JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan, bahwa nilai tukar rupiah saat ini berada dalam kondisi undervalue atau lebih rendah dari nilai fundamentalnya. Meski saat ini rupiah sedang menghadapi tekanan, BI meyakini mata uang Garuda akan segera stabil dan cenderung menguat seiring dengan fundamental ekonomi nasional yang tetap kokoh.

Perry menjelaskan, bahwa tekanan jangka pendek pada rupiah disebabkan oleh faktor global, seperti tingginya harga minyak dunia, lonjakan suku bunga Amerika Serikat (yield US Treasury 10 tahun mencapai 4,47 persen), serta penguatan dolar AS yang memicu pelarian modal dari pasar negara berkembang.

Selain itu terdapat faktor musiman pada periode April hingga Juni, yakni tingginya permintaan dolar untuk kebutuhan repatriasi dividen, pembayaran utang, dan kebutuhan jemaah haji.Rupiah Ambruk ke Rp17.424 per Dolar AS, Sentimen Pertumbuhan Ekonomi Belum Terasa

"Pertumbuhan sangat tinggi 5,61 persen, inflasi rendah, kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat," ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto merestui tujuh langkah penting yang akan ditempuh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas Rupiah. Musim Haji Bikin Rupiah Ambruk ke Rp17.425, Airlangga: Demand Dolar Meningkat



Pertama, BI akan terus melakukan intervensi baik melalui transaksi tunai, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun intervensi di pasar luar negeri (Offshore NDF) seperti di Singapura, London, hingga New York.

Kedua, BI mengandalkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik aliran modal masuk (inflow) guna menutupi keluarnya modal asing di pasar SBN dan saham.

Selanjutnya ketiga, dengan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, BI telah membeli SBN dari pasar sekunder sebesar Rp123,1 triliun sepanjang tahun berjalan (year-to-date).

Keempat, BI memastikan likuiditas di pasar uang tetap mencukupi, yang tercermin dari pertumbuhan uang primer sebesar 14,1%.

Kemudian BI telah menurunkan batas pembelian dolar tanpa dokumen pendukung (underlying) dari 100 ribu dolar AS menjadi 50 ribu dolar AS per orang per bulan, dan berencana menurunkannya kembali menjadi 25 ribu dolar AS.

Selain itu, BI mendorong penggunaan mata uang lokal (LCT) melalui pasar Yuan-Rupiah untuk diversifikasi dari dolar.

Keenam, BI membolehkan bank domestik ikut terlibat dalam penjualan Offshore NDF di luar negeri agar pasokan dolar lebih melimpah.

Terakhir, BI meningkatkan pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar yang tinggi melalui pengiriman tim pengawas ke lapangan.

Perry secara khusus menyoroti pembatasan pembelian dolar sebagai langkah kunci untuk meredam spekulasi di dalam negeri. Ia menegaskan koordinasi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga meski nilai tukar berfluktuasi.

"Yang dulunya 100 ribu dolar per orang per bulan, kita turunkan 50 ribu dolar per orang per bulan. Kami persiapkan, kami akan turunkan lagi menjadi 25 ribu sehingga pembelian dolar sampai dengan atau di atas 25 ribu itu harus pakai underlying," pungkas Perry.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) berencana menurunkan batas pembelian mata uang dolar AS (USD) di pasar domestik tanpa dokumen pendukung atau underlying menjadi maksimal 25 ribu dolar AS dari yang saat ini berlaku sebesar 50 ribu dolar AS per orang setiap bulannya.

"Pembatasan pembelian dolar di pasar domestik tanpa underlying yang dulunya 100.000 dolar AS per orang per bulan kita turunkan 50.000 dolar AS per orang per bulan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa.

"Kami persiapkan, kami akan turunkan lagi menjadi 25.000 dolar AS, sehingga pembelian dolar AS di atas 25.000 dolar AS itu harus pakai underlying," tutur Perry.

Underlying adalah dokumen bukti pendukung transaksi, seperti dokumen impor atau pembayaran jasa, yang menunjukkan bahwa pembelian dolar tersebut didasari oleh kebutuhan ekonomi nyata dan bukan untuk tujuan spekulasi.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan global. Penurunan limit tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

.

Perry mengungkapkan bahwa pembatasan ini bertujuan untuk meredam aktivitas spekulasi di pasar valuta asing domestik. Ke depan, Bank Indonesia berencana untuk memperketat aturan tersebut lebih jauh demi memperkuat kedaulatan Rupiah.

Guna memastikan aturan ini berjalan efektif, Bank Indonesia juga meningkatkan pengawasan terhadap korporasi dan perbankan. BI memantau bank-bank yang memiliki aktivitas pembelian dolar dalam jumlah tinggi secara rutin.

Dalam pelaksanaannya, BI berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pengawas dikirim langsung ke lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan transaksi tersebut.

Perry menekankan bahwa penguatan pengawasan ini sangat penting untuk menjaga agar nilai tukar tidak bergejolak akibat permintaan yang tidak didasari oleh kegiatan ekonomi riil.

Pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah tercatat melemah 30 poin atau 0,17 persen menjadi Rp17.424 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.394 per dolar AS.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menurunkan batas pembelian mata uang dolar AS (USD) di pasar domestik tanpa dokumen pendukung atau underlying menjadi 50 ribu dolar AS per orang setiap bulannya.

"Pembatasan pembelian dolar di pasar domestik tanpa underlying yang dulunya 100.000 dolar AS per orang per bulan kita turunkan 50.000 dolar AS per orang per bulan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa.

Underlying adalah dokumen bukti pendukung transaksi, seperti dokumen impor atau pembayaran jasa, yang menunjukkan bahwa pembelian dolar tersebut didasari oleh kebutuhan ekonomi nyata dan bukan untuk tujuan spekulasi.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan global. Penurunan limit tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

.

Perry mengungkapkan bahwa pembatasan ini bertujuan untuk meredam aktivitas spekulasi di pasar valuta asing domestik. Ke depan, Bank Indonesia berencana untuk memperketat aturan tersebut lebih jauh demi memperkuat kedaulatan Rupiah.

"Kami persiapkan, kami akan turunkan lagi menjadi 25.000 dolar AS, sehingga pembelian dolar AS di atas 25.000 dolar AS itu harus pakai underlying," tutur Perry.

Guna memastikan aturan ini berjalan efektif, Bank Indonesia juga meningkatkan pengawasan terhadap korporasi dan perbankan. BI memantau bank-bank yang memiliki aktivitas pembelian dolar dalam jumlah tinggi secara rutin.

Dalam pelaksanaannya, BI berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pengawas dikirim langsung ke lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan transaksi tersebut.

Perry menekankan bahwa penguatan pengawasan ini sangat penting untuk menjaga agar nilai tukar tidak bergejolak akibat permintaan yang tidak didasari oleh kegiatan ekonomi riil.

Pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah tercatat melemah 30 poin atau 0,17 persen menjadi Rp17.424 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.394 per dolar AS.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) meyakini pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tahun 2026 diprakirakan tetap kuat dalam kisaran 4,9-5,7 persen (yoy), didukung oleh permintaan domestik, sejalan dengan kebijakan pemerintah dan bank sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“BI terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Selasa (5/5), ekonomi triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 5,39% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik.

Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,52 persen (yoy) didorong oleh aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat yang meningkat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H serta paket stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi.

Kemudian, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi 21,81 persen (yoy) didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai melalui gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) dan belanja program prioritas Pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG).

Konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh sebesar 6,28 persen (yoy) didorong oleh peningkatan aktivitas organisasi kemasyarakatan.

Adapun investasi tumbuh sebesar 5,96 persen (yoy) terutama didorong oleh pertumbuhan subkomponen kendaraan serta mesin dan perlengkapan.

Sementara ekspor tumbuh sebesar 0,90 persen (yoy) sejalan dengan tetap baiknya permintaan beberapa mitra dagang utama dan peningkatan aktivitas pariwisata, termasuk wisatawan mancanegara.

Dari sisi lapangan usaha (LU), sebagian besar LU pada triwulan I 2026 tumbuh positif. LU industri pengolahan, LU perdagangan, serta LU pertanian sebagai kontributor utama pertumbuhan tumbuh baik seiring dengan peningkatan permintaan domestik dan permintaan eksternal yang tetap positif.

Selain itu, LU penyediaan akomodasi dan makan minum serta LU transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan yang tinggi seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat pada periode Idul Fitri 1447 Hijriah dan aktivitas pariwisata, baik perjalanan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Sedangkan dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 tertinggi tercatat di Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra), diikuti Sulawesi, Jawa, Sumatera, Maluku dan Papua (Mapua), serta Kalimantan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

kewaspadaan perlu terus diperkuat melalui kebijakan domestik yang solid dan kerja sama regional

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara kebijakan moneter dan fiskal sebagai kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi kawasan pada forum ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM+3) ke-29.

“Di saat yang sama, kewaspadaan perlu terus diperkuat melalui kebijakan domestik yang solid dan kerja sama regional,” kata Filianingsih, sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan bahwa dalam konteks ini, Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) berperan strategis dalam pilar utama jaring pengaman keuangan kawasan.

“Karenanya, penguatan CMIM penting agar semakin adaptif dan responsif menghadapi berbagai tantangan,” kata Filianingsih.

AFMGM+3 merupakan forum tahunan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 untuk membahas perkembangan ekonomi global dan regional serta memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan di kawasan.

Penguatan kerja sama keuangan regional dilakukan merespons risiko global akibat konflik di Timur Tengah yang berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Pertemuan mengesahkan Updated Strategic Direction of the ASEAN+3 Finance Process sebagai panduan kolaborasi jangka menengah-panjang.

Upaya ini akan mempererat sinergi antar inisiatif yang telah berjalan maupun pengembangan area kerja sama baru agar ASEAN+3 Finance Process mampu merespons dinamika perekonomian.

Pertemuan tersebut juga mendorong upaya penguatan dan peningkatan efektivitas CMIM sebagai jaring pengaman keuangan regional yang merupakan pelengkap Global Financial Safety Net (GFSN).

Pertemuan AFMGM+3 ke-29 dipimpin oleh Co-Chairs Filipina dan Jepang, serta dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN bersama Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, serta perwakilan AMRO, Asian Development Bank (ADB), Sekretariat ASEAN, dan International Monetary Fund (IMF). Pertemuan tahun ini juga diikuti Timor-Leste yang mulai bergabung dalam ASEAN.

Forum ini juga mengapresiasi peran strategis ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) yang selama 10 tahun terakhir berperan sebagai penasihat kebijakan regional dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan. Selanjutnya, Singapura dan Korea akan bertindak sebagai Co-Chairs ASEAN+3 AFMGM+3 ke-30 pada tahun 2027.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo tidak memberikan pernyataan sedikit pun setelah menghadiri pertemuan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, hingga Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (5/5/2026). Pertemuan ini juga disinyalir membahas pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 5,61%.

Perry yang keluar dari kantor Menko Airlangga sekitar pukul 12.07 WIB hanya senyum dan melambaikan tangan kepada awak media sambil berlalu. "Makasih," jawab Perry singkat, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan tertutup tersebut berlangsung saat nilai tukar rupiah terpantau kian tertekan hingga menembus level psikologis baru. Hingga pukul 13.25 WIB, rupiah tercatat melemah 0,26% ke posisi Rp17.438 per dolar AS.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset BI, Erwin Gunawan Hutapea, menjelaskan bahwa depresiasi rupiah saat ini dipicu oleh faktor eksternal, terutama akibat meningkatnya ketidakpastian global yang menguntungkan dolar AS.

Meski melemah, BI menilai pergerakan rupiah masih relatif sejalan dengan tren mata uang negara berkembang lainnya (emerging markets) sejak meningkatnya tensi konflik di Timur Tengah. "Pergerakan rupiah masih sejalan dengan mayoritas mata uang emerging market lainnya," ujar Erwin dalam keterangan resminya, Selasa (5/5).

Bank Indonesia menegaskan akan tetap aktif berada di pasar untuk menjamin stabilitas nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya. Otoritas moneter akan mengoptimalkan beragam instrumen intervensi valuta asing guna meredam tekanan global yang berlanjut.

Instrumen yang akan digunakan meliputi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Philippine peso melemah sebesar 6,58 persen, Thailand baht melemah 5,04 persen, India rupee melemah 4,32 persen, demikian pula dengan Chile peso (-4,24 persen), Indonesia rupiah (-3,65 persen)

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memastikan pergerakan nilai tukar rupiah sejak awal konflik di Timur Tengah hingga saat ini yang menembus level Rp17.400 per dolar AS, masih sejalan dengan mayoritas mata uang emerging market lainnya.

“Philippine peso melemah sebesar 6,58 persen, Thailand baht melemah 5,04 persen, India rupee melemah 4,32 persen, demikian pula dengan Chile peso (-4,24 persen), Indonesia rupiah (-3,65 persen), dan Korea won (-2,29 persen),” kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset BI, Erwin Gunawan Hutapea dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa.

BI menyatakan akan terus hadir di pasar untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya.

Bank sentral juga terus mengoptimalkan intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi non-deliverable forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

“Langkah ini dilakukan secara konsisten untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah berlanjutnya tekanan global,” kata Erwin.

BI pun menegaskan komitmen untuk senantiasa hadir di pasar dan mengambil langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah berada pada kisaran Rp17.426 per dolar AS pada Selasa (5/5) pukul 10.41 WIB, mengacu pada harga spot di pasar valuta asing global.

Berdasarkan data terakhir, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar 148,2 miliar dolar AS, menurun sebesar 3,7 miliar dolar AS dari posisi Februari 2026 yang sebesar 151,9 miliar dolar AS.

Meski menurun, BI memastikan jumlah tersebut setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Nilai tukar rupiah di pasar spot menunjukkan pelemahan pada awal perdagangan Selasa (5/5/2026), dibuka pada posisi Rp17.401 per dolar AS. Capaian ini mencerminkan depresiasi tipis sebesar 0,04 persen jika dibandingkan dengan posisi penutupan pada Senin (4/5/2026) yang berada di level Rp 17.394 per dolar AS.

Berdasarkan data Bloomberg hingga pukul 09.35 WIB, rupiah bergerak melemah 0,07 persen ke level 17.406 per dolar AS. Hingga pukul 09.00 WIB, pergerakan mata uang di kawasan Asia terpantau beragam. Peso Filipina mencatatkan penurunan paling tajam di Asia dengan koreksi sebesar 0,21 persen.

Adapun Ringgit Malaysia melemah 0,18 persen, diikuti oleh baht Thailand yang turun 0,1 persen, serta dolar Hong Kong yang terkoreksi 0,03 persen. Sedangkan Dolar Taiwan terpantau bergerak stagnan dengan kecenderungan melemah terhadap dolar AS pagi ini.

Untuk Won Korea Selatan memimpin penguatan di Asia setelah terapresiasi 0,2 persen. Yen Jepang dan dolar Singapura tercatat mengalami kenaikan tipis masing-masing sebesar 0,02 persen.

Sebelumnya, pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi telah memprediksi bahwa rupiah berpotensi menembus level psikologis Rp17.400. Dalam keterangannya, ia memproyeksikan fluktuasi mata uang domestik akan tetap berada dalam tren yang melemah. "Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.390 - Rp17.440," ungkap dia dalam keterangannya.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang kenaikan surplus neraca perdagangan pada Maret 2026 menjadi sebesar 3,32 miliar dolar Amerika Serikat (AS) merupakan capaian positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Senin, surplus neraca perdagangan Maret 2026 lebih tinggi dibandingkan surplus pada Februari 2026 yang tercatat sebesar 1,27 miliar dolar AS.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain guna makin memperkuat ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Adapun surplus neraca perdagangan yang lebih tinggi terutama bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas yang meningkat.

Neraca perdagangan nonmigas pada Maret 2026 mencatat surplus sebesar 5,21 miliar dolar AS, seiring dengan meningkatnya ekspor nonmigas sebesar 21,25 miliar dolar AS.

Kinerja positif ekspor nonmigas tersebut terutama didukung oleh ekspor berbasis sumber daya alam seperti logam mulia dan perhiasan/permata serta bahan bakar mineral maupun ekspor produk manufaktur seperti besi dan baja.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, Amerika Serikat (AS), dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia.

Defisit neraca perdagangan migas tercatat meningkat menjadi sebesar 1,89 miliar dolar AS pada Maret 2026 sejalan dengan peningkatan impor migas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan ekspor migas.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mega Tbk mendukung implementasi sistem pembayaran QRIS Antarnegara yang kini dapat digunakan di China untuk mempermudah transaksi lintas negara.

Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib mengatakan perluasan penggunaan QRIS Antarnegara diharapkan dapat meningkatkan kemudahan transaksi bagi nasabah yang beraktivitas di luar negeri.

“Dengan adanya QRIS Antarnegara, nasabah dapat bertransaksi dengan praktis, mudah, aman, dan nyaman ketika berada di luar negeri tanpa perlu membawa uang tunai dalam mata uang setempat,” kata Kostaman berdasarkan keterangannya, Jakarta, Sabtu.

Peluncuran fitur tersebut merupakan bagian dari kerja sama Bank Indonesia (BI), Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), serta Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dengan otoritas dan penyelenggara sistem pembayaran di negara mitra.

QRIS Antarnegara merupakan sistem pembayaran digital lintas negara berbasis kode QR Cross-border QR Payments Linkage yang memungkinkan transaksi dilakukan melalui pemindaian kode QR di negara mitra.

Sebelumnya, implementasi QRIS Antarnegara telah terhubung dengan sejumlah negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

Perluasan ke China pada 30 April 2026 dilakukan sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembayaran digital nasional dan integrasi sistem pembayaran global.

Kehadiran fitur tersebut dinilai relevan mengingat China merupakan salah satu pusat ekonomi dunia dengan tingkat adopsi pembayaran digital yang tinggi.

Dengan layanan tersebut, Kostaman menjelaskan bahwa nasabah kini dapat melakukan pembayaran di merchant-merchant dalam wilayah China secara langsung melalui aplikasi tanpa perlu menukarkan mata uang.

Selain mempermudah transaksi bagi wisatawan, sistem pembayaran lintas negara juga diharapkan dapat mendukung aktivitas perdagangan dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha.

Ia mengatakan pihaknya akan terus berinovasi dalam pengembangan layanan keuangan digital untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi transaksi nasabah.

“Bank Mega bersyukur dapat terus menjadi bagian dari bank anggota first mover dalam implementasi QRIS Antarnegara," ujarnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) secara resmi memulai operasional konektivitas pembayaran berbasis kode QR lintas negara (cross-border) dengan Republik Rakyat China (RRC) mulai hari ini. Kerja sama ini memungkinkan integrasi antara QRIS dengan standar kode QR milik China, guna mempermudah transaksi bagi wisatawan maupun pelaku usaha di kedua negara.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh asosiasi industri dan mitra internasional yang telah merealisasikan pengembangan sistem pembayaran digital ini.

“Terima kasih atas kerja keras seluruh pihak. Kini QR Indonesia dan QR China sudah saling terhubung. Ini akan memudahkan masyarakat kedua negara dalam bertransaksi,” ujar Perry dalam seremoni peluncuran di Gedung BI, Kamis (30/4/2026).

Indonesia Kebut Dedolarisasi, Ini Daftar 6 Negara Pengguna QRIS



Melalui implementasi ini, warga Indonesia yang berkunjung ke China maupun sebaliknya dapat melakukan pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Transaksi dilakukan secara langsung menggunakan mata uang lokal masing-masing negara melalui skema Local Currency Transaction (LCT).

Perry menekankan kepraktisan sistem ini yang diharapkan dapat mendorong volume LCT Indonesia-China yang saat ini telah menyentuh angka USD18 miliar.

"Do not use your cash just use your cellphone and then you can buy anything (Tidak lagi pakai uang tunai, cukup gunakan ponsel Anda dan kemudian bisa membeli apa saja)," tegas Perry.

Layanan ini mencakup transaksi inbound (wisatawan China di Indonesia menggunakan Alipay atau UnionPay pada merchant QRIS) serta transaksi outbound (warga Indonesia memindai kode QR di China melalui aplikasi perbankan nasional).

Duta Besar RRC untuk Indonesia, Wang Lutong yang turut hadir dalam acara tersebut, memuji langkah progresif Bank Indonesia dalam menghadapi arus digitalisasi keuangan global. Ia menilai inovasi ini merupakan bentuk adaptasi yang tepat terhadap perubahan zaman.

RI Gencar Dedolarisasi Sejak 2025, Transaksi Mata Uang Lokal Naik 2 Kali Lipat ke Rp434,8 Triliun



“Kita hidup di dunia yang berubah sangat cepat, dan sektor perbankan juga tengah bertransisi. Kita perlu beradaptasi dengan inovasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi,” ungkap Wang Lutong.

Pemerintah China berkomitmen untuk terus memperluas jaringan akseptasi layanan ini dengan menggandeng lebih banyak lembaga perbankan dan penyedia jasa pembayaran di masa depan.

“Kami sangat antusias dengan peluang kerja sama ke depan,” pungkasnya.

Hingga saat ini, Bank Indonesia telah memperluas jangkauan QRIS antarnegara ke berbagai destinasi utama, di antaranya Thailand (Agustus 2022), Malaysia (Mei 2023), Singapura (November 2023), Jepang (Agustus 2025), Korea Selatan (April 2026) dan China (30 April 2026).

Jadi mereka harus mengintegrasikan tentu ada sedikit adjustment. Tapi untuk Alipay dan UnionPay sudah bisa digunakan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara ke China mulai Kamis (30/4), memungkinkan transaksi inbound dan outbound antara masyarakat Indonesia dan China melalui pemindaian kode QR.

Namun, penggunaan QR dari China saat ini masih terbatas, antara lain UnionPay QR, Alipay QR, serta unified QR berlogo UnionPay dan Alipay. Adapun QR China lainnya, termasuk WeChat Pay QR, masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian teknologi.

“Jadi, setiap kali kita pergi ke Tiongkok atau warga Tiongkok datang ke Indonesia, jangan gunakan uang tunai, cukup gunakan ponsel Anda dan voila, Anda bisa membeli apa saja,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo saat peluncuran di Jakarta, Kamis.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur BI, serta capaian Indonesia di sektor keuangan dan digital.

Ia menilai bahwa di tengah perubahan global yang cepat, sektor perbankan perlu beradaptasi dengan inovasi, kecerdasan buatan (AI), dan digitalisasi, termasuk melalui penguatan investasi pada teknologi dan sumber daya manusia.

“Kami menantikan peluncuran resmi QRIS (QRIS yang terhubung dengan QR China) dan akan terus memperluas partisipasi serta penerimaan, dengan melibatkan lebih banyak bank dan institusi pembayaran. Kami sangat antusias dengan masa depan yang menanti kita semua,” kata Wang.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Santoso Liem memandang kerja sama ini sebagai peluang besar, mengingat China dan Indonesia sama-sama merupakan pemain yang unggul dalam ekonomi digital.

Menurutnya, kolaborasi ini akan mendorong kemudahan transaksi, terutama seiring tingginya mobilitas wisatawan kedua negara, serta berpotensi mempererat hubungan bisnis ke depan melalui transaksi lintas negara.

Santoso mengatakan bahwa integrasi sistem pembayaran dengan China masih berlangsung secara bertahap. Meski China telah memiliki standar QR nasional, integrasi antarpenyedia layanan masih perlu dilakukan penyesuaian agar dapat terhubung secara internasional.

Ke depan, ujar dia, kerja sama juga mencakup dengan penyedia pembayaran lainnya di China, termasuk WeChat Pay. Namun, implementasinya masih dalam tahap eksplorasi karena memerlukan penyesuaian teknologi, terutama dalam interkoneksi sistem dan integrasi platform.

“Jadi mereka harus mengintegrasikan tentu ada sedikit adjustment. Tapi untuk Alipay dan UnionPay sudah bisa digunakan,” kata Santoso.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026