Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu melakukan serangkaian komunikasi dengan sejumlah pemimpin dunia untuk membahas situasi keamanan yang dihadapi Israel, khususnya terkait ancaman dari Iran.

Dalam keterangan resmi dari Kantor Perdana Menteri Israel, dikutip Sabtu (14/6/2025) disebutkan bahwa Netanyahu telah berbicara dengan Kanselir Jerman, Perdana Menteri India, serta Presiden Prancis.

"Perdana Menteri [Benjamin Netanyahu] dijadwalkan akan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Inggris." tulis pengumuman tersebut, Sabtu (14/6/2025)

Pernyataan Kantor Perdana Menteri Israel juga menyebut para pemimpin dunia menyampaikan pemahaman mereka terhadap kebutuhan Israel untuk mempertahankan diri dari ancaman serius, terutama yang datang dari Iran. Netanyahu menyebut bahwa ancaman tersebut mencakup potensi pemusnahan terhadap Israel.

“Perdana Menteri menyatakan bahwa ia akan terus menjalin kontak dengan para pemimpin tersebut dalam beberapa hari mendatang,” tulis pernyataan Kantor Perdana Menteri.

Ketegangan antara Israel dan Iran dalam beberapa bulan terakhir terus meningkat, terutama setelah berbagai insiden militer di kawasan Timur Tengah yang saling dikaitkan oleh kedua negara.

Baru-baru ini, Iran melakukan pembalasan dengan mengirim ratusan rudal ke Israel setelah ratusan titik di negara itu diserang sehari sebelumnya.

Dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (14/6/2025) Waktu Indonesia, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei mengatakan pihaknya akan membalas tindakan serangan Israel dengan kekuatan penuh.

Ratusan rudal balistik telah meluncur sebagai balasan atas serangan terhadap Iran. Disebutkan, sirene keamanan berbunyi di seluruh Tel Aviv dan Yerusalem.

"Rezim Zionis [Israel] tidak akan luput dari konsekuensi kejahatannya. Tanggapan kami tidak akan setengah-setengah," kata Khamenei dalam sebuah pernyataan.

Dari hujan roket itu, koresponden Al Jazeera mengungkap terdapat satu proyektil yang berhasil menembus kota. Sebuah blok apartemen terkena serangan. Di areal yang sama juga dilaporkan terjadi kerusakan signifikan.

Surat kabar Israel Haaretz, mengutip layanan darurat, mengatakan 15 orang terluka di Israel tengah. Pemerintah Israel sendiri meminta masyarakatnya berlindung.

Sementara itu, Bloomberg melaporkan Presiden Israel Netanyahu menyebut bahwa serangan ke Iran telah dipersiapkan sejak November 2024. Dia mengklaim intelijen Israel juga telah menembus Iran sangat dalam.

Sima Shine, mantan pejabat tinggi Mossad yang diberi pengarahan tentang operasi tersebut, menyebut Israel mendirikan pangkalan pesawat tanpa awak di Iran melalui berbagai agen jauh sebelum serangan.

Israel sendiri bertindak agresif di wilayah pendudukan setelah serangan tiba-tiba Hamas pada 7 Oktober 2023 yang disebut menewaskan 1.200 orang dan menculik 250 orang.

Pemerintahan pendudukan itu kemudian melakukan genosida di Gaza dengan menghancurkan kawasan dan menewaskan sekitar 55.000 orang yang mereka klaim didukung Iran. Mereka juga menyerang Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman sebelum melancarkan perang lebih besar atas Iran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 4,6 triliun kepada lebih dari 20 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga pertengahan 2025. Angka tersebut merepresentasikan realisasi sebesar 27 persen dari total alokasi KUR senilai Rp 17 triliun yang ditetapkan pemerintah kepada BNI tahun ini.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, mengatakan capaian ini mencerminkan komitmen berkelanjutan BNI dalam menjangkau pelaku usaha di berbagai lapisan, terutama segmen mikro dan kecil.

“Kami berupaya memperluas jangkauan pembiayaan secara inklusif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ini adalah wujud nyata dari komitmen BNI untuk hadir lebih dekat dengan pelaku UMKM,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025).

Penyaluran KUR BNI difokuskan pada sektor-sektor produktif seperti perdagangan, jasa, pertanian, industri, dan perikanan. Menurut Okki, sektor-sektor ini memberikan dampak riil terhadap penguatan ekonomi lokal.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah menjangkau segmen new to bank, yakni pelaku UMKM yang belum pernah mengakses layanan perbankan. Untuk itu, BNI mengoptimalkan peran Agen Laku Pandai sebagai perpanjangan tangan di wilayah yang belum terlayani secara langsung oleh bank.

BNI juga menerapkan strategi pembiayaan berbasis rantai pasok (value chain) serta menyasar UMKM unggulan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi di berbagai daerah.

“Kami tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah. BNI hadir sebagai mitra operasional yang memahami kebutuhan UMKM dan menawarkan solusi pembiayaan yang tepat sasaran,” lanjut Okki.

Dengan dukungan infrastruktur digital dan strategi penyaluran yang adaptif, BNI optimistis dapat memenuhi target KUR hingga akhir tahun.

“Kami percaya, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. BNI akan terus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya dalam hal pembiayaan, tetapi juga dalam mendampingi pertumbuhan usaha mereka,” tutupnya.

IDXChannel – Pemerintah aktif mendorong pemulihan dan penguatan konsumsi rumah tangga melalui serangkaian kebijakan stimulus ekonomi.

Langkah ini diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyoroti bahwa efektivitas stimulus terhadap daya dorong konsumsi rumah tangga perlu terus dioptimalkan, dan perluasan cakupan nominal bantuan menjadi area yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Dia juga mencatat bahwa pembatalan diskon listrik 50 persen menunjukkan perlunya penyesuaian strategi.

"Efek stimulus ke daya dorong konsumsi rumah tangga sangat terbatas, dan nominal bantuan masih terlalu kecil. Apalagi diskon listrik 50 persen dibatalkan," kata Bhima kepada iNews Media Group, Sabtu (14/6/2025).

Bhima secara khusus menggaris bawahi pentingnya memperluas jangkauan bantuan subsidi upah.

Dia menyarankan agar program ini dapat lebih banyak menyentuh pekerja informal, pengemudi ojek online (ojol), dan pekerja outsourcing, yang merupakan segmen vital bagi perekonomian.

"Permasalahan utama adalah coverage bantuan subsidi upah belum banyak menyentuh pekerja informal, ojol, pekerja outsourcing," kata dia.

"Karena datanya masih pakai BPJS Ketenagakerjaan. Padahal pekerja informal ini urgent diberi gelontoran stimulus," lanjutnya.

Hal ini menunjukkan peluang bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan mekanisme penyaluran bantuan agar lebih inklusif dan tepat sasaran, memastikan dukungan sampai ke lapisan masyarakat yang paling membutuhkan dan memiliki multiplier effect tinggi.

Mengenai momentum libur sekolah, Bhima Yudhistira melihat adanya potensi yang dapat dioptimalkan.

Meskipun dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga dan permintaan sektor industri mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut di luar periode libur, ini menjadi waktu bagi pemerintah untuk terus menggali strategi jangka panjang.

Selain stimulus jangka pendek, Bhima juga menekankan bahwa fokus pemerintah pada pembukaan lapangan kerja baru secara paralel adalah kunci fundamental.

Hal ini sejalan dengan data Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan perlunya peningkatan persepsi positif terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan.

Upaya berkelanjutan dalam menciptakan lapangan kerja akan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah berupaya mengatasi kecenderungan masyarakat untuk menahan pengeluaran.

Dalam rangka memulihkan daya beli, pemerintah telah meluncurkan berbagai program diskon selama masa libur sekolah, di samping stimulus ekonomi yang sudah berjalan.

Pandangan dari Bhima ini menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam menyempurnakan strategi untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabil.

"Masalah fundamental yang harus pemerintah respon secara paralel adalah pembukaan lapangan kerja baru," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA — Sekitar 160 desa di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), segera memanfaatkan satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink, untuk mendukung sejumlah aktivitas pemerintahan dan layanan publik. Pengadaan perangkat tersebut akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengadaan perangkat Starlink ini akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah diprogramkan dalam APBD tahun 2025.

Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Informasi Kabupaten Kupang, James Ating mengatakan pengadaan perangkat Starlink untuk 160 desa tersebut sepenuhnya menggunakan dana desa, dengan alokasi anggaran sekitar Rp10 juta hingga Rp20 juta per desa.

"Itu langsung dimasukkan ke dana desa. Kegiatan di desa, masing-masing desa. Jadi masing-masing desa mereka pakai Starlink. Itu sudah diprogram dalam APBD tahun 2025," ujar James kepada Bisnis, Sabtu (14/6/2025).

Starlink merupakan satelit yang menawarkan kecepatan internet yang tinggi, dengan kecepatan unduh (download) mencapai 40-220+ Mbps dan kecepatan unggah (upload) 8-25+ Mbps. Jumlah tersebut bisa berkurang atau lebih tinggi tergantung jumlah pengguna.

Starlink menjadi tulang punggung pendapatan SpaceX. Starlink telah beroperasi di seluruh dunia. Namun, di beberapa negara dengan populasi besar seperti China, Starlink dilarang beroperasi karena menyangkut kedaulatan.

James menambahkan ke depan akan ada 160 desa yang menggunakan Starlink. Pemerintah kabupaten juga berencana memperluas penggunaan Starlink ke 16-17 kecamatan, termasuk 17 kelurahan dan 24 kecamatan lainnya. Namun, realisasi program ini juga bergantung pada kemungkinan adanya bantuan tambahan dari pemerintah pusat.

Menurut James, proses pengadaan perangkat Starlink dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa, dengan harga satu paket perangkat sekitar Rp12 juta hingga Rp15 juta, sudah termasuk biaya langganan internet.

"Langganannya sekitar Rp1,2 juta per bulan. Jadi tinggal dikali dengan 12 bulan," jelasnya.

Setara Serat Optik

Pengadaan perangkat biasanya dilakukan melalui pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan pemerintah desa.

Dari sisi kualitas, James menyebutkan bahwa kecepatan internet Starlink di Kupang hampir setara dengan jaringan fiber optik, terutama saat cuaca cerah. Namun, layanan satelit ini akan mengalami penurunan performa saat cuaca buruk seperti hujan atau angin kencang.

"Kalau cerah begini hampir sama dengan jaringan fiber optik kalau menurut saya. Makanya kalau mungkin cuaca angin berawan hujan ya itu yang yang kena pakai satelit," ujarnya.

James juga menegaskan bahwa layanan Starlink yang dipasang di desa bersifat unlimited dan saat ini difokuskan untuk kebutuhan perangkat desa, seperti pengiriman data elektronik dan laporan administrasi. Untuk masyarakat umum, program Starlink belum tersedia secara luas.

Selain Starlink, beberapa desa di Kupang juga telah memanfaatkan jaringan fiber optik dan BTS dari operator seluler untuk kebutuhan internet rumah tangga. Namun, akses fiber optik masih terbatas, sehingga masyarakat banyak mengandalkan paket data dari operator seluler atau membangun jaringan hotspot mandiri yang dikelola secara swadaya.

"Kebanyakan di desa seperti itu,” kata James.

James mengatakan sejak pandemi Covid-19, kebutuhan internet di desa semakin meningkat, terutama untuk mendukung pembelajaran daring dan aktivitas ekonomi masyarakat. Investasi desa dalam infrastruktur internet menjadi solusi utama agar akses informasi dan layanan publik tetap berjalan optimal hingga ke pelosok Kupang.

Perang antara Israel dan Iran ternyata akan memberikan keuntungan bagi Rusia. Bagaimana bisa? Memanasnya perang Israel dan Iran telah mengerek harga minyak global. Harga minyak mentah brent sebagai patokan global melonjak dari US$ 69,36 menjadi US$ 75 per barel.

Jika harga brent terus naik, kemungkinan akan mendorong harga patokan minyak Rusia, ural. Komoditas minyak telah menjadi sumber pendapatan negara yang cukup besar bagi Rusia dengan persentase 35% sampai 40%.

Dengan kenaikan harga minyak, negara tersebut akan mendapatkan keuntungan di tengah memanasnya geopolitik Timur Tengah. Keuntungan ini akan menjadi durian runtuh bagi Rusia di tengah menurunnya harga minyak yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

"Anggaran Rusia secara langsung bergantung pada harga minyak. Semakin tinggi harganya, semakin baik bagi Rusia," kata analis energi yang berbasis di Warsawa, Wojciech Jakobik, dikutip dari The Kyiv Independent, Sabtu (14/6/2025)

Sementara, Kepala ekonom Argus Media, David Fyfe, mengatakan data menunjukkan harga minyak Rusia telah turun 14% dari tahun-ke-tahun pada Januari hingga Mei 2025. Sebelumnya penurunan itu terjadi karena terdapat batasan harga minyak Rusia dari negara-negara G7.

Sebagai informasi negara G7 terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat (AS). Akibat kebijakan itu, Rusia kehilangan lebih dari US$ 150 miliar dari penghasilannya di sektor energi selama tiga tahun terakhir. Namun kerugian itu belum memberikan pukulan yang melumpuhkan Rusia.

Menurut Fyfe, kekhawatiran utama yang akan memengaruhi kenaikan harga minyak secara signifikan adalah rencana Iran memblokir Selat Hormuz. Pemblokiran itu akan berdampak panjang pada permintaan minyak global.

"Berarti Iran memblokir ekspor minyaknya sendiri, jadi itu hanya akan menjadi pilihan terakhir dari Teheran," tambah Fyfe.

Diketahui, saat ini bukan pertama kalinya harga minyak naik karena ketegangan di kawasan Timur Tengah. Serangan rudal Iran terhadap Israel pada tanggal 1 Oktober 2024 juga menyebabkan harga minyak melonjak hampir US$ 10 per barel.

Situasi sekarang lebih mendekati batas daripada pada bulan Oktober. Saat itu, Israel mengatakan tidak akan menargetkan fasilitas nuklir dan minyak Iran. Namun kali ini, Israel telah mengenai jantung di mana tempat program nuklir Iran diproduksi.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina mencatatkan kinerja operasional positif pada tahun 2024 dengan membukukan angka produksi migas melebihi 1 juta barrel setara minyak per hari, yaitu 1.045 MBOEPD.

Dari total produksi 2024, PHE menjadi kontributor 69 persen minyak nasional dan 37 persen gas nasional.

Sejak terbentuknya Subholding Upstream pada 2021, produksi migas Pertamina Hulu Energi mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 5 persen dalam tiga tahun terakhir.

PHE juga mencatatkan kinerja penyelesaian 22 pengeboran sumur eksplorasi, 821 pengeboran sumur pengembangan, 981 kegiatan workover, dan 36.860 kegiatan well services.

Pencapaian pengeboran ini mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir, di mana secara keseluruhan mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 27,8 persen untuk realisasi pengeboran sumur eksplorasi, 19,1 persen untuk realisasi sumur pengembangan, dan 17,3 persen untuk realisasi sumur workover.

Seluruh pencapaian Subholding Upstream Pertamina ini dapat dicapai di tengah tantangan fluktuasi harga minyak dan kondisi geopolitik sepanjang 2024.

Pencapaian ini juga merupakan hasil kolaborasi dan inovasi Perwira Pertamina, serta dukungan seluruh stakeholder.

Selain itu, PHE juga mencatatkan laba bersih sebesar 3,12 miliar dollar AS di tahun 2024.

Perolehan laba bersih tahun 2024 meningkat 14,51 persen atau setara dengan 395,50 juta dollar AS dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar 2,73 miliar dollar AS.

Seluruh pencapaian tersebut didukung oleh seluruh entitas afiliasi PHE, yaitu Regional-1 Sumatera, Regional-2 Jawa, Regional-3 Kalimantan, Regional-4 Indonesia Timur, Regional-5 Internasional, Elnusa, Badak LNG, dan Pertamina Drilling Service Indonesia.

"PHE terus berkomitmen dalam melaksanakan rencana kerja secara optimal dan terus berupaya meningkatkan produksi, guna mensukseskan target swasembada energi sesuai amanat dan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang sejalan dengan visi PHE untuk menjadi perusahaan yang mengedepankan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi," jelas Direktur Utama PHE, Chalid Said Salim, dalam siaran persnya, Sabtu (14/6/2025).

Dalam bidang eksplorasi, di tahun 2024 PHE mencapai total temuan sumber daya 2C sebesar 652,19 juta barrel setara minyak (MMBOE).

Penemuan sumber daya 2C di tahun 2024 ini mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 11,3 persen dalam tiga tahun terakhir, di mana total temuan sumber daya 2C pada tahun 2021 sebesar 486,70 MMBOE.

Pada 2024, PHE berhasil mendapatkan dua discovery besar, yakni dari struktur Tedong (TDG)-001 dengan sumber daya 2C sebesar 108,05 juta barrel setara minyak (MMBOE) dan dari struktur Padang Pancuran (PPC)-1 dengan sumber daya 2C sebesar 140,61 MMBOE.

Ini menjadi sumber daya 2C terbesar yang berhasil ditemukan Pertamina dalam 15 tahun terakhir.

PHE juga mencatatkan survei seismik 2D sepanjang 769 km dan seismik 3D seluas 4.990 kilometer persegi di tahun 2024.

Pada tahun lalu, PHE juga menandatangani kontrak bagi hasil untuk satu wilayah kerja eksplorasi baru di luar negeri, yakni Blok SK510 di offshore Sarawak, Malaysia, dan dua wilayah kerja eksplorasi baru di dalam negeri, yaitu Blok Melati di offshore dan onshore Southeast Sulawesi serta Blok North Ketapang di offshore North East Java.

Tiga wilayah kerja eksplorasi baru ini memiliki estimasi total sumber daya potensial sebesar 3,02 miliar barrel setara minyak (BBOE).

PHE menjalankan berbagai macam program strategis untuk pengembangan bisnis perusahaan di tahun 2024, antara lain menjaga rasio cadangan migas terhadap produksi (reserves to production), perbaikan fiscal term, monetisasi dan komersialisasi lapangan migas, optimasi dan pengelolaan lapangan mature, pengembangan bisnis anorganik, melakukan sinergi dan kerja sama strategis antar anak perusahaan, dan pengembangan low carbon business.

Seluruh strategi yang dijalankan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hulu migas dalam negeri dan mendorong kinerja PHE.

Di bidang Environment, Social, Governance (ESG), program dekarbonisasi yang dijalankan PHE pada tahun 2024 berhasil memangkas emisi karbon sebesar 1.186,87 kiloton setara CO2 (KTon CO2e).

Komitmen PHE dalam keberlanjutan juga mencatatkan provisional rating ESG BBB dari lembaga rating internasional MSCI ESG.

Kinerja cemerlang ini dibuktikan dengan PHE yang mendapatkan banyak prestasi, di antaranya PHE berhasil memboyong 12 predikat PROPER Emas, 19 PROPER Hijau, dan 4 PROPER Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup atas kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di tahun 2024.

Bisnis.com, JEDDAH — Gagasan untuk membangun kampung haji Indonesia di Arab Saudi bukanlah barang baru. Ide ini sudah muncul setidaknya sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di bawah Menteri Agama Maftuh Basyuni. Presiden Prabowo Subianto mengembalikan gagasan tersebut ke permukaan dan menjanjikan akan mengantongi lampu hijau dari pihak Kerajaan Arab Saudi dalam waktu dekat.

Itulah mengapa rombongan Amirulhajj alias pemimpin Misi Haji Indonesia di Arab Saudi pada musim haji tahun ini, diamanatkan misi untuk membangun dialog menuju realisasi gagasan tersebut.

Dilihat dari urgensinya, Indonesia sebagai pengirim jemaah haji dan umrah terbanyak setiap tahunnya memang perlu memiliki poros-poros ekonomi untuk mengembalikan sebagian keuntungan dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke dalam negeri. Kampung haji Indonesia di Makkah juga digadang-gadang bisa menurunkan biaya haji yang ditanggung jemaah secara lebih signifikan. Namun, gagasan ini tentu bukan tanpa aral melintang.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus anggota Amirulhajj tahun ini, Muhadjir Effendi, mengatakan Prabowo diperkirakan akan bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) pada awal Juli 2025 dengan misi utama pembicaraan mengenai kampung haji. Selama ikut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, Muhadjir juga mengaku telah bertemu dengan investor yang berminat membangun kampung haji.

"Kalau investor sudah banyak, mungkin lebih dari tiga, bahkan lebih. Cuma kami harus hati-hati karena skema yang kami tawarkan itu G2G [government-to-government], tidak antara negara dengan pebisnis. Karena kami harapkan ini akan perkuat kerja sama, bukan hanya haji tapi bidang-bidang lebih luas kalau kita memiliki kampung haji ini," ujar Muhadjir ditemui sebelum kepulangannya ke Tanah Air di Bandara Jeddah, baru-baru ini.

Dia juga mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan skenario pendanaan kampung haji, baik melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maupun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Menurutnya, bukan hal yang terlarang untuk memanfaatkan momentum haji sebagai penggerak ekonomi, terutama di antara negara-negara berpenduduk muslim, untuk membangun ekosistem ekonomi Islam secara global.

"Saya kira akan menjadi game changer, pembeda sistem ekonomi global kalau haji ini bisa kita kapitalisasi jadi pusat transaksi internasional tahunan, konversi bisnis tahunan dari negara-negara Islam," katanya.

Sejumlah tantangan

Sementara itu, posisi sebagai pengirim jemaah haji terbesar, ditengarai hanya menjadikan Indonesia kuat secara moral, tetapi lemah dari sisi legal formal. Lautan jemaah haji yang berangkat dari Tanah Air setiap tahun memang memberi Indonesia posisi daya tawar yang lebih tinggi. Akan tetapi, hal itu belum tentu cukup sebagai penguat dari sisi hukum, jika tanpa kerangka diplomasi yang kokoh.

Nur Hidayah, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta sekaligus Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, mengatakan Arab Saudi tidak mengenal sistem kepemilikan properti untuk pihak asing di Makkah dan Madinah. Bahkan, investasi Gulf Cooperation Council (GCC) pun dikontrol ketat oleh dekrit kerajaan.

"Maka, jika kampung haji dimaksudkan sebagai kompleks kepemilikan, perlu dipertimbangkan model long-term waqf atau build-operate-transfer (BOT)," kata Nur Hidayah, dihubungi dari Jeddah.

Catatan lainnya, butuh lobi tingkat tinggi dan dalam hal ini, relasi raja dengan presiden lebih penting dibandingkan dengan data ekonomi. Arab Saudi, sebagaimana diketahui, adalah negara monarki absolut. Artinya, keputusan semacam ini sangat bergantung pada kedekatan dan hubungan saling menghormati antara Presiden Prabowo dan Raja atau Putra Mahkota MBS.

"Jika Presiden Prabowo mampu menunjukkan bahwa kampung haji Indonesia akan mendukung Vision 2030 Arab Saudi, terutama sektor pariwisata religius dan logistik haji-umrah, maka peluangnya meningkat," katanya.

Menurut Nur Hidayah, keberhasilan rencana ini tak hanya bersandar pada modal atau jumlah jemaah, tetapi lebih berat pada seni diplomasi presiden. Harus ada sinergi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), diaspora, dan pelaku usaha syariah nasional.
Lebih jauh, dia juga menekankan aspek kehati-hatian dalam investasi yang bersumber dari dana haji. Jika prinsip kehati-hatian tidak dijaga, dikhawatirkan proyek kampung haji dapat menjadi beban moral dan reputasi bagi BPKH. "Apalagi jika dianggap sebagai proyek politis, bukan investasi syariah yang prudent," imbuhnya.

Pengamat Haji dan Umrah Dadi Darmadi menambahkan proyek ini sebaiknya diposisikan sebagai kerja sama investasi dengan pihak Saudi, pemerintah, atau swasta. Dengan demikian, tidak terkesan menyenggol kepentingan, otoritas, atau kedaulatan Arab Saudi.

"Pastinya cukup banyak tantangan. Penyedia jasa akomodasi informal yang selama ini banyak bermain di industri haji dan umrah di Makkah, perlu diajak dialog dan kerja sama, jangan sampai menghambat rencana," katanya.

Jika upaya diplomasi berjalan sesuai rencana, Dadi menyebut proyek ini cukup realistis diwujudkan dalam jangka menengah antara 5 hingga 10 tahun ke depan.

Dengan sejumlah catatan tersebut, Indonesia tidak bisa bersikap mentang-mentang sebagai penyumbang jemaah haji terbanyak ke Tanah Suci. Jika tujuannya adalah untuk kemaslahatan jemaah haji, perlu perhitungan matang dari berbagai sisi: politik, ekonomi, hingga diplomasi.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus berkomitmen memperluas jaringan konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Langkah ini diambil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan bertujuan membuka akses investasi, mendorong industri, pariwisata, dan memperkuat konektivitas antarpusat ekonomi.

“Pengembangan jaringan jalan serta jembatan yang menghubungkan kota, pulau, hingga daerah tertinggal di seluruh Indonesia kami lakukan untuk membuka akses bagi masuknya investasi, mendukung pengembangan kawasan industri, mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, dan memperkuat konektivitas antar pusat-pusat ekonomi regional,” kata Menteri Dody.

Saat ini, panjang total jalan nasional, termasuk jalan tol, mencapai sekitar 50.000 km atau hanya 9% dari total jaringan jalan di Indonesia. Untuk menjawab tantangan ini, Ditjen Bina Marga telah menyusun Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020-2040, dengan target pembangunan minimal 36.000 km jalan nasional dalam 20 tahun ke depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wilan Oktavian, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sekaligus Plt. Direktur Jalan Bebas Hambatan, dalam sesi tematik Driving Mobility: Scaling Road and Rail Infrastructure for National Integration pada International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Rabu (11/6/2025).

Kementerian PU akan menambah panjang jalan nasional non-tol melalui pembangunan baru serta peningkatan status jalan daerah di setiap pulau utama. Sementara untuk tol, direncanakan pembangunan 11 ruas baru di empat pulau utama dengan total panjang 1.500 km dalam lima tahun ke depan.

Kementerian PU juga fokus menghubungkan jaringan jalan nasional—baik tol maupun non-tol—dengan kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Destinasi Pariwisata Super Prioritas, serta Jalan Penghubung Antarprovinsi dan Antarkabupaten.

Saat ini, jaringan jalan nasional telah terhubung dengan:

• 134 pelabuhan utama & pengumpul
• 106 terminal bus tipe A
• 81 pelabuhan penyeberangan kelas I
• 81 Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
• 174 Pusat Kegiatan Daerah (PKD)
• 32 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
• 69 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
• 13 Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
• 19 kawasan industri
• 17 KEK

“Ke depannya, kami akan terus bekerja keras untuk terus membangun lebih banyak jalan dan jembatan guna menyediakan konektivitas antar wilayah yang lebih baik dan aman serta meningkatkan mobilitas masyarakat maupun logistik,” tutup Wilan.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja Indonesia. Program BPJS Ketenagakerjaan ini dikembangkan dengan menggunakan dana dari peserta utamanya, baik itu para pekerja formal maupun informal.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Keempatnya memiliki segudang manfaat yang dibutuhkan para pekerja demi meningkatkan kesejahteraan.

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan penyelenggara program jaminan sosial. Keberadaan lembaga ini sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat khususnya para pekerja.

Jaminan sosial ini dijalankan berdasarkan prinsip gotong royong, yang artinya dana sepenuhnya didapat dari peserta, dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan peserta.

BPJS ketenagakerjaan bisa diklaim ketika Anda mengalami kecelakaan, atau ketika sudah tidak bekerja lagi.

Lantas bagaimana cara mencairkan dana BPJS ketenagakerjaan? Berikut caranya

1. Buka Jaminan Hari Tua

Buka aplikasi JMO di smartphone Anda, kemudian pilih menu Jaminan Hari Tua.

2. Klaim JHT

Pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu Klaim JHT.

3. Pastikan sudah 3 Centang Hijau

Jika memenuhi syarat, muncul 3 centang hijau pada persyaratan pengajuan Klaim JHT melalui aplikasi JMO, kemudian klik Selanjutnya.

4. Pilih Sebab Klaim

Pilih salah satu Sebab Klaim, kemudian klik Selanjutnya.

5. Pengecekan Data

Lakukan Pengecekan Data Kepesertaan. Jika data sudah benar, silakan pilih Sudah.

6. Ambil Foto

Lakukan pengambilan biometrik dengan klik Ambil Foto dengan ketentuan seperti pada layar.

7. Lengkapi Data

Lengkapi Data NPWP dan Rekening yang aktif, kemudian klik Selanjutnya.

8. Rincian Saldo JHT

Pada halaman Rincian Saldo JHT ditampilkan rincian saldo yang akan dibayarkan, kemudian klik Selanjutnya

9. Pengecekan Data

Lakukan pengecekan ulang keseluruhan data untuk memastikan data sudah benar sebelum data tersimpan, Jika data sudah benar, silakan klik Konfirmasi.

10. Berhasil

Selamat pengajuan klaim JHT anda diproses. Untuk melihat proses klaim dapat membuka menu Tracking Klaim.

Cara cek saldo BPJS Ketenagakerjaan

1. Buka Jaminan Hari Tua

Buka aplikasi JMO di smartphone Anda, kemudian pilih menu Jaminan Hari Tua.

2. Cek Saldo

Pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu Cek Saldo.

3. Menu Pilih Nomor Kartu Peserta KPJ

Pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu Cek Saldo.

4. Pilih KPJ

Pilih KPJ yang ingin ditampilkan

5. Saldo JHT ditampilkan

Saldo JHT ditampilkan secara detail beserta data yang dilaporkan.

Di tengah problem-problem itu (power wheeling), kalau ada kesepakatan dengan Singapura, otomatis ini menjadi solusi secara tidak langsung yang ada di kita.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai kesepakatan terkait ekspor listrik bersih dari Indonesia ke Singapura dengan kapasitas sebesar 3,4 gigawatt (GW) hingga 2035 merupakan solusi di tengah polemik power wheeling di dalam negeri.

Power wheeling merupakan mekanisme yang memperbolehkan pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung terhadap masyarakat melalui jaringan transmisi PLN.

“Di tengah problem-problem itu (power wheeling), kalau ada kesepakatan dengan Singapura, otomatis ini menjadi solusi secara tidak langsung yang ada di kita. Di sisi lain kita ada masalah, di sisi lain kita ada peluang untuk menjadi market,” ujar Komaidi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Dari dalam negeri, ia menjelaskan PLN masih belum bersedia untuk menyerap listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) seiring harganya yang relatif mahal.

Seiring dengan itu, tarif dasar listrik (TDL) telah ditentukan oleh pemerintah yang membuat PLN tidak memiliki fleksibilitas untuk menentukan harga jual listrik.

Sehingga, PLN masih cenderung memilih listrik dari energi fosil (batu bara) yang harganya jauh lebih murah dibandingkan listrik berbasis EBT, yang mana akan memberikan margin keuntungan besar bagi PLN,

“Di tengah polemik power wheeling yang implementasinya masih belum ada kesepakatan final, karena PLN masih belum bersedia. Kemudian ini menjadi hambatan bagi pengembang EBT, karena as bisnis teman-teman di PLN harus mempertimbangkan margin itu yang utama, sementara kalau kalau beli yang EBT mahal,” ujar Komaidi.

Lebih lanjut, ia tidak memungkiri bahwa energi listrik berbasis EBT seharusnya dimanfaatkan di dalam negeri apabila merujuk aspek lingkungan, aspek teknik, dan lainnya.

Namun, menurutnya lagi, terdapat problematika terkait aspek daya beli masyarakat yang belum dapat menjangkau listrik dengan harga mahal, karena terbiasa dengan listrik subsidi.

“Kalau EBT mau ditambah, kan harganya mahal, kalau harganya mahal terkendala di daya beli kita yang belum menjangkau ke sana. Kita terbiasa dengan harga yang subsidi. Kalau subsidi yang ditambah, kapasitas fiskal kita terbatas,” ujar Komaidi.

Pada Jumat (13/6), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Bidang Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait ekspor listrik bersih ke Singapura dengan kapasitas sebesar 3,4 gigawatt (GW) hingga 2035.

Selain itu, disepakati pula pengembangan zona industri berkelanjutan yang direncanakan berlokasi di Kepulauan Riau, tepatnya di Bintan, Batam, dan Karimun, oleh Singapura, serta disepakati juga kerja sama penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS) di Indonesia.

Potensi investasi yang diserap dari kesepakatan itu sebesar 30-50 miliar dolar AS untuk investasi pembangkit panel surya, serta 2,7 miliar dolar AS untuk manufaktur panel surya dan baterai, selain itu juga berpotensi membuka 418 ribu lapangan kerja baru dari manufaktur, konstruksi, operasi, serta pemeliharaan panel surya dan baterai.

Di sisi lain, sebelumnya, Kementerian ESDM menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) tetap menjadi pembahasan prioritas antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meskipun hampir seluruh pasal RUU telah disepakati bersama DPR, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Sahid Junaidi mengatakan pembahasan mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi (PBJT) atau power wheeling masih menjadi perdebatan dan memerlukan penyelesaian.

“Secara formal, pemerintah sudah menyampaikan tanggapannya, kemudian di dalam dinamikanya kebutuhan akan PBJT ini meningkat. Dan di internal pemerintah sepakat bahwa isu ini perlu dinaikkan,” ujar Sahid.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah menyatakan bahwa implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU CEPA) berpotensi mendorong peningkatan ekspor nasional hingga 50 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan optimis angka tersebut akan tercapai seiring meluasnya akses pasar ekspor Indonesia.

"Jadi kami memanggil para industri yang selama ini ekspor ke Eropa dan harapannya bisa meningkatkan ekspor kita dalam tiga tahun ke depan 50 persen," kata Airlangga kepada Wartawan di kantornya, Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

Ia menyatakan, jika kinerja ekspor Indonesia tumbuh 50 persen maka setara dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan juga Malaysia.

"Kalau ekspor naik 50 persen, itu setara dengan Vietnam ataupun Malaysia tahun ini," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono, mengungkapkan bahwa IEU-CEPA mampu mendorong ekspor RI mencapai 5,4 persen per tahun.

“Dengan perluasan akses pasar yang meningkat, kinerja ekspor nasional diproyeksikan tumbuh secara 5,4 persen per tahun,” kata Djatmiko.

Ia merinci komoditas ekspor Indonesia yang berpeluang besar meningkat di pasar Uni Eropa di antaranya minyak kelapa sawit dan turunannya, bijih tembaga, asam lemak, karet, alas kaki, plastik, produk perikanan, kopi, kopra, hingga furnitur. Tak hanya barang, sektor jasa juga berpeluang menjngkat.

“Kemudian juga pasar jasa, ini membuka peluang tenaga profesional Indonesia untuk bisa lebih memiliki peluang untuk bisa masuk ke pasar tenaga kerja di Uni Eropa,” urainya.

Ia juga mengatakan IEU-CEPA berpotensi menarik investasi langsung asing dari Uni Eropa ke sektor strategis seperti kendaraan listrik, energi terbarukan, semikonduktor, farmasi, ICT, hingga pengolahan mineral pra-smelter.

Selain itu, perjanjian ini diperkirakan akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), serta mendorong diversifikasi impor bahan baku dan barang modal guna mendukung kebutuhan industri dalam negeri.

Pemerintah menargetkan IEU-CEPA mulai berlaku pada kuartal IV 2026, atau selambat-lambatnya pada kuartal I 2027.

IDXChannel - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo akan memulai pelayanan bongkar muat peti kemas di Terminal Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Layanan ini akan dimulai pada pekan ketiga Juni 2025. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Pelindo dalam mendukung penguatan konektivitas arus logistik di Indonesia.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Kelas I Pontianak, Capt. Dian Wahdiana, menyambut baik rencana pengoperasian pelayanan peti kemas di Terminal Kijing.

Menurutnya hal tersebut akan sangat berdampak positif terhadap kelancaran logistik, tidak hanya di Kota Pontianak, tapi juga bagi Provinsi Kalimantan Barat.

Terminal Kijing menjadi solusi yang diberikan Pelindo atas adanya keterbatasan kedalaman alur pelayaran di Sungai Kapuas yang menghambat masuknya kapal-kapal berukuran besar ke Pelabuhan Dwikora Pontianak.

"Kami sangat mendukung dan menyambut baik dimulainya pelayanan peti kemas Pelindo di Terminal Kijing," kata Capt. Dian dalam keterangan resmi, Sabtu (14/6/2025).

"Tentunya hal tersebut akan semakin memudahkan pengguna jasa logistik, karena dengan semakin besarnya ukuran kapal yang dilayani pelabuhan, maka kapasitas muatan kargonya pun semakin banyak, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat menekan biaya logistik menjadi lebih efisien," lanjutnya.

Dia melanjutkan, Pelindo selalu mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan kerja dalam pengoperasian Terminal Kijing.

Sementara itu General Manager Pelindo Pelabuhan Pontianak Kalbar Yanto, mengatakan, pada tahap awal, untuk pengoperasian layanan bongkat muat peti kemas di Terminal Kijing, Pelindo menyiapkan peralatan berupa 2 unit Harbour Mobile Crane (HMC).

Selain itu, disiapkan juga alat untuk penumpukan peti kemas di lapangan, jenis reach stacker (RS) dan juga truk untuk pengangkutan di terminal.

"Secara bertahap pada tahun 2026 nanti, Pelindo juga akan mendatangkan quay container crane (derek peti kemas di dermaga) dan juga rubber tyred gantry (RTG atau derek peti kemas di lapangan penumpukan," kata Yanto.

(Nur Ichsan Yuniarto)