PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyalurkan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) berupa seragam baru untuk porter pelabuhan.

Langkah ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus dukungan Pelindo terhadap porter yang menjadi bagian penting dalam ekosistem pelayanan di terminal penumpang.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ali Sodikin, mengatakan bahwa dukungan Pelindo untuk penataan layanan porter menjadi salah satu fokus perusahaan karena porter merupakan petugas yang berinteraksi langsung dengan penumpang, terutama dalam membantu pengangkutan barang bawaan.

“Bagi penumpang, khususnya yang membawa banyak barang, kejelasan identitas porter menjadi faktor penting dalam membangun rasa aman dan nyaman. Melalui seragam resmi, penumpang dapat dengan mudah mengenali porter yang bertugas di area terminal penumpang,” ujar Ali.

Pembagian seragam baru untuk porter pelabuhan ini merupakan bagian dari Program Quick Win Pelindo dengan semangat “Melayani Sepenuh Hati”, yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan di terminal penumpang. Program ini juga menjadi wujud komitmen Pelindo dalam mendukung layanan Porter yang lebih tertib, profesional, dan berorientasi pada kenyamanan pengguna jasa.

Penyaluran bantuan seragam baru ini disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing terminal penumpang yang berada di masing-masing regional dan cabang. Penyerahan bantuan seragam porter dalam Program Quick Win ini dilaksanakan secara serentak di seluruh regional.

Sebanyak 3.612 seragam baru diberikan kepada porter pelabuhan yang tersebar di empat regional. Regional 1 meliputi Belawan, Tanjung Pinang (Terminal Penumpang Sri Bintan Pura dan Kijang), serta Tanjung Balai Karimun dengan total 239 porter. Regional 2 mencakup Tanjung Priok, Pontianak, Tanjung Pandan, dan Pangkal Balang sebanyak 350 porter. Regional 3 meliputi Tanjung Perak, Tanjung Emas, Trisakti, Tenau Kupang, Benoa, serta Lembar/Gilimas dengan total 837 porter. Sementara itu, Regional 4 yang mencakup Makassar, Balikpapan, Jayapura, Manado, Bitung, Sorong, Nunukan, dan Parepare menjadi wilayah dengan jumlah porter terbanyak, yakni 2.186 orang.

Melalui langkah ini, Pelindo berharap terminal penumpang dapat menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih aman, nyaman, dan tertib bagi masyarakat, terutama pada periode dengan tingkat kepadatan tinggi seperti Nataru.

“Dengan seragam baru, diharapkan porter semakin termotivasi, tampil profesional, dan meningkatkan kualitas pelayanan,” pungkas Ali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagi itu, belanja bulanan sudah dicatat rapi. Uang sekolah anak, iuran RT, token listrik, sampai ongkos suami masuk ke amplop berbeda.

Bagi banyak ibu rumah tangga, rutinitas mengatur uang seperti ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara menjaga rumah tetap “hidup” dari tanggal muda sampai tanggal tua.

Namun, rencana seketat apa pun bisa runtuh dalam hitungan jam ketika kejadian tak terduga datang: anak demam tinggi dan harus dibawa ke IGD, motor satu-satunya mogok, atau anggota keluarga perlu pulang mendadak ke kampung karena kabar duka.

Dok. Kredivo Ilustrasi dana darurat.

Dalam momen-momen seperti itu, dana darurat berfungsi seperti bantal pengaman.

Dana darurat tidak membuat risiko hilang, tetapi mencegah keluarga jatuh terlalu keras, terutama mencegah keputusan finansial yang biasanya paling mahal: berutang cepat tanpa perhitungan, menunda kebutuhan medis, atau mengorbankan pos penting seperti pendidikan dan makanan.

Ketika tekanan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi meningkat, kesiapan dana darurat menjadi pembeda antara keluarga yang “terguncang tapi pulih” dan keluarga yang masuk pusaran utang.

Saat orang menahan belanja, dana darurat semestinya ikut menguat

Bank Indonesia (BI) melalui Survei Konsumen menggambarkan perubahan perilaku rumah tangga.

Pada Oktober 2025 rata-rata porsi pendapatan untuk konsumsi tercatat 74,7 persen, turun dari 75,1 persen pada bulan sebelumnya, sementara porsi tabungan meningkat pada kelompok tertentu.

Dikutip dari Kontan, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai kondisi ini sebagai kehati-hatian konsumen yang “sehat”, bukan semata sinyal pelemahan struktural daya beli.

Di tingkat rumah tangga, kehati-hatian itu bisa diterjemahkan menjadi dua hal, yakni menahan pengeluaran non-esensial dan mulai membangun bantalan keuangan.

UNSPLASH/TOWFIQU BARBHUIYA Ilustrasi tabungan. Kehilangan pekerjaan bisa datang tiba-tiba. Agar keuangan tetap aman, dana darurat jadi penyelamat utama. Simak lima cara sederhana membangunnya sejak sekarang.

Problemnya, tidak semua keluarga bisa mengubah kehati-hatian menjadi tabungan nyata. Pada keluarga dengan ruang fiskal sempit, yakni pendapatan pas-pasan dan pos wajib banyak, kejutan kecil saja bisa menggeser seluruh rencana.

Di titik inilah dana darurat menjadi isu yang sangat “ekonomi” dalam keseharian ibu rumah tangga. Dana darurat menyangkut kemampuan bertahan, bukan sekadar keterampilan menabung.

Perempuan mengelola uang rumah tangga, tetapi gap pemahaman masih ada

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025.

Indeks literasi keuangan nasional tercatat 66,46 persen dan inklusi keuangan 80,51 persen. Berdasarkan gender, literasi keuangan laki-laki 67,32 persen dan perempuan 65,58 persen, sementara inklusi relatif sebanding.

Angka itu penting dibaca bersama realitas di rumah. Banyak ibu rumah tangga menjalankan fungsi “manajer keuangan”, tetapi tidak selalu mendapat akses informasi, pelatihan, atau ruang pengambilan keputusan setara.

OJK menempatkan perempuan sebagai salah satu segmen sasaran peningkatan literasi. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Frederica Widyasari Dewi menyebut ada empat segmen sasaran peningkatan literasi keuangan, salah satunya perempuan.

Konteks ini menjelaskan mengapa dana darurat untuk ibu rumah tangga bukan sekadar anjuran “ideal”. Dana darurat terkait langsung dengan posisi tawar, akses informasi, dan kemampuan mengelola risiko keluarga.

Dana darurat itu apa: uang yang disiapkan untuk kejadian yang tidak bisa dijadwalkan

Dana darurat adalah simpanan yang khusus dipakai untuk kebutuhan tak terduga: biaya kesehatan mendadak, kerusakan rumah/alat kerja, kehilangan penghasilan, hingga kebutuhan keluarga karena musibah.

PEXELS/COTTONBRO STUDIO Ilustrasi dana darurat. Cara mengumpulkan dana darurat ala Kemenkeu. Besaran dana darurat yang ideal.

Prinsip dasarnya sederhana: dana darurat harus mudah dicairkan, aman, dan dipisahkan dari uang belanja harian agar tidak “tergerus pelan-pelan”.

Soal besaran dana darurat, sejumlah perencana keuangan memberi patokan bertahap sesuai kondisi keluarga.

Ambil contoh, dana darurat dapat dihitung dari kelipatan pengeluaran bulanan, untuk yang single tiga kali, yang sudah menikah enam kali, dan ketika sudah punya anak bisa bertambah misalnya menjadi sembilan kali, dan seterusnya.

Patokan berbasis “kali pengeluaran” lebih relevan untuk ibu rumah tangga karena keluarga sering kali punya beberapa sumber pendapatan tidak tetap, sementara kebutuhan justru tetap dan meningkat.

Cara menghitung dana darurat yang sederhana untuk ibu rumah tangga

Bagi ibu rumah tangga, menghitung dana darurat dapat dimulai dari langkah yang paling “domestik”: memetakan pengeluaran yang benar-benar wajib.

1. Hitung pengeluaran wajib bulanan (baseline)

• Makan dan kebutuhan dapur
• Listrik/air/internet
• Transport
• Cicilan wajib (kalau ada)
• Uang sekolah anak
• Obat rutin/biaya kesehatan dasar

2. Tentukan target bulan perlindungan

Jika keluarga masih bergantung pada satu pencari nafkah, atau pendapatan fluktuatif, target bulan perlindungan idealnya lebih besar. Jika ada anak, kebutuhan mendadak cenderung lebih sering dan lebih mahal.

SHUTTERSTOCK/PRAPAN MANUCHON Dana darurat adalah dana yang disisihkan atau dialokasikan untuk situasi darurat atau genting seperti kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan, kecelakaan, atau kerusakan rumah

3. Pisahkan “dana darurat” dari “tabungan tujuan”

Tabungan mudik, gadget, renovasi, atau liburan bukan dana darurat. Dana darurat harus bisa dipakai kapan saja untuk kejadian yang tidak diinginkan.

Dalam praktiknya, banyak keluarga gagal bukan karena tidak paham, tetapi karena dana darurat “kalah” oleh kebutuhan hari ini. Karena itu, strategi pengumpulan lebih penting daripada angka target yang sempurna.

4. Mengumpulkan dana darurat tanpa membuat rumah tangga “ngos-ngosan”

Ada tiga pendekatan yang sering lebih realistis untuk ibu rumah tangga:

Mulai dari target kecil, tetapi otomatis

Jika ada akses rekening, ibu bisa menyiapkan autodebet kecil di awal bulan. Nilainya tidak harus besar. Kuncinya konsisten, sehingga dana terkumpul tanpa menunggu “sisa” yang sering tidak pernah ada.

Pakai logika “uang kaget untuk dana kaget”

THR, bonus, arisan, cashback, atau uang hadiah kerap habis untuk belanja musiman. Salah satu cara yang lebih aman adalah mengunci sebagian langsung ke rekening dana darurat sebelum dibagi ke pos lain.

Kurangi kebocoran, bukan menambah beban

Alih-alih memaksa menabung besar, ibu bisa mencari “pos bocor” yang paling sering terjadi: jajan impulsif, langganan dobel, ongkir yang tidak terkontrol, atau belanja kecil harian yang tidak dicatat.

Pola belanja kecil yang tak terlihat sering menjadi penghambat terbesar dana darurat.

Kaitan dengan kondisi makro terlihat dari Survei BI. Ketika rumah tangga mulai menahan konsumsi dan porsi tabungan naik, ruang untuk membangun bantalan sebenarnya ada, meski tidak merata bagi semua kelompok pendapatan.

SHUTTERSTOCK/TINNAKORN JORRUANG Ilustrasi dana darurat, menabung dana darurat.

Di mana menyimpan dana darurat: jangan “dikejar” imbal hasil

Karena fungsi utamanya adalah keamanan dan likuiditas, dana darurat sebaiknya tidak ditempatkan pada instrumen berisiko tinggi atau yang sulit dicairkan.

Prinsip yang banyak diacu perencana keuangan, yakni simpan di tempat yang mudah diakses, biaya rendah, dan tidak mengundang godaan konsumsi.

Salah satu risiko yang perlu dihindari adalah menyamakan dana darurat dengan investasi agresif. Saat pasar bergejolak, dana bisa turun nilainya justru ketika dibutuhkan.

Untuk ibu rumah tangga, risiko ini bukan teoretis: kejadian darurat sering menuntut uang “hari ini juga”, bukan menunggu kondisi pasar pulih.

Dana darurat vs pinjaman cepat: batas yang sering kabur saat panik

Dalam keadaan darurat, keputusan tercepat sering terasa paling rasional. Namun, biaya dari keputusan cepat bisa panjang: bunga tinggi, denda, dan spiral cicilan.

Oleh karena itu, dana darurat juga bekerja sebagai “penahan panik”, mencegah rumah tangga menambal kebutuhan mendesak dengan utang yang tidak sesuai kemampuan.

Dari perspektif literasi, ini kembali ke agenda OJK meningkatkan pemahaman kelompok sasaran, termasuk perempuan.

Ketika literasi dan inklusi tidak berjalan seiring, orang bisa memakai produk keuangan tanpa memahami karakteristik, manfaat, dan risikonya.

Peran ibu rumah tangga: membangun sistem, bukan sekadar “mengirit”

FREEPIK/WAYHOMESTUDIO Ilustrasi mengatur keuangan, mengelola keuangan.

Narasi populer sering menempatkan ibu rumah tangga sebagai pihak yang “harus hemat”. Padahal, yang lebih penting adalah membangun sistem sederhana yang membuat rumah tangga tidak rapuh.

Sistem itu bisa berupa:

• Catatan pengeluaran (cukup yang ringkas, tetapi rutin)
• Aturan belanja (misalnya menunda 24 jam untuk pembelian non-wajib)
• Rekening terpisah untuk dana darurat
• Kesepakatan dengan pasangan: kapan dana darurat boleh dipakai dan bagaimana cara mengisinya kembali

Di banyak keluarga, komunikasi menjadi faktor kunci. Dana darurat sering gagal bukan karena kurang uang, tetapi karena tidak ada kesepakatan.

Satu pihak menganggapnya tabungan bebas pakai, pihak lain menganggapnya “pantang disentuh”.

Hari Ibu dan makna dana darurat: kerja sunyi yang melindungi keluarga

Hari Ibu kerap dirayakan dengan bunga dan ucapan terima kasih. Namun ada kerja sunyi yang jarang terlihat: ibu yang menghitung, menimbang, menunda, dan menata ulang prioritas agar keluarga tetap aman.

Dana darurat adalah salah satu wujud paling konkret dari kerja sunyi itu, bukan demi gaya hidup, melainkan demi daya tahan.

Di tengah perubahan perilaku konsumsi rumah tangga yang terekam dalam survei dan pemberitaan ekonomi, serta agenda literasi yang terus didorong regulator, pesan praktisnya sederhana: ibu rumah tangga tidak harus menunggu keluarga “mapan” untuk mulai.

Dana darurat bisa dibangun sedikit demi sedikit, dengan sistem yang disiplin, agar ketika hidup mendadak berubah arah, keluarga punya pegangan yang nyata.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi membuka kembali perdagangan saham PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara.

“Menunjuk Pengumuman Bursa Peng-SPT-00444/BEI.WAS/12-2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS), maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan saham PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai sesi I tanggal 23 Desember 2025,” kata BEI.

Sebelumnya, penghentian sementara perdagangan saham INPS dilakukan sebagai langkah pendinginan (cooling down) menyusul lonjakan harga yang dinilai signifikan.

Sebelum suspensi, saham INPS pada perdagangan Jumat (19/12) ditutup melonjak 10% ke level Rp308. Secara kumulatif, kinerjanya terbilang impresif dengan penguatan 43,93% dalam sepekan dan melesat 69,23% dalam satu bulan terakhir. Setelah suspensi dicabut, saham INPS kembali melanjutkan penguatannya dengan naik 9,74% ke Rp338 pada perdagangan Selasa (23/12).

Selain INPS, sejumlah saham lain juga kembali diperdagangkan usai lepas dari suspensi. Saham PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH), yang sebelum suspensi ditutup di Rp360 dengan kenaikan mingguan 28,57% dan lonjakan bulanan 126,42%, kini terkoreksi 10% ke level Rp324.

Terakhir, saham PT Techno9 Indonesia Tbk (NINE) sebelumnya parkir di level Rp310, dan pada perdagangan pagi ini tercatat melemah 9,68% ke Rp280.

MENTERI Koordinator Airlangga Hartarto mengatakan kesepakatan tarif perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat tercapai pada awal 2026. Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump diharapkan sudah bisa menandatangani dokumen Agreement on Reciprocal Tariff (ART) pada akhir Januari 2026.

“Saat ini pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut,” ucap Airlangga dalam konferensi pers daring dari Washington, D.C., Amerika Serikat, pada Senin, 23 Desember 2025 waktu Jakarta. Perkembangan ini dilaporkan Airlangga usai bertemu dengan Ambassador Jamieson Greer dari United States Trade Representative (USTR).

Dalam pertemuan itu, kata Airlangga, Indonesia dan AS menyampaikan isu-isu yang menjadi kepentingan masing-masing negara. Ia mengklaim kedua negara telah menyepakati isu substansial yang telah diatur di dalam dokumen ART. Sementara itu, proses teknis legal drafting akan dilanjutkan pada pekan kedua Januari 2026.

Airlangga mengatakan kesepakatan ini melanjutkan pernyataan bersama kedua negara yang telah dirilis pada 22 Juli lalu, di mana tarif impor untuk produk Indonesia diturunkan dari 32 persen menjadi 19 persen. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menyebutkan bahwa AS memberikan pengecualian tarif untuk sejumlah produk unggulan Indonesia.

“AS memberikan pengecualian kepada tarif produk eunggulan kita seperti minyak sawit, kopi, teh dan tentunya Amerika sangat berharap untuk mendapatkan akses terhadap critical mineral,” kata Airlangga. Pengecualian tarif ini merupakan kabar baik bagi industri dalam negeri terutama sektor padat karya.

Selain itu, Airlangga juga menyebutkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengatasi hambatan non-tarif sesuai yang telah digariskan dalam pernyataan bersama. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah dengan membentuk satuan tugas debottlenecking untuk menyelesaikan permasalahan di dunia usaha.

Duta Besar Indonesia untuk AS, Indroyono Soesilo, menambahkan, KBRI Washington saat ini menunggu instruksi dari Jakarta untuk persiapan kunjungan Prabowo dalam rangka penandatanganan kesepakatan dagang. "Insyaallah kalau nanti kesepakatan telah disepakati, bisa langsung diimplementasikan," ujar Soesilo.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pendeta serta para pekerja di lingkungan gereja. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor keagamaan.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto dengan Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty. Melalui kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan dan PGI berkomitmen untuk mendorong kepesertaan aktif bagi Pendeta, pekerja dan jemaat di lingkungan gereja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan ruang lingkup meliputi sosialisasi dan edukasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para pekerja dan Pendeta di sektor Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU).

Eko Nugriyanto menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen negara melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh pekerja, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang mengabdikan diri di bidang pelayanan keagamaan. Penandatanganan PKS dengan PGI merupakan langkah untuk mencapai Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di seluruh Indonesia, dengan iuran mulai dari Rp 16.800 per bulan diharapkan seluruh pekerja aktif terlindungi dari risiko kerja.

“Pendeta dan pekerja gereja memiliki peran penting dalam pelayanan sosial dan spiritual kepada masyarakat. Sudah sepatutnya mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan rasa aman dan tenang,” ujar Eko.

Pada kesempatan yang sama Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty menyambut baik penandatanganan PKS ini sebagai langkah progresif dalam meningkatkan kesejahteraan Pendeta dan pekerja di lingkungan gereja di seluruh Indonesia. Menurutnya, kerja sama ini sejalan dengan nilai-nilai gereja dalam menjunjung tinggi keadilan sosial dan perlindungan bagi sesama.

“Dengan adanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, para Pendeta dan pekerja di lingkungan gereja dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas pelayanan, tanpa harus khawatir terhadap risiko kerja yang mungkin terjadi,” ungkap Jacklevyn.

Dengan ditandatanganinya PKS ini, BPJS Ketenagakerjaan dan PGI berharap semakin banyak Pendeta, pekerja dan jemaat di lingkungan gereja yang terdaftar sebagai peserta aktif, sehingga para pekerja dapat terlindungi dari risiko kerja mulai dari berangkat menuju tempat kerja, saat bekerja, sampai kembali ke rumah setelah bekerja.

Penandatanganan PKS ini menjadi ruang kolaborasi lanjutan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan gereja-gereja anggota PGI di seluruh Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta partisipasi aktif gereja dalam mendaftarkan Pendeta dan pekerja di lingkungan gereja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia menjadi bukti sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan secara inklusif.

USAHA Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) digital kini menjadi mesin penggerak ekonomi kreatif Indonesia. Kehadirannya membuka pasar, mendorong semangat kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Keterkaitan sektor kreatif dan digital semakin kuat dengan lebih dari 27 juta pekerja di sektor ekonomi kreatif dan 25,2 juta UMKM digital yang terus memacu inovasi nasional.

Peran kecerdasan artifisial (AI) semakin mempererat hubungan kedua sektor tersebut. UMKM dan kreator konten mulai memanfaatkan AI untuk menyederhanakan alur kerja, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang baru untuk berkarya dan berkolaborasi.

Jika sebelumnya hanya pelaku usaha besar yang mampu bersaing di pasar lokal ataupun global, kini AI juga membuka kesempatan serupa pagi pelaku usaha kecil.

Meski demikian, keterlibatan manusia tetap menjadi fondasi setiap proses kreatif. AI pada dasarnya adalah alat yang melengkapi kemampuan manusia, bukan menggantikannya.

Berbasis data, AI beroperasi berdasarkan arahan, tujuan, dan keputusan manusia. Walaupun kerap dianggap mampu berjalan secara otonom, AI sejatinya hanya merespons kreativitas dan visi penggunanya.

Oleh karena itu, kebijakan perlu dirancang untuk memaksimalkan potensi AI sambil tetap menjaga dan meningkatkan ruang kreativitas masyarakat.

Meneropong arah kebijakan baru

Indonesia tengah melanjutkan diskusi mengenai Undang-Undang Hak Cipta, termasuk mengenai peran AI. Meski penting, diskusi ini harus dilakukan dengan pemahaman yang matang dan utuh karena masih banyak miskonsepsi beredar mengenai cara kerja AI.

Salah satu konsep penting yang harus dipertimbangkan adalah pelatihan model AI yang merupakan fondasi penting dalam menciptakan sistem yang akurat dan relevan.

Tanpa data yang beragam dan representatif, model AI berisiko menjadi bias, kurang inklusif, dan kurang relevan bagi masyarakat Indonesia. Padahal, kekayaan budaya, bahasa, dan konteks lokal Indonesia adalah aset penting yang selama ini masih belum sepenuhnya terwakili dalam model global.

Maka dari itu, pelatihan model AI yang bertanggung jawab dan disertai perlindungan yang memadai sangat diperlukan. Dengan demikian, AI mampu mencerminkan kebutuhan konteks lokal, baik itu UMKM maupun kreator.

Melatih AI dengan materi budaya Indonesia tidak berarti menghapus peran manusia. Sebaliknya, langkah ini menjadikan AI lebih inklusif dan bermanfaat, terutama bagi UMKM yang tidak memiliki sumber daya untuk mengembangkan teknologi sendiri.

Kebijakan idealnya mampu menyeimbangkan perlindungan hak para kreator dan kebutuhan pelatihan model AI demi mendorong representasi budaya yang berkeadilan bagi semua pihak.

Indonesia juga tengah mencari mekanisme yang tepat untuk mengidentifikasikan karya yang dihasilkan AI. Pendekatan, seperti watermarking dan metadata provenance, dapat meningkatkan transparansi tanpa membebani kreator.

Solusi seperti itu dapat membantu menjaga kepercayaan antara platform, pengguna, kreator, dan regulator dengan menyediakan informasi jelas tentang karya yang dihasilkan AI.

Mengingat AI merupakan teknologi yang relatif baru dengan perkembangan yang sangat pesat, semua pihak perlu menjaga keterbukaan dalam mempelajari potensinya sebelum mengambil keputusan yang justru dapat membatasi pertumbuhannya.

Regulasi yang disusun sebaiknya praktis, dapat diimplementasikan dan diterapkan di berbagai skala, khususnya bagi UMKM dan kreator yang sering menghadapi beragam keterbatasan.

Persyaratan yang terlalu teknis, mahal, atau rumit akan menjadi hambatan bagi mereka yang ingin berkembang dan berkontribusi bagi Indonesia.

Oleh karena itu, para pembuat kebijakan perlu berhati-hati dan cermat agar peraturan yang dihasilkan tidak menciptakan ambiguitas baru.

Mewujudkan tata kelola AI yang seimbang, selaras, dan praktis

Niat untuk mengatur AI bertujuan baik. Namun, tumpang tindih aturan, ketidakjelasan definisi, atau kewajiban yang tidak konsisten bagi pelaku bisnis dapat menimbulkan risiko fragmentasi regulasi yang semakin besar.

Dalam kondisi seperti itu, UMKM dan kreator berpotensi semakin bingung menentukan aturan yang harus dipatuhi. Mereka juga dapat terbebani oleh kewajiban administratif tambahan dan ragu untuk mengadopsi teknologi AI karena khawatir akan ketidakpastian hukum.

Fragmentasi tersebut berkemungkinan memperlambat laju digitalisasi dan membatasi ruang eksperimentasi kreatif. Regulasi yang sulit diprediksi juga dapat menghalangi kemajuan pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi UMKM digital yang mengandalkan model AI global untuk membuka akses ke pasar baru dan mempermudah aktivitas operasional mereka.

Selain itu, adopsi dan inovasi AI di berbagai sektor dapat terhambat jika kreator takut melanggar aturan tanpa sengaja atau jika UMKM merasa beban kepatuhan terlalu rumit. Indonesia dan perekonomiannya akan lebih diuntungkan dengan regulasi yang konsisten, mudah dipahami, dan selaras di semua sektor dan tingkat pemerintahan.

Demi mencapai potensi budaya dan ekonomi Indonesia yang unggul, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan regulasi AI yang tidak hanya dapat diimplementasikan, tapi juga yang semangatnya memberdayakan masyarakat serta memberikan perlindungan yang jelas.

Untuk menumbuhkan potensi inovasi dan adopsi AI, pemberdayaan dan kesederhanaan regulasi merupakan fokus penting. Harmonisasi lintas sektor juga perlu menjadi langkah penting guna mengurangi kebingungan dan mendorong kepatuhan.

Membangun masa depan dengan kreativitas dan percaya diri

Indonesia kaya akan modal budaya dan talenta. Dengan pendekatan yang optimis dan berorientasi pada peningkatan kemampuan, potensi ekonomi kreatif nasional dapat semakin diperkuat.

AI mampu membantu kreator lokal berinovasi, mendukung perkembangan UMKM, sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia sebagai hub kreatif di tingkat regional.

Momen ini menjadi peluang strategis bagi para pembuat kebijakan untuk merancang regulasi dan tata kelola AI. Dengan menyusun kebijakan yang jelas, seimbang, dan dapat beradaptasi dengan kemajuan lain di masa depan, masyarakat dapat mengeksplorasi, bereksperimen, dan tumbuh bersama teknologi baru.

Dengan demikian, era baru ekonomi kreatif Indonesia seharusnya tidak lagi dibayangi ketakutan terhadap teknologi, tetapi ditopang oleh kepercayaan diri dalam menyongsong masa depan.

--

Digital Prosperity for Asia adalah sebuah koalisi industri beranggotakan perusahaan-perusahaan digital skala kecil, menengah, dan start-up di wilayah Asia Pasifik.

PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I atau rights issue. Perusahaan menargetkan dapat menghimpun dana mencapai Rp 3,2 triliun melalui aksi korporasi ini.

Berdasarkan prospektus perseroan, INET akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 12,8 miliar saham baru biasa dengan nilai nominal Rp 10 per saham dengan harga pelaksanaan Rp 250 per saham.

INET juga akan menerbitkan Waran Seri II secara bersamaan dengan pelaksanaan rights issue. Jumlah waran yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 3,2 miliar waran, sesuai dengan jumlah maksimal yang telah disetujui dalam RUPS.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.304.000.000 Waran Seri II akan melekat pada saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I dan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham yang melaksanakan haknya. Apabila seluruh Waran Seri II tersebut tuntas, perseroan berpotensi memperoleh tambahan dana hingga Rp 691,2 miliar.

Adapun pemegang saham pengendali INET, PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara (AKUN) bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer). AKUN siap menyerap sisa saham porsi publik yang tidak diambil bagian, dengan jumlah maksimal mencapai 5.652.377.067 saham.

Berikut jadwal rights issue INET:

• Cum Right HMETD pada Pasar Reguler & Negosiasi: Jumat, 2 Januari 2026
• Ex Right HMETD pada Pasar Reguler & Negosiasi: Senin, 5 Januari 2026
• Cum HMETD pada Pasar Tunai: Selasa, 6 Januari 2026
• Recording Date (HMETD): Selasa, 6 Januari 2026
• Ex HMETD pada Pasar Tunai: Rabu, 7 Januari 2026
• Distribusi HMETD: Rabu, 7 Januari 2026
• Pencatatan HMETD di Bursa: Kamis, 8 Januari 2026
• Awal Perdagangan HMETD: Kamis, 8 Januari 2026
• Akhir Perdagangan HMETD: Kamis, 22 Januari 2026
• Awal Pelaksanaan HMETD: Kamis, 8 Januari 2026
• Akhir Pelaksanaan HMETD: Kamis, 22 Januari 2026
• Awal Penyerahan HMETD: Senin, 12 Januari 2026
• Akhir Penyerahan HMETD: Senin, 26 Januari 2026
• Tanggal Akhir Pembayaran Saham Tambahan: Jumat, 23 Januari 2026
• Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan: Senin, 26 Januari 2026
• Refund atas Pemesanan Saham Tambahan: Rabu, 28 Januari 2026
• Penyampaian Audit Penjatahan: Senin, 16 Februari 2026

Ekspansi Mega Proyek FTTH & Submarine Cable

Adapun seluruh dana segar hasil rights issue akan digunakan untuk mendukung rencana ekspansi besar-besaran INET di sektor telekomunikasi dan infrastruktur digital.

Rencananya, sekitar Rp 2,8 triliun dana rights issue akan disalurkan melalui entitas anak, PT Garuda Prima Internetindo (GPI), untuk pengembangan jaringan Fiber To The Home (FTTH) berkecepatan tinggi dengan teknologi Wi-Fi 7. Proyek ini ditargetkan untuk melayani hingga 2 juta pelanggan di wilayah strategis Pulau Bali dan Lombok.

Selain itu, sekitar Rp 215,38 miliar akan dialokasikan kepada entitas anak lainnya, PT Pusat Fiber Indonesia (PFI) untuk melunasi biaya Indefeasible Right of Use (IRU) jaringan kabel bawah laut (submarine cable) kepada PT JMP. Lalu sisa dana akan dimanfaatkan sebagai modal kerja Perseroan dan entitas anak.

Langkah itu mencerminkan komitmen manajemen INET dalam memperkuat fondasi bisnis jangka panjang. Perseroan berpeluang meningkatkan daya saing di tengah persaingan industri digital yang semakin ketat di tengah pembangunan infrastruktur telekomunikasi berkecepatan tinggi serta konektivitas kabel laut.

Adapun bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya, kepemilikan saham akan terdilusi hingga maksimal 57,14%.

Bisnis.com, JAKARTA - Momentum Hari Ibu menjadi pengingat bahwa peran seorang ibu hadir dalam banyak sisi kehidupan keluarga, termasuk dalam upaya menjaga keberlangsungan hidup di tengah berbagai keterbatasan. Di balik aktivitas usaha sederhana yang dijalani setiap hari, banyak ibu-ibu prasejahtera memikul peran besar dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, hingga akses pasar yang sempit kerap menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersamaan. Namun, di tengah kondisi tersebut, sebagian ibu memilih bertahan dan terus belajar agar usaha sederhananya tetap berjalan.

Di Hari Ibu ini, perjuangan tersebut kembali menjadi pengingat, atas perjuangan para ibu-ibu. Mereka bukan hanya mengelola usaha, tetapi juga memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi dan harapan tetap terjaga.

Kelompok inilah yang selama ini menjadi bagian dari program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Program ini menyasar pengusaha ultra mikro yang mayoritas perempuan melalui pembiayaan tanpa agunan yang disertai pendampingan usaha secara rutin.

Pendekatan yang dijalankan tidak berhenti pada pemberian modal. Dalam praktiknya, para ibu nasabah Mekaar didampingi untuk memahami pengelolaan keuangan sederhana, serta mengenali kebutuhan pasar yang terus berubah. Proses ini berlangsung perlahan, menyatu dengan keseharian mereka sebagai pengusaha sekaligus pengelola keuangan keluarga.

Dampaknya telah terlihat. Berdasarkan riset dampak pemberdayaan holding ultra mikro terhadap literasi keuangan yang dilakukan oleh BRI Research Institute pada 2023 menunjukkan adanya peningkatan ketahanan keuangan pada mayoritas nasabah Mekaar. Jika sebelumnya daya tahan finansial hanya berkisar satu hingga dua minggu, kini banyak di antara mereka yang mampu bertahan hingga satu sampai dua bulan. Perubahan ini lahir dari kebiasaan baru dalam mengatur pendapatan, memprioritaskan kebutuhan, dan menyisihkan dana secara lebih terencana.

Upaya penguatan tersebut juga didukung melalui Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU). Melalui pelatihan literasi keuangan, literasi usaha dan literasi digital, para ibu diperkenalkan pada pencatatan usaha sederhana, penyesuaian produk dengan tren pasar, hingga pemanfaatan kanal digital sebagai sarana pemasaran. Bagi sebagian dari mereka, proses ini menjadi pengalaman pertama dalam memahami usaha secara lebih terstruktur.

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa “Kami hadir untuk melayani dan mendampingi ibu-ibu dalam menjalani usahanya. Pendampingan ini kami bangun agar para ibu tidak berjalan sendiri, punya ruang untuk belajar, dan percaya diri dalam mengambil keputusan usaha,” ujar Dodot.

Ia menambahkan, pemberdayaan yang dijalankan PNM bertujuan membantu ibu-ibu prasejahtera untuk tumbuh.

Dalam semangat Hari Ibu, pendekatan ini menjadi wujud apresiasi atas setiap langkah yang dijalani para ibu yang memberi arti besar bagi keluarga. Setiap usaha yang dirintis, setiap proses belajar yang dijalani, adalah bagian dari perjuangan yang layak untuk ditemani. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, para ibu diberi ruang untuk tumbuh, percaya diri, dan melangkah lebih kuat dalam peran yang mereka jalani setiap hari.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka menguat tipis pada awal perdagangan, Selasa (23/12/2025). Mata uang garuda dibuka Rp 16.774 per dollar Amerika Serikat (AS), naik 0,02 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya, yakni Rp 16.777 per dollar AS.

Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang Asia lainnya. Yen Jepang menguat 0,38 persen, ringgit Malaysia naik 0,23 persen, baht Thailand terapresiasi 0,12 persen, disusul dollar Singapura yang naik 0,11 persen.

Lalu, dollar Taiwan turut terapresiasi 0,06 persen, sementara dollar Hongkong menguat 0,05 persen, dan yuan China naik tipis 0,02 persen.

Di sisi lain, won Korea Selatan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah terkoreksi 0,23 persen.

Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai pergerakan rupiah ke depan cenderung berkonsolidasi dengan peluang menguat secara tipis dan terbatas.

Penguatan ini terutama ditopang sentimen risk on di pasar global, seiring minimnya rilis data ekonomi penting pada penghujung tahun. Namun, sentimen positif tersebut diperkirakan belum cukup kuat untuk mendorong penguatan rupiah yang signifikan.

Pasalnya, dari sisi domestik masih terdapat tekanan sentimen negatif terkait prospek pemangkasan suku bunga Bank Indonesia (BI), yang berpotensi menahan laju apresiasi rupiah.

“Rupiah diperkirakan berkonsolidasi dengan potensi menguat tipis atau terbatas didukung oleh sentimen risk on di tengah minimnya data-data ekonomi di penghujung tahun,” ujar Lukman Leong kepada Kompas.com.

Dengan kondisi tersebut, rupiah diproyeksikan bergerak dalam kisaran Rp 16.650 hingga Rp 16.750 per dollar AS.

“Sentimen risk on saja diperkirakan tidak akan banyak mendukung rupiah mengingat sentimen negatif domestik dari prospek pemangkasan suku bunga BI. Range Rp 16.650- Rp 16.750,” paparnya.

Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Selasa pagi ini. Indeks dibuka turun 0,25 persen atau 21,90 poin ke level 8.623,94.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip melalui RTI, IHSG dibuka di level 8.656,65 dan sempat menyentuh level tertinggi 8.667,73. Namun, tekanan jual membuat indeks bergerak turun hingga level terendah 8.617,53 sebelum akhirnya bergerak di level 8.623,94.

Aktivitas perdagangan terpantau cukup aktif. Volume transaksi mencapai 7,91 miliar saham dengan nilai transaksi sekitar Rp3,76 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat 542.131 kali.

Dari sisi pergerakan saham, jumlah saham yang melemah lebih banyak dibandingkan yang menguat. Ada 286 saham turun, 238 saham naik, dan 167 saham stagnan.

Adapun kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia berada di posisi Rp 15.814,94 triliun.

Secara sektoral, teknologi melemah 0,15 persen, energi turun 0,58 persen, infrastruktur terkoreksi 0,14 persen, kesehatan melemah 0,82 persen, transportasi dan logistik turun 0,31 persen, keuangan anjlok 0,58 persen, properti dan real estat terkoreksi 0,52 persen, serta barang konsumsi non-siklikal bergerak melemah 0,24 persen,

Di sisi lain, beberapa sektor masih mampu bertahan di zona hijau. Sektor bahan baku menguat 0,36 persen, disusul sektor industri naik 0,59 persen, barang konsumsi siklikal juga mencatatkan kenaikan 0,24 persen.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

JAKARTA , iNews.id - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke level 8.656 pada perdagangan Selasa (23/12/2025) atau H-2 libur Natal. IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 8.667,73 sebelum akhirnya terkoreksi tipis ke posisi 8.634,27 pada pukul 09.04 WIB.

Tercatat sebanyak 233 saham menguat, 268 saham melemah, dan 457 saham bergerak stagnan. Nilai transaksi perdagangan telah mencapai Rp2,20 Triliun dengan kapitalisasi pasar nasional berada di angka Rp15.794 Triliun.

Sementara itu, pada komposisi perdagangan pagi ini. Investor asing terpantau melakukan aksi beli bersih (net buy) yang cukup signifikan. Total pembelian asing mencapai Rp6,00 Triliun, jauh melampaui angka penjualan mereka yang sebesar Rp4,66 Triliun.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan investor domestik yang cenderung melakukan aksi ambil untung (profit taking). Investor lokal mencatatkan total penjualan sebesar Rp19,53 Triliun, lebih besar dibandingkan angka pembelian yang sebesar Rp18,19 Triliun. 

Dari sisi sektoral, sektor barang baku menjadi motor penggerak utama dengan kenaikan sebesar 1,24 persen. Sektor konsumen siklikal juga mengekor dengan penguatan 0,97 persen. Di sisi lain, sektor kesehatan dan energi harus terparkir di zona merah dengan koreksi masing-masing 0,74 persen dan 0,08 persen.

Beberapa saham mencatatkan lonjakan harga yang signifikan di awal perdagangan, ​PT Trimitra Prawara Goldland Tbk (ATAP) Naik tajam 25,00 persen ke level 520, Pinnacle Persada Investama (XPLQ) menguat 24,77 persen ke level 670, PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) menguat 23,97 persen ke level 750. Sementara itu, jajaran top losers dipimpin oleh XISC dan XIFE yang keduanya mengalami koreksi dalam di kisaran 15 persen.

​

Editor: Puti Aini Yasmin

Bisnis.com, JAKARTA – BRI Danareksa Sekuritas memprediksi tren penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) akan lebih semarak pada 2026 dibandingkan realisasi 2025. Meskipun begitu, sejumlah prasyarat mesti dipenuhi untuk memberikan ekosistem yang menarik bagi calon emiten tercatat.

Proyeksi Analis BRI Danareksa Sekuritas Chory Agung ihwal kondisi pasar perdana saham pada 2026 salah satunya didasarkan pada proyeksi IPO global yang cenderung menguat di tengah volatilitas pasar.

Laporan EY Global IPO Trends 2025 menunjukkan bahwa tren IPO pada 2026 cenderung optimis di seluruh pasar global.

Meskipun begitu, pada saat bersamaan, investor akan kian selektif dalam memilih saham baru ke depannya dengan fokus pada profitabilitas, tata kelola, dan monetisasi teknologi seperti AI.

“IPO Indonesia diperkirakan akan lebih aktif di 2026 dibandingkan 2025, tetapi akan tetap bergantung pada kualitas emiten dan kondisi pasar secara luas,” katanya kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/12/2025).

Adapun sepanjang 2025, terdapat 26 perusahaan anyar yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Realisasi itu masih berada di bawah target BEI sebanyak 45 perusahaan tercatat baru. Bahkan, realisasi pada 2025 jauh di bawah realisasi IPO BEI sejak 2017.

Lesunya tren IPO sepanjang 2025 ditengarai beberapa faktor, salah satunya sentimen global yang kian tidak menentu. Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global telah mendorong investor dan banyak emiten menunggu waktu yang lebih kondusif untuk melantai di Bursa.

“Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di pasar global yang mengakibatkan banyak perusahaan mengurangi mendaftar IPO atau menundanya,” kata Chory.

Dari dalam negeri, fokus BEI pada kualitas dan ukuran emiten dinilai menjadi salah satu alasan lesunya IPO Tanah Air belakangan. Menurutnya, terjadi pergeseran tren IPO ke kualitas emiten yang memiliki fundamental kuat dan prospek jangka panjang.

Terakhir, sentimen investor terhadap kondisi pasar saham Tanah Air turut mengambil peran terhadap lesunya minat IPO di Indonesia. Menurutnya, kinerja IHSG yang volatil serta kekhawatiran investor terhadap pasar modal telah mendorong perusahaan lebih jauh dari BEI.

“Lesunya pencatatan saham selama 2025 akibat kombinasi antara sentimen makro yang lemah, ketidakpastian pasar, fokus padaquality over quantity, serta kondisi valuasi yang tidak ideal bagi emiten yang ingingo public,” katanya.

Memasuki 2026, Chory menilai peluang pencatatan saham di BEI akan lebih besar. Namun, sejumlah kondisi makroekonomi dinilai bakal menentukan realisasinya ke depan. Namun, dia tidak menerangkan proyeksi jumlah IPO pada tahun mendatang.

Kendati stabilitas ekonomi, penurunan volatilitas, serta suku bunga yang lebih rendah bisa mendorong minat IPO, tetapi Chory menilai persepsi investor terhadap pasar modal Tanah Air juga menjadi sentimen kunci lainnya.

“Momentum pencatatan di 2026 belum bisa dipastikan sepenuhnya hidup tanpa perbaikan dalam sentimen investor, fundamental perusahaan, dan kondisi makro global, termasuk likuiditas pasar dan persepsi risiko,” tegas Chory.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyelesaikan perundingan lanjutan termasuk negosiasi tarif respirokal dengan Amerika Serikat (AS).

Airlangga mengatakan AS meminta timbal balik dengan pembukaan akses untuk mendapatkan mineral kritis RI. Sebagai gantinya, Indonesia memperoleh pengecualian tarif khusus untuk sejumlah produk unggulan ekspor, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan komoditas lainnya yaitu teh.

"AS memberikan pengecualian tarif untuk produk unggulan kita, seperti sawit, kopi, teh. Dan tentunya Amerika sangat berharap untuk mendapatkan akses terhadap critical mineral," kata Airlangga saat konferensi pers dari Washington, pada Selasa (23/12/2025).

Negosiasi tarif resiprokal

Selain itu Airlangga menyebut, dalam kesepakatan perdagangan yang sebelumnya telah menghasilkan keputusan turunnya tarif resiprokal AS ke Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

Kesepakatan ini secara resmi akan ditandatangani oleh presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Airlangga mengaku negosiasi lanjutan tarif respirokal ini berjalan baik.

Saat ini, pemerintah Amerika Serikat masih mengatur waktu yang tepat untuk menjadwalkan pertemuan antara kedua pemimpin negara.

Hasilnya sebelum akhir Januari 2026 akan disiapkan dokumen kesepakatan yang ditandatangani secara resmi.

"Sebelum akhir Januari akan disiapkan dokumen kesepakatannya dan akan di tandatangani secara resmi," kata Airlangga.

Penandatangan kesepakatan

Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyelesaikan perundingan lanjutan termasuk negosiasi tarif respirokal dengan Amerika Serikat (AS).

Airlangga mengaku dari hasil perundingan yang dilakukan dengan Ambassador United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer, telah disepakati tenggat waktu penyelesaian negosiasi tarif dagang kedua negara.

Di mana sebelum akhir Januari 2026 akan disiapkan dokumen kesepakatan yang ditandatangani secara resmi.