Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2026 yang berlaku mulai Kamis (1/1/2026).

Besaran UMP Aceh tahun ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Aceh No. 500.15.14.1/1488/2025 yang diteken pada 30 Desember 2025.

UMP Aceh 2026 ditetapkan sebesar Rp3.932.552, naik sekitar 6,7% atau Rp246.346 dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.685.616.

“Menetapkan Upah Minimum Provinsi [UMP] Aceh Tahun 2026 sebesar Rp3.932.552,00 atau tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah,” demikian termaktub dalam salinan dokumen tersebut, Selasa (6/12/2025).

Sementara itu, penetapan UMSP Aceh 2026 tertuang dalam Kepgub Aceh No. 500.15.14.1/1489/2025 yang juga ditandatangani pada 30 Desember 2025.

Keputusan tersebut mencantumkan bahwa UMSP Aceh 2026 berlaku bagi pekerja sektor perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak kelapa sawit, pertambangan batu bara, pertambangan emas dan perak serta pertambangan gas alam.

Lebih lanjut, besaran UMP dan UMSP Aceh 2026 ini berlaku bagi pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Pemerintahan Aceh juga melarang perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan untuk mengurangi atau menurunkan upah, serta dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Berikut daftar besaran upah minimum Provinsi Aceh 2026:

• UMP Aceh 2026: Rp3.932.552

UMSP Aceh 2026 (per sektor):

• Perkebunan Buah Kelapa Sawit: Rp3.987.940
• Industri Minyak Kelapa Sawit: Rp3.987.940
• Pertambangan Batu Bara: Rp4.061.791
• Pertambangan Emas dan Perak: Rp4.061.791
• Pertambangan Gas Alam: Rp4.061.791

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh akhirnya menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 senilai Rp3.932.552 atau Rp3,93 juta.

UMP 2026 sebesar Rp3,93 juta itu mengalami kenaikan sekitar 6,7% atau Rp246.346 dibandingkan UMP Aceh 2025 yang sebesar Rp3.685.616.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem secara resmi menetapkan besaran UMP 2026 ini dalam Keputusan Gubernur Aceh No. 500.15.14.1/1488/2025 yang diteken pada 30 Desember 2025.

“Menetapkan Upah Minimum Provinsi [UMP] Aceh Tahun 2026 sebesar Rp3.932.552,00 atau tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah,” demikian termaktub dalam salinan dokumen tersebut, Selasa (6/12/2025).

Lebih lanjut, Pemerintahan Aceh melarang pengurangan atau penurunan upah dilakukan oleh perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan tersebut.

UMP Aceh 2026 juga dinyatakan berlaku bagi pekerja/buruh lajang di Aceh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

Di luar itu, peninjauan besaran upah dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara buruh dengan pengusaha di perusahaan, dan diatur dalam struktur dan skala upah. Pengusaha juga dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP Aceh 2026.

“UMP Aceh Tahun 2026 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026,” pungkas Kepgub tersebut.

Dengan demikian, penetapan ini menjadi titik akhir dari kendala pembahasan upah minimum di Aceh akibat situasi bencana yang melanda kawasan tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya sempat menyatakan bahwa bahwa Pemerintah Aceh tidak menetapkan besaran baru UMP 2026, mengingat kondisi bencana yang melanda wilayah Aceh dan Sumatra.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai [besaran] UMP 2025,” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp3.932.552. Angka tersebut naik 6,7 persen atau Rp246.346 dibandingkan UMP 2025.

Penetapan UMP Aceh 2026 dituangkan dalam Keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan UMP Aceh Tahun 2026 serta Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2026.

"UMP Aceh tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 6,7 persen atau sebesar Rp 246.346 dari tahun 2025, sehingga UMP Aceh tahun 2026 menjadi Rp 3.932.552,00," ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, Senin (5/1) malam.

Kenaikan upah minimum ini merupakan hasil pertimbangan dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Aceh, yang telah menggelar sidang pleno pada akhir Desember 2025 lalu.

Dalam sidang tersebut, Dewan Pengupahan menyampaikan saran kepada Pemerintah Aceh terkait besaran kenaikan upah minimum tahun depan.

Besaran kenaikan UMP, kata Muhammad ditentukan berdasarkan formula pengupahan nasional dengan mempertimbangkan nilai indeks tertentu (alpha) yang berada pada kisaran 0,5 hingga 0,9.

Perwakilan Pemerintah Aceh menyepakati penggunaan nilai alpha terendah, dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang tengah terkena bencana.

"Perwakilan Pemerintah Aceh sepakat pada nilai kenaikan terendah dengan pertimbangan saat ini Aceh sedang dalam kondisi Bencana banjir dan tanah longsor yang berdampak luas 18 kab/kota," ujarnya.

Pemerintah lanjut dia memilih pendekatan yang dinilai lebih berhati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

"UMP maupun UMSP ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026," ucapnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya mewajibkan seluruh gubernur untuk mengumumkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2024.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, Aceh belum mengumumkan besaran UMP 2026. Pasalnya, Aceh masih terdampak bencana banjir dan longsor.

Bisnis.com, JAKARTA — Besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang telah ditetapkan gubernur di masing-masing daerah akan secara resmi berlaku pada hari ini, Kamis (1/1/2026).

Sebelumnya, sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP sebagaimana tenggat yang ditetapkan pemerintah pusat pada Rabu (24/12/2025) lalu.

Dua provinsi yang belum secara resmi memberikan pengumuman UMP 2026 adalah Aceh dan Papua Pegunungan. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun ini.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Sementara itu, Papua Pegunungan dikabarkan tengah menunggu surat keputusan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, dan akan secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 pada Januari ini.

Kendati demikian, berdasarkan data rekap UMP 2026 yang diterima Bisnis, UMP Papua Pegunungan 2026 disepakati sebesar Rp4.508.714. Besaran ini naik sekitar 5,2% dari UMP tahun sebelumnya yang senilai Rp4.285.850.

Di luar dua provinsi tersebut, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa memutuskan bahwa besaran UMP 2026 Papua Tengah tidak naik dari sebelumnya, alias tetap sebesar Rp4.285.848.

Dengan demikian, dari 38 provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta menjadi daerah dengan nilai UMP 2026 tertinggi sebesar Rp5.729.876. Sementara itu, besaran UMP 2026 Jawa Barat yang senilai Rp2.317.601 menjadi yang terendah.

Berikut daftar UMP 2026 di seluruh provinsi Indonesia:

DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%

Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)

Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%

Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%

Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)

Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%

Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%

Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%

Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%

Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06

Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%

Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%

Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%

Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%

Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%

Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%

Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%

Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%

Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%

Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%

Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%

Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%

Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%

Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%

Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%

Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%

Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%

Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%

Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%

Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%

Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%

Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%

Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%

Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%

DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%

Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%

Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

Bisnis.com, JAKARTA — Para Gubernur di sejumlah wilayah di Indonesia telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026 masing-masing daerahnya pada Rabu (24/12/2025) lalu.

Sebanyak 36 dari 38 gubernur telah secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 di provinsi masing-masing, kecuali Aceh dan Papua Pegunungan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa Aceh akan kembali menggunakan besaran UMP 2025 yang sebesar Rp3.685.616 untuk tahun depan, mengingat pemulihan atas situasi bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

“Hanya Aceh yang pakai UMP 2025 [untuk tahun depan],” kata Indah saat dihubungi Bisnis, Sabtu (27/12/2025).

Sementara itu, Papua Pegunungan dikabarkan akan secara resmi mengumumkan besaran UMP 2026 pada akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026, karena tengah menunggu SK Gubernur.

Namun demikian, berdasarkan data rekap UMP 2026 yang diterima Bisnis, UMP Papua Pegunungan 2026 disepakati sebesar Rp4.508.714. Besaran ini naik sekitar 5,2% dari UMP tahun sebelumnya yang senilai Rp4.285.850.

Adapun, Provinsi Papua Tengah memutuskan bahwa besaran UMP 2026 tidak naik dari sebelumnya, alias tetap sebesar Rp4.285.848. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Papua Tengah Frest James berujar bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan terkini.

Dengan demikian, dari 38 provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta menjadi daerah dengan nilai UMP 2026 tertinggi sebesar Rp5.729.876. Di sisi lain, besaran UMP 2026 Jawa Barat yang senilai Rp2.317.601 menjadi yang terendah.

Berikut daftar UMP 2026 di 38 provinsi Indonesia:

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%
2. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)
3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%
4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%
5. Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)
6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%
7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%
8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%
9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%
10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06
11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%
12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%
13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%
14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%
15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%
16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%
17. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%
18. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)
19. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%
20. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%
21. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%
22. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%
23. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%
24. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%
25. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%
26. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%
27. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%
28. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%
29. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%
30. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%
31. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%
32. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%
33. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%
34. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%
35. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%
36. DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%
37. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%
38. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan alasan Provinsi Aceh belum menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 hingga batas akhir waktu penetapan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 Tahun 2025 terkait Pengupahan, gubernur wajib menetapkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri menjelaskan hal itu lantaran Aceh masih mengatasi dampak bencana banjir dan longsor di wilayahnya.

"Kita kan sama-sama paham kondisi di Aceh," Indah seperti dikutip detikcom, Kamis (24/12).

Melihat hal itu, Indah membuka kemungkinan UMP Aceh 2026 sama dengan tahun ini sebesar, Rp3.685.615 per bulan.

"Kalau Aceh, kemungkinan akan tetap menggunakan UMP 2025 karena kondisi pasca bencana," ujarnya.

Selain Aceh, Provinsi Papua Pegunungan juga belum mengumumkan UMP 2026.

Terkait hal itu, Indah mengakui Pemprov Pegunungan memang belum mengumumkan. Namun, penetapan UMP 2026 masih ditunggu sampai akhir Desember 2025. Tahun ini, UMP Papua Pegunungan sebesar Rp 4.285.847.

"Belum, (ditunggu sampai) akhir Desember," ujarnya.

Berikut daftar UMP 2026 di 36 provinsi beserta besaran kenaikannya.

1. Sumatera Utara: Rp3,22 juta (Naik 7,9 persen)2. Sumatera Selatan: Rp3,94 juta (Naik 7,1 persen)3. Sumatera Barat: Rp3,18 juta (Naik 6,3 persen)4. Riau: Rp3,78 juta (Naik 7,74 persen)5. Kepulauan Riau: Rp3,87 (Naik 7,06 persen)6. Jambi: Rp3,47 juta (Naik 7,33 persen)7. Lampung: Rp3,04 juta (Naik 5,35 persen)8. Bangka Belitung: Rp4,03 juta (Naik 4,05 persen)9. Bengkulu: Rp2,82 juta (Naik 5,89 persen)10. Banten: Rp3,1 juta (Naik 6,74 persen)11. Jawa Barat: Rp2,31 juta (Naik 5,77 persen)12. DKI Jakarta: Rp5,72 juta (Naik 6,17 persen)13. Jawa Tengah: Rp2,32 juta (Naik 7,28 persen)14. DI Yogyakarta: Rp2,41 juta (Naik 6,78 persen)15. Jawa Timur: Rp2,44 juta (Naik 6,1 persen)

16. Bali: Rp3,2 juta (Naik 7,04 persen)17. Nusa Tenggara Timur: Rp2,45 juta (Naik 5,45 persen)18. Nusa Tenggara Barat: Rp2,67 juta (Naik 2,72 persen)19. Kalimantan Tengah: Rp3,68 juta (Naik 6,12 persen)20. Kalimantan Barat: Rp3,05 juta (Naik 6,12 persen)21. Kalimantan Timur: Rp3,76 juta (Naik 5,1 persen)22. Kalimantan Selatan: Rp3,72 juta (Naik 6,54 persen)23. Kalimantan Utara: Rp3,77 juta (Naik 5,45 persen)24. Gorontalo: Rp3,4 juta (Naik 5,7 persen)25. Sulawesi Tengah: Rp3,17 juta (Naik 9,08 persen)26. Sulawesi Utara: Rp4 juta (Naik 6,01 persen)27. Sulawesi Tenggara: Rp3,3 juta (Naik 7,58 persen)28. Sulawesi Selatan: Rp3,92 juta (Naik 7,21 persen)29. Sulawesi Barat: Rp3,31 juta (Naik 4,78 persen)30. Maluku: Rp3,33 juta (Naik 6,1 persen)31. Maluku Utara: Rp3,51 juta (Naik 3 persen)32. Papua Barat: Rp3,84 juta (Naik 6,25 persen)33. Papua Barat Daya: Rp3,76 juta (Naik 4,2 persen)34. Papua: Rp4,43 juta (Naik 3,51 persen)35. Papua Selatan: Rp4,5 juta (Naik 5,19 persen)36. Papua Tengah: Rp4,28 juta (-)