Bisnis.com, JAKARTA - Kabinet keamanan politik Israel menyetujui rencana untuk ambil alih Gaza pada Jumat (8/8/2025) seiring dengan perluasan operasi militer meskipun banyak penentangan dalam negeri maupun luar negeri terkait perang yang berlangsung lebih dari dua tahun itu.

"IDF akan bersiap untuk menguasai Kota Gaza sambil memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran," kata kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Reuters.

Meskipun Netanyahu pada hari Kamis mengatakan Israel bermaksud mengambil alih kendali militer atas seluruh Jalur Gaza, rencana yang disetujui pada hari Jumat berfokus secara khusus pada Kota Gaza, kota terbesar di wilayah kantong tersebut, yang terletak di Kawasan utara.

Reporter Axios Barak Ravid, mengutip seorang pejabat Israel, mengatakan pada X bahwa rencana tersebut melibatkan evakuasi warga sipil Palestina dari Kota Gaza dan melancarkan serangan darat di sana.

Ketika ditanya apakah Israel akan mengambil alih seluruh wilayah pesisir, Netanyahu mengatakan kepada Bill Hemmer dari Fox News Channel dalam sebuah wawancara pada hari Kamis bahwa mereka bermaksud untuk melakukannya.

Namun, dia mengatakan Israel ingin menyerahkan wilayah itu kepada pasukan Arab yang akan memerintahnya. Dia juga tidak merinci pengaturan pemerintahan atau negara Arab mana yang mungkin terlibat.

"Kami tidak ingin mempertahankannya. Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin memerintahnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan," ujarnya.

Para pejabat Israel menggambarkan pertemuan sebelumnya minggu ini dengan kepala militer sebagai pertemuan yang menegangkan, dengan mengatakan bahwa kepala militer Eyal Zamir telah menolak perluasan kampanye Israel.

Salah satu skenario yang dipertimbangkan menjelang pertemuan keamanan adalah pengambilalihan secara bertahap wilayah-wilayah di Gaza yang belum berada di bawah kendali militer, ujar seorang sumber pemerintah yang berbicara dengan syarat anonim.

Peringatan evakuasi dapat dikeluarkan kepada warga Palestina di wilayah-wilayah tertentu di Gaza, yang berpotensi memberi mereka waktu beberapa minggu sebelum militer bergerak, tambah sumber tersebut.

Dalam pernyataannya, kantor Netanyahu mengatakan bahwa sebagian besar anggota kabinet politik-keamanan percaya bahwa rencana alternatif yang diajukan dalam kabinet tidak akan mencapai kekalahan Hamas maupun pengembalian para sandera.

Adapun, dua sumber pemerintah mengatakan resolusi apa pun oleh kabinet keamanan perlu disetujui oleh kabinet lengkap, yang mungkin tidak akan bersidang hingga hari Minggu pekan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia mendapatkan pendanaan sebesar 103,78 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,71 triliun dari Green Climate Fund (GCF) untuk mendukung aksi perubahan iklim di Tanah Air.

Dana tersebut akan digunakan dalam program percontohan Results-Based Payment (RBP) yang berfokus pada pengurangan emisi di sektor kehutanan. Kucuran dana ini diberikan atas keberhasilan Indonesia menurunkan 20,25 juta ton emisi karbondioksida ekuivalen (tCO2e) pada periode 2014–2016.

“Ini kan kita dapat duit dari Green Climate Fund 103,8 juta dollar AS, dikasih lah ke Joko ini BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup),” kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama BPDLH dan lembaga perantara untuk penyaluran RBP di 15 provinsi, Hotel Grand Melia, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Dari total pendanaan tersebut, 93,4 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,54 triliun akan digunakan untuk Output 2 proyek RBP Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) GCF yang dimulai pada Juli 2023 dan dijadwalkan selesai pada 2030. Proyek ini ditargetkan mendukung aksi mitigasi perubahan iklim di 38 provinsi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto menjelaskan, penyaluran dana dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar Rp 251 miliar untuk 9 provinsi, tahap kedua Rp 256 miliar untuk 15 provinsi, dan tahap ketiga sekitar Rp 250 miliar untuk 14 provinsi.

Lima belas provinsi penerima tahap kedua meliputi Jawa Timur, Bali, Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Papua Barat Daya, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat.

“Jadi sisanya sekitar Rp 250-an miliar. Nah yang sisa ini sekitar 14 provinsi, 9 provinsinya sudah mulai berproses dengan BPDLH, nah 5 provinsinya belum ada aksi sama sekali. Mudah-mudahan selepas acara hari ini, 5 provinsi yang belum bergerak itu juga mulai menyampaikan rencana aksinya,” ujar Joko.

Untuk mendukung kelancaran proyek, delapan lembaga perantara ditunjuk mengelola dana dan memfasilitasi kegiatan. Hingga kini, proyek telah mendukung perluasan perhutanan sosial di lebih dari dua juta hektar, memfasilitasi 40 usulan hutan adat, mendampingi 163 RKPS, serta mencatatkan 4.477 lokasi proklim.

Selain itu, pendanaan ini juga mendukung pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tujuh provinsi rawan karhutla, serta peningkatan kapasitas teknis di tingkat nasional dan daerah. Proyek ini berkontribusi pada penguatan arsitektur REDD+ dan implementasi target kontribusi nasional (NDC) mitigasi perubahan iklim.

Pedagang Bendera Merah Putih keliling mengeluh jelang HUT RI ke-80. Dagangan mereka sepi pembeli imbas gempuran belanja online yang makin marak.

Penjualan yang biasanya tembus hingga ratusan buah, tinggal puluhan saja.

Hamdan misalnya. Pedagang bendera berusia 49, yang sudah 17 tahun ini rutin berjualan Bendera Merah Putih di kawasan Lebak Bulus ini mengaku sangat merasakan sepinya berjualan beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan terakhir kali penjualan ramai sekitar tiga tahun lalu.

"Sepertinya yang terakhir kali ramai itu pas 2022. Biasanya seminggu pertama Agustus bisa laku 100-an bendera plus tiang bambunya. Sekarang boro-boro nih, ini aja baru 30 bendera lah yang kejual," ujar Hamdan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/8).

Ia mengatakan lokasi penjualannya mengelilingi daerah Fatmawati-Lebak Bulus. Ia menjajakan dagangannya ke komplek-komplek perumahan.

"Saya keliling ke komplek-komplek. Memang sudah sepi saja. Kayaknya begitu (orang-orang beli online)," jelasnya.

Pria setengah baya ini mengatakan ingin juga ikut berjualan online tetapi tidak paham menggunakannya. Selain itu, ia juga tidak memiliki smartphone sehingga mengurungkan niatnya berjualan online.

"Mau sih (jualan online), tapi saya tidak paham. Anak juga di kampung jadi nggak ada yang ngajarin," imbuhnya.

Hamdan menyebutkan bendera jualannya dibanderol harga Rp30 ribu, dan tiang bambunya Rp40 ribu. Namun, kalau beli sepaket bisa Rp65 ribu saja.

Senada, Kudori (57) yang biasa jualan di kawasan Kebon Sirih mengatakan penjualan sepi di tahun ini. Ia mengaku baru 5 tahun berjualan bendera jelang Hari Raya Kemerdekaan.

"Sepi banget. Waktu 2019 saya mulai jualan itu ramai sekali yang beli. Tapi saya khusus jual bendera saja sih," jelasnya.

Ia menjual Bendera Merah Putih berbagai jenis, mulai dari kecil untuk hiasan sepeda sebesar Rp5.000 hingga besar seharga Rp40 ribu.

"Ini yang kecil Rp5.000, ini yang buat bendera biasa Rp30 ribu, kalau yang panjang ini biasanya untuk dipagar Rp40 ribu," terangnya.

Kudori menjajakan jualannya sekitaran wilayah Kebon Sirih-Bundaran HI. Penjualan paling banyak adalah bendera kecil.

"Ya paling banyak yang kecil-kecil ini sih, biasanya orang-orang beli untuk hiasan motor atau sepedanya," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 200 anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebelum berangkat menjalani retret ke Magelang, Jawa Tengah, Jumat (8/8/2025).

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie mengatakan, pengarahan dilakukan di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Jawa Barat.

"Kita dapat konfirmasi. Nanti insya Allah. Jam 3 (15.00 WIB), kita diterima oleh Presiden ke-8, Pak presiden Prabowo," ujar Anin saat memberikan pengarahan retret Kadin Indonesia hari pertama di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

Kompas.com/Dian Erika Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie memberikan keterangan usai mengisi hari pertama retret di Skadron 17, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Anin bilang, Presiden akan memberikan arahan singkat selama sekitar satu jam untuk 200 anggota Kadin Indonesia.

Presiden bakal memberikan pembekalan dan membuka dialog dengan anggota Kadin.

"Entah nanti pengarahannya singkat kurang lebih sejam, atau nanti lebih dari itu yang nanti ada kesempatan untuk dialog. Nanti kita atur alur bicaranya," tutur Anin.

Usai mengikuti arahan dari Presiden, peserta retret kembali ke Lanud Halim Perdanakusuma untuk persiapan penerbangan menuju Akademi Militer di Magelang.

Di Magelang, 200 peserta akan menjalani retret hingga Minggu (10/8/2025).

Retret akan diisi berbagai materi yang diberikan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan para pengusaha senior dari Kadin Indonesia.

Kompas.com/Dian Erika Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie memberikan keterangan usai menghadiri pembekalan pengarahan retret Kadin Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Sebelumnya Anin menyampaikan bahwa retret Kadin Indonesia yang berlangsung selama tiga hari bertujuan memperkuat semangat Indonesia Incorporated (Inc) atau semangat gotong royong agar anggota Kadin mendukung visi besar Presiden dan program pemerintah dalam mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Ia bilang, Kadin sebagai mitra pemerintah sepenuhnya mendukung visi dan program kerja pemerintah.

Apalagi saat ini, Indonesia sedang menikmati bonus demografi dengan 68,9 persen atau 196 juta penduduk masuk kategori usia produktif (15 sampai 64 tahun).

“Retret di Magelang adalah momentum Kadin untuk reposisi diri, memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah. Dalam suasana yang hening namun penuh semangat, para pelaku usaha mendapatkan suntikan semangat baru untuk mewujudkan Kadin sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang sejalan dengan visi besar pemerintah dalam membangun Indonesia yang mandiri dan sejahtera,” jelas Anin dalam keterangan resminya pada Kamis (7/8/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – Founder PT Remala Abadi Tbk (DATA) dan Komisaris Utama PT Aman Agrindo Tbk (GULA) resmi memperbesar kepemilikan saham di PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI). Keduanya kini masing-masing menggenggam lebih dari 10 persen saham produsen kemasan kertas tersebut.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Founder Remala Abadi, Budi Aditya Erna Mulyanto, mengakuisisi 97.176.400 saham PPRI pada 5 Agustus 2025. Dengan transaksi ini, total kepemilikannya menjadi 147.176.400 saham.

Sementara itu, pada 7 Agustus 2025, Komisaris Utama Aman Agrindo, Irsyad Hanif, membeli saham PPRI sehingga kepemilikannya naik dari 27.806.200 saham menjadi 167.806.200 saham. Transaksi dilakukan di pasar negosiasi dan pasar reguler.

Sekretaris Perusahaan Paperocks Indonesia, Dillon Sutandar, mengungkapkan bahwa sebagian besar saham yang diambil alih oleh Budi dan Irsyad berasal dari Direktur Utama perseroan, Catur Jatiwaluyo.

“Catur Jatiwaluyo melakukan penjualan saham PPRI dalam rangka divestasi dan persiapan pensiun,” kata Dillon dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

Ia menambahkan, Budi dan Irsyad melakukan pembelian sebagai investasi jangka menengah hingga panjang.

Paperocks Indonesia dinilai memiliki prospek positif seiring dengan pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia serta meningkatnya kesadaran lingkungan. Produk kemasan kertas yang ramah lingkungan menjadi pilihan utama bagi banyak pelaku usaha.

Hingga akhir Juni 2025, penjualan PPRI naik dari Rp 73,7 miliar menjadi Rp 78,4 miliar, dengan laba tahun berjalan stabil di Rp 1,8 miliar.

Paperocks Indonesia yang berdiri pada 2011 dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 8 Agustus 2023 ini memproduksi kemasan kertas food grade seperti paper cup, paper wrap, paper bowl, dan paper bag.

Sejumlah kliennya antara lain PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), Circle K, XXI Cafe, Janji Jiwa, Dairy Queen, dan Susu Mbok Darmi.

Bulan purnama Sturgeon Moon akan muncul selama dua hari berturut-turut yakni 8 – 9 Agustus. Studi University of Washington, National University of Quilmes di Argentina dan Yale University menyebutkan fase bulan purnama bisa berdampak terhadap kualitas tidur manusia.

Dikutip dari TimeandData, fase purnama biasanya berlangsung satu malam. Bentuk bulan umumnya berubah tak sepenuh saat purnama pada hari berikutnya, karena waktu terbit bulan bergeser sekitar 50 menit lebih lambat setiap malam.

Khusus pada Agustus, posisi bulan berada rendah di langit selatan. Kondisi ini membuat waktu terbit hanya bergeser sekitar 30 menit setiap hari atau lebih singkat dibanding rata-rata. Akibatnya, bulan purnama akan terlihat hampir sama bulatnya selama dua malam berturut-turut.

Kapan dan Di Mana Bulan Purnama Sturgeon Moon Muncul?

Melansir Live Science, bulan purnama Sturgeon Moon akan muncul di New York City, pada Jumat (8/8). Tepatnya pukul 20.03 waktu setempat, hanya satu menit setelah matahari terbenam. Keesokan harinya, bulan akan terbit pukul 20.32, atau 28 menit setelah matahari terbenam.

Kedua waktu tersebut terjadi saat senja, memberi peluang pengamatan yang ideal. Waktu pasti terbit bulan akan berbeda di tiap lokasi, sehingga pengamat disarankan memeriksanya sesuai wilayah masing-masing.

Menurut TimeandDate, bulan purnama Sturgeon Moon akan muncul di Amerika Serikat pada Sabtu (9/8), pukul 03.55 waktu setempat.

Apa Itu Bulan Purnama Sturgeon Moon?

Melansir The Almanac, mulanya nama Sturgeon ini diambil dari nama ikan Great Lakes dan Lake Champlain di Amerika Utara. Ikan air tawar asli perairan ini mudah ditangkap dan menjadi makanan pokok bagi penduduk asli Amerika yang tinggal di wilayah itu.

Fase bulan purnama terakhir di musim panas akan terjadi pada Agustus, menandai perubahan menuju musim gugur. Masa ini juga dikenal dengan masa-masa panen bagi tanaman jagung bagi penduduk asli Amerika, sehingga bulan ini juga dikenal dengan nama Green Corn Moon atau Grain Moon.

Dampak Bulan Purnam Sturgeon Moon Sturgeon Moon ke Bumi dan Manusia

Sebagaimana bulan purnama pada umumnya, fenomena ini akan berdampak terhadap pasang surut air laut. Bagi manusia, merujuk pada University of Washington, National University of Quilmes di Argentina dan Yale University, bulan purnama termasuk Sturgeon Moon bisa berdampak terhadap kualitas tidur manusia.

Riset itu meneliti siklus tidur pada orang berosilasi selama siklus bulan 29,5 hari. Pada hari-hari menjelang bulan purnama, orang tidur lebih larut di malam hari dan tidur untuk periode waktu yang lebih pendek.

Tim peneliti, yang dipimpin oleh profesor biologi UW Horacio de la Iglesia, mengamati variasi baik terkait waktu mulai tidur dan durasi tidur di lingkungan perkotaan dan perdesaan di Argentina utara hingga mahasiswa di Seattle, Washington.

Hasilnya, ritme sirkadian alami manusia tersinkronisasi dengan, atau terikat pada, fase siklus bulan. Ritme sirkadian alami adalah jam biologis internal tubuh yang mengatur siklus tidur-bangun dan berbagai fungsi tubuh lainnya dalam periode sekitar 24 jam.

"Kami melihat modulasi tidur yang jelas akibat pengaruh bulan, dengan berkurangnya waktu tidur dan mulainya tidur lebih lambat pada hari-hari sebelum bulan purnama," kata de la Iglesia dikutip dari Washington.edu, pada 2021.

"Dan meskipun efeknya lebih kuat di komunitas tanpa akses listrik, dampaknya juga ada di masyarakat yang memiliki akses listrik, termasuk mahasiswa S1 di University of Washington,” de la Iglesia menambahkan.

Setelah Sturgeon Moon, fenomena berikutnya yakni bulan purnama Corn Moon pada 8 September. Di sebagian Asia, Australia, dan Samudra Pasifik, bulan ini akan bertepatan dengan gerhana bulan total selama 82 menit, namun wilayah Amerika Utara hanya akan melihat bulan purnama biasa.

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 44,2 poin atau 0,59% ke level 7.534,38, Jumat (8/8/2025). Indeks bergerak pada rentang 7.516,98–7.648,9.

Sebanyak 219 saham naik, 377 turun, 360 tidak bergerak. Nilai transaksi mencapai Rp 9,54 triliun yang melibatkan 14,77 miliar saham dalam 950.500 kali transaksi.

IHSG hari ini berpesta merayakan emiten Prajogo Pangestu masuk dalam ke indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Pada MSCI Global Standard Indexes List, ada 2 emiten masuk dan 1 emiten keluar. Sementara pada MSCI Small Cap Indexes ada 6 emiten masuk dan 2 emiten keluar.

Hasil tinjauan pada MSCI Global Standard Index, masuk saham Prajogo Pangestu yaitu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) dan grup Sinarmas, yaitu PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA).

Sementara saham yang dikeluarkan dari indeks global ini yaitu PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO). Karena itu, saham ADRO turun tahta masuk ke MSCI Small Cap Indexes, bersama lima emiten lainnya.

Pada jajaran MSCI Small Cap Indexes, selain ADRO, Ada PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), PT MNC Land Tbk (KPIG)
PT Petrosea (PTRO), Raharja Energi Cepu (RATU), dan PT Triputra Agro Persada (TAPG)

Sementara yang keluar dari small caps ada PT Merdeka Battery Materials (MBMA) dan PT Panin Financial Tbk (PNLF).

Sebagai catatan, indeks MSCI ini menjadi perhatian investor asing untuk investasi di negara-negara tertentu, baik itu negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.

Adapun mengutip refinitiv, empat emiten Prajogo Pangestu dan Sinar Mas menjadi penggerak utama IHSG. DSSA naik 19,96% ke level 78.575 dan menyumbang 50,12 indeks poin.

Lalu BREN berkontribusi 16,11 indeks poin, BRPT 6,83 indeks poin, CUAN 6,17 indeks poin, dan PTRO 2,03 indeks poin.

Indeks tetap melaju kencang, meskipun saham emiten Toto Sugiri (DCII) kembali ambruk 10% ke level 281.075. DCII berkontribusi -33,64 indeks poin.

Bisnis.com, JAKARTA - Kecanggihan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ternyata bisa berdampak buruk bagi masyarakat.

Meski diklaim banyak membantu di sejumlah sektor, namun kehadiran AI ternyata bisa mengancam beberapa pekerjaan manusia.

Karena kecanggihannya, pekerjaan yang dulunya dipekerjakan manusia kini bisa diganti dengan mudah oleh AI.

Melansir Fortune, setidaknya ada 40 pekerjaan yang terancam bisa digantikan oleh AI dalam waktu dekat hingga masa depan.

Beberapa pekerjaan yang terancam yakni yang berhubungan dengan karya tulis, analisis, hingga teknologi.

Dalam laporan terbaru Microsoft, skor keterkaitan tertinggi daftar pekerjaan yang bisa digantikan AI yakni jurnalistik, penulis, hingga ahli komputer dan matematika.

Meskipun begitu, Kiran Tomlinson, seorang peneliti senior Microsoft, mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan ini bertujuan menyoroti bahwa teknologi AI dapat mengubah cara kerja, bukan mengambil atau menggantikan pekerjaan.

"Penelitian kami menunjukkan bahwa AI mendukung banyak tugas, terutama yang melibatkan penelitian, penulisan, dan komunikasi, tetapi tidak menunjukkan bahwa AI dapat sepenuhnya melakukan satu pekerjaan. Seiring dengan percepatan adopsi AI, penting bagi kita untuk terus mempelajari dan lebih memahami dampak sosial dan ekonominya," ujar Tomlinson.

Berikut ini daftar 40 pekerjaan yang siap digantikan AI versi Microsoft, dikutip dari Fortune:

1. Penerjemah dan Juru Bahasa
2. Sejarawan
3. Pramugari dan Petugas Transportasi Penumpang
4. Tenaga Penjualan Jasa
5. Penulis dan Pengarang
6. Perwakilan Layanan Pelanggan
7. Pemrogram Alat CNC
8. Operator Telepon
9. Agen Tiket dan Petugas Perjalanan
10. Penyiar dan DJ Radio
11. Petugas Administrasi Bursa Saham
12. Edukator Manajemen Rumah Tangga dan Pertanian
13. Telemarketer
14. Pramutamu
15. Ilmuwan Politik
16. Analis Berita, Reporter, Jurnalis
17. Matematikawan
18. Penulis Teknis
19. Korektor dan Pemeriksa Naskah
20. Host dan Hostess
21. Editor
22. Dosen Bisnis
23. Spesialis Humas
24. Promotor Produk
25. Agen Iklan
26. Petugas Pembukaan Rekening
27. Asisten Statistik
28. Kasir Penyewaan dan Konter
29. Ilmuwan Data
30. Penasihat Keuangan Pribadi
31. Pengelola Arsip
32. Dosen Ekonomi
33. Pengembang Web
34. Analis Manajemen
35. Geografer
36. Model
37. Analis Riset Pasar
38. Operator Telekomunikasi Keamanan Publik
39. Operator Sentral Telepon
40. Dosen Ilmu Perpustakaan

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) buka suara perihal adanya organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya yang menggeruduk Golf Pondok Indah milik PT Metropolitan Kentjana Tbk. (MKPI).

Adri Istambul Lingga Gayo selaku Kepala Badan Advokasi & Perlindungan Anggota DPP REI menjelaskan bahwa tindakan ormas yang mengaku mewakili ahli waris atas tanah eigendom verponding no. 6431 merupakan bentuk tekanan yang mengganggu ketertiban umum.

Padahal, MKPI disebut sepenuhnya memiliki legalitas atas kepemilikan tanah dengan berbagai putusan hukum yang berkekuatan tetap.

“Gugatan dari pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris telah diproses melalui jalur hukum, termasuk Pengadilan Negeri, PTUN, hingga Mahkamah Agung melalui Peninjauan Kembali, dan semuanya dimenangkan oleh PT Metropolitan Kentjana,” kata Adri dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Dengan demikian, dia menyatakan bahwa tidak ada lagi proses hukum yang terbuka terkait sengketa ini.

Adri juga menyampaikan bahwa Grup Pondok Indah telah memenuhi kewajiban secara hukum dan moral dalam pengelolaan kawasan terkait.

Dia lantas menyebut bahwa tekanan pihak eksternal termasuk gangguan ormas semacam ini dapat menjadi preseden buruk yang merugikan iklim investasi di sektor properti nasional.

REI pun berharap kepada pemangku kepentingan terkait agar turut menjaga stabilitas industri properti, sekaligus agar masyarakat menaati ketentuan hukum yang berlaku.

“REI menyampaikan dukungan penuh terhadap PT Metropolitan Kentjana dan akan terus mengawal agar seluruh anggotanya mendapatkan perlindungan yang adil dan berkelanjutan sesuai prinsip hukum yang berlaku di Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, unjuk rasa berlangsung di kawasan Golf Pondok Indah pada Rabu (6/8/2025) oleh sekelompok massa organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya yang mengaku mewakili ahli waris Toton Cs.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan bahwa kelompok massa tersebut melangsungkan orasi untuk menuntut hak atas tanahnya, lantas membantah bahwa telah terjadi bentrokan.

“Pengunjuk rasa kan melakukan orasi. Tidak ada ribut atau bentrok. Aman terkendali,” ujarnya saat dihubungi wartawan.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berupaya meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan bisnis hijau berbasis ekonomi sirkular di sektor pariwisata.

Hal tersebut dilakukan dengan kolaborasi bersama Wise Steps Foundation dan Konsorsium Lombok Eco Kriya menyelenggarakan pelatihan pariwisata berkelanjutan bertajuk "Menggali Peluang Bisnis Berbasis Pariwisata Sirkular".

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Kementerian Pariwisata, Ika Kusuma Permana Sari, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi pariwisata menuju keberlanjutan.

“Ekonomi sirkular bukan hanya solusi bagi persoalan sampah, tetapi juga pembuka peluang baru bagi masyarakat agar berdaya secara ekonomi. Kami ingin masyarakat menjadi pelaku utama dalam menciptakan ekosistem wisata yang bersih, lestari, dan inklusif,” ujar Ika, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Jumat (8/8).

Pelatihan yang berlangsung pada 6-7 Agustus 2025 di Lombok Tengah ini diikuti 100 peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Termasuk perwakilan pemerintah desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan organisasi perempuan dari sekitar desa wisata di kawasan Mandalika.

Melalui pendekatan interaktif yang memadukan sesi pelatihan, studi kasus inspiratif, serta lokakarya praktis, para peserta diajak untuk memahami konsep ekonomi sirkular dan potensi bisnisnya.

Direktur Eksekutif Wise Steps Foundation, Ayu Masita, menambahkan bahwa pengembangan bisnis hijau di sektor pariwisata harus dimulai dari akar rumput, dengan pendekatan yang memberdayakan komunitas.

“Melalui lokakarya ini, kami berharap generasi muda Lombok dapat menjadi pelaku aktif dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan,” kata Ayu.

Sesi pelatihan yang digelar mencakup pengantar tentang ekonomi sirkular yang dibawakan oleh tim Wise Steps Foundation, serta dua studi kasus dari pelaku bisnis lokal yang telah sukses mengembangkan usaha daur ulang berbasis pemberdayaan masyarakat, yaitu Ninē-ninē Studio dan Bank Sampah Bintang Sejahtera. Para peserta juga mengikuti workshop yang menggali ide-ide bisnis hijau yang relevan dengan potensi lokal di wilayah mereka.

Dalam seremoni simbolis, peserta menerima panduan pemilahan sampah, kantong sampah, dan contoh produk daur ulang dari Lombok Eco Kriya sebagai bentuk dukungan konkret bagi aksi nyata setelah pelatihan.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menekankan pentingnya penyelenggaraan pelatihan ini sebagai bagian dari agenda jangka panjang Kementerian Pariwisata dalam mendorong integrasi ekonomi sirkular dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

"Kegiatan ini tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun jejaring dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan industri," ujar Menteri Pariwisata Widiyanti.

KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti tengah menjadi sorotan. Hal itu terjadi setelah lembaganya mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) pada kuartal II-2025, melampaui prediksi sejumlah ekonom.

Menanggapi keraguan beberapa pihak, Kepala BPS menjamin data-data yang dirilis oleh lembaganya menggunakan standar internasional yang universal dan dapat diuji keabsahannya. “Kan ada standar internasional. Data-data pendukungnya udah oke, udah semua. Pendukungnya sudah mantap lah itu,” kata Amalia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025, seperti dikutip dari Antara.

Lantas, berapa harta kekayaan Amalia?

Merujuk pada arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang dilihat dari situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amalia terpantau menyampaikan total hartanya sebanyak 10 kali. Dia pertama kali melaporkannya ketika bekerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Jumlah kekayaan Amalia ketika menjadi Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp 8.522.863.009 per 22 Maret 2013. Lalu, masih dalam jabatan yang sama, hartanya naik menjadi Rp 9.172.863.009 pada 10 Juli 2015.

Selanjutnya, Amalia memegang jabatan sebagai Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas, dengan harta sebesar Rp 8.166.219.476 per 11 Oktober 2017. Setahun kemudian, dia ditunjuk sebagai Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, dengan kekayaan Rp 10.224.484.296 (2018) dan Rp 13.849.310.117 (2019).

Amalia kemudian kembali menyerahkan LHKPN ketika menjabat sebagai Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas. Jumlah kekayaannya selama empat tahun berturut-turut masing-masing sebesar Rp 16.586.519.426 (2020), Rp 18.834.544.357 (2021), Rp 20.053.337.199 (2022) dan Rp 21.193.015.609 (2023).

Adapun LHKPN terakhir yang dilaporkan Amalia sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Inovasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, yaitu pada Minggu, 23 Maret 2025. Jumlahnya mencapai Rp 21.183.230.671, dengan rincian sebagai berikut:

Dalam LHKPN terakhirnya, Amalia menuliskan kepemilikan atas tiga bidang tanah dan/atau bangunan, baik dari hibah tanpa akta maupun hasil sendiri. Aset-aset properti itu berada di Jakarta Selatan dan Bogor, dengan luas 120 hingga 379 meter persegi.

Selain itu, Amalia juga mempunyai dua unit kendaraan bermotor roda empat. Alat transportasinya terdiri dari Toyota Alphard (2020) dari hasil sendiri senilai Rp 600 juta dan Honda WRV (2023) dari hibah tanpa akta senilai Rp 200 juta.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) perlu menyelesaikan titik sumbat investasi panas bumi nasional seperti risiko pengembangan, inefisiensi bisnis hingga perizinan untuk mengakselerasi proyek pembangkit listrik energi terbarukan ini.

Danantara tampak agresif memfasilitasi investasi proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTG) di Tanah Air.

Belum lama ini, Danantara melalui PT Danantara Asset Management (Persero) memfasilitasi kerja sama strategis antara PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) dalam pengembangan energi panas bumi untuk pembangkit listrik.

Kerja sama ini merupakan bagian dari agenda ketahanan energi nasional dan percepatan transisi menuju energi bersih, serta ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang menetapkan kerangka awal kerja sama.

Diperkirakan 19 proyek eksisting berkapasitas sekitar 530 MW akan diakselerasi melalui sinergi operasional lintas entitas. Potensi tambahan kapasitas diproyeksikan mencapai 1.130 MW dengan nilai investasi US$5,4 miliar atau setara Rp88,49 triliun (estimasi kurs Rp16.388 per dolar AS).

Dorongan pemerintah untuk mengakselerasi proyek panas bumi nasional bukan kali ini saja. Upaya serupa pun terjadi dalam 10 tahun terakhir. Di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, isu holding panas bumi sempat merebak.

Salah satu harapan pembentukan holding BUMN panas bumi ini adalah mendorong efisiensi. Sayang, wacana pembentukannya pun menguap.

Kali ini, pemerintah melalui Danantara ingin pengembangan energi panas bumi, merupakan bagian dari agenda strategis nasional, dapat dilakukan dengan akuntabel. Tidak hanya itu, investasi panas bumi juga dapat mendorong kolaborasi lintas BUMN.

Sumbatan Internal

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan kerja sama antara Pertamina dan PLN dalam hal panas bumi bukan menjadi hal yang baru.

Menurutnya, upaya Danantara menyatukan langkah kedua BUMN dalam pengembangan panas bumi perlu terlebih dahulu dengan menyelesaikan hambatan internal.

“Bagaimana hambatan yang ada bisa diurai dan mempercepat investasi panas bumi. Misalnya kesepakatan jual beli listrik (PPA) yang belum bisa dipercepat,” ujarnya dihubungi Bisnis, Jumat (8/8/2025).

Tidak hanya itu, sejumlah risiko pengembangan perlu menjadi perhatian Danantara. Sebut saja, perizinan (amdal), memangkas waktu pengembangan proyek panas bumi yang membuat biaya investasi tinggi.

“Setiap negara tentunya panas bumi tidak bisa sama biayanya, pertama faktor risiko di setiap negara berbeda, 40% di Indonesia pengembangan itu kawasan hutan, terpencil, biayanya bisa naik, karena harus bangun infrastruktur,” tambahnya.

Beban Investasi

Beban investasi panas bumi di Indonesia sebagai sumbatan utama dalam pengembangan proyek hijau ini. Hal itu menyebabkan besarnya potensi panas bumi di Indonesia tidak berbanding lurus dengan efisiensi biaya.

Laporan terbaru IRENA menyoroti biaya listrik yang dihasilkan pembangkit panas bumi di Tanah Air menjadi yang paling mahal di antara negara-negara pemain utama. Biaya listrik yang dirata-rata (LCOE) sangat bervariasi antarnegara pada 2024. Turki mencatat LCOE terendah sebesar US$0,033/kWh, menunjukkan efisiensi luar biasa.

Di sisi lain, Indonesia memiliki LCOE tertinggi di antara negara-negara yang disebutkan, mencapai US$0,090/kWh. Sementara itu, Filipina dan Jepang berada di tengah dengan US$0,081/kWh dan US$0,065/kWh, masing-masing. Selandia Baru juga berhasil mencapai LCOE rendah sebesar US$0,042/kWh, didukung oleh faktor kapasitas yang tinggi (91%) dan total biaya pemasangan (TIC) yang relatif rendah yaitu US$2.987/kW.

“Salah satu faktor kunci yang memengaruhi LCOE adalah total biaya pemasangan (TIC),” tulis laporan tersebut.

Indonesia mengalami kenaikan TIC yang tajam, bahkan mencapai lebih dari US$6.000/kW pada 2024. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Turki yang TIC-nya turun drastis dari US$4.076/kW pada 2022 menjadi hanya US$1.217/kW pada 2024.

Meski biaya investasi panas bumi di Indonesia tergolong mahal, merujuk Statistik PLN, rata-rata biaya pembangkitan listrik panas bumi tetap lebih rendah dibandingkan rata-rata biaya pembangkitan listrik nasional.

Rata-rata biaya pembangkitan listrik panas bumi dalam kurun 10 tahun terakhir Rp 1.108/kWh, lebih rendah dibandingkan rata-rata biaya pembangkitan listrik nasional pada periode yang sama yang dilaporkan sebesar Rp 1.563/kWh.

Potensi Besar, Pengembangan Lambat

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan meskipun telah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan pasokan energi nasional, perkembangan industri panas bumi di Indonesia dapat dikatakan relatif lambat.

Setelah diusahakan secara komersial sejak 42 tahun yang lalu, kapasitas terpasang listrik panas bumi saat ini baru sebesar 2.638 MW atau rata-rata 62,82 MW per tahun.

“Jumlah badan usaha yang terlibat dalam pengembangan dan pengusahaan industri panas bumi juga relatif terbatas yaitu baru sekitar 8 badan usaha,” ujarnya.

Komaidi menjelaskan, data menunjukkan dalam 10 tahun terakhir terdapat percepatan dalam penambahan kapasitas terpasang listrik panas bumi yaitu meningkat dari sebesar 1.347 MW pada 2015 menjadi 2.638 pada 2024.

Selama kurun waktu tersebut, rata-rata penambahan kapasitas terpasang listrik panas bumi adalah 129 MW per tahun. Jika target RUPTL 2025-2034 dapat direalisasikan, lanjut Komaidi, dalam 10 tahun ke depan berpotensi terdapat percepatan yang lebih tinggi dalam penambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi.

Dengan begitu, dalam kurun 2025-2034 kapasitas terpasang listrik panas bumi ditargetkan bertambah sebesar 5.157 MW atau 515 MW per tahun.

Dia menambahkan lambatnya pengembangan pembangkit listrik panas bumi di Indonesia salah satunya kemungkinan terkait dengan struktur investasi atau struktur biaya produksi listrik panas bumi.

“Komponen biaya terbesar dalam produksi listrik panas bumi adalah investasi awal. Sementara komponen biaya terbesar dalam produksi listrik berbasis fosil adalah biaya energi primer atau bahan bakar,” pungkas Komaidi.