Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merilis daftar upah minimum provinsi (UMP) 2026 di seluruh Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berujar bahwa penetapan UMP 2026 di 38 provinsi itu menggunakan formula penghitungan upah minimum yang baru.

Seperti diketahui, pemerintah menerbitkan regulasi pengupahan anyar berupa Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Beleid itu memperluas rentang indeks tertentu atau alfa dari 0,1–0,3 menjadi 0,5–0,9, yang dikalikan pertumbuhan ekonomi dan ditambah dengan tingkat inflasi dalam formula UMP.

Menaker Yassierli pun berharap agar penghitungan baru ini mampu menciptakan kebijakan pengupahan yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Memastikan upah minimum tak hanya melindungi pekerja, tetapi juga menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha di tingkat lokal,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (8/1/2026).

Menilik pengumuman di laman Instagram Kemnaker, UMP 2026 tertinggi dicatatkan oleh DKI Jakarta dengan besaran Rp5.729.876. Angka tersebut naik 6,17% dari UMP tahun sebelumnya senilai Rp5.396.761.

Sementara itu, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan besaran UMP paling rendah tahun ini, yakni Rp2.317.601. Besaran ini meningkat sekitar 5,77% dari UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.191.232.

Terbaru, Aceh akhirnya menetapkan UMP 2026 senilai Rp3.932.552 usai pembahasan yang sempat terhambat situasi bencana pada penghujung 2025. Besaran ini naik 6,7% dari UMP 2025 yang senilai Rp3.685.616.

Berikut daftar lengkap UMP 2026 di 38 provinsi:

Aceh: Rp3.932.552

Sumatra Utara: Rp3.228.949

Sumatra Barat: Rp3.182.955

Riau: Rp3.780.495

Jambi: Rp3.471.497

Sumatra Selatan: Rp3.942.963

Bengkulu: Rp2.827.250

Lampung: Rp3.047.734

Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000

Kepulauan Riau: Rp3.879.520

DKI Jakarta: Rp5.729.876

Jawa Barat: Rp2.317.601

Jawa Tengah: Rp2.327.386

DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495

Jawa Timur: Rp2.446.880

Banten: Rp3.100.881

Bali: Rp3.207.459

Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861

Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898

Kalimantan Barat: Rp3.054.552

Kalimantan Tengah: Rp3.686.138

Kalimantan Selatan: Rp3.725.000

Kalimantan Timur: Rp3.762.431

Kalimantan Utara: Rp3.775.243

Sulawesi Utara: Rp4.002.630

Sulawesi Tengah: Rp3.179.565

Sulawesi Selatan: Rp3.921.088

Sulawesi Tenggara: Rp 3.306.496

Gorontalo: Rp3.405.144

Sulawesi Barat: Rp3.315.934

Maluku: Rp3.334.490

Maluku Utara: Rp3.510.240

Papua Barat: Rp3.841.000

Papua: Rp4.436.283

Papua Tengah: Rp4.285.848

Papua Pegunungan: Rp4.508.714

Papua Selatan: Rp4.508.100

Papua Barat Daya: Rp3.766.000

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Tahun 2026.

Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Riau setelah melalui sidang Dewan Pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota se-Riau.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Roni Rakhmat, mengatakan kebijakan pengupahan tahun 2026 disusun dengan mengacu pada hasil sidang dewan pengupahan serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Menurutnya, regulasi tersebut menjadi acuan utama dalam memastikan perlindungan upah pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di daerah.

"Untuk tingkat provinsi, UMP Riau Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.780.495,85 atau mengalami kenaikan Rp271.719,63 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut setara dengan 7,74%. Kenaikan ini mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah serta kebutuhan hidup layak pekerja,” ujarnya Selasa (23/12/2025).

Sementara itu, UMK tertinggi di Provinsi Riau tahun 2026 ditetapkan di Kota Dumai sebesar Rp4.431.174,69, disusul Kabupaten Bengkalis Rp4.155.317,75 dan Kabupaten Siak Rp4.001.327,33. Untuk Kota Pekanbaru, UMK ditetapkan sebesar Rp3.998.179,46.

UMK kabupaten lainnya di Riau juga mengalami penyesuaian. Kabupaten Indragiri Hulu menetapkan UMK sebesar Rp3.988.406,31, Kabupaten Kuantan Singingi Rp3.949.466,98, Kabupaten Kampar Rp3.898.260,70, dan Kabupaten Pelalawan Rp3.894.260,58.

Selanjutnya, UMK Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan sebesar Rp3.819.353,01, Kabupaten Rokan Hilir Rp3.783.052,90, sementara Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Indragiri Hilir masing-masing menetapkan UMK sebesar Rp3.780.495,85, sama dengan UMP Provinsi Riau.

Pemprov Riau juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Tahun 2026 untuk sejumlah sektor strategis. Pada sektor minyak dan gas bumi, upah sektoral Provinsi Riau ditetapkan sebesar Rp3.998.179,46.

Adapun di tingkat kabupaten, Kota Pekanbaru menetapkan sebesar Rp4.293.445,01, Kabupaten Siak Rp4.023.870,01, Kabupaten Pelalawan Rp3.918.569,06, dan Kabupaten Bengkalis Rp4.172.431,20.

Untuk sektor pertanian dan perkebunan, upah minimum sektoral Provinsi Riau ditetapkan sebesar Rp3.783.741,47. Di tingkat kabupaten, Kabupaten Bengkalis menetapkan Rp4.164.127,86, Kabupaten Pelalawan Rp3.896.718,30, Kabupaten Indragiri Hulu Rp4.265.600,55, dan Kabupaten Kampar Rp4.149.255,46.

Sementara itu, pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, upah minimum sektoral hanya ditetapkan untuk Kabupaten Siak sebesar Rp4.023.870,01.

Pada sektor industri bubur kertas, kertas, papan kertas, dan tissue, upah minimum sektoral ditetapkan di Kabupaten Siak sebesar Rp4.023.870,01 serta di Kabupaten Pelalawan sebesar Rp3.914.927,27.

Roni menegaskan seluruh perusahaan wajib melaksanakan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan. Pemerintah kabupaten/kota juga diminta melakukan pengawasan secara konsisten agar kebijakan ini berjalan efektif.

“Dengan penetapan upah minimum tahun 2026 ini, kami berharap dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp3.780.496 (Rp3,78 juta).

Besaran tersebut naik 7,74% dari upah minimum Riau tahun sebelumnya sebesar Rp3.508.776. Artinya, nominal kenaikan UMP Riau tahun depan berkisar Rp271.720.

Kepala Disnakertrans Riau Roni Rakhmat berujar bahwa kebijakan tersebut disusun berdasarkan Surat Ketetapan (SK) Gubernur Riau tentang UMP dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

“Kenaikan tersebut terlihat dengan persentase kenaikan 7,74%. Hal ini mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan hidup layak pekerja,” kata Roni sebagaimana dikutip dari laman Pemprov Riau, Selasa (23/12/2025).

Lebih lanjut, Pemprov Riau juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sejumlah sektor strategis, seperti sektor migas dengan UMSP sebesar Rp3,9 juta.

Terdapat pula UMSP sektor pertanian dan perkebunan dengan besaran Rp3,78 juta, sementara beberapa sektor lainnya ditetapkan di tingkat kabupaten/kota.

Selain UMP dan UMSP, Pemprov Riau juga menetapkan besaran UMK. Daerah dengan UMK tertinggi antara lain Kota Dumai sebesar Rp4.431.175, Kabupaten Bengkalis sebesar Rp4.155.318, dan Kabupaten Siak sebesar Rp4.001.327.

"Pemerintah kabupaten/kota diminta melakukan pengawasan secara konsisten agar kebijakan ini berjalan efektif dan memberikan perlindungan nyata bagi pekerja,” pungkas Roni.

Adapun, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, yang salah satunya mengatur formula upah minimum.

Beleid tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal yang sama. Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebutkan bahwa perubahan aturan ini dilakukan atas amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023 serta untuk menjaga daya beli pekerja/buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha serta stabilitas ekonomi nasional.

Perubahan terkait formula upah minimum salah satunya tercantum dalam Pasal 26, yang mana ayat (3) menegaskan bahwa indeks tertentu atau alfa merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

Tak ada perubahan terkait formula upah minimum dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5), yakni nilai penyesuaian upah minimum tetap dihitung dengan rumus inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa).

Lebih lanjut, ayat (6) pasal yang sama menyatakan bahwa alfa merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,5 sampai dengan 0,9. Rentang ini lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya sebesar 0,1 sampai dengan 0,3.

Sementara itu, pada ayat (7) tertuang bahwa dewan pengupahan provinsi dan dewan pengupahan kabupaten/kota berwenang menentukan besaran alfa dengan mempertimbangkan dua hal, yakni kepentingan keseimbangan pekerja dan Perusahaan, serta perbandingan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pengesahan upah minimum provinsi (UMP) Riau tahun 2026 masih menunggu pengumuman resmi dari gubernur Riau.

Meski proses pembahasan di tingkat Dewan Pengupahan Provinsi Riau telah rampung, hasil akhirnya belum dapat disampaikan ke publik sebelum mendapatkan persetujuan kepala daerah.

Pembahasan penetapan UMP Riau 2026 berlangsung dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Riau yang digelar di Hotel Furaya Pekanbaru, Kamis (18/12/2025).

Rapat tersebut diikuti oleh perwakilan pemerintah, pekerja, dan pengusaha, yang secara aktif menyampaikan pandangan dan aspirasi masing-masing terkait besaran upah minimum tahun depan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Roni Rahmat mengatakan, proses pembahasan berjalan dinamis dan konstruktif.

Seluruh unsur yang tergabung dalam dewan pengupahan diberikan ruang untuk menyampaikan masukan sehingga keputusan yang dihasilkan diharapkan mencerminkan keseimbangan kepentingan antara pekerja dan dunia usaha.

“Pembahasan sudah selesai dan berjalan dengan baik. Semua pihak menyampaikan pandangannya. Namun, hasilnya belum bisa kami umumkan karena harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Plt gubernur Riau,” ujar Roni, Jumat (19/12/2025).

Menurutnya, setelah gubernur Riau memberikan persetujuan dan menetapkan besaran UMP 2026 secara resmi, pemerintah provinsi akan segera mengumumkannya kepada masyarakat.

Penetapan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten dan kota di Riau untuk melanjutkan proses penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Roni menambahkan, Pemerintah Provinsi Riau menargetkan pengumuman UMP 2026 dapat dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.

Hal ini penting agar pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup dalam menindaklanjuti kebijakan pengupahan di tingkat kabupaten dan kota.

Penetapan UMP 2026 secara nasional menggunakan formula baru, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan faktor alfa. Nilai alfa berada pada rentang 0,5 hingga 0,9 sesuai ketentuan pemerintah, dan berlaku di seluruh provinsi di Indonesia.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau mulai bersiap menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 menyusul kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang meneken aturan formula baru penghitungan upah minimum. Penetapan UMP di daerah ditargetkan rampung paling lambat 24 Desember 2025.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau Roni Rakhmat mengatakan dalam kebijakan terbaru, UMP 2026 ditetapkan berdasarkan formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, kemudian dikalikan dengan indeks alfa.

Indeks alfa merupakan indikator yang merepresentasikan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan rentang nilai antara 0,5% hingga 0,9%.

Dengan formula tersebut, peran gubernur menjadi sangat sentral karena memiliki kewenangan menentukan besaran persentase kenaikan upah minimum di daerah, termasuk memilih nilai indeks alfa yang akan digunakan sesuai kondisi masing-masing provinsi.

Roni mengakui pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah teknis untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut. Dalam waktu dekat, pembahasan akan dilakukan melalui forum resmi Dewan Pengupahan.

“Besok [Kamis 18/12/2025], kita rapat Dewan Pengupahan,” ujarnya Rabu (17/12/2025).

Dia menjelaskan, rapat Dewan Pengupahan akan membahas berbagai komponen penetapan UMP 2026, termasuk penentuan indeks alfa untuk Provinsi Riau. Nilai alfa yang akan dipilih berada dalam rentang 0,5 hingga 0,9, sesuai ketentuan pemerintah pusat.

“Untuk Riau, indeks alfanya dari rentang 0,5–0,9 nantinya akan diambil di angka berapa, itu termasuk yang dibahas di dalam rapat Dewan Pengupahan,” jelasnya.

Hasil rapat Dewan Pengupahan selanjutnya akan menjadi bahan rekomendasi kepada Gubernur Riau untuk penetapan UMP 2026 secara resmi sebelum batas waktu yang telah ditentukan.