JAKARTA, KOMPAS.com – Perubahan perilaku konsumen mendorong pelaku e-commerce menyesuaikan strategi bisnis. Konsumen kini tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga nilai dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan.

Riset Jakpat Consumer & Commerce Outlook 2026 mencatat munculnya rational data-driven shoppers, yakni konsumen yang melakukan verifikasi nilai secara lebih ketat sebelum bertransaksi.

Riset yang sama juga menyoroti fragmentasi saluran belanja yang membuat konsumen cenderung lelah berpindah-pindah platform untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda.

Melihat tren tersebut, Blibli memposisikan ekosistemnya sebagai solusi untuk mengurangi friksi dalam proses belanja.

Perusahaan mendorong pemenuhan berbagai kebutuhan dalam satu platform yang terintegrasi dengan gaya hidup konsumen.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui program Double Day 5.5 yang berlangsung pada Selasa (5/5/2026). Program promo tanggal kembar ini dirancang sebagai momentum belanja dalam waktu terbatas dengan berbagai skema promosi.

Dalam program tersebut, Blibli menghadirkan sejumlah penawaran, antara lain Mega Flash Sale dengan diskon hingga 55 persen yang berlangsung pada pukul 10.00 dan 16.00 WIB. Selain itu, tersedia Voucher Rush Hour hingga 50 persen pada pukul 13.00, 15.00, 17.00, dan 19.00 WIB.

Program lain yang ditawarkan mencakup Midnight Sale dengan potongan harga hingga Rp 550.000 pada pukul 00.00 sampai 01.00 WIB, serta promo “Beli 3 diskon 33 persen” pada pukul 12.00 dan 20.00 WIB.

Head of Campaign Blibli Indra Perdana mengatakan, kampanye tersebut disusun untuk menjawab kebutuhan konsumen yang semakin terarah dalam berbelanja.

“Kami melihat tren pelanggan yang semakin mengarah ke smart shopping, di mana mereka tidak hanya mencari harga terbaik, tetapi juga kemudahan pemenuhan kebutuhan dalam satu ekosistem dan kepastian dalam bertransaksi," kata Indra dalam siaran pers, Senin (4/5/2026).

"Melalui Double Day 5.5, Blibli ingin menghadirkan pengalaman belanja yang lebih seamless, sehingga pelanggan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dalam satu waktu tanpa harus ribet,” ujar dia.

Dalam satu momentum kampanye, berbagai kategori produk ditawarkan, mulai dari perangkat teknologi untuk mendukung produktivitas, produk kebutuhan harian, hingga perlengkapan olahraga untuk gaya hidup aktif.

Hal ini mencerminkan upaya platform dalam mengakomodasi kebutuhan lintas kategori dalam satu waktu transaksi.

Di sisi lain, penguatan ekosistem juga dilakukan melalui pendekatan omnichannel. PT Global Digital Niaga Tbk (BELI), induk usaha Blibli, mengintegrasikan layanan e-commerce dengan jaringan toko fisik, solusi click and collect, serta dukungan logistik melalui layanan internal dan mitra pihak ketiga.

Ekosistem ini diperluas melalui sejumlah aksi korporasi, seperti akuisisi platform perjalanan daring tiket.com, pengelola ritel Ranch Market, serta perusahaan desain interior Dekoruma.

Integrasi tersebut membentuk ekosistem Blibli Tiket yang menggabungkan layanan perdagangan, perjalanan, hingga kebutuhan gaya hidup dalam satu platform.

Selain itu, perusahaan juga mengembangkan program loyalitas terpadu untuk menghubungkan berbagai layanan dalam ekosistem tersebut.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kenyamanan dan keterikatan konsumen di tengah persaingan industri e-commerce yang semakin ketat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Perusahaan ekosistem perdagangan omnichannel PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) memperluas jangkauan program pengumpulan limbah elektronik bertajuk Gadget for Good.

Aksi ini merupakan respons atas tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam pengelolaan sampah elektronik (electronic waste/e-waste).

Merujuk kepada Global E-waste Monitor 2024, Indonesia menghasilkan sekitar 2 juta ton sampah elektronik per tahun. Fakta ini menjadikan RI sebagai salah satu kontributor terbesar e-waste di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, melalui Gadget for Good, Blibli berupaya mengintegrasikan praktik keberlanjutan ke dalam operasional bisnis sehari-hari guna mendorong ekosistem sirkular. Inisiatif ini berangkat pula dari kesadaran adanya ketimpangan pengelolaan e-waste khususnya di wilayah metropolitan.

Sebagai contoh, di DKI Jakarta, hanya sekitar 165 ton limbah elektronik berhasil dikelola sepanjang periode 2019 hingga Mei 2024. Padahal, Pulau Jawa sendiri menyumbang lebih dari separuh total volume limbah elektronik nasional.

Blibli akan berusaha mengatasi hambatan aksesibilitas dengan menyediakan dropbox pengumpulan e-waste. Dropbox ini tersedia sepanjang tahun di lima lokasi Blibli Store, yaitu Central Park, Gandaria City, Bintaro Jaya Xchange Mall, Lippo Mall Puri, dan AEON Mall Sentul.

Khusus dalam rangka memperingati Earth Day 2026, Blibli berkolaborasi dengan AEON Mall Sentul City untuk menghadirkan titik pengumpulan tambahan di Eternity Privilege lantai 2 yang berlangsung hingga 3 Mei 2026.

"Sustainability bukan sekadar program yang dinyalakan saat Earth Day lalu ‘diredupkan’ setelahnya. Kami terus menghadirkan peluang di setiap kanal transaksi untuk mendorong dampak positif bagi lingkungan," ujar Head of ESG Blibli Ignacia Chiara Irawan melalui keterangan resmi, Senin (27/4).

Guna meningkatkan partisipasi publik, Blibli menerapkan strategi insentif. Pelanggan yang menyerahkan minimal empat perangkat elektronik kecil berkesempatan mendapatkan voucher senilai Rp100.000 untuk pembelian produk Samsung di lokasi tertentu. Perangkat elektronik kecil misalnya pengisi daya (charger), earphone, powerbank, atau konsol gim.

Strategi ini terbukti mulai membuahkan hasil. Rata-rata volume e-waste yang terkumpul melalui jalur Blibli meningkat sebesar 54 persen dari 1,5 item per hari pada Desember 2025 menjadi 2,4 item per hari pada kuartal pertama 2026.

Selain limbah elektronik, emiten berkode saham BELI ini juga menjalankan program Take Back Packaging sejak 2020. Melalui program ini, setiap 150 kemasan bekas yang dikembalikan pelanggan dikonversi menjadi satu bibit pohon, dibarengi dengan pemberian poin loyalitas bagi pengguna.

Adapun, tantangan terkait limbah elektronik bukan hanya dihadapi Indonesia tetapi juga oleh negara-negara lain di dunia. Volume e-waste global tercatat mencapai 62 juta ton pada 2022.

Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 82 juta ton pada 2030 dan hanya 22,3 persen limbah yang berhasil didaur ulang secara formal menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Bisnis.com, JAKARTA— PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) mengungkap 10 pola perilaku impulsif warganet melalui eksperimen sosial bertajuk Jangan Reaktif, Evaluasi, Double-check, Ambil keputusan dengan tenang (JEDA).

Program yang berlangsung pada 19 Februari hingga 31 Maret 2026 ini melibatkan lebih dari 158.000 partisipan di Indonesia.

Inisiatif JEDA hadir di tengah tingginya intensitas interaksi digital, ketika masyarakat kian terbiasa bereaksi cepat tanpa jeda. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya kasus penipuan digital. Data Indonesia Anti Scam Center mencatat 432.637 aduan dengan total kerugian Rp9,1 triliun sepanjang 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026. Sementara itu, Survei APJII 2025 menunjukkan 22,12% pengguna internet Indonesia pernah mengalami penipuan online.

Head of PR Blibli Nazrya Octora menilai kondisi tersebut membutuhkan upaya berkelanjutan dan kolaboratif untuk memperkuat literasi digital serta mendorong konsumen yang lebih kritis dan tangguh. Menurutnya, kualitas keputusan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga kejernihan berpikir.

“Hal ini sejalan dengan upaya perlindungan konsumen yang terus digaungkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat,” kata Nazrya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dari eksperimen tersebut, Blibli menemukan sejumlah pola perilaku impulsif. Konten clickbait masih menjadi pemicu utama rasa penasaran pengguna, yang mendorong mereka tetap mengklik meski kontennya terlihat tidak masuk akal.

Dari sisi demografi, kelompok usia lanjut atau Baby Boomers tercatat paling responsif terhadap clickbait dengan tingkat klik 7,06%, lebih tinggi dibandingkan Gen Z usia 18–24 tahun sebesar 3,43%. Temuan ini menunjukkan kerentanan terhadap impulsivitas tidak hanya terjadi pada kelompok usia muda.

Eksperimen juga menunjukkan perilaku impulsif bersifat universal, baik pada perempuan (52%) maupun laki-laki (48%). Artinya, siapa pun berpotensi terjebak dalam dorongan impulsif saat berinteraksi di ruang digital.

Dari sisi geografis, tingkat klik tertinggi berasal dari kota-kota besar. Jakarta mencatat tingkat respons tertinggi sekitar 7,81%, diikuti sejumlah kota lain seperti Surabaya, Medan, dan Bandung. Sementara itu, Depok dan Surakarta juga menunjukkan tingkat respons yang cukup signifikan.

Menariknya, perilaku impulsif justru banyak terjadi pada jam-jam sibuk, yakni pukul 09.00, 11.00, 13.00, dan 15.00 WIB. Selain itu, lonjakan trafik juga teridentifikasi pada periode tertentu seperti awal Ramadan, long weekend, dan libur Lebaran.

Blibli juga menemukan pendekatan sederhana seperti gamifikasi efektif membantu pengguna mengambil jeda. Aktivitas yang ringan dan berulang dinilai mampu mengalihkan dorongan impulsif menjadi kegiatan yang lebih terkendali.

Psikolog Irma Gustiana menjelaskan pendekatan tersebut dapat melatih kendali diri secara kognitif. “Dengan mengalihkan energi impulsif menjadi aktivitas yang memuaskan secara kognitif, kita sebenarnya sedang melatih kendali diri dengan cara yang menyenangkan,” ujarnya.

Eksperimen ini juga menunjukkan aktivitas mindful cenderung memberikan dampak lebih dalam meski dilakukan singkat. “Ketenangan itu bukan soal berapa lama, tapi seberapa terasa. Kalau sekali main sudah membuat ‘lega’, artinya tujuan mindful-nya berhasil,” tambah Irma.

Lebih lanjut, mayoritas partisipan mengaku mengalami perubahan emosi setelah melakukan jeda 10 detik. Sekitar 7 dari 10 responden menyatakan merasa lebih tenang dibandingkan sebelumnya.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan keputusan yang lebih sadar membutuhkan jeda singkat. Kebiasaan sederhana seperti berhenti sejenak sebelum bereaksi dinilai dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi risiko, termasuk dalam transaksi digital.

Inisiatif JEDA 10 detik sendiri mendorong konsumen agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan mengevaluasi informasi dan memastikan keamanan sebelum bertransaksi. Nazrya menegaskan ekosistem digital yang aman tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kebiasaan pengguna.

“Di tengah arus informasi yang serba cepat, kita selalu punya pilihan untuk berhenti sejenak, karena keputusan yang lebih baik dimulai dari ruang jeda. Mari mulai dengan jeda10detik.com–Jangan reaktif, Evaluasi, Double-check, Ambil keputusan dengan tenang,” tutupnya.

Dari sisi pemerintah, Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menilai temuan ini relevan dengan upaya penguatan literasi digital. Ia menyebut tantangan utama saat ini bukan hanya akses informasi, tetapi cara masyarakat meresponsnya.

“Di tengah arus yang begitu cepat, kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi menjadi bagian penting dari literasi digital. Pendekatan seperti JEDA menjadi contoh konkret bagaimana edukasi bisa dikemas secara sederhana, relevan, dan mudah diterapkan dalam keseharian,” ujarnya.

Sementara itu, data Direktorat Pemberdayaan Konsumen menunjukkan mayoritas pengaduan berasal dari transaksi online. Hingga Desember 2025, tercatat 7.836 aduan (99,35%) berasal dari transaksi daring, sedangkan transaksi offline hanya 32 aduan (0,40%). Sisanya, sebanyak 19 aduan (0,24%), terkait isu lain seperti label, K3L, MKG, dan laporan tanpa kronologi jelas.

Direktur Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan, Immanuel Sibero Tarigan, menekankan pentingnya perubahan perilaku konsumen dalam memperkuat perlindungan. Ia mengaitkan inisiatif JEDA dengan kampanye BIJAK dalam momentum Hari Konsumen Nasional 2026.

Menurutnya, prinsip “Kritis sebelum membeli” dalam konsep BIJAK sejalan dengan semangat JEDA, yakni mendorong konsumen untuk lebih berhati-hati dan tidak reaktif dalam mengambil keputusan.

IDXChannel - Perusahaan e-commerce Blibli, PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) berencana menerbitkan saham baru melalui dua skema sekaligus.

Di antaranya Program Management and Employee Stock Option Program (MESOP) dan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Dalam keterbukaan informasi, Selasa (28/4/2026) perseroan akan menawarkan hingga 9,5 miliar saham baru atau setara 6,92 persen dari modal ditempatkan dan disetor.

Jumlah tersebut terdiri atas maksimal 4,5 miliar saham dari program MESOP atau sekitar 3,28 persen, serta hingga 5 miliar saham melalui skema PMTHMETD atau sekitar 3,64 persen.

Selain itu, perseroan juga mencatat masih terdapat sisa saham dari program MESOP yang belum dilaksanakan, yakni sebanyak 1,93 miliar saham atau sekitar 1,41 persen dari modal disetor.

Dengan demikian, secara keseluruhan porsi penerbitan saham baru, termasuk sisa program MESOP, tetap berada di bawah batas maksimum 10 persen sesuai ketentuan regulasi.

Manajemen menyebutkan, rencana transaksi ini akan terlebih dahulu dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 4 Juni 2026.

Dari sisi penggunaan dana, penerbitan saham melalui skema PMTHMETD diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan kondisi keuangan perseroan.

Aksi korporasi ini juga berpotensi meningkatkan jumlah saham beredar sehingga mendukung likuiditas perdagangan saham di pasar.

Sementara itu, program MESOP ditujukan untuk menyelaraskan kepentingan karyawan dengan tujuan jangka panjang perusahaan.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta (ANTARA) - Tokocrypto menilai langkah pemerintah memasukkan sektor kripto ke dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menjadi bukti upaya memperjelas regulasi sektor tersebut.

Langkah itu dinilai positif karena semakin memberikan legitimasi terhadap industri kripto di dalam negeri.

CEO Tokocrypto Calvin Kizana mengatakan pembaruan KBLI menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam mengakomodasi perkembangan industri aset kripto.

"Pembaruan KBLI ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah semakin serius dalam mengakomodasi perkembangan industri aset kripto. Dengan adanya klasifikasi yang lebih jelas, pelaku usaha memiliki kepastian dalam menjalankan bisnisnya sekaligus membuka ruang pertumbuhan yang lebih luas bagi inovasi di sektor ini," ujar Calvin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pemerintah Indonesia sebelumnya resmi memperbarui KBLI sebagai langkah strategis untuk merespons pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan munculnya berbagai model bisnis baru.

Dalam implementasinya, pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan data usaha mereka dengan KBLI terbaru.

Proses sinkronisasi dilakukan secara otomatis melalui sistem perizinan terintegrasi Online Single Submission (OSS), sehingga tidak memerlukan prosedur yang kompleks.

Salah satu poin penting dalam pembaruan tersebut adalah dimasukkannya kategori "Kepialangan Aset Keuangan Digital" dengan kode KBLI 66123.

Klasifikasi ini mencakup kegiatan yang memfasilitasi perdagangan aset keuangan digital, termasuk kripto, di mana pelaku usaha dapat melakukan transaksi di bursa atas nama nasabah atau pihak lain.

Menurut Calvin, kehadiran kategori itu memberikan kejelasan hukum dan operasional bagi pelaku industri aset kripto di Indonesia.

Pengakuan resmi melalui KBLI akan mempermudah perusahaan maupun proyek berbasis kripto dalam mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

"Kejelasan regulasi seperti ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelaku industri, tetapi juga mendorong masuknya investasi baru serta mempercepat adopsi teknologi blockchain secara lebih luas," ujarnya.

KBLI merupakan acuan penting untuk mengklasifikasikan bidang usaha di Indonesia sekaligus mempermudah pelaku usaha dalam menentukan kategori bisnis mereka.

Dengan pembaruan ini, pemerintah diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Di sisi lain, kontribusi industri aset kripto terhadap penerimaan negara juga terus menunjukkan tren positif.

Pajak dari transaksi kripto tercatat mencapai Rp1,96 triliun sepanjang periode 2022 hingga Februari 2026, mencerminkan potensi besar sektor tersebut sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan masuknya sektor kripto ke dalam KBLI terbaru, Calvin memandang langkah ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat ekosistem industri digital nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah transformasi ekonomi global.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pembaruan KBLI bertujuan mengakomodasi sektor-sektor strategis yang sebelumnya belum terpetakan secara komprehensif dalam sistem klasifikasi nasional.

"Dalam pembaruan ini, sektor ekonomi digital, artificial intelligence, hingga aset kripto telah masuk dalam klasifikasi terbaru," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia menambahkan struktur klasifikasi tersebut telah diselaraskan dengan standar industri global guna memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Momen gajian dinilai kian menjadi waktu strategis bagi masyarakat untuk mengatur belanja secara lebih terencana, seiring munculnya tren smart shopper di kalangan konsumen Indonesia.

Perubahan perilaku konsumen itu menjadi salah satu dasar PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) atau Blibli menghadirkan kembali program Blibli Pay Day (BPD) edisi April yang berlangsung pada 25 sampai 27 April 2026.

Head of Campaign Blibli Indra Perdana mengatakan, konsumen kini semakin selektif dalam memanfaatkan momentum gajian, tidak lagi identik dengan belanja impulsif, melainkan berupaya memperoleh nilai terbaik dari setiap transaksi.

“Tren smart shopper menunjukkan bahwa pelanggan kini semakin selektif dan terencana dalam berbelanja, terutama di momen gajian. Blibli Pay Day kami hadirkan untuk memastikan pelanggan tetap bisa memenuhi kebutuhan dan gaya hidup, tanpa harus mengorbankan kondisi finansial. Ini bukan sekadar promo, tapi solusi belanja yang lebih cerdas dan relevan,” ujar Indra dalam keterangan resmi, Minggu (26/4/2026).

Dalam program tersebut, perusahaan menawarkan sejumlah promo seperti extra voucher discount hingga 25 persen, gratis ongkir, jaminan produk 100 persen original, gratis perlindungan lengkap, serta fasilitas retur dengan berbagai alasan.

Menurut perusahaan, kombinasi penawaran tersebut diarahkan untuk menjawab kebutuhan konsumen yang tetap ingin memenuhi berbagai kebutuhan pasca-gajian, namun dengan kontrol pengeluaran yang lebih terjaga.

Momentum gajian untuk belanja terencana

Blibli menilai, momen payday kerap dimanfaatkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan prioritas, termasuk perangkat elektronik, produk perawatan diri, hingga kebutuhan penunjang gaya hidup aktif.

Untuk kategori gadget, perusahaan menyoroti kecenderungan konsumen memanfaatkan periode gajian untuk melakukan pembelian perangkat yang dianggap mendukung aktivitas jangka panjang, termasuk smartphone premium.

Selain itu, kebutuhan self-care juga disebut menjadi salah satu prioritas belanja ketika memasuki awal bulan, terutama untuk pengisian ulang produk skincare dan makeup yang rutin digunakan.

Sementara pada kategori gaya hidup aktif, momentum gajian juga dinilai dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan seperti perlengkapan olahraga maupun fesyen penunjang mobilitas.

Perusahaan menyebut berbagai kategori tersebut menjadi bagian dari pola belanja yang lebih terencana, sejalan dengan tren konsumen yang mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, dan perencanaan finansial secara bersamaan.

Tren belanja bergeser

Blibli menilai, perubahan perilaku ini membuat program payday tidak lagi sekadar identik dengan promosi diskon, tetapi juga menjadi sarana bagi konsumen untuk mengoptimalkan pengeluaran.

Dalam keterangan resminya, perusahaan menyebut perkembangan tren belanja yang lebih cerdas mendorong program seperti Blibli Pay Day diposisikan sebagai enabler bagi konsumen dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan pengelolaan keuangan.

Perseroan juga menegaskan strategi omnichannel melalui ekosistem Blibli Tiket terus diperkuat untuk menopang pengalaman belanja terintegrasi bagi pelanggan.

Ekosistem itu mencakup layanan e-commerce Blibli, platform perjalanan tiket.com, jaringan ritel Ranch Market, serta Dekoruma untuk kategori home and living, yang terhubung dalam program loyalitas terpadu Blibli Tiket Rewards.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerbitkan kebijakan bersama untuk memastikan transisi penerapan klasifikasi usaha terbaru berjalan tanpa menambah beban administratif bagi pelaku usaha.

Regulasi tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko di tengah penyesuaian sistem digital pemerintah.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) tentang implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

SEB ini ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Hukum, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa penerapan KBLI 2025 tidak mewajibkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan baru.

"Mekanisme penyesuaian ada yang dilakukan secara otomatis dalam sistem OSS, kemudian pelaku usaha juga bisa menyesuaikan terhadap regulasi yang ada," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam pernyataan tertulis dikutip Sabtu, (25/4/2026).

Airlangga menambahkan bahwa SEB ini diharapkan dapat mendorong implementasi klasifikasi usaha yang baru sekaligus menjaga kelancaran aktivitas dunia usaha.

Dalam implementasinya, Kementerian Hukum Republik Indonesia berperan memastikan integrasi penyesuaian KBLI melalui Sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), sehingga proses penyesuaian data badan usaha tetap selaras secara hukum.

Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memastikan implementasi penyesuaian berjalan melalui sistem Online Single Submission (OSS), termasuk pemutakhiran data perizinan berusaha.

Kepala Badan Pusat StatistikAmalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pihaknya telah menyusun tabel konversi sebagai tindak lanjut atas penerbitan SEB tersebut.

"Tabel konversi ini disusun untuk menjaga keterbandingan secara berkelanjutan dan menjadi pedoman dalam menelusuri korespondensi antar struktur, baik dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 maupun sebaliknya," kata Amalia pada kesempatan yang sama.

Ia menegaskan bahwa izin usaha yang telah terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih tetap berlaku sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap status legalitas perizinan.

"Perizinan lama yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih tetap berlaku. Pelaku usaha wajib menyesuaikan KBLI 2025 melalui OSS (Online Single Submission)/AHU (Administrasi Hukum Umum) jika ada perubahan substansi, yaitu perubahan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha. Jika tidak ada perubahan substansi, maka pelaku usaha tidak wajib menyesuaikan, dan penyesuaian atau konversi akan dilakukan secara otomatis oleh sistem," jelasnya.

Mengacu pada SEB tersebut, penyesuaian KBLI tidak diperlukan apabila perubahan hanya berupa penyesuaian kode berdasarkan tabel konversi dan tidak mengubah substansi usaha.

Dalam kondisi ini, penyesuaian dilakukan secara otomatis melalui sistem AHU dan OSS tanpa perlu perubahan anggaran dasar perusahaan.

Pemerintah menargetkan proses penyesuaian KBLI 2025 dalam sistem OSS dan AHU akan dilakukan paling lambat 18 Juni 2026.

Selama masa peralihan, KBLI 2020 dan KBLI 2025 akan digunakan secara paralel hingga seluruh proses penyesuaian selesai.

Sistem AHU selama masa transisi masih memproses pengesahan badan usaha menggunakan KBLI 2020 hingga implementasi KBLI 2025 sepenuhnya berlaku.

Hal yang sama juga terjadi pada sistem OSS yang masih memproses perizinan berusaha berbasis risiko dengan KBLI 2020.

Sebelumnya, pada 18 Desember 2025, Badan Pusat Statistik mengundangkan KBLI 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025.

Penyempurnaan klasifikasi ini dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi tetap relevan dengan perkembangan ekonomi, termasuk transformasi ekonomi digital dan isu perubahan iklim.

"Dengan adanya Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 dan Surat Edaran Bersama terkait implementasi, maka kita memiliki kepastian hukum sekaligus kelancaran dalam berusaha. Seluruh proses terintegrasi melalui sistem OSS, sehingga lebih efisien dan akuntabel," kata Amalia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pola belanja masyarakat selama Ramadan 2026 menunjukkan pergeseran.

Jika sebelumnya konsumsi identik dengan kebutuhan pokok dan fesyen, tahun ini muncul tren belanja yang lebih beragam, termasuk untuk produk gaya hidup dan kebutuhan jangka panjang.

Data Blibli menunjukkan, dibandingkan rata-rata transaksi harian satu bulan sebelum Ramadan, kategori groceries seperti sirup dan snack tumbuh hampir empat kali lipat.

Pada saat yang sama, fesyen Muslim naik hampir tiga kali lipat.

Namun, lonjakan juga terjadi pada kategori non-esensial. Peralatan olahraga seperti tenis dan padel meningkat lebih dari lima kali lipat, menjadi salah satu pertumbuhan tertinggi selama Ramadan 2026.

Sementara itu, produk elektronik rumah tangga seperti TV LED, mesin cuci, microwave, AC, kulkas, hingga rice cooker tumbuh hampir dua kali lipat. Produk perawatan diri juga mengalami kenaikan serupa.

Head of Campaign Blibli Indra Perdana mengatakan, tren tersebut menunjukkan adanya perubahan motivasi konsumen dalam berbelanja selama Ramadan.

“Yang kami lihat bukan hanya peningkatan transaksi, tetapi juga adanya pergeseran motivasi belanja. Konsumen tidak lagi hanya fokus pada kebutuhan Ramadan, tetapi juga mulai memanfaatkan momentum ini untuk melakukan upgrade dalam gaya hidup mereka,” ujar Indra dalam siaran pers, Sabtu (25/4/2026).

Konsumen makin selektif

Pergeseran pola konsumsi ini muncul di tengah kondisi ekonomi yang disebut masih penuh tekanan.

Inflasi yang terkendali dan tingkat kepercayaan konsumen yang tetap optimistis disebut belum sepenuhnya diikuti pemulihan daya beli.

Kondisi tersebut dinilai mendorong masyarakat lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja.

Laporan Jakpat Consumer Commerce Outlook 2026 juga mencatat konsumen Indonesia semakin menunjukkan karakter sebagai rational shopper, yakni aktif membandingkan harga, mencari nilai terbaik, serta memilih kanal belanja secara lebih cermat.

Dalam konteks itu, kenaikan transaksi pada kategori olahraga dan elektronik dinilai mencerminkan pergeseran preferensi konsumen yang mulai mengalokasikan pengeluaran untuk produk dengan manfaat jangka lebih panjang.

Dari sisi demografi, kelompok usia 25 sampai 44 tahun tercatat menjadi kontributor terbesar transaksi selama Ramadan 2026, dengan komposisi gender relatif seimbang, yakni 54 persen pria dan 46 persen perempuan.

Sementara dari sisi pembayaran, transaksi didominasi virtual account, diikuti kartu kredit dan dompet digital.

Belanja tetap berlanjut pascalebaran

Blibli juga mencatat aktivitas belanja tidak langsung menurun setelah Idul Fitri. Sejumlah konsumen disebut tetap melakukan transaksi pasca-Lebaran, baik untuk memanfaatkan promo lanjutan maupun melanjutkan rencana pembelian yang tertunda.

Fenomena tersebut disebut sejalan dengan temuan Mandiri Institute yang mencatat aktivitas konsumsi masyarakat tetap menunjukkan ketahanan sepanjang Ramadan hingga Lebaran 2026, bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dalam dua tahun sebelumnya.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan kelompok menengah menjadi pendorong utama akselerasi belanja.

“Kelompok menengah menjadi penggerak utama akselerasi belanja,” ujar Andry.

Di sisi lain, puncak transaksi yang terjadi pada periode double day 3.3 disebut menunjukkan kalender promosi digital kini ikut membentuk pola konsumsi, tidak hanya momentum menjelang Lebaran.

Menurut Indra, periode pasca-Lebaran pun masih menjadi fase aktif bagi konsumsi masyarakat, meski dengan karakter belanja yang lebih terukur.

“Pasca-Lebaran masih menjadi periode yang aktif. Konsumen tetap berbelanja, tapi dengan pilihan yang lebih selektif dan fokus pada apa yang benar-benar mereka butuhkan,” tutup Indra.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Bagi Blibli , Earth Day bukan sekadar momentum tahunan untuk berbicara tentang lingkungan, melainkan penegasan atas komitmen yang dijalankan setiap hari. Sejalan dengan tema global Earth Day 2026 “Our Power, Our Planet,” Blibli memaknai keberlanjutan sebagai bagian dari cara perusahaan beroperasi, sekaligus mengajak masyarakat melihat bahwa langkah kecil setelah konsumsi juga dapat memberi dampak nyata bagi Bumi.

Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif berkelanjutan, seperti E-Waste Collection Program dan Take Back Packaging, yang telah dijalankan secara konsisten, sebagai upaya bersama dalam membangun kebiasaan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap isu lingkungan, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan material pascakonsumsi dapat dikelola secara bertanggung jawab. Berdasarkan laporan Global E-waste Monitor, secara global, volume limbah elektronik (e-waste) telah mencapai 62 juta ton pada 2022 dan diproyeksikan meningkat menjadi 82 juta ton pada 2030. Namun hanya 22,3% yang berhasil didaur ulang secara formal, berdasarkan World Health Organization.

Langkah Membumi Bikin Aksi Nyata untuk Bumi yang Lebih Lestari



Di Indonesia, tantangan ini tidak kalah serius. Data Global E-waste Monitor 2024 juga menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 2 juta ton sampah elektronik per tahun, menempatkannya sebagai salah satu kontributor terbesar di Asia Tenggara. Pulau Jawa sendiri menyumbang lebih dari separuh total volume tersebut.

Kesenjangan antara volume dan pengelolaan juga masih signifikan. Di DKI Jakarta, misalnya, dari total e-waste yang dihasilkan, hanya sekitar 165 ton yang berhasil dikelola sepanjang periode 2019 hingga Mei 2024.

Menjawab hal tersebut, Blibli secara konsisten menghadirkan program e-waste collection Gadget for Good dengan menyediakan dropbox pengumpulan limbah elektronik yang dapat diakses sepanjang tahun di lima Blibli Store, yaitu Central Park, Gandaria City, Bintaro Jaya Xchange Mall, Lippo Mall Puri, dan AEON Mall Sentul yang dapat diakses masyarakat sepanjang tahun tanpa perlu menunggu momen khusus.

Seiring berjalannya program, partisipasi masyarakat juga menunjukkan tren positif. Rata-rata volume e-waste yang terkumpul meningkat sebesar 54%, dari 1,5 item per hari pada Desember 2025 menjadi 2,4 item per hari pada kuartal pertama 2026, dengan 3 produk yang paling banyak dikumpulkan, yaitu charger handphone, mouse, dan juga powerbank. Hal ini mencerminkan semakin tumbuhnya kesadaran untuk mengelola perangkat pascapakai secara lebih bertanggung jawab.

“Sustainability merupakan bagian dari cara kami beroperasi setiap hari—bukan sekadar program yang ‘dinyalakan’ saat Earth Day lalu ‘diredupkan’ setelahnya. Kami terus menghadirkan peluang di setiap kanal transaksi, baik online maupun offline, untuk mendorong dampak positif yang lebih luas bagi lingkungan,” ujar Head of ESG Blibli, Ignacia Chiara Irawan.

Lebih lanjut, Chiara menambahkan, “Komitmen ini kami jalankan secara konsisten melalui berbagai inisiatif pengelolaan limbah, mulai dari Take Back Packaging hingga E-Waste Collection. Inisiatif ini memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab".

"Ke depan, kami akan terus mengembangkan program ini secara bertahap, baik melalui penambahan titik layanan maupun kolaborasi dengan berbagai mitra, karena kami meyakini bahwa ekosistem sirkular hanya dapat terbangun melalui konsistensi dan kolaborasi multipihak yang berkelanjutan," sambungnya.

Berangkat dari program yang sudah berjalan, Blibli mulai memperluas jangkauan e-waste collection melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya di dalam Blibli Store, tetapi juga di ruang publik. Melalui program Gadget for Good, Blibli menghadirkan e-waste collection point yang berlangsung pada 14 April hingga 3 Mei 2026 di Eternity Privilege, Lantai 2 AEON Mall Sentul City.

Langkah Membumi 2025: Tempat Seru Belajar Hidup Sehat dan Ramah Bumi



Melalui program ini, pelanggan dapat menyerahkan minimal empat perangkat elektronik kecil, mulai dari charger, earphone, powerbank, hingga game console. Sebagai bentuk apresiasi, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan voucher Rp100.000 untuk pembelian produk Samsung di Blibli Store AEON Mall Sentul City (selama kuota masih tersedia).

Komitmen ini merupakan bagian dari pendekatan berkelanjutan yang telah menjadi DNA Blibli dalam operasional sehari-hari. Sejak 2020, Blibli telah menjalankan Take Back Program Packaging, sebuah inisiatif yang memungkinkan pelanggan mengembalikan kemasan bekas untuk dikelola kembali.

Setiap 150 kemasan bekas yang dikembalikan dikonversi menjadi 1 bibit pohon dan pelanggan berkesempatan untuk mendapatkan 100 Blibli Tiket Poins setiap 1 kemasan bekas. Program ini diperkuat dengan fitur Misi Tanam Pohon, opsi layanan Green Delivery serta implementasi Green Building di fasilitas warehouse Blibli, sebagai upaya mengurangi jejak karbon di seluruh rantai operasional.

Melalui langkah ini, Blibli percaya bahwa menjaga Bumi tidak selalu harus dimulai dari aksi besar, tapi bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, dari Earth Day, menjadi Every Day. Mulai dari hal sederhana, seperti mengumpulkan e-waste di AEON Mall Sentul City, memanfaatkan Dropbox e-waste di Blibli Store terdekat, hingga mengembalikan kemasan bekas melalui Take Back Packaging, setiap langkah kecil bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tabel konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Tabel tersebut disusun untuk menjaga keterbandingan dan kesesuaian antara kedua klasifikasi, sekaligus memudahkan pengambil kebijakan dan pelaku usaha dalam melakukan transisi sebelum implementasi KBLI 2025 secara nasional.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tabel konversi tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama tentang implementasi penyesuaian KBLI 2025 dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Surat edaran itu ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum, dan Kepala BPS.

“Tabel konversi ini disusun untuk menjaga keterbandingan secara berkelanjutan, dan menjadi pedoman dalam menelusuri korespondensi antar struktur, baik dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 maupun sebaliknya,” ujar Amalia dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia dengan mengacu pada United Nations Statistical Commission melalui standar International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5. Penerapan standar tersebut direkomendasikan pada 11 Maret 2024.

Sebelumnya, pada 19 Desember 2025, BPS telah merilis KBLI 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020, setelah sehari sebelumnya mengundangkan aturan tersebut melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025. Pembaruan dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, khususnya terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan berbagai aktivitas ekonomi baru telah diakomodasi dalam klasifikasi terbaru tersebut.

“Berbagai aktivitas ekonomi atau kegiatan baru seperti artificial intelligence, content creator, hingga aktivitas terkait perubahan iklim seperti carbon capture dan carbon storage telah tercakup dalam KBLI 2025,” kata Airlangga.

Untuk mendukung transisi, BPS menyediakan tabel konversi sebagai jembatan antara KBLI 2020 dan KBLI 2025. Tabel ini memungkinkan pengguna menelusuri kesesuaian kode mulai dari kategori, golongan pokok, hingga kelompok usaha paling rinci pada tingkat lima digit.

Secara umum, terdapat tiga pola perubahan dalam tabel konversi tersebut, yakni perubahan satu-ke-satu (one to one) ketika satu kode lama dipetakan langsung ke satu kode baru, pemecahan satu kode menjadi beberapa kode yang lebih spesifik (one to many), serta penggabungan beberapa kode lama menjadi satu kode baru (many to one).

Implementasi KBLI 2025 secara nasional dijadwalkan paling lambat pada 18 Juni 2026. Selama masa transisi, KBLI 2020 dan KBLI 2025 akan digunakan secara paralel hingga seluruh proses penyesuaian selesai.

Amalia menegaskan perizinan usaha yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir izin lama menjadi tidak sah. Penyesuaian hanya diperlukan apabila terdapat perubahan substansi usaha.

“Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perizinan lama yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih tetap berlaku. Pelaku usaha wajib menyesuaikan KBLI 2025 melalui OSS atau AHU jika ada perubahan substansi, yaitu perubahan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa regulasi dan kebijakan terkait implementasi KBLI 2025 dirancang untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga kelancaran aktivitas usaha. Seluruh proses penyesuaian dilakukan secara terintegrasi melalui sistem perizinan berbasis elektronik sehingga diharapkan lebih efisien dan akuntabel.

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tabel konversi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Tabel ini disusun untuk menjaga keterbandingan dan kesesuaian antara KBLI 2020 dengan KBLI 2025, sehingga memudahkan para pengambil kebijakan dan pelaku usaha dalam melakukan transisi sebelum implementasi KBLI 2025 secara nasional.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan tabel konversi tersebut disusun sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Bersama (SEB) tentang implementasi penyesuaian KBLI 2025 dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

SEB ditandatangani oleh menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum, dan Kepala BPS RI.

”Tabel konversi ini disusun untuk menjaga keterbandingan secara berkelanjutan, dan menjadi pedoman dalam menelusuri korespondensi antar struktur, baik dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 maupun sebaliknya,” kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5.

Penerapan ISIC Revision 5 direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024.

Sebelumnya, pada 19 Desember 2025, BPS telah merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020.

Sehari sebelumnya (18/12/2026), BPS mengundangkan KBLI 2025 dalam bentuk Peraturan Badan Pusat Statistik No 7 Tahun 2025. Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, terutama terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim.

”Berbagai aktivitas ekonomi atau kegiatan baru seperti artifiical intelligence, content creator, hingga aktivitas terkait perubahan iklim seperti carbon capture dan carbon storage telah tercakup dalam KBLI 2025,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada kesempatan yang sama.

Untuk mendukung transisi atas pembaruan tersebut, BPS menyediakan tabel konversi sebagai jembatan antara KBLI 2020 dan KBLI 2025. Tabel ini memungkinkan pengguna menelusuri kesesuaian kode, mulai dari kategori, golongan pokok, hingga kelompok usaha yang paling rinci (5 digit).

Secara umum, terdapat tiga pola perubahan dalam tabel konversi tersebut. Pertama, perubahan satu-ke-satu (one to one) di mana satu kode pada KBLI 2020 langsung dipetakan ke satu kode pada KBLI 2025.

Kedua, pemecahan satu kode pada KBLI 2020 menjadi beberapa kode yang lebih spesifik pada KBLI 2025 (one to many). Ketiga, penggabungan beberapa kode pada KBLI 2020 menjadi satu kode baru pada KBLI 2025 (many to one).

Implementasi KBLI 2025 secara nasional dijadwalkan paling lambat 18 Juni 2026. Selama masa transisi, KBLI 2020 dan KBLI 2025 akan digunakan secara paralel hingga seluruh proses penyesuaian selesai.

Amalia menegaskan perizinan lama yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 tetap berlaku. Pelaku usaha tidak perlu khawatir bahwa izin yang lama menjadi tidak sah.

”Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perizinan lama yang terbit sebelum implementasi KBLI 2025 masih tetap berlaku. Pelaku usaha wajib menyesuaikan KBLI 2025 melalui OSS (Online Single Submission)/AHU(Administrasi Hukum Umum) jika ada perubahan substansi, yaitu perubahan maksud dan tujuan serta ruang lingkup kegiatan usaha,” kata dia.

Dia menambahkan bahwa Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI dan SEB mengenai implementasi penyesuaian KBLI 2025 hadir untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran berusaha bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan.

“Semua proses terintegrasi melalui sistem OSS, sehingga lebih efisien dan akuntabel,” ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com — Momentum Hari Bumi 2026 dimanfaatkan PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) atau Blibli untuk menegaskan keberlanjutan bukan sebatas agenda tahunan, melainkan bagian dari operasional yang dijalankan sehari-hari.

Melalui program Gadget for Good, perusahaan mendorong pengelolaan limbah elektronik atau electronic waste (e-waste) sebagai kebiasaan harian.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan, pengelolaan material pascakonsumsi masih menjadi tantangan besar, terutama untuk limbah elektronik yang volumenya terus bertambah.

Berdasarkan laporan Global E-waste Monitor 2024, volume limbah elektronik global mencapai 62 juta ton pada 2022 dan diproyeksikan meningkat menjadi 82 juta ton pada 2030.

Namun, menurut World Health Organization (WHO), hanya 22,3 persen yang berhasil didaur ulang secara formal.

Di Indonesia, tantangan tersebut juga tergolong serius. Data menunjukkan Indonesia menghasilkan sekitar 2 juta ton sampah elektronik per tahun, menjadikannya salah satu kontributor terbesar di Asia Tenggara.

Pulau Jawa disebut menyumbang lebih dari separuh total volume tersebut.

Sementara itu, kesenjangan antara volume sampah elektronik dan kapasitas pengelolaannya masih besar.

Di DKI Jakarta, dari total e-waste yang dihasilkan, hanya sekitar 165 ton yang berhasil dikelola sepanjang periode 2019 hingga Mei 2024, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Partisipasi pengumpulan e-waste naik

Merespons persoalan tersebut, Blibli menjalankan program E-Waste Collection Program melalui Gadget for Good dengan menyediakan dropbox pengumpulan limbah elektronik yang dapat diakses sepanjang tahun di lima Blibli Store, yakni Central Park, Gandaria City, Bintaro Jaya Xchange Mall, Lippo Mall Puri, dan AEON Mall Sentul.

Partisipasi masyarakat dalam program itu disebut menunjukkan tren peningkatan. Rata-rata volume e-waste yang terkumpul naik 54 persen, dari 1,5 item per hari pada Desember 2025 menjadi 2,4 item per hari pada kuartal I 2026.

Tiga jenis perangkat yang paling banyak dikumpulkan melalui program tersebut yakni charger handphone, mouse, dan powerbank.

Menurut perusahaan, tren ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengelola perangkat pascapakai secara lebih bertanggung jawab.

Head of ESG Blibli Ignacia Chiara Irawan mengatakan keberlanjutan telah menjadi bagian dari cara perusahaan beroperasi setiap hari.

“Sustainability merupakan bagian dari cara kami beroperasi setiap hari, bukan sekadar program yang ‘dinyalakan’ saat Earth Day lalu ‘diredupkan’ setelahnya. Kami terus menghadirkan peluang di setiap kanal transaksi, baik online maupun offline, untuk mendorong dampak positif yang lebih luas bagi lingkungan,” ujar Chiara dalam siaran pers, Rabu (22/4/2026).

Ia menambahkan, komitmen tersebut dijalankan secara konsisten melalui berbagai inisiatif pengelolaan limbah, mulai dari Take Back Packaging hingga E-Waste Collection.

“Komitmen ini kami jalankan secara konsisten melalui berbagai inisiatif pengelolaan limbah, mulai dari Take Back Packaging hingga E-Waste Collection. Inisiatif ini memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan limbah yang lebih bertanggung jawab," tutur Chiara.

Ke depan, imbuh dia, Blibli akan terus mengembangkan program ini secara bertahap, baik melalui penambahan titik layanan maupun kolaborasi dengan berbagai mitra.

"Karena kami meyakini bahwa ekosistem sirkular hanya dapat terbangun melalui konsistensi dan kolaborasi multipihak yang berkelanjutan,” kata dia.

Perluas jangkauan di ruang publik

Berangkat dari program yang telah berjalan, Blibli juga memperluas jangkauan pengumpulan e-waste melalui kolaborasi dengan berbagai pihak di luar jaringan toko perusahaan.

Melalui Gadget for Good, perusahaan menghadirkan e-waste collection point di Eternity Privilege, Lantai 2 AEON Mall Sentul City, yang berlangsung pada 14 April hingga 3 Mei 2026.

Program ini membuka kesempatan bagi pelanggan menyerahkan minimal empat perangkat elektronik kecil, mulai dari charger, earphone, powerbank, hingga game console.

Sebagai bentuk apresiasi, pelanggan juga berkesempatan memperoleh voucher Rp 100.000 untuk pembelian produk Samsung di Blibli Store AEON Mall Sentul City, selama kuota tersedia.

Ekspansi ke ruang publik ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas pengelolaan limbah elektronik, seiring perusahaan mendorong perubahan perilaku pascakonsumsi.

Blibli menyebut pendekatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat ekosistem sirkular melalui kolaborasi multipihak, bukan hanya melalui kanal ritel perusahaan.

Integrasi dengan inisiatif keberlanjutan

Program pengumpulan limbah elektronik tersebut disebut menjadi bagian dari pendekatan keberlanjutan yang lebih luas di dalam operasional Blibli.

Sejak 2020, perusahaan menjalankan Take Back Program Packaging, sebuah inisiatif yang memungkinkan pelanggan mengembalikan kemasan bekas untuk dikelola kembali.

Dalam skema program itu, setiap 150 kemasan bekas yang dikembalikan dikonversi menjadi satu bibit pohon. Selain itu, pelanggan berkesempatan memperoleh 100 Blibli Tiket Poins untuk setiap satu kemasan bekas yang dikembalikan.

Program tersebut diperkuat melalui fitur Misi Tanam Pohon, opsi layanan Green Delivery, serta implementasi Green Building di fasilitas warehouse Blibli sebagai bagian dari upaya menekan jejak karbon di rantai operasional perusahaan.

Integrasi berbagai program ini menunjukkan pendekatan keberlanjutan perusahaan tidak hanya berfokus pada fase transaksi, tetapi juga mencakup pengelolaan material setelah konsumsi dan efisiensi operasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang