REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Senin (23/2/2026), bergerak menguat 20 poin atau 0,12 persen menjadi Rp 16.868 per dolar Amerika Serikat (AS), dari sebelumnya Rp 16.888 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, mengatakan penguatan kurs rupiah dipengaruhi keputusan Mahkamah Agung (MA) AS yang menganulir kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. “Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS yang melemah tajam setelah data pertumbuhan ekonomi jauh di bawah ekspektasi dan keputusan MA yang menganulir tarif Trump,” katanya di Jakarta, Senin.

Mengutip Sputnik, putusan MA AS untuk membatalkan beberapa kebijakan tarif global Presiden Donald Trump memberikan pukulan serius bagi rakyat AS sekaligus mengurangi pengaruh signifikan Trump, kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

Pada Jumat (20/2/2026) waktu setempat, MA AS dengan hasil pemungutan suara 6-3 memutuskan Trump tidak berwenang memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Sementara itu, Trump menyebut putusan MA AS tersebut “sangat mengecewakan” dan menuduh lembaga tersebut telah dipengaruhi oleh “kepentingan asing”.

Ia kemudian menegaskan seluruh tarif keamanan nasional tetap berlaku dan bahwa putusan MA tersebut hanya menyangkut penggunaan tarif berdasarkan IEEPA. “Dampak sebenarnya masih belum jelas karena Trump masih bersikukuh. Namun, setidaknya ini merupakan keputusan yang positif bagi dunia,” kata Lukman.

Penguatan rupiah juga dipengaruhi capaian pertumbuhan ekonomi AS yang hanya 1,4 persen, jauh di bawah perkiraan 3 persen. “Mayoritas disebabkan oleh shutdown pemerintah dan daya beli yang memang lemah akibat tarif,” katanya.

Supreme Court atau Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS) pada Jumat (20/2) membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

Ketua MA AS John Roberts mengatakan Trump telah berlaku sewenang-wenang karena menerapkan tarif secara sepihak menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tahun 1977.

Padahal, berdasarkan penilaian MA, undang-undang tersebut tidak bisa diterapkan untuk mematok tarif.

"Presiden menegaskan kekuasaan luar biasa untuk secara sepihak memberlakukan tarif dengan jumlah, durasi, dan cakupan yang tidak terbatas," tulis Roberts dalam putusan yang didukung tiga hakim liberal dan dua hakim konservatif.

"Kami berpendapat bahwa IEEPA tidak memberi wewenang kepada Presiden untuk mengenakan tarif," tambah Roberts, seperti dilansir NBC News.

Putusan MA ini membuat lega para pemilik usaha yang telah dijerat tarif Trump sejak tahun lalu.

Trump mematok tarif timbal balik ke seluruh negara, dengan besaran mulai dari 34 persen untuk China; 25 persen untuk beberapa barang dari Kanada, Meksiko, dan China; serta 10 persen sebagai tarif dasar untuk seluruh negara.

Dengan adanya pembatalan ini, perusahaan-perusahaan yang membayar tarif resiprokal Trump kemungkinan bisa meminta pengembalian dana dari Kementerian Keuangan AS. Menurut laporan NBC News, ratusan perusahaan telah mengajukan ini, termasuk VOS Selections.

Di hari MA AS membacakan putusan, pemerintah Indonesia dan AS menyepakati tarif impor untuk produk asal Indonesia menjadi sebesar 19 persen. Jumlah ini turun dari sebelumnya 32 persen.

Angka 19 persen ini berhasil didapat Republik Indonesia (RI) setelah berbulan-bulan negosiasi dengan AS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan tarif ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan kesepakatan, komoditas unggulan RI seperti minyak sawit, kopi, dan kakao akan dikecualikan dari tarif AS. Sebagai imbalan, Indonesia harus membebaskan hambatan tarif pada lebih dari 90 persen produk AS.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan kebijakan resiprokal Trump ini "sangat memberatkan posisi Indonesia".

Oleh sebab itu, pembatalan oleh MA menurutnya menjadi momentum untuk meninjau kembali dengan cermat kesepakatan dagang RI-AS.

"Opsinya sekarang ada tiga. Opsi pertama adalah melakukan penolakan total. Ini yang sedang dipikirkan oleh banyak negara. Jadi fokusnya sekarang adalah menagih, membantu pengusaha menagih berapa selisih tarif yang selama ini mereka akhirnya bayarkan," kata Bhima kepada CNN Indonesia.

Pasca MA AS membatalkan tarif resiprokal, Trump mengumumkan di media sosial bahwa ia mengesahkan tarif global jadi sebesar 10 persen. Tarif ini rencananya berlaku mulai Selasa (24/2) pukul 00.01 pagi waktu setempat, selama maksimal 150 hari.

Pada Sabtu (21/2), Trump merevisi kebijakannya dengan mematok tarif impor untuk seluruh negara menjadi sebesar 15 persen. Ia menggunakan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 sebagai dasar hukum.

Meski meningkat, tarif baru ini masih di bawah bea yang sebelumnya ditetapkan untuk Indonesia, yakni 19 persen. Bhima menilai ini kesempatan untuk menguatkan daya tawar Indonesia dan menguntungkan para pelaku usaha dalam negeri.

Dalam opsi keduanya, Bhima menyarankan pemerintah Indonesia melakukan revisi. Menurutnya, beberapa poin seperti soal lingkungan hidup, tenaga kerja, dan transparansi kebijakan bisa tetap dilanjutkan, sementara sisanya harus diubah sepenuhnya.

"Poin lainnya itu dirombak total. Karena yang bagus di dalam perjanjian itu cuma tiga hal itu tadi," ucap Bhima.

"Nah yang ketiga adalah kita harus cari kerja sama dengan negara lainnya," lanjut Bhima.

Bhima berujar perjanjian dengan AS telah membatasi manuver Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain. Padahal, diversifikasi diperlukan untuk mencari barang paling murah yang menguntungkan Indonesia.

Bhima sendiri menyimpulkan pembatalan oleh MA AS berarti perjanjian kerja sama dagang antara Indonesia-AS kini tak lagi berlaku. Ia pun menyarankan Presiden Prabowo Subianto maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak mengeluarkan keputusan presiden maupun undang-undang terkait perjanjian dengan Amerika Serikat.

"Kalau dia keputusan Presiden berarti sekarang bolanya ada di Pak Prabowo untuk tidak melanjutkan pembahasan, untuk tidak mengeluarkan keputusan presiden terkait dengan perjanjian dengan Amerika. Kalau ada di DPR untuk jadi Undang-Undang, maka DPR bisa menolak," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perjanjian dagang antara Uni Eropa (UE) dengan negara-negara Amerika Latin atau Mercosur kembali tersendat. Hal ini membuka peluang bagi negara pesaing mengamankan akses ke pasar Amerika Selatan yang kaya konsumen dan mineral strategis.

Melansir Bloomberg pada Senin (22/12/2025), didorong kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, perundingan dagang antara blok Amerika Selatan itu dengan mitra lain seperti Uni Emirat Arab (UEA), Kanada, dan India kembali menguat.

Sebaliknya, Uni Eropa justru terlihat gamang setelah lebih dari seperempat abad negosiasi tanpa kepastian. Prospek negara pesaing mengamankan akses preferensial ke pasar Mercosur, termasuk mineral strategis, kian menyita perhatian ibu kota dunia, dari London hingga Tokyo.

“Kami bertekad memperdalam hubungan dagang,” ujar Duta Besar Jepang untuk Brasil, Yasushi Noguchi, dalam wawancara pekan ini.

Dia mengatakan Jepang sangat mencermati perkembangan perjanjian UE–Mercosur karena perusahaan Jepang kerap bersaing langsung dengan korporasi Eropa.

Kekecewaan terhadap UE mencuat dalam pertemuan para pemimpin pemerintahan Mercosur pada Sabtu lalu, setelah penolakan dari petani Eropa—terutama di Prancis dan Italia—kembali menunda kesepakatan.

“Tanpa kemauan politik dan keberanian para pemimpinnya, mustahil menyelesaikan negosiasi yang telah berlangsung selama 26 tahun. Sementara itu, Mercosur akan terus bekerja sama dengan mitra lain," ujar Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dalam KTT yang digelarnya.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sebelumnya dijadwalkan hadir di KTT tersebut untuk menandatangani kesepakatan UE–Mercosur. Namun, dia mendadak membatalkan kunjungan setelah UE gagal mengumpulkan dukungan suara yang cukup untuk mengesahkan perjanjian.

Para pejabat Eropa kini menargetkan ratifikasi pada pertengahan Januari. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, yang memegang suara kunci, mengatakan kepada Lula pekan ini bahwa dia optimistis dapat mendukung kesepakatan tersebut jika diberi waktu tambahan untuk menggalang dukungan domestik.

Mercosur—yang beranggotakan Brasil, Argentina, Uruguay, dan Paraguay—sebelumnya telah menyetujui permintaan tambahan UE berupa mekanisme perlindungan bagi petani Eropa.

Namun, sejumlah negara UE seperti Prancis dan Polandia tetap menentang perjanjian itu, dengan alasan akses terhadap raksasa industri pertanian Amerika Selatan akan merugikan petani Eropa.

Bloomberg Economics memperkirakan kesepakatan tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,7% bagi negara-negara Mercosur pada 2040, serta sekitar 0,1% bagi Eropa.

Meski begitu, secara geopolitik UE dinilai berpotensi meraih keuntungan terbesar dengan memperluas pengaruhnya di kawasan yang semakin kuat didekati China. Bagi Amerika Selatan, perjanjian UE–Mercosur masih menjadi hal penting.

Kesepakatan ini akan menciptakan pasar terintegrasi dengan sekitar 780 juta konsumen, mendorong sektor-sektor seperti pertanian, sekaligus meningkatkan investasi Eropa di kawasan tersebut.

Di tengah perubahan lanskap perdagangan global akibat tarif Trump, UE berpacu dengan waktu untuk mencari mitra dagang baru dan memperluas kerja sama lama demi mendiversifikasi perdagangan.

Tahun ini, Mercosur telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan European Free Trade Association (EFTA) yang mencakup Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Blok ini juga berharap dapat merampungkan perundingan dengan UEA dan Kanada pada 2026.

Selain itu, Mercosur berupaya segera memulai negosiasi dengan Inggris, telah membuka pembicaraan dengan Vietnam dan El Salvador, serta tengah menyusun kerangka kerja sama dagang dengan Jepang.

“Kami siap melangkah maju, dengan memahami bahwa Eropa memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikan urusan institusional internalnya. Namun, pada saat yang sama, jadwal tersebut tidak bersifat tanpa batas," ujar Menteri Luar Negeri Paraguay Ruben Ramirez.