Kehadiran Agen BRILink hingga pelosok wilayah Indonesia kini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan perbankan dekat pemukiman, tetapi juga mulai menjadi unit usaha yang mampu menyerap tenaga kerja.

Salah satunya, BRILink Agen Warung Concept di Desa Jambu Timur, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang beroperasi sejak 2013. Perkembangan usaha keagenan yang dikelola oleh keluarga ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan dapat berdampak langsung pada pengurangan angka pengangguran di tingkat desa.

Melalui kemitraan yang terjalin, para agen mampu mengelola volume transaksi yang terus meningkat sehingga memerlukan bantuan tenaga operasional tambahan dari lingkungan sekitar. Transformasi dari sekadar toko kecil menjadi pusat layanan transaksi perbankan ini memberikan stabilitas ekonomi baru bagi keluarga pengelola dan karyawannya.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari menjelaskan bahwa model bisnis keagenan memang dirancang untuk memberikan efek domino bagi ekonomi kerakyatan di berbagai daerah. Strategi ini terbukti efektif dalam memberdayakan masyarakat melalui kemandirian finansial yang dibangun dari sektor usaha mikro secara berkelanjutan.

"Kehadiran Agen BRILink di tengah masyarakat tidak hanya memberikan kemudahan akses perbankan, namun juga mampu meningkatkan pendapatan agen secara signifikan," ujar Supari dalam keterangannya.

Dukungan teknologi dan pendampingan rutin menjadi kunci utama bagi para agen untuk terus melakukan ekspansi bisnis di daerah masing-masing.

Pertumbuhan jumlah tenaga kerja di unit keagenan mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi untuk melakukan transaksi keuangan di luar kantor cabang formal. Supari menegaskan bahwa keberhasilan para agen di Jepara merupakan contoh nyata bagaimana sektor jasa keuangan dapat terintegrasi dengan kebutuhan sosial masyarakat.

"Agen BRILink merupakan bagian dari strategi BRI untuk terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan di lapisan masyarakat bawah," kata Supari.

BRI pun disebut terus berupaya meningkatkan fitur layanan pada perangkat keagenan agar para mitra dapat melayani lebih banyak kebutuhan transaksi mulai dari transfer hingga pembayaran tagihan.

Dengan semakin banyaknya lapangan kerja yang tercipta dari ekosistem ini, roda ekonomi desa dapat berputar lebih cepat tanpa harus bergantung pada pusat kota. Para pekerja lokal yang terserap kini memiliki keahlian baru dalam bidang layanan keuangan digital yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini.

Sinergi yang konsisten antara perbankan dan pelaku usaha mikro ini diproyeksikan akan terus memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui penguatan pilar-pilar usaha di tingkat lokal. Untuk itu, BRI akan berfokus terhadap pengembangan Agen BRILink guba menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh Indonesia.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) memperkenalkan inovasi wastra nusantara yang disesuaikan dengan kebutuhan busana kerja perempuan. Langkah ini bertujuan agar kain tradisional tidak lagi hanya digunakan untuk acara formal, tetapi juga relevan dalam lingkungan profesional harian.

Adaptasi desain ini merupakan bagian dari upaya memperluas pangsa pasar pelaku usaha lokal di tengah tren mode yang terus berkembang. Melalui sentuhan modern, wastra seperti batik dan tenun kini tampil dengan potongan yang lebih sederhana serta fungsional untuk menunjang aktivitas perkantoran.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari menyampaikan bahwa pendampingan terhadap perajin difokuskan pada peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar global. Strategi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi melalui penguatan daya beli terhadap produk-produk asli buatan dalam negeri.

"UMKM harus mampu beradaptasi dengan tren pasar agar tetap relevan dan memiliki daya saing yang tinggi," ujar Supari.

Ia menambahkan bahwa bank memberikan fasilitas pemasaran serta kemudahan akses modal bagi pelaku usaha yang berani melakukan inovasi desain pada produk tradisional mereka.

Inovasi busana kerja berbahan wastra ini juga menjadi solusi bagi para pekerja perempuan yang ingin tampil elegan sekaligus melestarikan budaya lokal. Penggunaan material yang lebih nyaman serta pola yang fleksibel menjadi kunci utama produk UMKM ini dapat diterima oleh pasar generasi muda.

Supari menekankan bahwa transformasi produk wastra merupakan langkah penting untuk mengangkat nilai ekonomi dari warisan budaya yang ada di berbagai daerah.

"Melalui pemberdayaan ini, kami berharap produk UMKM binaan tidak hanya dikenal di lokal, tapi juga bisa menembus pasar internasional," ujar Supari.

Dukungan finansial dan bimbingan teknis yang diberikan mencakup standarisasi mutu produksi hingga pengenalan platform digital sebagai media pemasaran yang lebih luas. Dengan demikian, para perajin dapat langsung terhubung dengan konsumen tanpa melalui rantai distribusi yang panjang sehingga keuntungan yang diperoleh lebih optimal.

Sinergi antara institusi perbankan dan pelaku industri kreatif ini diproyeksikan akan terus memperkuat struktur ekonomi kerakyatan di masa depan. Fokus pada busana kerja wanita menjadi pintu masuk strategis bagi wastra nusantara untuk menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban yang dinamis.

JAKARTA - Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari mengusulkan tiap kantor desa atau kelurahan memajang daftar masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Menurut dia, hal tersebut merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah penerima bantuan tersebut yang salah sasaran.

“Nah, saya punya jalan, punya solusi. Sekarang setiap kelurahan atau setiap desa tolong di kelurahan itu dipasang orang-orang yang berhak mendapatkan jaminan sosial. Ditulis gitu. Jadi rakyat biar bisa memantau langsung,” ujarnya dalam Podcast Bikin Terang dikutip dari YouTube SindoNews pada Minggu (15/2/2026).

Tujuan dari cara tersebut hampir mirip dengan penempelan stiker penanda “Keluarga Miskin” di rumah penerima bansos. Dengan dipajangnya daftar PBI BPJS Kesehatan tersebut, masyarakat bisa langsung mengecek atau memantau.

Dari cara itu juga akan diketahui mana saja orang kaya yang terdaftar PBI BPJS Kesehatan. “Ditempel di kelurahan nama saya ada enggak ya? Oh nama orang kaya ada ini, ni kok nama orang kaya di sini. Nah sekarang itu saja dulu dijalankan mungkin akan mempengaruhi,” ujarnya.

Dia mengungkapkan penyebab Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan salah sasaran. Menurut dia, data penerima bantuan tersebut salah sasaran bukan kebetulan alias disengaja.

“Dan ternyata memang salah sasaran itu bukannya kebetulan atau tidak disengaja, tetapi kebanyakan ini terjadi pada pimpinan daerah, kepala desa, kelurahan, waktu itu loh ya tahun 2005 loh ya,” ujarnya.

“Nah itu ternyata kuota yang saya berikan pada kelurahan ini, jumlah ini tidak diberikan pada daftar yang diberikan oleh Bu PKK tadi,” sambung Siti Fadilah.

Siti Fadilah mengungkapkan bahwa perangkat desa memberikan kuota penerima bantuan tersebut kepada keluarga atau kerabat masing-masing. “Dikasihnya ke kerabat-kerabatnya pimpinan desa itu,” ujarnya.

Sehingga, kuota yang harusnya diberikan kepada orang miskin menjadi salah sasaran. “Sehingga yang dapat malah orang yang tidak membutuhkan (sebetulnya, red). Ini yang terjadi sekarang menurut saya,” tuturnya.

Kemudian, Siti Fadilah menyinggung adanya kasus YBS (10) seorang siswa kelas IV sekolah dasar di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada yang bunuh diri. Orang tua dari bocah tersebut diketahui tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

“Ada rakyat sakit apa cuci darah tidak bisa cuci darah. Haknya diselewengkan oleh yang membagi kuota. Pendataannya atau siapa sih yang bertanggung jawab,” katanya.

1.824 Orang Paling Kaya Terima PBI-JK

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan, pihaknya menemukan ribuan penerima Desil 10 hingga 9 terdaftar menjadi Penerima Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI JK). Akibatnya, ada peserta desil bawah tak dapat PBI JK.

Hal itu diungkapkan Budi saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026). Ia mengaku, pihaknya telah menyortir data peserta desil yang menerima PBI JK.

"Jadi memang dari data yang sudah di-clean up kemarin, bapak ibu lihat, ada juga orang kaya, paling kaya, desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada. Nah, kalau orang kaya yang 10 itu masuk PBI, misalnya di situ ada datanya berapa? 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI," ujar Budi.

Dengan kondisi itu, ada peserta yang berhak tak menerima PBI JK. "Akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk, karena PBI itu kan ada kuotanya sekitar 96,8 juta," terang Budi.

54 Juta Warga Miskin Tak Tercover

Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan penjelasan terkait validasi ulang 15 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa langkah ini dilakukan untuk menciptakan keadilan, memberikan perlindungan kesehatan kepada rakyat miskin.

PBI BPJS Kesehatan belum sepenuhnya tepat sasaran. Dari 96,8 juta peserta PBI BPJS Kesehatan, sekitar 15 juta di antaranya termasuk dalam kelompok keluarga menengah hingga mampu.

Di sisi lain, terdapat 54 juta orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat sangat miskin, miskin, hingga rentan miskin, namun belum masuk sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan.

"Berdasarkan DTSEN (Data Sosial Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), masih ada penduduk desil 1 dan 5 (kelompok masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin) yang belum menerima PBI Jaminan Kesehatan. Sementara sebagian desil 6 sampai 10 (kelompok masyarakat kelas menengah hingga mampu) masih tercatat sebagai penerima," ujar Saifullah Yusuf dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/2/2026).

Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 96,8 triliun untuk PBI BPJS Kesehatan. Saifullah ingin membuat PBI BPJS Kesehatan lebih tepat sasaran, yaitu memberi perlindungan kepada kelompok masyarakat miskin. "Yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu. Ini adalah data yang kita peroleh pada tahun 2025," paparnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari mengungkapkan penyebab Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan salah sasaran. Menurut dia, data penerima bantuan tersebut salah sasaran bukan kebetulan alias disengaja.

“Dan ternyata memang salah sasaran itu bukannya kebetulan atau tidak disengaja, tetapi kebanyakan ini terjadi pada pimpinan daerah, kepala desa, kelurahan, waktu itu loh ya tahun 2005 loh ya,” ujarnya dalam Podcast Bikin Terang dikutip dari YouTube SindoNews pada Minggu (15/2/2026).

“Nah itu ternyata kuota yang saya berikan pada kelurahan ini, jumlah ini tidak diberikan pada daftar yang diberikan oleh Bu PKK tadi,” sambung Siti Fadilah.

Siti Fadilah mengungkapkan bahwa perangkat desa memberikan kuota penerima bantuan tersebut kepada keluarga atau kerabat masing-masing. “Dikasihnya ke kerabat-kerabatnya pimpinan desa itu,” ujarnya.

Sehingga, kuota yang harusnya diberikan kepada orang miskin menjadi salah sasaran. “Sehingga yang dapat malah orang yang tidak membutuhkan (sebetulnya, red). Ini yang terjadi sekarang menurut saya,” tuturnya.

Kemudian, Siti Fadilah menyinggung adanya kasus YBS (10) seorang siswa kelas IV sekolah dasar di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada yang bunuh diri. Orang tua dari bocah tersebut diketahui tidak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

“Ada rakyat sakit apa cuci darah tidak bisa cuci darah. Haknya diselewengkan oleh yang membagi kuota (bantuan). Pendataannya atau siapa sih yang bertanggung jawab,” katanya.

1.824 Orang Paling Kaya Terima PBI-JK

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan, pihaknya menemukan ribuan penerima Desil 10 hingga 9 terdaftar menjadi Penerima Iuran Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI JK). Akibatnya, ada peserta desil bawah tak dapat PBI JK.

Hal itu diungkapkan Budi saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026). Ia mengaku, pihaknya telah menyortir data peserta desil yang menerima PBI JK.

"Jadi memang dari data yang sudah di-clean up kemarin, bapak ibu lihat, ada juga orang kaya, paling kaya, desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada. Nah, kalau orang kaya yang 10 itu masuk PBI, misalnya di situ ada datanya berapa? 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI," ujar Budi.

Dengan kondisi itu, ada peserta yang berhak tak menerima PBI JK. "Akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk, karena PBI itu kan ada kuotanya sekitar 96,8 juta," terang Budi.

54 Juta Warga Miskin Tak Tercover

Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan penjelasan terkait validasi ulang 15 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa langkah ini dilakukan untuk menciptakan keadilan, memberikan perlindungan kesehatan kepada rakyat miskin.

PBI BPJS Kesehatan belum sepenuhnya tepat sasaran. Dari 96,8 juta peserta PBI BPJS Kesehatan, sekitar 15 juta di antaranya termasuk dalam kelompok keluarga menengah hingga mampu.

Di sisi lain, terdapat 54 juta orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat sangat miskin, miskin, hingga rentan miskin, namun belum masuk sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan.

"Berdasarkan DTSEN (Data Sosial Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), masih ada penduduk desil 1 dan 5 (kelompok masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin) yang belum menerima PBI Jaminan Kesehatan. Sementara sebagian desil 6 sampai 10 (kelompok masyarakat kelas menengah hingga mampu) masih tercatat sebagai penerima," ujar Saifullah Yusuf dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/2/2026).

Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 96,8 triliun untuk PBI BPJS Kesehatan. Saifullah ingin membuat PBI BPJS Kesehatan lebih tepat sasaran, yaitu memberi perlindungan kepada kelompok masyarakat miskin. "Yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu. Ini adalah data yang kita peroleh pada tahun 2025," paparnya.