya pada pertengahan bulan depan. Pengumuman resmi mengenai hasil konsolidasi ini ditargetkan dilakukan pada 10 Mei mendatang.

Dengan beralihnya model bisnis dari holding multi-sektor menjadi perusahaan pengelola aset yang terfokus, Pemerintah berharap Danareksa dapat beroperasi dengan lebih efisien, kuat, dan mampu mengoptimalkan nilai aset negara secara lebih profesional.

Pasca-konsolidasi, Danareksa diprediksi akan mengelola dana yang sangat signifikan. Ini karena Manajer Investasi (MI) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan dikonsolidasikan jadi satu di bawah payung Danareksa.

Dengan integrasi MI Himbara, total dana kelolaan diproyeksikan mencapai Rp185 triliun. Transformasi ini diproyeksikan bakal melambungkan posisi Danareksa sebagai perusahaan manajemen aset terbesar nomor dua di Indonesia.

​Dengan beralihnya model bisnis dari holding multi-sektor menjadi perusahaan pengelola aset yang terfokus, Pemerintah berharap Danareksa dapat beroperasi dengan lebih fokus, efisien, kuat, dan mampu mengoptimalkan nilai aset negara secara lebih profesional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026