#30 tag 24jam
Bea Cukai Rilis Desain Pita Cukai 2026, Begini Tampilannya
Bea Cukai luncurkan desain pita cukai 2026 bertema alat musik tradisional Indonesia untuk tingkatkan pengamanan dan identifikasi produk lebih cepat. [456] url asal
#bea-cukai #desain-pita-cukai #pita-cukai-2026 #pengamanan-pita-cukai #tax-avoidance #pita-cukai-palsu #identitas-keaslian #simbol-pengawasan #alat-musik-tradisional #keberagaman-budaya #warna-pita-cuk
(Bisnis.Com - Ekonomi) 14/02/26 14:02
v/136874/
Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) mengenalkan desain baru pita cukai untuk tahun pakai 2026. Pergantian tema dan desain pita cukai setiap tahun dilandasi kebutuhan untuk meningkatkan pengamanan.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan bahwa perubahan desain pita cukai dilakukan karena praktik tax avoidance melalui pelekatan pita cukai palsu, salah peruntukan, atau salah personalisasi masih kerap ditemukan.
"Melalui peluncuran desain pita cukai terbaru, Bea Cukai menegaskan bahwa pita cukai bukan sekadar tempelan kecil di kemasan rokok atau minuman beralkohol. Pita cukai merupakan tanda resmi negara, identitas keaslian, sekaligus simbol pengawasan yang terus berkembang mengikuti zaman," ujar Budi dalam siaran resminya, Sabtu (14/2/2026).
Budi menambahkan bahwa upaya yang ditempuh oleh otoritas kepabeanan itu sejalan dengan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 52/PMK.04/2020 yang menyatakan bahwa bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Untuk tahun 2026, ketetapan tersebut dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2025.
Budi menuturkan bahwa jika tahun-tahun sebelumnya menghadirkan beragam simbol keindahan alam Indonesia, seperti bunga nusantara (2025) dan ikan yang dilindungi (2024), maka pita cukai 2026 mengangkat tema “Instrumen Indah Alat Musik Tradisional Indonesia.” Tema ini menghadirkan kekayaan visual sekaligus pesan kebangsaan yang kuat.
Beberapa alat musik tradisional yang tampil dalam desain pita cukai tahun ini antara lain gambus, tifa, saron, sasando, dan angklung. Deretan instrumen tersebut menjadi representasi harmoni dan keberagaman budaya nusantara.
Perubahan juga terlihat dari warna dasar pita cukai terbaru. Skema warna kini dipertegas untuk membedakan golongan pabrik, menjadikan identifikasi di lapangan jauh lebih cepat dan presisi.
Untuk hasil tembakau (HT), perubahan warna dilakukan secara menyeluruh, yakni Golongan I bertransformasi dari jingga ke biru, Golongan II bergeser dari biru ke hijau, dan Golongan III kini tampil berani dengan merah.
Sementara itu, pita cukai produk impor didominasi warna jingga, sedangkan produk dalam negeri nonHT seperti rokok elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) dibalut warna cokelat, memberi pembeda tegas di jalur distribusi.
Untuk komoditas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), warna kembali menjadi bahasa utama pengawasan. Produk dalam negeri Golongan B menggunakan cokelat, Golongan C berwarna biru. Adapun MMEA impor tampil kontras, yaitu ungu untuk Golongan A, merah untuk Golongan B, dan hijau untuk Golongan C.
Untuk memperkuat kemampuan internal dalam mengatasi pelanggaran ini, Bea Cukai telah menyelenggarakan pelatihan teknis identifikasi keaslian pita cukai 2026 bagi para pegawai.
Namun, pengawasan tidak bisa berjalan sendiri. Bea Cukai pun mengimbau masyarakat untuk lebih mengenal tampilan baru pita cukai 2026 sebagai salah satu cara sederhana mengidentifikasi keaslian pita cukai.
"Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli, menolak barang kena cukai ilegal, dan berani melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan pita cukai guna menjaga keamanan masyarakat dari barang kena cukai ilegal,” ujar Budi.
Ini Penjelasan DJP Soal Kebijakan Perluasan Pertukaran Data
DJP finalisasi aturan perluasan data keuangan untuk perpajakan, termasuk aset digital, guna tingkatkan kepatuhan dan cegah penghindaran pajak. [437] url asal
#djp #kebijakan-pertukaran-data #pertukaran-data-internasional #automatic-exchange-of-information #aeoi #instrumen-keuangan-digital #uang-elektronik #dompet-digital #aset-kripto #tax-avoidance #tax-eva
(Bisnis.Com - Ekonomi) 23/11/25 23:45
v/47487/
Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau DJP tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang memperluas cakupan data keuangan untuk kepentingan perpajakan, baik domestik maupun pertukaran internasional dalam kerangka Automatic Exchange of Information (AEOI).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Rosmauli menjelaskan langkah tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi keuangan dan adopsi standar global yang kini menjadi praktik umum di banyak negara.
Perluasan cakupan tersebut, terangnya, meliputi instrumen keuangan digital seperti uang elektronik, dompet digital, dan aset kripto. Dia memaparkan saat ini pergeseran aktivitas ekonomi ke ranah digital membuat data transaksi semakin beragam dan kompleks.
"Tanpa pembaruan regulasi, data yang diterima DJP berisiko tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya, sehingga menghambat pengawasan, pemetaan risiko, dan optimalisasi penerimaan pajak," terangnya kepada Bisnis, Minggu (23/11/2025).
Dari sisi pengawasan, lanjutnya, perluasan ini juga penting untuk mempersempit peluang penyembunyian penghasilan atau aset di ekosistem digital.
Rosmauli menegaskan bahwa akses data yang lebih andal memungkinkan DJP mendeteksi praktik tax avoidance maupun tax evasion secara lebih dini.
"Pada akhirnya, kebijakan ini ditujukan untuk mendorong peningkatan kepatuhan sukarela dan menjaga fairness sistem perpajakan," imbuhnya.
Lebih jauh, paparnya, regulasi ini mengacu pada standar internasional yang telah disepakati global, termasuk Amended Common Reporting Standard (CRS) dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), sebagaimana tercermin dalam G20 Leaders’ Declaration tahun 2022 dan 2023.
Indonesia, sebutnya, telah berkomitmen mengimplementasikan Amended CRS mulai tahun data 2026, yang pertukaran informasinya dilaksanakan pada 2027.
Komitmen tersebut telah dikukuhkan melalui penandatanganan Addendum to the CRS MCAA oleh Direktur Jenderal Pajak selaku Competent Authority Indonesia pada 19 November 2024.
Secara keseluruhan, akses data yang lebih lengkap diharapkan dapat menggali potensi penerimaan yang selama ini belum terjangkau, sekaligus memperkuat kredibilitas Indonesia dalam kerja sama perpajakan internasional.
Uang Elektronik
Dia juga menerangkan bahwa dalam konteks penerapan awal RPMK, uang elektronik tidak otomatis menjadi objek pelaporan. Batasan saldo maksimal uang elektronik yang diatur Bank Indonesia saat ini berada pada level Rp20 juta, yang jauh di bawah ambang batas pelaporan global (US$10.000) maupun ambang batas pelaporan domestik (Rp1 miliar).
"Dengan demikian, instrumen ini belum masuk cakupan pelaporan pada tahun berjalan," terangnya.
Sementara itu, terkait dengan rupiah digital (CBDC), DJP juga telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia mengenai rencana pengaturan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau Rupiah Digital.
BI, lanjutnya, telah menyampaikan bahwa Rupiah Digital masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum akan menjadi bagian dari cakupan pelaporan pada 2027.
Dalam proses penyusunan aturan hingga kini DJP berkoordinasi erat dengan OJK, Bank Indonesia, serta berbagai lembaga keuangan.
"Kami secara aktif memberikan asistensi kepada asosiasi lembaga keuangan untuk memastikan seluruh pihak yang wajib lapor siap memenuhi ketentuan yang akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan," paparnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)