Harta taipan Sukanto Tanoto melesat menjadi orang terkaya nomor dua di Indonesia.

Berdasarkan data dari Bloomberg Billionaires Index pada Rabu (11/2), kekayaan Sukanto tembus US$23,3 miliar.

Jika dirupiahkan dengan kurs Rp16.780, kekayaan Sukanto tembus Rp390,98 triliun.

Kekayaan Sukanto melesat sebanyak US$42,4 juta atau setara Rp711,48 miliar dibandingkan Selasa (10/2) yang masih di kisaran US$23,26 miliar.

Kekayaan itu juga membuatnya menjadi orang terkaya nomor dua di Indonesia dan nomor 113 dunia saat ini.

Harta Sukanto berada di bawah Prajogo Pangestu yang berada di peringkat 71 dunia dengan kekayaan sebesar US$34,1 miliar atau setara Rp572,2 triliun.

Sementara itu, Harta Sukanto berada di atas Low Tuck Kwong, taipan yang berada di peringkat 135 orang terkaya dunia dengan kekayaan US$19,9 miliar atau setara Rp333,92 triliun.

Kekayaan itu juga berada jauh di atas Robert Budi Hartono yang berada di posisi 156 orang terkaya dunia dengan kekayaan US$17,7 miliar atau Rp297 triliun.

Selanjutnya, Anthoni Salim yang menempati posisi orang terkaya dunia nomor 179 memiliki kekayaan US$16,5 miliar atau Rp276,87 triliun.

Mengutip Forbes Real Time Billionaires, Sukanto Tanoto merupakan pemilik Royal Golden Eagle (RGE) grup perusahaan yang berlokasi di Singapura. Bisnisnya berada di bidang pulp dan kertas, serat viscose, minyak sawit, serta operasi energi di Indonesia, China, Brasil, Kanada, Spanyol, dan Malaysia.

Perusahaan Bracell yang berbasis di Brasil merupakan salah satu produsen selulosa khusus terbesar di dunia. Produk dari perusahaan ini digunakan dalam berbagai produk mulai dari tisu bayi hingga es krim.

Selain itu, perusahaan lain dalam grup tersebut, yakni APRIL memproduksi pulp, kertas, dan karton.

Akar bisnis milik Sukanto bermula pada tahun 1967 ketika dirinya membuka toko suku cadang motor sederhana yang dikenal sebagai Toko Motor.

Tanoto memasuki bisnis tisu pada tahun 2023 dengan mengakuisisi OL Papeis di Brasil. Ia juga mengambil alih produsen kertas tisu yang terdaftar di Hong Kong, Vinda, dalam kesepakatan senilai US$3,3 miliar atau setara Rp55,37 triliun pada tahun 2024.

Perusahaan bubur kertas, PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), akhirnya buka suara merespons banyaknya tudingan terkait peran perusahaan dalam kerusakan hutan yang menyebabkan bencana besar di Sumatra. TPL memegang konsesi lahan lebih dari 160 ribu hektare di Sumatra.

Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk, Anwar Lawden mengklaim seluruh kegiatan operasional perusahaan dijalankan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. "Termasuk ketentuan perlindungan lingkungan dan kehutanan, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan pengawasan instansi berwenang,” kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu (14/1).

Dia menjelaskan, sejak awal beroperasi, TPL menjalankan kegiatan usaha dalam kerangka perizinan resmi pemerintah, termasuk persetujuan lingkungan, Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), serta pengawasan rutin dari instansi terkait, dan secara terbuka mendukung proses evaluasi serta klarifikasi oleh otoritas berwenang.

TPL menegaskan bahwa tuduhan yang menyebut operasional perusahaan sebagai perusak lingkungan dan penyebab bencana ekologi tidak didukung oleh temuan faktual. "Seluruh operasional perusahaan mengacu pada prinsip pengelolaan hutan lestari, kehati-hatian ekologis, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terdokumentasi, dan diawasi secara konsisten,” kata dia.

Dalam pengelolaan wilayah konsesi seluas 167.912 hektare, menurut dia, TPL tidak memanfaatkan seluruh area untuk kegiatan produksi. Perseroan hanya memanfaatkan sekitar 46.000 hektare sebagai perkebunan eucalyptus, sementara kurang lebih 48.000 hektare dialokasikan sebagai kawasan lindung, dan sisanya adalah areal HCV, HCS, infrastruktur, sarana prasarana dan fasilitas umum.

HCV merupakan area konservasi tinggi, yang di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati, layanan ekosistem kritis (sumber air), serta hal lain yang berkaitan dengan nilai sosial dan budaya.

Sementara itu HCS atau Stok Karbon Tinggi merujuk pada hutan alami yang memiliki cadangan karbon signifikan dan bernilai konservasi tinggi, yang perlu dilindungi dari konversi untuk perkebunan atau pembangunan lain.

“Kawasan-kawasan tersebut berfungsi sebagai penyangga ekologis, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), serta habitat keanekaragaman hayati. Dengan pendekatan ini, area tanam HTI mengikuti kontur wilayah, juga menggabungkan area produksi dengan area perlindungan dalam satu kesatuan bentangan,” ujarnya.

TPL, lanjutnya, juga mengatur pemanfaatan tanah secara selektif dengan menanam spesies pohon yang dapat mempercepat pertumbuhan, namun tetap menjaga ekosistem sekitar dengan pohon pelindung yang berasal dari habitat aslinya.

“Audit menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode 2022–2023 menyatakan bahwa TPL taat terhadap seluruh regulasi dan tidak ditemukan pelanggaran pada aspek lingkungan maupun sosial,” ujarnya.

“TPL menghargai hak setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, namun berharap seluruh diskursus publik didasarkan pada data dan fakta yang akurat. Kami membuka ruang dialog dan siap menerima masukan dari semua pihak demi mewujudkan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di wilayah Tano Batak,” ujar Anwar.

PT Toba Pulp Lestari sebelumnya dikenal sebagai PT Inti Indorayon Utama, didirikan pada 1983 oleh Sukanto Tanoto. Sukanto kini dikenal luas sebagai konglomerat sawit dan bubur kertas. Namun, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, nama Sukanto tidak lagi tercatat dalam daftar pemegang saham utama perusahaan.

Sekarang, mayoritas saham Toba Pulp Lestari yaitu 92,54 persen dipegang oleh perusahaan asal Hong Kong, Allied Hill Limited, sisanya dipegang publik. Allied Hill Limited dilaporkan milik pengusaha Singapura Joseph Oetomo.

Luhut Binsar Bantah Genggam Saham Toba Pulp Lestari

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah informasi yang menyebut dirinya sebagai salah satu pemegang saham PT Toba Pulp Lestasi. Dia menyatakan telah merekomendasikan pencabutan izin perusahaan.

“Kalau orang menuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukkan. Saya tidak pernah punya saham kecuali di perusahaan saya yaitu PT Toba Sejahtera yang saya buat sendiri. Di situ ada Kutai Energi, satu-satunya yang punya IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang saya dapat tahun 2003 atau 2004,” kata dia dalam video yang diunggap di instagram pribadinya, Senin (12/1).

Luhut mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan saran kepada presiden untuk mencabut izin perusahaan. "Masa kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir 200 ribu hektar tanah di sana, enggak benar-lah. Saya setuju dengan presiden, orang-orang kaya itu menikmati hasil bumi kita, lalu bawa duitnya keluar, lalu apa yang kita dapat? Ya kerusakan ini yang kita dapat,” ujarnya.

Luhut mengaku, dari sejak menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Gus Dur, dirinya sudah menolak PT Toba Pulp Lestari yang dulunya bernama PT Indorayon. "Saya menolak TPL sebenarnya sejak saya lihat sendiri," ujarnya.

Luhut bercerita, melihat aksi demonstrasi di PT Indorayon saat akan berkunjung ke Gereja HKBP di Pearaja Toba. Dia pun sempat menghentikan mobil dan berbincang dengan masyarakat yang melakukan aksi.

"Mereka bilang, ini (Indorayon) merusak lingkungan, berdampak ke air Danau Toba, menyebabkan bau dan sampah potongan kayu. Anda bayangkan, pada tahun 2000-2001, rakyat sudah paham dengan masalah lingkungan," ujar dia.

Perusahaan bubur kertas, PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), akhirnya buka suara merespons banyaknya tudingan terkait peran perusahaan dalam kerusakan hutan yang menyebabkan bencana besar di Sumatra. TPL memegang konsesi lahan lebih dari 160 ribu hektare di Sumatra.

Direktur PT Toba Pulp Lestari Tbk, Anwar Lawden mengklaim seluruh kegiatan operasional perusahaan dijalankan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. "Termasuk ketentuan perlindungan lingkungan dan kehutanan, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan pengawasan instansi berwenang,” kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu (14/1).

Dia menjelaskan, sejak awal beroperasi, TPL menjalankan kegiatan usaha dalam kerangka perizinan resmi pemerintah, termasuk persetujuan lingkungan, Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), serta pengawasan rutin dari instansi terkait, dan secara terbuka mendukung proses evaluasi serta klarifikasi oleh otoritas berwenang.

TPL menegaskan bahwa tuduhan yang menyebut operasional perusahaan sebagai perusak lingkungan dan penyebab bencana ekologi tidak didukung oleh temuan faktual. "Seluruh operasional perusahaan mengacu pada prinsip pengelolaan hutan lestari, kehati-hatian ekologis, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terdokumentasi, dan diawasi secara konsisten,” kata dia.

Dalam pengelolaan wilayah konsesi seluas 167.912 hektare, menurut dia, TPL tidak memanfaatkan seluruh area untuk kegiatan produksi. Perseroan hanya memanfaatkan sekitar 46.000 hektare sebagai perkebunan eucalyptus, sementara kurang lebih 48.000 hektare dialokasikan sebagai kawasan lindung, dan sisanya adalah areal HCV, HCS, infrastruktur, sarana prasarana dan fasilitas umum.

HCV merupakan area konservasi tinggi, yang di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati, layanan ekosistem kritis (sumber air), serta hal lain yang berkaitan dengan nilai sosial dan budaya.

Sementara itu HCS atau Stok Karbon Tinggi merujuk pada hutan alami yang memiliki cadangan karbon signifikan dan bernilai konservasi tinggi, yang perlu dilindungi dari konversi untuk perkebunan atau pembangunan lain.

“Kawasan-kawasan tersebut berfungsi sebagai penyangga ekologis, perlindungan daerah aliran sungai (DAS), serta habitat keanekaragaman hayati. Dengan pendekatan ini, area tanam HTI mengikuti kontur wilayah, juga menggabungkan area produksi dengan area perlindungan dalam satu kesatuan bentangan,” ujarnya.

TPL, lanjutnya, juga mengatur pemanfaatan tanah secara selektif dengan menanam spesies pohon yang dapat mempercepat pertumbuhan, namun tetap menjaga ekosistem sekitar dengan pohon pelindung yang berasal dari habitat aslinya.

“Audit menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode 2022–2023 menyatakan bahwa TPL taat terhadap seluruh regulasi dan tidak ditemukan pelanggaran pada aspek lingkungan maupun sosial,” ujarnya.

“TPL menghargai hak setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, namun berharap seluruh diskursus publik didasarkan pada data dan fakta yang akurat. Kami membuka ruang dialog dan siap menerima masukan dari semua pihak demi mewujudkan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di wilayah Tano Batak,” ujar Anwar.

PT Toba Pulp Lestari sebelumnya dikenal sebagai PT Inti Indorayon Utama, didirikan oleh Sukanto Tanoto pada 1983. Sukanto kini dikenal sebagai konglomerat sawit dan bubur kertas. Namun, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, nama Sukanto Tanoto tidak lagi tercatat dalam daftar pemegang saham utama.

Mayoritas saham Toba Pulp Lestari kini dipegang oleh perusahaan asal Hong Kong, Allied Hill Limited, sisanya dipegang publik. Allied Hill Limited dilaporkan dimiliki pengusaha Singapura Joseph Oetomo.

Luhut Binsar Bantah Genggam Saham Toba Pulp Lestari

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah informasi yang menyebut dirinya sebagai salah satu pemegang saham PT Toba Pulp Lestasi. Dia menyatakan telah merekomendasikan pencabutan izin perusahaan.

“Kalau orang menuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukkan. Saya tidak pernah punya saham kecuali di perusahaan saya yaitu PT Toba Sejahtera yang saya buat sendiri. Di situ ada Kutai Energi, satu-satunya yang punya IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang saya dapat tahun 2003 atau 2004,” kata dia dalam video yang diunggap di instagram pribadinya, Senin (12/1).

Luhut mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan saran kepada presiden untuk mencabut izin perusahaan. "Masa kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir 200 ribu hektar tanah di sana, enggak benar-lah. Saya setuju dengan presiden, orang-orang kaya itu menikmati hasil bumi kita, lalu bawa duitnya keluar, lalu apa yang kita dapat? Ya kerusakan ini yang kita dapat,” ujarnya.

Luhut mengaku, dari sejak menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Gus Dur, dirinya sudah menolak PT Toba Pulp Lestari yang dulunya bernama PT Indorayon. "Saya menolak TPL sebenarnya sejak saya lihat sendiri," ujarnya.

Luhut bercerita, melihat aksi demonstrasi di PT Indorayon saat akan berkunjung ke Gereja HKBP di Pearaja Toba. Dia pun sempat menghentikan mobil dan berbincang dengan masyarakat yang melakukan aksi.

"Mereka bilang, ini (Indorayon) merusak lingkungan, berdampak ke air Danau Toba, menyebabkan bau dan sampah potongan kayu. Anda bayangkan, pada tahun 2000-2001, rakyat sudah paham dengan masalah lingkungan," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Royal Golden Eagle (RGE) melalui anak usahanya Asia Symbol menyatakan telah menghentikan secara langsung seluruh pasokan wood chip atau serpihan kayu dari PT Balikpapan Chip Lestari (BCL) yang terindikasi terlibat dalam hilangnya tutupan hutan untuk pemegang konsesi hutan tanaman industri (HTI).

Deputy Head of Corporate Communications RGE Indonesia, Agus Hidayat, dalam pernyataan tertulis kepada Bisnis menyebutkan bahwa perusahaan juga tidak akan melakukan pembelian dari PT BCL pada masa mendatang.

Agus mengatakan keputusan ini diambil setelah Asia Symbol yang berbasis di Shandong dan Guangdong, China, melakukan analisis awal terhadap perubahan tutupan lahan pada para pemasok PT BCL selama periode 2020–2024.

Analisis tersebut dilakukan menyusul munculnya tuduhan yang diterima perusahaan terkait dugaan ketidakpatuhan pemasok PT BCL terhadap kebijakan no-deforestation yang diterapkan RGE dan Asia Symbol.

“Seluruh grup usaha RGE berkomitmen pada kebijakan no-deforestation dan semua pemasok diwajibkan untuk mematuhi kebijakan ini tanpa pengecualian,” kata Agus, Jumat (12/12/2025).

Investigasi sebelumnya yang dilakukan Asia Symbol pada 2023 menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan tutupan lahan di konsesi kehutanan salah satu pemasok PT BCL, yaitu PT Industrial Forest Plantation (PT IFP).

Atas permintaan Asia Symbol, PT BCL menghentikan pasokan dari PT IFP, dan penghentian tersebut tetap berlaku sejak 2023 hingga saat ini.

“Seluruh entitas usaha RGE berkomitmen tegas dalam menangani setiap indikasi ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan prosedur kami terkait sumber pasokan kayu dan keberlanjutan,” tambah Agus.

Sementara itu dalam laporan yang dipublikasikan pada Selasa (9/12/2025), Trase Earth menyebutkan bahwa RGE milik konglomerat Sukanto Tanoto terhubung dengan deforestasi tahunan terbesar di sektor ini selama 2023 dan 2024.

Sebagian besar deforestasi tersebut terhubung dengan satu pabrik serpihan kayu, yaitu PT BCL di Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan ini secara eksklusif memasok produk serpihan kayu ke pabrik pulp milik anak usaha Royal Golden Eagle di Shandong, China.

Trase Earth menyebutkan bahwa Royal Golden Eagle pada Desember 2023 memberi konfirmasi soal pembelian serpihan kayu dari PT Balikpapan Chip Lestari. RGE juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan pabrik serpihan kayu tersebut agar menghentikan pembelian kayu dari konsesi yang masih melakukan deforestasi.

“Hasil analisis kami mengindikasikan bahwa pada 2024, pabrik serpihan kayu tersebut masih menerima bahan baku kayu dari pemasok yang menyebabkan deforestasi seluas 7.578 hektare selama lima tahun sebelumnya,” tulis Adelina Chandra, salah satu penulis laporan, dikutip Kamis (11/12/2025).

Pemilik PT Toba Pulp Lestari Tbk tengah menjadi sorotan publik di tengah bencana banjir besar dan tanah longsor di Pulau Sumatra.

Perusahaan berkode saham INRU ini membantah terlibat sebagai penyebab banjir yang telah menelan 604 korban jiwa hingga Senin (1/12). Bantahan disampaikan melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (1/12).

"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi," ujar Corporate Secretary Anwar Lawden, dikutip Selasa (2/12).

Anwar menjelaskan operasional perusahaan dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi dan diawasi secara berkala, bekerja sama dengan lembaga independen tersertifikasi.

Lantas, bagaimana fakta dan profil Toba Pulp Lestari?

PT Toba Pulp Lestari sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama Tbk. Perusahaan ini didirikan pada 26 April 1983 di Sumatera Utara oleh pengusaha nasional Sukanto Tanoto.

Bidang usahanya memproduksi bubur kertas dan serat rayon dari kayu. Pada 16 Mei 1990, perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO) di BEI dengan kode saham INRU, yang masih digunakan hingga kini meski nama perusahaan berubah.

Perjalanan bisnis perusahaan ini banyak diwarnai konflik agraria dengan masyarakat sekitar. Tudingan terhadap perusahaan mencakup pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit kulit, deforestasi besar-besaran, hingga penguasaan tanah warga secara tidak adil.

Pada 1999, Presiden BJ Habibie menghentikan sementara operasional pabrik dan menunjuk auditor independen untuk meneliti dugaan kerusakan lingkungan, namun audit tersebut tidak pernah dijalankan.

Presiden Abdurrahman Wahid kemudian menutup kembali operasi pabrik, meski akhirnya dibuka pada 2000 dengan syarat menghentikan produksi rayon. Pada tahun yang sama, perusahaan berganti nama menjadi Toba Pulp Lestari dan kepemilikan sahamnya pun mengalami perubahan.

Berdasarkan data dari Keterbukaan Informasi BEI, saat ini Toba Pulp Lestari dimiliki oleh perusahaan investasi asal Hong Kong, Allied Hill Limited, yang menguasai 92,54 persen saham. Sisa 7,46 persen saham dimiliki publik.

Allied Hill adalah entitas holding yang sepenuhnya dimiliki Everpro Investments Limited milik Joseph Oetomo.

Anwar Lawden menjelaskan dari total areal 167.912 hektare, perusahaan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus seluas sekitar 46 ribu hektare, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi.

"Seluruh kegiatan HTI (Hutan Tanaman Industri) telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari," ujarnya.

Audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022-2023 menyatakan perusahaan mematuhi seluruh regulasi tanpa pelanggaran lingkungan maupun sosial.

"Mengenai tuduhan deforestasi, kami tegaskan bahwa Perseroan melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pemerintah," tegas Anwar.

Siapa pemilik PT Toba Pulp Lestari Tbk tengah menarik perhatian publik di tengah bencana banjir besar dan tanah longsor di Pulau Sumatra.

Emiten berkode INRU ini membantah menjadi biang kerok banjir dahsyat di Sumatra, yang telah memakan korban jiwa hingga 604 orang per Senin kemarin (1/12).

Lalu, siapa pemilik Toba Pulp Lestari?

Semula, Toba Pulp Lestari bernama PT Inti Indorayon Utama Tbk (INRU). Perusahaan ini didirikan pada 26 April 1983 di Sumatera Utara oleh pengusaha nasional Sukanto Tanoto. Bidang usahanya memproduksi bubur kertas dan serat rayon dari kayu.

Pada 16 Mei 1990, perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO) di bursa denan kode saham INRU, yang kini masih dipakai meski perusahaan berganti nama.

Perjalanan bisnis Indorayon Utama banyak diwarnai konflik agraria dengan masyarakat sekitar. Perusahaan dituding melakukan pencemaran lingkungan, pemicu penyebaran penyakit kulit, deforestasi besar-besaran, hingga merampas tanah warga secara tidak adil.

Pada 1999, Presiden RI ke-3 BJ Habibie menghentikan sementara operasional pabrik INRU dan menunjuk auditor independen untuk menginvestasi dugaan kerusakan lingkungan. Namun, audit tak pernah dijalankan.

Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kembali menutup operasi INRU meski akhirnya dibuka kembali pada 2000 dengan syarat menyetop produksi rayon.

Di tahun yang sama, Indorayon memutuskan berganti nama menjadi Toba Pulp Lestari. Dalam perjalanannya, pemilik saham pun berubah.

Berdasarkan informasi dalam Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pemilik Toba Pulp Lestari bukan lagi Sukamto Tanoto.

Toba Pulp Lestari dimiliki oleh perusahaan investasi asal Hong Kong, Allied Hill Limited, yang menguasai 92,54 persen saham. Sementara, sisa 7,46 persen dimiliki publik.

Allied Hill merupakan entitas holding yang sepenuhnya dimiliki Everpro Investments Limited milik Joseph Oetomo.

Belakangan, Toba Pulp Lestari terseret bencana besar banjir dan longsor Sumatra. Perusahaan dituding sebagai biang kerok peristiwa itu.

Tudingan itu dibantah Toba Pulp Lestari. Bantahan disampaikan perorangan melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 1 Desember 2025.

"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi," ujar Corporate Secretary Anwar Lawden yang dikutip Selasa (2/12).

INRU mengklaim menjalankan operasional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan terdokumentasi. Pemantauan lingkungan dilakukan secara periodik, bekerja sama dengan lembaga independen dan tersertifikasi, untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai ketentuan yang berlaku.

"Seluruh kegiatan HTI (Hutan Tanaman Industri) telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari," terangnya.

Menurut Anwar, dari total areal 167.912 Ha, perseroan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus sekitar 46 ribu Ha. Sementara, sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi.

Audit menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah dilakukan pada 2022-2023 dan hasilnya menyatakan bahwa Perseroan TAAT mematuhi seluruh regulasi serta tidak ditemukan pelanggaran terhadap aspek lingkungan maupun sosial.

"Mengenai tuduhan deforestasi, kami tegaskan bahwa Perseroan melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pemerintah," tegas Anwar.

Bisnis.com, JAKARTA — Swasembada pangan menjadi salah satu program unggulan yang dirumuskan untuk dicapai oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Demi mencapai target tersebut, pemerintah berencana untuk mencetak lahan sawah seluas 3 juta haktare dalam kurun waktu 3—4 tahun ke depan, sehingga diharapkan nantinya akan bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga puluhan tahun ke depan.