Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis daftar negara atau jumlah yurisdiksi partisipan dan daftar tujuan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEOI Common Reporting Standard (CRS).

Pembaruan daftar terbaru yurisdiksi AEOI CRS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 31 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan serta menindaklanjuti perubahan jumlah yurisdiksi yang telah menandatangani atau mengaktivasi Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information.

“Dengan ini kami umumkan Daftar Yurisdiksi Partisipan AEOI-CRS dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan AEOI-CRS dalam rangka Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) sebagaimana terlampir,” tulis laporan itu, dikutip Senin (2/2/2026).

Saat ini ada sebanyak 117 negara yang berpartisipasi atau naik sebanyak 2 negara dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu untuk yurisdiksi tujuan pelaporan tercatat sebanyak 92 negara.

Adapun, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 108/2025 memperluas akses informasi keuangan dari rekening perbankan hingga aset kripto. Aturan ini berlaku pada tahun ini.

Konsekuensi Logis

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa perluasan objek pelaporan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) yang kini menyasar Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) adalah konsekuensi logis dari perkembangan teknologi finansial.

Menurutnya, tanpa regulasi yang mengikuti perkembangan instrumen keuangan baru, Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh akan memiliki 'tempat persembunyian' yang aman dari radar otoritas pajak.

"Konsepnya, ketika ada instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk menyimpan aset namun tidak masuk dalam cakupan AEoI, maka instrumen tersebut dapat digunakan oleh 'WP nakal' untuk menyembunyikan asetnya," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (4/1/2026).

Fajry menekankan bahwa langkah pemerintah merilis beleid ini patut diapresiasi. Alasannya, regulasi ini menutup celah arbitrase regulasi yang selama ini dimanfaatkan untuk penghindaran pajak.

Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap kesepakatan multilateral dan prinsip resiprokal antarnegara, aturan ini dinilai membawa angin segar bagi keadilan iklim usaha di dalam negeri. Dia menyoroti bahwa selama ini terdapat keluhan dari pelaku industri kripto lokal (PJAK dalam negeri) mengenai ketimpangan perlakuan (level playing field). Banyak investor yang memilih bertransaksi melalui exchange luar negeri untuk menghindari kewajiban pajak yang sudah diterapkan oleh PJAK lokal.

"Ini menjadi peluang untuk kebijakan pajak yang berkeadilan. Aset kripto milik subjek pajak Indonesia yang berada di luar negeri atau PJAK domisili asing kini akan dilaporkan ke otoritas pajak Indonesia," jelasnya.

Dari sisi penerimaan, Fajry mengakui sulit untuk mengkuantifikasi secara pasti potensi nominal yang bisa digali. Hanya saja, dia meyakini ada korelasi positif antara kekayaan data pihak ketiga dengan peningkatan kepatuhan.

Lebih lanjut, Fajry menilai beleid anyar ini menjadi amunisi tambahan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tahun ini dituntut mengejar target penerimaan yang tinggi, yaitu Rp2.357,7 triliun atau naik 13,5% dibandingkan outlook 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis daftar negara atau jumlah yurisdiksi partisipan dan daftar tujuan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEOI Common Reporting Standard (CRS).

Pembaruan daftar terbaru yurisdiksi AEOI CRS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 31 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan serta menindaklanjuti perubahan jumlah yurisdiksi yang telah menandatangani atau mengaktivasi Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information.

“Dengan ini kami umumkan Daftar Yurisdiksi Partisipan AEOI-CRS dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan AEOI-CRS dalam rangka Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) sebagaimana terlampir,” tulis laporan itu, dikutip Senin (2/2/2026).

Saat ini ada sebanyak 117 negara yang berpartisipasi atau naik sebanyak 2 negara dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu untuk yurisdiksi tujuan pelaporan tercatat sebanyak 92 negara.

Adapun, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 108/2025 memperluas akses informasi keuangan dari rekening perbankan hingga aset kripto. Aturan ini berlaku pada tahun ini.

Konsekuensi Logis

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa perluasan objek pelaporan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) yang kini menyasar Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) adalah konsekuensi logis dari perkembangan teknologi finansial.

Menurutnya, tanpa regulasi yang mengikuti perkembangan instrumen keuangan baru, Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh akan memiliki 'tempat persembunyian' yang aman dari radar otoritas pajak.

"Konsepnya, ketika ada instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk menyimpan aset namun tidak masuk dalam cakupan AEoI, maka instrumen tersebut dapat digunakan oleh 'WP nakal' untuk menyembunyikan asetnya," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (4/1/2026).

Fajry menekankan bahwa langkah pemerintah merilis beleid ini patut diapresiasi. Alasannya, regulasi ini menutup celah arbitrase regulasi yang selama ini dimanfaatkan untuk penghindaran pajak.

Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap kesepakatan multilateral dan prinsip resiprokal antarnegara, aturan ini dinilai membawa angin segar bagi keadilan iklim usaha di dalam negeri. Dia menyoroti bahwa selama ini terdapat keluhan dari pelaku industri kripto lokal (PJAK dalam negeri) mengenai ketimpangan perlakuan (level playing field). Banyak investor yang memilih bertransaksi melalui exchange luar negeri untuk menghindari kewajiban pajak yang sudah diterapkan oleh PJAK lokal.

"Ini menjadi peluang untuk kebijakan pajak yang berkeadilan. Aset kripto milik subjek pajak Indonesia yang berada di luar negeri atau PJAK domisili asing kini akan dilaporkan ke otoritas pajak Indonesia," jelasnya.

Dari sisi penerimaan, Fajry mengakui sulit untuk mengkuantifikasi secara pasti potensi nominal yang bisa digali. Hanya saja, dia meyakini ada korelasi positif antara kekayaan data pihak ketiga dengan peningkatan kepatuhan.

Lebih lanjut, Fajry menilai beleid anyar ini menjadi amunisi tambahan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tahun ini dituntut mengejar target penerimaan yang tinggi, yaitu Rp2.357,7 triliun atau naik 13,5% dibandingkan outlook 2025.

Daftar Negara

1. Albania

2. Andorra

3. Anguilla

4. Antigua dan Barbuda

5. Argentina

6. Armenia

7. Aruba

8. Australia

9. Austria

10. Azerbaijan

11. Bahamas

12. Bahrain

13. Barbados

14. Belgia

15. Belize

16. Bermuda

17. Brasil

18. British Virgin Islands

19. Brunei Darussalam

20. Bulgaria

21. Canada

22. Cayman Islands

23. Chile

24. Kolombia

25. Cook Islands

26. Costa Rica

27. Kroasia

28. Curaçao

29. Siprus

30. Ceko

31. Denmark

32. Dominika

33. Ekuador

34. Estonia

35. Pulau Faroe

36. Finlandia

37. Prancis

38. Georgia

39. Jerman

40. Ghana

41. Gibraltar

42. Yunani

43. Greenland

44. Grenada

45. Guernsey

46. Hong Kong, China

47. Hungaria

48. Islandia

49. India

50. Irlandia

51. Isle of Man

52. Italia

53. Jamaika

54. Jepang

55. Jersey

56. Kazakhstan

57. Kenya

58. Korea Selatan

59. Kuwait

60. Latvia

61. Lebanon

62. Liechtenstein

63. Lithuania

64. Luxembourg

65. Macau, China

66. Malaysia

67. Maladewa

68. Malta

69. Pulau Marshall

70. Mauritius

71. Meksiko

72. Moldova

73. Monako

74. Montserrat

75. Nauru

76. Belanda

77. Selandia Baru

78. Nigeria

79. Niue

80. Norwegai

81. Oman

82. Pakistan

83. Panama

84. China

85. Peru

86. Poland

87. Portugal

88. Qatar

89. Romania

90. Rusia

91. Rwanda

92. Saint Kitts dan Nevis

93. Saint Lucia

94. Saint Vincent dan Grenadines

95. Samoa

96. San Marino

97. Arab Saudi

98. Senegal

99. Seychelles

100. Singapura

101. Sint Maarten

102. Slowakia

103. Slovenia

104. Afrika Selatan

105. Spanyol

106. Swedia

107. Swiss

108. Tailan

109. Trinidad dan Tobago

110. Turki

111. Turks & Caicos Islands

112. Uganda

113. Ukraina

114. Uni Emirat Arab

115. Inggris

116. Uruguai

117. Vanuatu

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau DJP tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang memperluas cakupan data keuangan untuk kepentingan perpajakan, baik domestik maupun pertukaran internasional dalam kerangka Automatic Exchange of Information (AEOI).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Rosmauli menjelaskan langkah tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi keuangan dan adopsi standar global yang kini menjadi praktik umum di banyak negara.

Perluasan cakupan tersebut, terangnya, meliputi instrumen keuangan digital seperti uang elektronik, dompet digital, dan aset kripto. Dia memaparkan saat ini pergeseran aktivitas ekonomi ke ranah digital membuat data transaksi semakin beragam dan kompleks.

"Tanpa pembaruan regulasi, data yang diterima DJP berisiko tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya, sehingga menghambat pengawasan, pemetaan risiko, dan optimalisasi penerimaan pajak," terangnya kepada Bisnis, Minggu (23/11/2025).

Dari sisi pengawasan, lanjutnya, perluasan ini juga penting untuk mempersempit peluang penyembunyian penghasilan atau aset di ekosistem digital.

Rosmauli menegaskan bahwa akses data yang lebih andal memungkinkan DJP mendeteksi praktik tax avoidance maupun tax evasion secara lebih dini.

"Pada akhirnya, kebijakan ini ditujukan untuk mendorong peningkatan kepatuhan sukarela dan menjaga fairness sistem perpajakan," imbuhnya.

Lebih jauh, paparnya, regulasi ini mengacu pada standar internasional yang telah disepakati global, termasuk Amended Common Reporting Standard (CRS) dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), sebagaimana tercermin dalam G20 Leaders’ Declaration tahun 2022 dan 2023.

Indonesia, sebutnya, telah berkomitmen mengimplementasikan Amended CRS mulai tahun data 2026, yang pertukaran informasinya dilaksanakan pada 2027.

Komitmen tersebut telah dikukuhkan melalui penandatanganan Addendum to the CRS MCAA oleh Direktur Jenderal Pajak selaku Competent Authority Indonesia pada 19 November 2024.

Secara keseluruhan, akses data yang lebih lengkap diharapkan dapat menggali potensi penerimaan yang selama ini belum terjangkau, sekaligus memperkuat kredibilitas Indonesia dalam kerja sama perpajakan internasional.

Uang Elektronik

Dia juga menerangkan bahwa dalam konteks penerapan awal RPMK, uang elektronik tidak otomatis menjadi objek pelaporan. Batasan saldo maksimal uang elektronik yang diatur Bank Indonesia saat ini berada pada level Rp20 juta, yang jauh di bawah ambang batas pelaporan global (US$10.000) maupun ambang batas pelaporan domestik (Rp1 miliar).

"Dengan demikian, instrumen ini belum masuk cakupan pelaporan pada tahun berjalan," terangnya.

Sementara itu, terkait dengan rupiah digital (CBDC), DJP juga telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia mengenai rencana pengaturan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau Rupiah Digital.

BI, lanjutnya, telah menyampaikan bahwa Rupiah Digital masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum akan menjadi bagian dari cakupan pelaporan pada 2027.

Dalam proses penyusunan aturan hingga kini DJP berkoordinasi erat dengan OJK, Bank Indonesia, serta berbagai lembaga keuangan.

"Kami secara aktif memberikan asistensi kepada asosiasi lembaga keuangan untuk memastikan seluruh pihak yang wajib lapor siap memenuhi ketentuan yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah menggodok revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk memperluas cakupan perolehan data rekening keuangan untuk kepentingan perpajakan, termasuk e-wallet dan transaksi kripto.

Rekening keuangan yang akan ditambahkan melalui PMK baru itu di antaranya terkait Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies).

"iya, lagi digodok," ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (17/11/2025).

Bimo menjelaskan perluasan AEOI akan menyesuaikan standar praktik internasional. Rencananya, target implementasi revisi aturan tersebut pada 2026 mendatang.

"Itu 2026 masih. Kan itu kan ada praktik-praktik yang setara di negara-negara partner ya," ujarnya.

Bimo pun menjelaskan perluasan cakupan perolehan data rekening ini mempertimbangkan adanya amandemen terhadap implementasi perjanjian internasional oleh OECD terkait Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters dan Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement 2015.

"Kan OECD sudah mulai masuk ke digital currency, kemudian masuk ke kripto. kita jadi harus adjust itu. Itu berlaku secara internasional," ujarnya.

Seperti yang diketahui, selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person). Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud. Sebagaimana penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

"Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak tertanggal 22 Oktober 2025 itu.

Artinya, penerapan pertukaran data di dalam transaksi kripto dan e-wallet menjadi salah satu regulasi yang disyaratkan dalam proses aksesi OECD Indonesia.

"Iya (untuk aksesi) OECD, kan OECD sudah mulai masuk ke digital currency, kemudian masuk ke kripto. Kita jadi harus adjust itu. itu berlaku secara internasional," tegas Bimo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak (DJP) akan memasukan data transaksi kripto hingga e-wallet ke dalam kategori informasi yang dipertukarkan dalam rangka automatic exchange of information alias AEoI.

Informasi yang dihimpun Bisnis dari internal pemerintahan menyatakan bahwa rencana itu merespons pola transaksi digital, termasuk kripto yang naik cukup signifikan. Kalau tidak aral melintang, transaksi kripto hingga e-wallet itu akan diperlakukan seperti data transaksi di lembaga keuangan konvensional lainnya.

Adapun rencana memasukkan mata yang kripto hingga e-wallet tersebut akan dimasukkan dalam peraturan menteri keuangan. Beleid baru itu untuk menampung perubahan skema pertukaran informasi keuangan dalam amandements to the common reporting standard alias CRS OECD.

Ssmentara itu, rencana perubahan beleid itu dilakukan melalui perubahan ketiga PMK No.70/2017 yang mengatur tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Adapun common reporting standard kalau melansir laman resmi DJP adalah standar internasional yang mewajibkan yurisdiksi untuk memperoleh informasi dari lembaga keuangan mereka dan mempertukarkan informasi tersebut secara otomatis dengan yurisdiksi lain secara periodik setiap tahun.

CRS menetapkan informasi rekening keuangan yang akan dipertukarkan, lembaga keuangan yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan, cakupan jenis-jenis rekening keuangan dan wajib pajak, serta prosedur identifikasi rekening keuangan (due diligence procedures) yang wajib dilaksanakan oleh lembaga keuangan.

Otoritas pajak, untuk menyesuaikan dengan standar yang baru, akan menambah dan memasukkan sejumlah poin perubahan. Pertama, menambahkan cakupan rekening keuangan yang dilaporkan yang mencakup produk uang elektronik tertentu (Specified Electronic Money Products) dan mata uang digital bank sentral.

Kedua, pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Ketiga, penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi seperti yang disebut dalam poin nomor tiga mencakup tentang informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person)

Kemudian, informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equityinterest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement); informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru; informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Sedangkan yang terakhir adalah informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud; penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Keempat, penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

Skema Pelaporan Kripto

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, rencana pertukaran data transaksi kripto itu merupakan respons atas peningkatan transaksi di mata uang digital tersebut. Mengutip laman resmi DJP, selama beberapa tahun terakhir, perdagangan aset kripto telah tumbuh dengan pesat dengan nilai perdagangan sekitar US$100 miliar pada pertengahan tahun 2017 dan melesat serta mencapai puncaknya pada akhir tahun 2021 hingga US$3,000 miliar.

Adapun G20 secara proaktif meminta OECD untuk mengembangkan sebuah kerangka pertukaran otomatis atas informasi aset kripto dan pada bulan Juni 2023 diterbitkanlah dokumen resmi CARF.

Indonesia sendiri berupaya memenuhi standar internasional atas pertukaran informasi untuk transparansi perpajakan (Exchange of Information for tax transparency) sebagaimana terefleksikan dalam keanggotaan dan partisipasi aktif Indonesia dalam the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax purposes (Global Forum), sebuah lembaga multilateral dalam naungan OECD yang mendorong terlaksananya implementasi efektif standar internasional dimaksud.

Berdasarkan data pada laman OECD di bulan Juni 2025, saat ini terdapat 69 yurisdiksi, termasuk Indonesia, yang telah berkomitmen untuk mengimplementasikan CARF mulai tahun 2027 dan 2028.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan untuk memperluas cakupan perolehan data rekening keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Rekening keuangan yang akan ditambahkan melalui PMK baru itu di antaranya terkait Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies).

Penggodokan RPMK terbaru ini terungkap dalam pengumuman nomor PENG-3/PJ/2025. RPMK Ini akan mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami umumkan pokok pengaturan baru dari Amended CRS yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak itu, Jumat (14/11/2025).

Sebagai informasi, perluasan cakupan perolehan data rekening ini mempertimbangkan adanya amandemen terhadap implementasi perjanjian internasional oleh OECD terkait Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters dan Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement 2015.

Selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person). Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud. Sebagaimana penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

"Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak tertanggal 22 Oktober 2025 itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengumumkan rencana perluasan cakupan perolehan data rekening keuangan, yang kini termasuk Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies).

Perluasan cakupan perolehan data rekening ini mempertimbangkan adanya amandemen terhadap implementasi perjanjian internasional oleh OECD terkait Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters dan Multilateral Competent Authority Agreement on AEOI CRS (CRS MCAA/Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement) 2015.

Amanademen terhadap CRS oleh OECD, yang selanjutnya disebut Amended CRS juga telah disepakati oleh Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak selaku Competent Authority Indonesia menandatangani Addendum to the CRS MCAA pada 19 November 2024. Addendum itu berisi komitmen Indonesia bersama negara/yurisdiksi penandatangan lainnya untuk mengimplementasikan AEOI CRS berdasarkan Amended CRS mulai tahun data 2026 yang akan dipertukarkan di tahun 2027.

Oleh sebab itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam pengumuman nomor PENG-3/PJ/2025 mengungkapkan akan adanya penambahan cakupan rekening keuangan yang dilaporkan sesuai dengan Amended CRS, melalui penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang akan kembali mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami umumkan pokok pengaturan baru dari Amended CRS yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak itu, Jumat (14/11/2025).

Selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person). Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud. Sebagaimana penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

"Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak tertanggal 22 Oktober 2025 itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal memperluas perolehan akses informasi untuk kepentingan perpajakan dengan menambah cakupan data rekening Produk Uang Elektronik Tertentu hingga Mata Uang Digital Bank Sentral.

Hal ini terungkap dalam pengumuman nomor PENG-3/PJ/2025 yang ditandatangani Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sejak 22 Oktober 2025.

Dalam pengumuman itu disebutkan, perluasan akses informasi untuk data rekening yang menjadi objek data baru itu akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Penambahan cakupan rekening keuangan yang dilaporkan, meliputi: 1) Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products); dan 2) Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies)," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak, Kamis (13/11/2025).

Selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).

Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person).

Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud.

Penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

"Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak.