JAKARTA - Berangkat dari kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus , anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang TNI. Revisi ini untuk mengatur ulang menyangkut peradilan militer.

Usulan ini disampaikannya menanggapi sikap Kontras dan koalisi masyarakat sipil lainnya yang mendesak agar kasus Andrie Yunus ini bisa disidangkan di peradilan umum. TB Hasanuddin awalnya menyampaikan kembali bahwa selama belum ada perubahan dalam UU TNI, maka suka tidak suka, semua yang menyangkut perbuatan hukum prajurit aktif TNI baik semimiliter, militer, maupun sipil, tetap dilakukan di pengadilan militer.

"Ke depan menurut hemat saya, banyak pengalaman, banyak hal, sebaiknya mungkin dilakukan ratifikasi atau dilakukan revisi dari Undang-Undang TNI ini, khususnya peradilan militer," kata TB Hasanuddin di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, revisi undang-undang ini akan mengatur ulang terkait prajurit TNI yang melakukan perbuatan pidana sipil sebaiknya bisa dilakukan di pengadilan sipil. Namun, untuk urusan-urusan militer, tetap akan disidangkan di pengadilan militer.

"Tapi sekarang ini ya bagaimana? Ya selama undang-undangnya belum diubah ya kita harus taat asas mengikuti peradilan militer," ujarnya.

Menurutnya, perubahan terhadap aturan terkait peradilan militer lewat revisi UU TNI ini bisa saja dilakukan, meskipun sebelumnya rencana revisi ini mengundang penolakan dari masyarakat. "Kalau menurut hemat saya harus ada tekanan, harus ada pengertian dari semua pihaklah, ya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto menegaskan perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sah disidangkan di peradilan militer. Hal yang menguatkan perkara ini diadili di pengadilan militer, di antaranya karena tersangka merupakan prajurit TNI.

"Kalau ke peradilan sipil, malah salah saluran, salurannya salah. Sekarang saluran yang saat ini berlaku yang legitimate adalah peradilan militer, karena dari status, kemudian dari lokus, dari kesatuan, kemudian dari kepangkatan masuk semua di peradilan militer," ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Ia meyakini, bila perkara ini diadili melalui pengadilan umum, proses hukumnya tidak berjalan. Bahkan, berkas perkaranya akan ditolak pengadilan negeri.

"Kalau di peradilan sipil malah enggak masuk, malah salah nanti, proses hukum tidak akan berjalan. Nanti bisa ditolak oleh pengadilan negeri, karena saat ini aturannya menyatakan secara legitimate yang berwenang mengadili untuk memeriksa perkara ini adalah pengadilan militer."

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mempertanyakan langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menerbitkan telegram Siaga 1 dalam menyikapi eskalasi Timur Tengah. Menurutnya, telegram itu harus rahasia, bukan diungkap ke publik.

Hasanuddin mengatakan,, tak masalah bila TNI menerbitkan telegram tersebut. Apalagi, telegram itu dinilai untuk meningkatkan kewaspadaan akibat adanya eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Telegram itu, ya, baik-baik saja, nggak ada masalah. Karena apa? Yang namanya siaga itu adalah sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesiapan dari prajurit, baik personel maupun materiil. Ya, apakah untuk latihan maupun untuk kesiapan melaksanakan operasi," ujar Hasanuddin, kepada wartawan, Senin (9/3/2026).

Namun, legislator dari Fraksi PDIP ini mempertanyakan penerbitan telegram itu yang diungkap ke publik. Ia berkata, ada dua syarat telegram diterbitkan.

"Satu, ya urusan intern, internal, ya gitu. Yang kedua, sifatnya rahasia. Rahasia militer itu. Ya, begitu. Rahasia militer," katanya.

Atas dasar itu, ia mempertanyakan bocornya telegram tersebut. Menurutnya, kebocoran telegram ini membuat rakyat gelisah.

"Nah, itu saya pertanyakan. Satu, sifatnya internal, kenapa kok rakyat diberitahu? Jadi terbuka. Jadi orang bertanya-tanya. Oh ini mau ada apa ini-ini, karena situasi di Timur Tengah ini, rakyat menjadi gelisah, rakyat menjadi resah. Ngapain?" tuturnya.

Hasanuddin menambahkan, "Yang kedua rahasia. Ya hanya untuk kepentingan-kepentingan di dalam intern TNI saja, kenapa kok harus sampai ke luar? Begitu ya."

Berdasarkan Telegram Nomor TR/283/2026, Panglima TNI memerintahkan jajaran TNI Siaga 1. Telegram yang ditandatangani oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun di Jakarta pada Minggu, 1 Maret 2026 ini berisi tujuh instruksi penting bagi TNI.

Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengonfirmasi instruksi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengenai status Siaga 1 bagi seluruh pasukan.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika konflik di Timur Tengah sekaligus hasil evaluasi situasi keamanan dalam negeri. Brigjen Aulia menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan mandat UU TNI untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara dari berbagai potensi ancaman.

“Perlu saya sampaikan bahwa sesuai yang diamanatkan dalam UU TNI, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” kata Aulia dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/3/2026).

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengungkapkan risiko dari rencana pengiriman prajurit TNI dalam pasukan International Stabilization Force (ISF) ke Gaza, Palestina, di bawah kendali Board of Peace (BoP). Menurut dia, langkah tersebut sebagai keputusan yang sangat berisiko tinggi dan tidak menguntungkan, baik dari sisi politik maupun militer.

“Soal rencana pengiriman prajurit TNI dalam pasukan ISF di bawah BoP, saya melihat ini sebagai partisipasi Indonesia dalam eksperimen pemerintah Amerika Serikat (AS) yang sangat berisiko tinggi dan menelan biaya tidak sedikit,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (15/2/2026).

Dia membeberkan beberapa aspek penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Pertama, masih belum jelasnya mandat ISF. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang disetujui pada November 2025 memang menyebutkan peran ISF membantu BoP untuk mendukung gencatan senjata dan demiliterisasi di Gaza.

Akan tetapi, dalam perkembangannya, BoP justru menjadi organisasi yang secara struktural didominasi oleh satu negara, yaitu Amerika Serikat, dan bukan bersifat kolektif kolegial. Selain itu, dalam piagam pendiriannya, BoP tidak secara spesifik menyebutkan soal perdamaian Gaza.

Kondisi ini dinilai berbahaya karena ISF dapat menjadi seperti “cek kosong” bagi pihak yang mendominasi BoP, sehingga mandatnya bisa diubah sesuai kepentingan tertentu. “Hal ini menjadi pertanyaan, apakah ISF benar-benar mewakili kepentingan negara pengirim atau hanya menjadi instrumen pihak tertentu di Gaza. Pemerintah kita harus mempelajari betul mandatnya,” ucapnya.

Kedua, aspek penerimaan (acceptance) dari pihak-pihak yang berkonflik di Gaza terhadap ISF. Harus persetujuan dua pihak. TB Hasanuddin yang pernah terlibat sebagai kontingen RI dalam Pasukan Perdamaian PBB di Irak dan Kuwait, menegaskan bahwa persetujuan seluruh pihak yang berkonflik merupakan syarat utama dalam misi perdamaian.

Tanpa persetujuan tersebut, pasukan perdamaian berpotensi terseret dalam pusaran konflik bersenjata. “Selama ini, BoP yang menjadi pengendali ISF tidak menempatkan perwakilan Palestina di dalamnya, sementara Israel justru telah masuk," ujarnya.

"Bahkan, seorang pemimpin senior Hamas baru-baru ini menyatakan tidak setuju atas kehadiran ISF BoP di Palestina dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia terkait sikap tersebut,” sambungnya.

Menurut dia, perkembangan ini menunjukkan bahwa ISF bentukan BoP belum memiliki legitimasi menyeluruh dari para pihak yang berkonflik dan bahkan terkesan condong ke salah satu pihak. “Artinya, jika dipaksakan tanpa persetujuan semua pihak, partisipasi TNI dalam ISF memiliki risiko sangat tinggi. Bukan tidak mungkin prajurit TNI akan berada di tengah reeskalasi konflik bersenjata, dan ini taruhannya adalah nyawa,” ujarnya.

“Kita sepakat bahwa kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi kita. Namun hal tersebut harus ditempuh dengan cara-cara yang sesuai hukum dan norma internasional, tidak menimbulkan risiko bagi WNI, khususnya prajurit TNI, dan yang paling penting tepat sasaran untuk mendukung kemerdekaan Palestina,” katanya.

Ketiga, selain berbahaya, eksperimen ISF ini juga dianggap tidak murah. Di tengah kondisi ekonomi domestik yang masih menghadapi berbagai tantangan, pengiriman pasukan untuk misi yang belum jelas dinilai berpotensi membebani keuangan negara.

JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menetapkan I Wayan Sudirta sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. I Wayan menggantikan TB Hasanuddin .

Penetapan tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam Rapat MKD DPR RI sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Selasa (27/1/2026).

"Kami selaku pimpinan DPR RI akan memimpin Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan dalam rangka penetapan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan sesuai ketentuan Pasal 121 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD," ujar Cucun.

Ia menjelaskan, pimpinan MKD dipilih dari dan oleh anggota MKD dalam satu paket tetap berdasarkan usulan fraksi dengan prinsip musyawarah mufakat.

"Mengawali rapat ini, terlebih dahulu kami sampaikan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 juncto Pasal 90 Ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI bahwa pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri dari satu orang ketua dan paling banyak empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat,” kata Cucun.

Cucun mengungkapkan, sebelumnya MKD telah menetapkan susunan pimpinan pada 15 Juli 2025. Namun, terjadi perubahan penugasan dari Fraksi PDI Perjuangan.

"Selanjutnya Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 354/F-PDIP/DPR RI/XI/2025 tertanggal 24 November 2025 perihal Perubahan Penugasan Keanggotaan AKD,” ujarnya.

Berdasarkan surat tersebut, DPR RI menetapkan pergantian posisi Wakil Ketua MKD dari Fraksi PDIP. “Sesuai dengan surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan ini kami selaku pimpinan dewan menetapkan Saudara Doktor I Wayan Sudirta nomor anggota 238 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menggantikan Saudara TB Hasanuddin nomor anggota 186. Apakah dapat disetujui?” kata Cucun.

Usulan tersebut disetujui peserta rapat. Dengan demikian, susunan pimpinan MKD DPR RI masa keanggotaan 2024–2029 ditetapkan sebagai berikut:

1. Nazaruddin Dek Gam dari Fraksi PAN sebagai Ketua

2. I Wayan Sudirta dari Fraksi PDIP sebagai Wakil Ketua

3. Agung Widyantoro dari Fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua

4. Imron Amin dari Fraksi Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua

5. Adang Daradjatun dari Fraksi PKS sebagai Wakil Ketua.

JAKARTA - Anggota DPR TB Hasanuddin menyoroti aksi massa yang melakukan pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di sejumlah wilayah Aceh. Peristiwa tersebut perlu dipahami sebagai gejala sosial yang harus disikapi secara bijak, tenang, dan proporsional.

Hasanuddin menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut tidak boleh dilakukan dengan pendekatan kekerasan, apalagi menggunakan senjata. Apalagi, Aceh memiliki sejarah panjang konflik.

“Pengibaran bendera GAM ini merupakan gejala sosial. Kita berharap penyelesaiannya tidak dilakukan dengan kekerasan, apalagi menggunakan senjata. Pendekatan yang tepat adalah dialog dan langkah persuasif dengan sebaik-baiknya,” ujar Hasanuddin, Jumat (26/12/2025).

Kendati demikian, Hasanuddin mengingatkan, fokus pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan saat ini harus diarahkan pada upaya rehabilitasi dan pemulihan korban bencana yang tengah dihadapi masyarakat Aceh. Menurutnya, solidaritas dan kepedulian kemanusiaan harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan lainnya.

“Fokus kita sekarang seharusnya lebih kepada rehabilitasi dan pemulihan korban bencana. Masyarakat membutuhkan kehadiran negara untuk membantu mereka bangkit, bukan suasana yang justru berpotensi memicu ketegangan,” tegasnya.

Hasanuddin pun mengajak, seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri dan tidak terpancing oleh provokasi yang dapat memperkeruh situasi. Ia menekankan, pentingnya menjaga perdamaian Aceh yang telah dibangun melalui proses panjang dan pengorbanan besar.

“Perdamaian adalah aset yang sangat berharga. Mari kita jaga bersama dengan mengedepankan dialog, kemanusiaan, dan kepentingan rakyat Aceh,” pungkasnya.

Sebelumnya, TNI bersama kepolisian membubarkan sekelompok masyarakat yang mengibarkan bendera bulan bintang atau bendera GAM di Desa Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, pada Kamis siang, 25 Desember 2025.

Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda Kolonel Infanteri Teuku Mustafa Kamal mengatakan, kelompok tersebut mulai berkumpul sekitar pukul 10.10 WIB dengan membawa bendera bulan bintang yang dipasang pada kayu.

“Sekitar pukul 10.30 WIB, mereka mengibarkan bendera dan mengayun-ayunkannya sambil meneriakkan kata ‘merdeka’ saat pengguna jalan melintas,” kata Mustafa dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Desember 2025.

Komandan Resor Militer 011/Lilawangsa Kolonel Infanteri Ali Imran berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe dan mendatangi lokasi bersama personel Korem dan Kodim 0103/Aceh Utara. Setiba di lokasi sekitar pukul 11.10 WIB, aparat mengimbau massa untuk menghentikan aksi dan menyerahkan bendera, namun imbauan tersebut ditolak.

Menurut Mustafa Kamal, aparat kemudian melakukan pembubaran dan mengamankan bendera bulan bintang. Saat proses pemeriksaan, terjadi adu mulut antara petugas dan massa. Petugas menangkap seorang warga yang membawa senjata api.