Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis daftar negara atau jumlah yurisdiksi partisipan dan daftar tujuan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEOI Common Reporting Standard (CRS).

Pembaruan daftar terbaru yurisdiksi AEOI CRS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 31 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan serta menindaklanjuti perubahan jumlah yurisdiksi yang telah menandatangani atau mengaktivasi Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information.

“Dengan ini kami umumkan Daftar Yurisdiksi Partisipan AEOI-CRS dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan AEOI-CRS dalam rangka Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) sebagaimana terlampir,” tulis laporan itu, dikutip Senin (2/2/2026).

Saat ini ada sebanyak 117 negara yang berpartisipasi atau naik sebanyak 2 negara dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu untuk yurisdiksi tujuan pelaporan tercatat sebanyak 92 negara.

Adapun, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 108/2025 memperluas akses informasi keuangan dari rekening perbankan hingga aset kripto. Aturan ini berlaku pada tahun ini.

Konsekuensi Logis

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa perluasan objek pelaporan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) yang kini menyasar Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) adalah konsekuensi logis dari perkembangan teknologi finansial.

Menurutnya, tanpa regulasi yang mengikuti perkembangan instrumen keuangan baru, Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh akan memiliki 'tempat persembunyian' yang aman dari radar otoritas pajak.

"Konsepnya, ketika ada instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk menyimpan aset namun tidak masuk dalam cakupan AEoI, maka instrumen tersebut dapat digunakan oleh 'WP nakal' untuk menyembunyikan asetnya," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (4/1/2026).

Fajry menekankan bahwa langkah pemerintah merilis beleid ini patut diapresiasi. Alasannya, regulasi ini menutup celah arbitrase regulasi yang selama ini dimanfaatkan untuk penghindaran pajak.

Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap kesepakatan multilateral dan prinsip resiprokal antarnegara, aturan ini dinilai membawa angin segar bagi keadilan iklim usaha di dalam negeri. Dia menyoroti bahwa selama ini terdapat keluhan dari pelaku industri kripto lokal (PJAK dalam negeri) mengenai ketimpangan perlakuan (level playing field). Banyak investor yang memilih bertransaksi melalui exchange luar negeri untuk menghindari kewajiban pajak yang sudah diterapkan oleh PJAK lokal.

"Ini menjadi peluang untuk kebijakan pajak yang berkeadilan. Aset kripto milik subjek pajak Indonesia yang berada di luar negeri atau PJAK domisili asing kini akan dilaporkan ke otoritas pajak Indonesia," jelasnya.

Dari sisi penerimaan, Fajry mengakui sulit untuk mengkuantifikasi secara pasti potensi nominal yang bisa digali. Hanya saja, dia meyakini ada korelasi positif antara kekayaan data pihak ketiga dengan peningkatan kepatuhan.

Lebih lanjut, Fajry menilai beleid anyar ini menjadi amunisi tambahan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tahun ini dituntut mengejar target penerimaan yang tinggi, yaitu Rp2.357,7 triliun atau naik 13,5% dibandingkan outlook 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis daftar negara atau jumlah yurisdiksi partisipan dan daftar tujuan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEOI Common Reporting Standard (CRS).

Pembaruan daftar terbaru yurisdiksi AEOI CRS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 31 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan serta menindaklanjuti perubahan jumlah yurisdiksi yang telah menandatangani atau mengaktivasi Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information.

“Dengan ini kami umumkan Daftar Yurisdiksi Partisipan AEOI-CRS dan Yurisdiksi Tujuan Pelaporan AEOI-CRS dalam rangka Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information) sebagaimana terlampir,” tulis laporan itu, dikutip Senin (2/2/2026).

Saat ini ada sebanyak 117 negara yang berpartisipasi atau naik sebanyak 2 negara dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu untuk yurisdiksi tujuan pelaporan tercatat sebanyak 92 negara.

Adapun, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 108/2025 memperluas akses informasi keuangan dari rekening perbankan hingga aset kripto. Aturan ini berlaku pada tahun ini.

Konsekuensi Logis

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa perluasan objek pelaporan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) yang kini menyasar Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) adalah konsekuensi logis dari perkembangan teknologi finansial.

Menurutnya, tanpa regulasi yang mengikuti perkembangan instrumen keuangan baru, Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh akan memiliki 'tempat persembunyian' yang aman dari radar otoritas pajak.

"Konsepnya, ketika ada instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk menyimpan aset namun tidak masuk dalam cakupan AEoI, maka instrumen tersebut dapat digunakan oleh 'WP nakal' untuk menyembunyikan asetnya," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (4/1/2026).

Fajry menekankan bahwa langkah pemerintah merilis beleid ini patut diapresiasi. Alasannya, regulasi ini menutup celah arbitrase regulasi yang selama ini dimanfaatkan untuk penghindaran pajak.

Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap kesepakatan multilateral dan prinsip resiprokal antarnegara, aturan ini dinilai membawa angin segar bagi keadilan iklim usaha di dalam negeri. Dia menyoroti bahwa selama ini terdapat keluhan dari pelaku industri kripto lokal (PJAK dalam negeri) mengenai ketimpangan perlakuan (level playing field). Banyak investor yang memilih bertransaksi melalui exchange luar negeri untuk menghindari kewajiban pajak yang sudah diterapkan oleh PJAK lokal.

"Ini menjadi peluang untuk kebijakan pajak yang berkeadilan. Aset kripto milik subjek pajak Indonesia yang berada di luar negeri atau PJAK domisili asing kini akan dilaporkan ke otoritas pajak Indonesia," jelasnya.

Dari sisi penerimaan, Fajry mengakui sulit untuk mengkuantifikasi secara pasti potensi nominal yang bisa digali. Hanya saja, dia meyakini ada korelasi positif antara kekayaan data pihak ketiga dengan peningkatan kepatuhan.

Lebih lanjut, Fajry menilai beleid anyar ini menjadi amunisi tambahan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tahun ini dituntut mengejar target penerimaan yang tinggi, yaitu Rp2.357,7 triliun atau naik 13,5% dibandingkan outlook 2025.

Daftar Negara

1. Albania

2. Andorra

3. Anguilla

4. Antigua dan Barbuda

5. Argentina

6. Armenia

7. Aruba

8. Australia

9. Austria

10. Azerbaijan

11. Bahamas

12. Bahrain

13. Barbados

14. Belgia

15. Belize

16. Bermuda

17. Brasil

18. British Virgin Islands

19. Brunei Darussalam

20. Bulgaria

21. Canada

22. Cayman Islands

23. Chile

24. Kolombia

25. Cook Islands

26. Costa Rica

27. Kroasia

28. Curaçao

29. Siprus

30. Ceko

31. Denmark

32. Dominika

33. Ekuador

34. Estonia

35. Pulau Faroe

36. Finlandia

37. Prancis

38. Georgia

39. Jerman

40. Ghana

41. Gibraltar

42. Yunani

43. Greenland

44. Grenada

45. Guernsey

46. Hong Kong, China

47. Hungaria

48. Islandia

49. India

50. Irlandia

51. Isle of Man

52. Italia

53. Jamaika

54. Jepang

55. Jersey

56. Kazakhstan

57. Kenya

58. Korea Selatan

59. Kuwait

60. Latvia

61. Lebanon

62. Liechtenstein

63. Lithuania

64. Luxembourg

65. Macau, China

66. Malaysia

67. Maladewa

68. Malta

69. Pulau Marshall

70. Mauritius

71. Meksiko

72. Moldova

73. Monako

74. Montserrat

75. Nauru

76. Belanda

77. Selandia Baru

78. Nigeria

79. Niue

80. Norwegai

81. Oman

82. Pakistan

83. Panama

84. China

85. Peru

86. Poland

87. Portugal

88. Qatar

89. Romania

90. Rusia

91. Rwanda

92. Saint Kitts dan Nevis

93. Saint Lucia

94. Saint Vincent dan Grenadines

95. Samoa

96. San Marino

97. Arab Saudi

98. Senegal

99. Seychelles

100. Singapura

101. Sint Maarten

102. Slowakia

103. Slovenia

104. Afrika Selatan

105. Spanyol

106. Swedia

107. Swiss

108. Tailan

109. Trinidad dan Tobago

110. Turki

111. Turks & Caicos Islands

112. Uganda

113. Ukraina

114. Uni Emirat Arab

115. Inggris

116. Uruguai

117. Vanuatu

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluncurkan sederet amunisi baru dalam bentuk regulasi untuk mendorong upaya realisasi penerimaan pajak 2026 senilai Rp2.357,7 triliun.

Berdasarkan catatan Bisnis, sederet regulasi baru berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diundangkan pada 31 Desember 2025 dan berlaku mulai awal 2026. Beleid-beleid yang ditandatangani Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengawasan hingga kepatuhan pajak. Diharapkan pada hilirnya bisa membantu pencapaian target penerimaan pajak.

Salah satu PMK mengatur perluasan akses fiskus terhadap informasi keuangan dari rekening perbankan hingga aset kripto. Kemudian, ada juga yang mengatur kewenangan otoritas pajak untuk melakukan uji petik kepatuhan serta ada yang bertujuan mencegah praktik penghindaran Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Termasuk PMK menambah unit baru di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu khusus menangani sistem Coretax.

Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyebut aturan-aturan yang baru diterbitkan Menkeu Purbaya itu pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, dia menduga dampaknya tidak akan signifikan dalam penerimaan.

"Saya tidak punya angka namun dugaan saya beberapa regulasi tersebut tidak akan signifikan dalam mengejar target penerimaan pajak tahun 2026. Bahkan ada regulasi yang mungkin akan berdampak pada satu atau dua tahun lagi, jadi ada lag-nya," terang Fajry kepada Bisnis, Rabu (7/1/2025).

Fajry mengatakan bahwa masalahnya berada pada target penerimaan pajak pada APBN 2026 yang tinggi sekali yaitu Rp2.357,7 triliun. Target itu Rp168 triliun lebih tinggi dari target pada UU APBN 2025 yakni Rp2.357,7 triliun. Dia pun memperkirakan penerimaan pajak tahun ini hanya berada dalam kisaran 85%.

"Atau dalam rentang 82,75% sampai 87,25% artinya pemerintah butuh tambahan penerimaan sekitar Rp546,05 triliun sampai Rp447,54 triliun. Beberapa regulasi yang ada tersebut tidak akan memberikan dampak signifikan jika dilihat angka tambahan penerimaan negara," terang Fajry.

Adapun regulasi dimaksud meliputi PMK No.108/2025 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Melalui aturan tersebut, pemerintah memperbarui ketentuan pelaporan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) yang kini turut mencakup aset kripto.

Kemudian, PMK No.111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang mempertegas kewenangan fiskus dalam melakukan uji petik kepatuhan mulai dari permintaan penjelasan secara digital hingga kunjungan fisik ke lokasi usaha.

Selanjutnya, PMK No.112/2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), serta PMK No.117/2025 tentang Perubahan atas PMK No.124/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang mengatur penambahan unit baru di Ditjen Pajak terkait Coretax.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan beleid terbaru mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 108/2025, pemerintah memperbarui ketentuan pelaporan otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) yang kini turut mencakup aset kripto.

Regulasi ini menggantikan aturan sebelumnya yaitu PMK 70/PMK.03/2017 beserta perubahannya PMK 47/2024, guna mengakomodasi perkembangan kerangka pelaporan aset kripto (Crypto-Asset Reporting Framework/CARF) serta amendemen standar pelaporan umum (Common Reporting Standard/CRS).

Kriteria rekening atau aset keuangan yang bisa 'diintip' secara otomatis Direktorat Jenderal Pajak (DJP)?

Berdasarkan beleid yang berlaku mulai 1 Januari 2026 ini, terdapat perbedaan perlakuan batas saldo antara rekening perbankan, asuransi, pasar modal, hingga aset kripto.

Perbankan dan Asuransi: Batas Saldo Rp1 Miliar

Bagi nasabah perbankan atau lembaga simpanan, pemerintah mempertahankan batas saldo minimal untuk pelaporan domestik. Dalam Pasal 35 ayat (8) huruf a angka 1 PMK 108/2025, rekening keuangan yang dipegang oleh orang pribadi wajib dilaporkan jika memiliki saldo atau nilai paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau setara dalam mata uang asing.

Kendati demikian, ketentuan berbeda berlaku bagi nasabah badan/korporasi. Berdasarkan Pasal 35 ayat (8) huruf a angka 2, rekening yang dipegang oleh entitas (badan) tidak memiliki batasan saldo minimal.

Artinya, seluruh rekening entitas di perbankan wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak tanpa memandang nominal saldo.

Ketentuan serupa berlaku untuk sektor asuransi. Sesuai Pasal 35 ayat (8) huruf b, Perusahaan Asuransi Tertentu wajib melaporkan polis asuransi yang memiliki nilai pertanggungan atau nilai tunai paling sedikit Rp1 miliar, baik yang dipegang oleh orang pribadi maupun entitas.

Pasar Modal: Tanpa Batas Saldo

Wajib pajak yang menempatkan dananya di instrumen pasar modal akan mendapatkan perlakuan yang lebih ketat. Beleid ini menegaskan bahwa tidak ada batas bawah saldo untuk pelaporan rekening efek.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 ayat (8) huruf c, rekening keuangan yang dikelola oleh Lembaga Kustodian dan Entitas Investasi (seperti sekuritas atau manajer investasi) wajib dilaporkan tanpa terdapat batasan saldo atau nilai. Dengan demikian, portofolio investasi saham, reksa dana, atau obligasi berapapun nilainya akan masuk dalam radar pelaporan otomatis ke otoritas pajak.

Aset Kripto: Wajib Lapor Nilai Aset dan Fiat

Poin baru dalam PMK 108/2025 adalah masuknya aset kripto sebagai objek pelaporan otomatis. Sesuai Pasal 40 ayat (1), Penyedia Jasa Aset Kripto (PJAK) yang berstatus sebagai pelapor CARF wajib menyampaikan laporan informasi aset kripto relevan kepada Ditjen Pajak.

Adapun data yang wajib dilaporkan mencakup nilai pasar aset kripto dan saldo mata uang fiat (uang tunai) yang tersimpan di akun pengguna pada akhir tahun pelaporan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (6) huruf d.

Selain saldo akhir, PJAK juga wajib melaporkan transaksi pembayaran ritel yang bernilai besar. Merujuk Lampiran VI Huruf C angka 1 huruf c butir 3, transaksi transfer aset kripto sebagai pembayaran barang atau jasa dengan nilai melebihi US$50.000 (lima puluh ribu dolar AS) masuk dalam kategori Transaksi Pembayaran Retail yang Wajib Dilaporkan.

Rekening yang Dikecualikan

Meski cakupannya luas, pemerintah memberikan pengecualian untuk jenis rekening tertentu. Berdasarkan Lampiran I Huruf A angka 3 huruf t, beberapa rekening yang tidak wajib dilaporkan (excluded accounts).

Pertama, rekening pensiun atau yang diatur khusus untuk manfaat pensiun dengan batasan kontribusi tahunan maksimal US$50.000.

Kedua, rekening dormant (tidak aktif) yaitu rekening dengan saldo tidak melebihi US$1.000 yang tidak memiliki aktivitas transaksi selama 3 tahun dan pemiliknya tidak dapat dihubungi oleh lembaga keuangan selama 6 tahun terakhir.

Ketiga, rekening escrow yaitu rekening penampungan sehubungan dengan putusan pengadilan atau jual beli properti.

Adapun, pelaporan informasi keuangan ini wajib disampaikan oleh lembaga keuangan kepada Ditjen Pajak paling lambat tanggal 30 April setiap tahunnya.

Persiapan Pertukaran Data dengan Negara Lain

Adapun, penerbitan PMK 108/2025 tidak terlepas dari implementasi keterbukaan informasi keuangan lintas negara, termasuk perluasan cakupan common reporting standard (CRS) serta skema pelaporan aset kripto melalui crypto asset reporting framework (CARF).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan kedua sistem global ini bakal mulai saling bertukar data pada 2027 untuk informasi tahun pajak 2026. Dia menjelaskan bahwa agenda transparansi pajak itu merupakan mandat internasional yang lahir dari keputusan KTT G20 London 2009.

Forum tersebut menegaskan bahwa era kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan telah berakhir dan memberi mandat kepada OECD serta Global Forum untuk membangun standar pertukaran informasi keuangan global.

“Indonesia sejak November 2009 sudah bergabung dengan Global Forum sebagai bentuk dukungan nyata terhadap transparansi informasi keuangan internasional,” ujar Bimo dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Sebagai tindak lanjut, sambungnya, pemerintah telah meratifikasi konvensi bantuan administratif perpajakan melalui Perpres 159/2014 yang kemudian diperbarui menjadi Perpres 56/2024. Indonesia juga menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (CRS MCAA) pada Juni 2015, yang menjadi dasar legal untuk pertukaran data keuangan antarnegara.

Bimo memaparkan bahwa implementasi CRS secara global kini melibatkan 126 yurisdiksi dengan 8.794 lembaga keuangan terdaftar sebagai pelapor. Untuk domestik, DJP mengatur bahwa entitas pelapor wajib menyampaikan informasi rekening keuangan Wajib Pajak Dalam Negeri dengan batas saldo di atas Rp1 miliar, sementara rekening efek dan rekening kustodian dilaporkan tanpa batasan saldo.

Perubahan standar CRS terbaru mencakup perluasan cakupan ke produk uang elektronik tertentu serta central bank digital currency (CBDC). Hanya saja khusus CBDC, Bimo menegaskan bahwa implementasi domestik belum berjalan karena digital rupiah belum diterbitkan.

Untuk e-money, pelaporan hanya dilakukan atas saldo minimal US$10.000. Bimo menegaskan bahwa batasan itu di atas batasan saldo uang elektronik di Indonesia saat ini.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan implementasi crypto asset reporting framework. Melalui skema ini, penyedia jasa aset kripto (PJAK) wajib melaporkan nilai, jumlah unit, dan frekuensi transaksi aset kripto secara agregat selama satu tahun.

"Informasi yang dilaporkan adalah informasi nilai, jumlah unit, frekuensi transaksi relevan secara agregat setahun atas setiap jenis aset kripto yang relevan, berupa pertukaran aset kripto dengan uang fiat. Kemudian pertukaran salah satu jenis aset kripto dengan aset crypto lainnya, atau transfer aset kripto," tutup Bimo.