Bisnis.com, JAKARTA — PT Rama Indonesia resmi menyelesaikan transaksi pengambilalihan saham mayoritas emiten perikanan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk sehingga menjadi pengendali baru perseroan.

Akuisisi dilakukan melalui pembelian saham milik PT Pandawa Putra Investama sebagai bagian dari strategi memperkuat transformasi bisnis dan pengembangan usaha DPUM ke depan.

Direktur PT Rama Indonesia, Sherley Chandra Hadipurnomo, mengatakan akuisisi tersebut mencerminkan optimisme perseroan terhadap prospek jangka panjang Dua Putra Utama Makmur.

“Transaksi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat fundamental perseroan sekaligus membuka peluang sinergi dan transformasi bisnis yang lebih agresif, adaptif, dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Manajemen menilai masuknya Rama Indonesia sebagai pengendali baru diharapkan dapat memberikan sentimen positif bagi pasar dan pemegang saham. Perseroan berkomitmen memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efektivitas operasional, serta memperluas peluang pengembangan usaha.

Menurut Sherley, perubahan pengendali tersebut menjadi awal fase baru transformasi perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham publik.

Sebagai tindak lanjut atas transaksi tersebut, Rama Indonesia juga akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib atau Mandatory Tender Offer (MTO) kepada pemegang saham publik sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Perseroan optimistis sinergi pasca-akuisisi dapat membuka peluang pengembangan bisnis yang lebih luas, meningkatkan daya saing perusahaan, serta memperkuat posisi DPUM untuk mencatatkan pertumbuhan berkelanjutan.

Di sisi kinerja, DPUM membukukan pendapatan sebesar Rp1,25 triliun sepanjang 2025. Perseroan juga berhasil menekan rugi bersih menjadi Rp26 miliar dibandingkan dengan rugi bersih tahun sebelumnya sebesar Rp37 miliar.

Kendati demikian, DPUM masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga bahan baku dan dinamika pasar yang memengaruhi perencanaan operasional serta kinerja keuangan.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyoroti masuknya Kalon Holdings Co Ltd sebagai pengendali baru PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) di level induk usaha.

Manajemen TCID menegaskan, Kalon Holdings tidak berencana untuk melakukan perubahan apa pun pada strategi bisnis perseroan setelah menjadi pengendali tidak langsung perseroan.

“Tidak ada rencana integrasi bisnis, sinergi baru, maupun restrukturisasi usaha di luar kerja sama yang selama ini telah berjalan antara Mandom Corporation dan Mandom Indonesia,” tulis manajemen TCID dalam keterbukaan informasi BEI, Jumat (8/5/2026).

Kalon Holdings Co Ltd diketahui beroperasi sebagai perusahaan induk yang tidak memiliki anak perusahaan lain selain Mandom Corporation.

Dengan struktur tersebut, perubahan kepemilikan dinilai lebih bersifat administratif dan strategis di tingkat induk, tanpa memengaruhi arah operasional Mandom Indonesia di dalam negeri.

Manajemen menjelaskan, sebagaimana telah diungkap dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib pada 22 April 2026, Lumina International Holdings Limited akan ditambahkan sebagai pengendali setelah penyelesaian pengambilalihan Mandom Corporation di Jepang oleh Kalon Holdings.

Lumina sendiri merupakan entitas yang secara tidak langsung dimiliki oleh dana investasi yang dikelola afiliasi CVC Capital Partners atau mitra umumnya. Meski demikian, restrukturisasi internal tersebut tidak akan mengubah pengendalian efektif atas perseroan maupun memengaruhi kegiatan operasional sehari-hari.

Adapun Kalon Holdings berkomitmen untuk memperkuat bisnis perseroan khususnya di sektor manufaktur kosmetik, produk perawatan rambut dan kulit, wewangian, serta produk perawatan pribadi.

Strategi pengembangan akan difokuskan pada peningkatan daya saing, penguatan jaringan distribusi baik luring maupun daring, efisiensi produksi dan manufaktur, serta inovasi produk dan strategi pemasaran.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Perusahaan asal Hong Kong, AEP Nusantara Holdings Ltd mengakuisisi 98,26 persen saham PT Pinago Utama Tbk (PNGO).

Total saham yang dialihkan kepada pengendali baru PNGO tersebut adalah sebanyak 767.664.900 saham

Dalam keterbukaan informasi, Selasa (5/5/2026) akuisisi tersebut dilakukan melalui dua perjanjian jual beli saham yang ditandatangani pada 4 Mei 2026.

Rinciannya, AEP Nusantara Holdings mengambil alih 75,5 persen saham dari para pemegang saham eksisting serta 22,76 persen saham milik Wilson Sutantio.

Manajemen PNGO belum mengungkapkan nilai transaksi dalam aksi korporasi ini. Namun demikian, perseroan menegaskan bahwa sebelum transaksi berlangsung, AEP Nusantara Holdings tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PNGO.

Sejalan dengan ketentuan regulator pasar modal, pengendali baru diwajibkan untuk melaksanakan penawaran tender wajib (mandatory tender offer) kepada pemegang saham publik.

Perseroan menegaskan, perubahan pengendali tidak berdampak negatif pada kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha PNGO.

Hingga Rabu (6/5/2026) saham PNGO anjlok 5,13 persen ke harga Rp3.700 dengan mencatatkan kenaikan 13,85 persen dalam satu bulan.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA—Jumlah pemegang saham PT Leyand International Tbk. (LAPD) mengalami peningkatan signifikan seiring dengan aksi tender wajib yang dilakukan oleh PT JSI Sinergi Mas selaku pemegang saham pengendali (PSP).

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (LBRE) per 28 Februari 2026 yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah investor LAPD meningkat menjadi 8.832 pihak, bertambah sekitar 1.829 pemegang saham dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang tercatat 7.003 pihak.

Saat ini, struktur kepemilikan saham perseroan menunjukkan sekitar 51% saham dikuasai oleh pengendali baru, yakni JSI Sinergi Mas, sementara sekitar 49% lainnya dimiliki oleh publik atau free float.

Masuknya pengendali baru tersebut terjadi setelah JSI Sinergi Mas menuntaskan pengambilalihan saham pada November 2025 dengan membeli sekitar 2,08 miliar saham LAPD dari sejumlah pemegang saham lama, termasuk Layman Holdings Pte Ltd.

Sejalan dengan aksi korporasi tersebut, pengendali baru saat ini juga tengah melaksanakan Mandatory Tender Offer (MTO) atas saham LAPD. Tender wajib tersebut berlangsung selama 30 hari, yakni sejak 28 Februari hingga 29 Maret 2026, dengan harga penawaran sebesar Rp51 per saham.

Melalui tender offer tersebut, JSI Sinergi Mas menawarkan untuk membeli sebanyak-banyaknya 1,65 miliar saham atau sekitar 41,62% dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai maksimum transaksi mencapai sekitar Rp84,2 miliar.

Pengendali baru juga menegaskan telah menyiapkan dana yang memadai untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran dalam pelaksanaan tender wajib tersebut.

Di sisi lain, manajemen perseroan juga tengah menyiapkan langkah transformasi bisnis dengan merambah sektor energi dan pertambangan. Salah satunya melalui rencana akuisisi perusahaan kontraktor pertambangan PT Bersaudara Sinergi Sejahtera yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi perseroan.

Jamal Abdul Sasir Bamadhai, Direktur Utama LAPD, dalam keterbukaan informasi menyebutkan perseroan bersama dengan Pengendali Baru PT JSI Sinergi Mas mulai melakukan beberapa langkah sinergi strategis guna meningkatkan kinerja operasional dan pengembangan usaha.

Hal itu meliputi transfer pengetahuan dan teknologi penguatan jaringan supply chain termasuk penjajakan akses terhadap pemasok dan mitra strategis, kemudian melakukan kolaborasi dalam kegiatan Riset dan Pengembangan (R&D) serta koordinasi strategis dalam perencanaan pengembangan usaha Perseroan.

“Sinergi tersebut sampai dengan saat ini masih dalam tahap pengembangan dan implementasi secara bertahap, dengan harapan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja ke depannya,” paparnya, Kamis (12/3/2026).

Perseroan saat ini sedang melakukan penjajakan terhadap beberapa peluang aksi korporasi strategis, termasuk potensi akan mengakuisisi beberapa perusahaan yang dinilai dapat memberikan nilai tambah serta mendukung peningkatan kinerja perseroan ke depannya.

IDXChannel - Pengendali baru, PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk (OLIV) memulai penawaran tender wajib atau mandatory tender offer (MTO) atas saham perseroan.

Tender offer ini mencakup sebanyak-banyaknya 590.073.314 saham OLIV atau setara 31,06 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Dalam prospektus Kamis (12/3/2026), PT Olive Power Invest selaku pengendali baru menawarkan harga Rp35 per saham sehingga nilai maksimum transaksi mencapai Rp20,66 miliar.

Adapun periode penawaran tender wajib berlangsung mulai 13 Maret hingga 11 April 2026.

Olive Power Invest menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan MTO tersebut.

Sebelumnya, pengendali baru telah melakukan transaksi pengalihan saham OLIV pada 25 November 2025 dari para penjual, yaitu dari Hendro Jap sebanyak 1.155.157.112 saham atau 60,80 persen.

Lalu dari Hioe Mie Tjen sebanyak 135.000.000 saham atau 7,10 persen, dengan harga Rp13,56 per saham, dengan nilai keseluruhan transaksi berjumlah Rp17.500.000.000.

Sehingga total saham yang diperoleh pengendali baru adalah sebanyak 1.290.157.112 saham atau mewakili 67,90 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Adapun dengan selesainya transaksi tersebut, Hioe Mie Tjen tidak lagi memiliki saham pada perseroan.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - PT Rama Indonesia mengungkapkan perkembangan rencana pengambilalihan saham PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM).

Perseroan menyampaikan bahwa proses uji tuntas (due diligence) terhadap DPUM telah rampung dilakukan.

"Selanjutnya masih dalam tahap proses negosiasi mengenai syarat dan ketentuan terkait pengambilalihan dengan calon penjual," tulis Rama Indonesia dalam keterbukaan informasi, Senin (9/3/2026).

Adapun Rama Indonesia berencana mengakuisisi sebanyak 59,24 persen saham DPUM yang saat ini dimiliki oleh PT Pandawa Putra Investama.

Porsi saham tersebut mewakili mayoritas dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Dengan demikian, setelah transaksi rampung, PT Rama Indonesia akan menjadi pengendali baru DPUM.

Sebagai informasi, PT Rama Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang berlokasi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Hingga pengumuman rencana ini disampaikan, Rama Indonesia tidak memiliki saham DPUM, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Seiring perubahan status pengendalian tersebut, Rama Indonesia juga akan melaksanakan penawaran tender wajib (mandatory tender offer) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah proses pengambilalihan saham selesai.

Adapun komposisi pemegang saham DPUM saat ini terdiri atas PT Pandawa Putra Investama sebesar 59,24 persen, TTP Investment Ltd sebesar 13,06 persen, Anjani Investments Ltd sebesar 9,26 persen, serta masyarakat (publik) sebesar 28,15 persen.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA— Pemegang saham pengendali (PSP) baru PT Leyand International Tbk. (LAPD), PT JSI Sinergi Mas, akan melaksanakan penawaran tender wajib (mandatory tender offer/MTO) atas saham LAPD yang dimiliki masyarakat.

Tender wajib akan berlangsung selama 30 hari yaitu mulai 28 Februari hingga 29 Maret 2026. Harga penawaran ditetapkan sebesar Rp51 per saham, dengan nilai maksimum transaksi mencapai Rp84,2 miliar.

“JSI juga menegaskan telah menyiapkan dana yang memadai untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran dalam MTO tersebut,” seperti dikutip dalam keterbukaan informasi yang disampaikan pada Jumat (27/2/2026).

Sebagai informasi, kewajiban tender tersebut muncul setelah JSI Sinergi Mas resmi menuntaskan pengambilalihan pengendalian perseroan pada 10 November 2025.

Dalam aksi korporasi ini, JSI Sinergi Mas membeli sebanyak 2,08 miliar saham Leyand International dari sejumlah pemegang saham lama, termasuk Layman Holdings Pte Ltd dan beberapa investor individu.

Selanjutnya, sebagai bagian dari penyesuaian porsi kepemilikan, pengendali baru melakukan aksi sell-down melalui pasar sekunder sebanyak 57,5 juta saham kepada publik. Dengan langkah itu, kepemilikan bersih JSI Sinergi Mas tercatat sebanyak 2,02 miliar saham atau setara 51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh LAPD.

Mengacu pada ketentuan POJK No. 9/2018, JSI Sinergi Mas wajib menggelar Penawaran Tender Wajib atas saham publik.

JSI menyatakan akan menawarkan pembelian hingga maksimal 1,65 miliar saham atau sekitar 41,62% dari total saham beredar.

Lebih lanjut, JSI Sinergi Mas juga menegaskan tidak memiliki rencana untuk melikuidasi perseroan, mengubah kebijakan dividen, melakukan delisting dari Bursa Efek Indonesia, maupun mengubah status LAPD menjadi perusahaan tertutup.

Apabila di kemudian hari terdapat rencana ke arah tersebut, pengendali baru menyatakan akan sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai catatan, penawaran tender wajib ini tidak berlaku atas saham-saham tertentu, antara lain saham yang telah menjadi bagian dari transaksi pengambilalihan sebelumnya serta saham milik pemegang saham yang secara tertulis menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam MTO.

Selebriti Nagita Slavina dilaporkan bakal mengakuisisi saham PT Satu Visi Putra Tbk (VISI), emiten di bidang percetakan banner, display, tinta, dan PVC Board.

Nagita disebut masih dalam proses negosiasi sebagai pengendali baru perusahaan tersebut, sebagaimana dilansir dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Negosiasi tersebut dilakukan bersama pemegang saham penjual terhadap rencana pengambilalihan saham VISI.

"Pada 11 Februari 2026, Perseroan telah menerima surat pemberitahuan atas pengumuman negosiasi yang dilakukan oleh Nagita Slavina, selaku Calon Pengendali Baru," ungkap Manajemen VISI dalam Keterbukaan Informasi BEI, Kamis (12/2).

Sementara itu, Manajemen VISI menyampaikan rencana tersebut tak akan mengganggu operasional, kondisi keuangan perseroan, serta status hukum perseroan.

"Selain daripada informasi yang telah kami ungkapkan di atas, hingga saat ini tidak terdapat kejadian, informasi atau fakta material lain yang tidak kami ungkapkan," ungkapnya.

Sebagai informasi, saat ini VISI masuk ke dalam papan pemantauan khusus atau Full Call Auction (FCA). Saham VISI pun bergerak lemah sampai auto reject bawah (ARB) sebesar 9,89 persen di harga Rp820 per lembar.

VISI masuk ke dalam papan pemantauan FCA karena adanya penghentian sementara perdagangan Efek selama lebih dari satu hari bursa. Perdagangan VISI dihentikan sementara sebanyak dua kali sepanjang tahun 2026, yakni pada 21 dan 23 Januari 2026 karena kenaikan harga secara kumulatif yang signifikan.

Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek VISI, hingga 31 Desember 2025 sebanyak 71,54 persen atau 2,2 miliar lembar saham emiten tersebut dikuasai David Dwiputra, sekaligus menjadi pemegang saham pengendali. 

Sebagai asumsi, apabila Nagita Slavina mengambil alih seluruh posisi saham pengendali, artinya istri Rafi Ahmad tersebut berpotensi menggelontorkan uang hingga Rp1,804 triliun. Angka tersebut diperoleh dari harga terakhir saham VISI yakni Rp820 per lembar saham dikalikan jumlah kepemilikan saham David per akhir Desember 2025.

IDXChannel - Emiten jasa iklan dan percetakan, PT Satu Visi Putra Tbk (VISI) mengumumkan masuknya Nagita Slavina sebagai calon pengendali baru perseroan pada Kamis (12/2/2026).

Perseroan telah menerima surat pemberitahuan terkait pengumuman negosiasi yang dilakukan Nagita Slavina dengan pemegang saham penjual atas rencana pengambilalihan saham tersebut.

Kendati demikian, hingga saat ini belum diungkapkan jumlah saham yang akan diambil alih oleh istri Raffi Ahmad tersebut maupun nilai transaksi yang menyertai aksi korporasi itu.

Perseroan menegaskan, rencana perubahan pengendali tidak akan berdampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Namun, respons pasar terhadap kabar tersebut cenderung negatif. Pada perdagangan Kamis (12/2/2026), saham VISI merosot 9,89 persen ke level Rp820 hingga menyentuh batas auto reject bawah (ARB).

Padahal sebelumnya, saham VISI melonjak dengan rara-rata kenaikan harian 9,57 persen sejak suspensi dibuka pada Kamis (5/2/2026) pekan lalu.

Saham VISI bahkan menyentuh auto reject atas (ARA) dalam lima hari berturut-turut dengan mengakumulasi kenaikan 30,16 persen dalam sepekan dan melesat 222,83 persen dalam satu bulan.

Saat ini, saham VISI berada di papan pemantauan khusus dan diperdagangkan menggunakan mekanisme Full Call Auction (FCA), sehubungan dengan status suspensi yang telah berlangsung lebih dari satu hari bursa berturut-turut.

Berdasarkan data per 30 September 2025, struktur pemegang saham VISI terdiri atas David Dwiputra sebesar 72 persen, publik 20 persen, Farrel Yonathan 7 persen, dan Robert Putra Sampurna 2 persen.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi, PT Asri Karya Lestari Tbk. (ASLI) membidik sejumlah proyek pengembangan infrastruktur berskala nasional dengan potensi nilai kontrak jumbo. Hal itu seiring dengan masuknya PT Wahana Konstruksi Mandiri (WKM) sebagai pemegang saham pengendali baru.

Direktur Asri Karya Lestari Yudra Saputra menjelaskan bahwa perseroan bersama WKM tengah mengimplementasikan rencana bisnis yang fokus pada penguatan kompetensi inti di sektor infrastruktur strategis.

“Dengan fokus pada penguatan kompetensi inti di sektor konstruksi infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, bandara, dan fasilitas logistik nasional,” ujar Yudra dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

Berdasarkan keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), ASLI memetakan rencana kerja jangka pendek 2025–2026 dengan mengikuti tender revitalisasi runway dan x Bandara Sentani serta Bandara Ngurah Rai.

Proyek di sisi udara itu diperkirakan bernilai sekitar Rp300 miliar dan diharapkan menjadi pendapatan berulang (recurring income) bagi perseroan.

Untuk jangka menengah 2026–2028, WKM mendorong ASLI mengekspansi lini bisnis logistik nasional. Melalui unit bisnis strategis yang dimiliki, perseroan sedang menjajaki persiapan pembangunan gudang skala nasional senilai kurang lebih Rp5 triliun lewat skema kerja sama operasi (KSO) dengan BUMN Karya.

Sementara itu, untuk mendukung ambisi tersebut, emiten yang melantai sejak 2024 tersebut juga menyiapkan penguatan kapasitas alat produksi dengan mengalokasikan dana sekitar Rp330 miliar pada periode 2025–2027.

Dana tersebut akan digunakan untuk pengadaan Asphalt Mixing Plant (AMP), Asphalt Finisher, hingga Batching Plant merek SANY yang bersumber dari kombinasi kas internal dan pinjaman perbankan.

“Seluruh rencana strategi dan business plan tersebut dinilai feasible karena didukung oleh pipeline proyek pemerintah dan BUMN yang berkelanjutan, serta penerapan skema pendanaan berbasis proyek,” lanjut Yudra.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) buka suara soal kasus penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) yang diduga tidak layak. Adapun, sejumlah pihak terkait dengan IPO emiten berkode saham PIPA ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam pengumumannya (3/2), Bareskrim Polri menemukan PT MML dengan kode saham PIPA tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena valuasi aset perusahaan tidak memenuhi persyaratan.

Direktur Utama Multi Makmur Lemindo Firrisky Ardi Nurtomo pun mengklarifikasi saat ini perseroan sudah tidak memiliki afiliasi dengan pimpinan PIPA saat kasus tersebut menjadi perhatian penegak hukum.

Pasalnya, PT Morris Capital Indonesia (MCI) telah masuk sebagai pengendali baru PIPA sejak 24 November 2025. Hingga kini, MCI telah menggenggam 49,52% saham di PIPA dan menjadi pengendali baru.

"Kami tidak memiliki keterkaitan hubungan kepemilikan, baik operasional maupun manajerial dan tidak lagi terafiliasi dengan pemegang saham pengendali lama atau direksi lama. Dan kasus-kasus yang melibatkan tersangka baru yang terlibat dalam perkara review atau manipulasi saham. Itu clean and clear," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa posisi direksi dan komisaris yang menjabat di PIPA saat ini tidak memiliki keterkaitan dengan manajemen PIPA sebelum backdoor listing.

Dengan begitu, Firrisky menegaskan bahwa PIPA saat ini sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan manajemen PIPA saat kasus terjadi. Proses akuisisi juga disebut berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Terkait semua yang berhubungan dengan sanksi administratif, kami yakin akan diselesaikan dengan baik oleh BoD lama dan PSP lama sesuai dengan tanggung jawab mereka," katanya.

Kini, PIPA tengah berupaya melakukan rebranding terhadap perusahaannya selepas kasus ini kembali ramai. Manajemen menerangkan, PIPA memiliki rencana untuk mengubah nama, logo, hingga menambah KBLI perseroan.

Pasalnya, selepas MCI masuk sebagai pengendali baru, lini bisnis PIPA tidak hanya berfokus pada produksi pipa. Namun, PT Multi Makmur Lemindo Tbk. kini masuk ke lini bisnis migas, distribusi BBM, logistik energi darat-laut, serta infrastruktur penyimpanan dan distribusi bahan bakar. Transformasi ini menjadikan PIPA sebagai pemain rantai pasok energi dari hulu ke hilir.

"Yang tidak kalah pentingnya adalah segera kami akan melakukan perubahan nama, logo, domisili, tambahan KBLI dan administrasi lainnya. Tentunya jika nanti diperlukan adanya RUPS kami akan lakukan," katanya.

Adapun nama PIPA kembali menjadi sorotan dalam kasus manipulasi penawaran umum perdana (initial public offering/IPO).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan dalam pengembangan kasus lain, pihaknya menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia di kawasan Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana pasar modal.

Penggeledahan tersebut merupakan rangkaian pengembangan dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara tersebut, terdapat lima tersangka, dua di antaranya telah berstatus terpidana, yakni Junaedi selaku Direktur PT Multi Makmur Lemindo (MML) dan Mugi Bayu selaku mantan pejabat di Bursa Efek Indonesia.

“Perolehan dana PT MML pada saat IPO adalah sebesar Rp97 miliar di mana selaku perusahaan penjamin emisi efek (underwriter) adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia,” ucap Ade.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) buka suara soal kasus penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO yang diduga tidak layak. Adapun, sejumlah pihak terkait dengan IPO emiten berkode saham PIPA ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam pengumumannya (3/2), Bareskrim Polri menemukan PT MML dengan kode saham PIPA tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena valuasi aset perusahaan tidak memenuhi persyaratan.

Direktur Utama Multi Makmur Lemindo Firrisky Ardi Nurtomo pun mengklarifikasi saat ini perseroan sudah tidak memiliki afiliasi dengan pimpinan PIPA saat kasus tersebut menjadi perhatian penegak hukum.

Pasalnya, PT Morris Capital Indonesia (MCI) telah masuk sebagai pengendali baru PIPA sejak 24 November 2025. Hingga kini, MCI telah menggenggam 49,52% saham di PIPA dan menjadi pengendali baru.

"Kami tidak memiliki keterkaitan hubungan kepemilikan, baik operasional maupun manajerial dan tidak lagi terafiliasi dengan pemegang saham pengendali lama atau direksi lama. Dan kasus-kasus yang melibatkan tersangka baru yang terlibat dalam perkara review atau manipulasi saham. Itu clean and clear," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa posisi direksi dan komisaris yang menjabat di PIPA saat ini tidak memiliki keterkaitan dengan manajemen PIPA sebelum backdoor listing.

Dengan begitu, Firrisky menegaskan bahwa PIPA saat ini sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan manajemen PIPA saat kasus terjadi. Proses akuisisi juga disebut berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Terkait semua yang berhubungan dengan sanksi administratif, kami yakin akan diselesaikan dengan baik oleh BoD lama dan PSP lama sesuai dengan tanggung jawab mereka," katanya.

Kini, PIPA tengah berupaya melakukan rebranding terhadap perusahaannya selepas kasus ini kembali ramai. Manajemen menerangkan, PIPA memiliki rencana untuk mengubah nama, logo, hingga menambah KBLI perseroan.

Pasalnya, selepas MCI masuk sebagai pengendali baru, lini bisnis PIPA tidak hanya berfokus pada produksi pipa. Namun, PT Multi Makmur Lemindo Tbk. kini masuk ke lini bisnis migas, distribusi BBM, logistik energi darat-laut, serta infrastruktur penyimpanan dan distribusi bahan bakar. Transformasi ini menjadikan PIPA sebagai pemain rantai pasok energi dari hulu ke hilir.

"Yang tidak kalah pentingnya adalah segera kami akan melakukan perubahan nama, logo, domisili, tambahan KBLI dan administrasi lainnya. Tentunya jika nanti diperlukan adanya RUPS kami akan lakukan," katanya.

Adapun nama PIPA kembali menjadi sorotan dalam kasus manipulasi penawaran umum perdana (initial public offering/IPO).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan dalam pengembangan kasus lain, pihaknya menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia di kawasan Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana pasar modal.

Penggeledahan tersebut merupakan rangkaian pengembangan dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara tersebut, terdapat lima tersangka, dua di antaranya telah berstatus terpidana, yakni Junaedi selaku Direktur PT Multi Makmur Lemindo (MML) dan Mugi Bayu selaku mantan pejabat di Bursa Efek Indonesia.

“Perolehan dana PT MML pada saat IPO adalah sebesar Rp97 miliar di mana selaku perusahaan penjamin emisi efek (underwriter) adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia,” ucap Ade.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.