JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT MRT Jakarta (Perseroda). Penunjukan ini diputuskan melalui keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham PT MRT Jakarta tentang perubahan susunan dewan komisaris tetang tertanggal 10 Maret 2026.

"Turut diputuskan pengangkatan: Sdr. Uus Kuswanto sebagai Komisaris dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan," tulis akun instagram, @mrtjkt, Kamis (2/4/2026).

Dalam keputusan tersebut, juga memuat pemberhentian dengan hormat kepada Dodik Wijanarko yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen PT MRT Jakarta (Perseroda).

Atas pemberhentian itu, manajemen MRT Jakarta menyampaikan apresiasi atas pengabdian serta kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai pengurus perseroan.

Adapun dengan pengangkatan baru Uus, maka susunan Dewan Komisaris PT MRT Jakarta menjadi sebagai berikut:

- Komisaris Utama: Heru Budi Hartono

- Komisaris Independen: Sudarmanto

- Komisaris: Deni Surjantoro

- Komisaris: Uus Kuswanto

- Komisaris: Ahmad Yani

Perubahan susunan Dewan Komisaris ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan perseroan dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik. Serta meningkatkan kinerja perusahaan dalam memberikan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi bagi masyarakat.

JAKARTA - Pemohon Bonatua Silalahi meminta Komisi Informasi Provinsi Jakarta menghadirkan Sekda DKI Jakarta pada sidang sengketa ijazah terlegalisir mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, ada sejumlah pertanyaan yang ingin ditanyakan pada Sekda.

"Terungkap juga meskipun kita bermohon supaya didatangkan saksi fakta yaitu KPU Jakarta. Karena mereka yang menerima dokumen ijazah fotokopi terlegalisir tahun 2012, berarti itu 13 tahun yang lalu," ujar Bonatua dalam persidangan, Rabu (17/12/2025).

Bonatua ingin KIP Jakarta menghadirkan KPU DKI Jakarta dan Sekda Jakarta. Meski akhirnya dalam persidangan, Majelis KIP Jakarta menyebutkan penghadiran saksi atau ahli dilihat berdasarkan urgensi persoalan yang dimohonkan dan kewenangan KIP DKI Jakarta.

Menurut dia, sejumlah hal yang ingin ditanyakan kepada pihak, mulai dari alasan tidak dilakukannya pengarsipan ijazah Jokowi hingga legalitas ijazah seseorang sebelum dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Mengapa mereka tidak mengarsipkannya ke KPU, ANRI, maupun LKD. Itu juga sebenarnya yang ingin saya tanya. Saya juga ingin bertanya pada Sekda yang melakukan kegiatan seremoni pelantikan gubernur. Seharusnya mereka juga menyimpan arsip-arsip," kata Bonatua.

"Mereka harus tahu siapa yang mau dilantik. Jangan langsung lepas tangan saja seakan-akan melantik-melantik saja tidak tahu orang yang dilantik siapa. Ijazahnya bagaimana. Seharusnya kan Sekda berpikir kritis. Sebelum mengeluarkan budget APBD untuk melantik gubernur, dia harus menciptakan arsip-arsip pribadi gubernur yang akan dilantik," tambahnya.

Ketua Majelis KIP DKI Jakarta Agus Wijayanto tak mengabulkan permintaan Bonatua karena kehadiran saksi ataupun ahli dilihat berdasarkan kebutuhan sidang. Terlebih, persoalan sengketa yang ditangani itu hanya pada persoalan informasi publik saja.

"Mereka ini kuasanya Sekda sebagai PPID, bukan pribadi Sekdanya. Dia punya perangkat PPID, jadi bukan kita menyidangkan orang," ujarnya.

Majelis KIP Jakarta menilai seharusnya pertanyaan yang dilayangkan Bonatua dilakukan pada sidang sebelumnya. Sebab, pada sidang sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah menghadirkan saksi, namun Bonatua justru tak hadir di persidangan sebelumnya meski telah diundang secara resmi.

JAKARTA - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang baru dilantik, Uus Kuswanto diminta mengarahkan prioritas pembangunan Ibu Kota ke peningkatan kualitas hidup warga Jakarta. Selama ini pembangunan di DKI Jakarta lebih mengutamakan infrastruktur.

Agung menilai indikator pembangunan Jakarta memang terlihat positif, tetapi masih meninggalkan persoalan mendasar. “IPM kita mencapai 85,05 dan kemiskinan turun menjadi 4,28%. Tapi stunting masih 17,2% dan balita underweight justru naik menjadi 14,9%. Jakarta maju secara infrastruktur, tapi tidak semua manusianya ikut maju,” katanya, Senin (1/12/2025).

Agung menilai Sekda memegang peran strategis untuk membalik orientasi pembangunan tersebut. Menurutnya, selama ini APBD puluhan triliun kerap tersedot ke proyek yang terlihat dan mudah dipromosikan, sementara urusan manusia seperti gizi anak, pendidikan, dan perlindungan sosial justru kurang mendapat ruang.

“Kita tidak kekurangan trotoar baru atau halte baru. Yang kurang adalah intervensi serius terhadap kualitas hidup warga, terutama yang paling rentan,” katanya.

Agung menekankan pengentasan kemiskinan dan pengangguran memerlukan pendekatan lintas dinas yang terencana. Dengan sekitar 464.000 warga Jakarta masih hidup miskin dan pengangguran berada di angka 6,05%, Agung menilai pelatihan vokasi, pemberdayaan ekonomi, dan program UMKM harus diarahkan secara tepat sasaran.

“Banyak pelatihan hanya memenuhi kalender kegiatan. Sekda harus memastikan program benar-benar menyentuh pengangguran struktural, bukan sekadar seremonial,” katanya.

Agung juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah. IPM Kepulauan Seribu tercatat hanya 76,69, jauh di bawah wilayah lain di Jakarta. Ia menyatakan Sekda harus mendorong seluruh dinas bekerja dengan basis data terintegrasi hingga tingkat RT untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

“Pembangunan manusia tidak bisa disamaratakan. Kondisi Kampung Pulo beda dengan Tambora, berbeda lagi dengan pulau-pulau kecil. Data mikro harus jadi dasar kebijakan,” tegasnya.

Terkait stunting, Agung menyebut persoalan itu sebagai “luka diam” Jakarta. Menurutnya, tanpa koordinasi yang kuat dari Sekda, program penurunan stunting akan gagal karena setiap dinas bergerak sendiri.

“Stunting tidak bisa selesai hanya dengan satu program Dinas Kesehatan. Harus bergerak bersama: pangan, sosial, pendidikan, permukiman. Kalau tidak, stunting hanya jadi konferensi pers tahunan,” katanya.

Agung menilai pengalaman Uus Kuswanto sebagai Wali Kota Jakarta Barat memberi modal penting untuk memimpin birokrasi Jakarta. Selama menjabat, Uus berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 4,09% pada 2023 menjadi 3,94% pada 2024.

“Jakarta Barat itu wilayah padat, keras, penuh dinamika. Kalau bisa menurunkan kemiskinan di sana, berarti ia punya sensitivitas terhadap masalah lapangan,” ujarnya.

Agung mengingatkan ukuran keberhasilan Sekda bukan pada jumlah proyek fisik yang selesai, tetapi pada peningkatan kualitas hidup warga.

“Stunting harus turun, kesenjangan antarkawasan harus mengecil, layanan publik harus lebih mudah diakses. Fokus pembangunan harus kembali pada manusianya. Itu yang paling penting,” kata Agung.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik Uus Kuswanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta. Uus Kuswanto menggantikan Marullah Matali yang pensiun.

"Hari ini saya melantik Sekda DKI Jakarta , Bapak Uus Kuswanto, yang telah saya lantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 184/TPA Tahun 2025, ditandatangani tanggal 21 November," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (1/12/2025).

Pramono menyampaikan rasa terima kasih kepada Marullah yang telah mengabdi 29 tahun di Balai Kota. Dengan adanya pelantikan itu, Pramono yakin Uus akan bisa bekerja sama dengan dirinya dan Wakil Gubernur Rano Karno untuk membangun Jakarta.

"Saya membutuhkan seorang administrator yang ulung, yang kuat, karena untuk substansi dan sebagainya tentunya dengan pengalaman panjang saya sebagai orang yang bekerja di pemerintah pusat 25 tahun, saya tahu apa yang saya butuhkan," ucapnya.

Pramono juga mengatakan, dirinya telah melihat rekam jejak Uus. "Saya melihat rekam jejak, dan saya membutuhkan seorang administrator yang ulung, yang kuat," kata Pramono.

Pramono juga menepis anggapan bahwa seleksi dan pelantikan Uus dilakukan secara mendadak dan tertutup. Menurutnya, proses seleksi tetap berjalan sesuai mekanisme, mulai dari penyaringan 10 nama hingga mengerucut menjadi 3. Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menggunakan kombinasi seleksi terbuka dan manajemen talenta.

"Proses itu dijalani penuh. Hanya saja saya berkeinginan proses ini jangan terlalu heboh. Yang penting memilih orang terbaik," katanya.

Pramono menegaskan tidak ada lobi yang memengaruhi keputusan penunjukan Uus. Ia bahkan mengaku baru bertemu Uus kembali setelah pelantikan pagi ini. "Tidak ada sama sekali lobi yang bisa mempengaruhi keputusan saya. Maka ketika sudah memutuskan menominasikan utama Pak Uus, tentunya itu adalah bagian dari tanggung jawab saya. Jadi saya baru ketemu ini tadi dengan Pak Uus. Itulah bagian dari profesionalisme yang saya junjung tinggi," jelasnya.

Soal posisi Wali Kota Jakarta Barat yang ditinggalkan Uus, Pramono mengaku akan melantik pejabat baru. "Yang jelas karena baru dilantik, Plt-nya pasti besok sudah ada. Nanti akan kami umumkan," ujarnya.