Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari persoalan mendasar yang masih dihadapi Indonesia, yakni tingginya angka anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan dan kurang memperoleh asupan gizi memadai di rumah.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Menurut Prabowo, konsep MBG pada dasarnya sangat sederhana, yakni memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang mereka.

"Konsep makan bergizi gratis ini konsepnya adalah sangat sederhana. Bahwa kenyataan kita menemukan sebagian dari anak-anak kita tiap pagi berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Bahkan di rumahnya jarang makan yang bergizi," kata Prabowo.

Ia mengungkapkan kondisi tersebut masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, menurut perkiraannya, proporsi anak yang mengalami kekurangan gizi mendekati seperempat dari total populasi anak di Indonesia.

"Hampir seperlima, bahkan sebetulnya kalau perasaan saya mendekati seperempat, 25%. Dan ada bagian-bagian negara kita yang lebih dari 20%, mendekati 30% anak-anak kita kurang gizi," ujarnya.

Prabowo menjelaskan kekurangan gizi pada anak dapat memicu stunting yang berdampak pada perkembangan otak, otot, dan tulang. Akibatnya, kemampuan fisik maupun intelektual anak tidak berkembang secara optimal.

"Sel otak kurang berkembang, sel otot kurang berkembang, sel otak, otot, dan tulang kurang berkembang. Artinya, dia tidak akan berkembang sesuai potensi dia sebagai manusia normal," katanya.

Menurut Kepala Negara, dampak jangka panjang dari kondisi tersebut dapat menghambat mobilitas sosial masyarakat karena anak-anak yang mengalami kekurangan gizi berisiko memiliki kemampuan belajar dan produktivitas yang lebih rendah saat dewasa.

"Berarti kemampuan dia di bawah normal. Berarti yang kita menemukan dia kadang-kadang untuk lulus SD saja susah. Bahkan mungkin dia tidak bisa mengganti pekerjaan bapaknya sebagai petani, sebagai buruh harian, atau sebagai nelayan," tuturnya.

Prabowo menilai persoalan tersebut menjadi tantangan serius karena sektor pertanian, perikanan, dan pekerjaan lapangan lainnya membutuhkan kondisi fisik yang kuat.

"Karena nelayan, buruh, petani butuh kekuatan fisik. Bagaimana dia mau punya kekuatan fisik kalau dia gizinya kurang?" ujarnya.

Presiden mengatakan persoalan gizi anak menjadi salah satu temuan yang paling membekas ketika dirinya berkeliling ke berbagai daerah saat mengikuti kontestasi pemilihan presiden.

Ia mengaku telah mengikuti Pemilihan Presiden sebanyak 5 kali sebelum akhirnya terpilih menjadi kepala negara. Pengalaman tersebut, menurutnya, mengajarkan pentingnya ketekunan dalam memperjuangkan tujuan yang diyakini benar bagi masyarakat.

"Alhamdulillah saya pernah kampanye 5 kali," kata Prabowo yang disambut tawa peserta acara.

Prabowo kemudian mengenang 4 kekalahan yang pernah ia alami dalam kontestasi politik. Namun, ia menegaskan kegagalan tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berjuang.

"Kalah tapi karena tugas suci untuk bangsa dan negara belum selesai, kita tidak menyerah kepada kekalahan. Jatuh, bangun lagi! Jatuh, bangun lagi! Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi! Kita yang penting bangkit lagi dan meneruskan pekerjaan," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk menuntaskan pembangunan 69 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan, proyek tersebut diselesaikan dalam waktu 37 hari kalender sejak 25 November 2025. “Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp507,80 miliar ini berhasil diselesaikan dengan capaian progres 100 persen,” kata Joko, Sabtu (25/4/2026).

Pembangunan SPPG tersebar di 15 provinsi, meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua.

Joko menjelaskan, fasilitas ini dibangun untuk mendukung produksi makanan yang higienis, terstandar, dan efisien. “Fasilitas ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan,” kata Joko.

Ia menambahkan, keberadaan SPPG diharapkan berkontribusi pada penurunan angka malnutrisi dan stunting, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini juga dinilai dapat meringankan beban ekonomi keluarga.

Dalam pelaksanaannya, PTPP mengandalkan sistem konstruksi modular untuk mempercepat pembangunan di berbagai lokasi secara simultan. Pendekatan ini memungkinkan efisiensi waktu tanpa mengorbankan kualitas.

PTPP juga menerapkan dashboard monitoring berbasis digital untuk memantau progres proyek secara real-time. Sistem ini mencakup pemantauan distribusi material, tenaga kerja, hingga perkembangan di setiap titik pembangunan.

Joko mengatakan, tantangan utama proyek ini terletak pada sebaran lokasi yang luas, sehingga membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan pengendalian mutu yang konsisten. “Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengerjakan proyek berskala besar dalam waktu terbatas,” kata Joko.

Menurut Joko, pembangunan SPPG juga memberi dampak ekonomi di daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan permintaan bahan pangan lokal.

PTPP menilai proyek ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengapresiasi penyelesaian proyek tersebut. “Alhamdulillah sudah selesai rapi, selanjutnya serah terima dan dimanfaatkan. Terima kasih,” kata Diana.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”) di bawah payung Bakti BCA kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung pencegahan stunting. Terbaru, Bakti BCA berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan deteksi dini preeklampsia pada Selasa (21/04/2026) di Gedung Prof. Sujudi, Kementerian Kesehatan. Preeklamsia merupakan gangguan pada kehamilan yang dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah, yang keduanya menjadi faktor risiko terjadinya stunting pada anak.

Dalam kegiatan ini, Bakti BCA menyalurkan bantuan satu paket alat deteksi dini preeklampsia kepada Puskesmas Cisompet, Garut, Jawa Barat. Perangkat tersebut terdiri dari USG, patient monitor, tablet Android, serta aplikasi Cexup yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melakukan deteksi risiko secara lebih cepat dan akurat.

Selain itu, Bakti BCA turut mengajak 31 ibu hamil yang berada di wilayah operasional Klinik Binaan Bakti BCA, yaitu Klinik Bakti Medika Mangga Dua. Mereka berkesempatan secara langsung mendapatkan sosialisasi dan melakukan pengecekan deteksi dini preeklampsia sehingga risiko pada kehamilan dapat diidentifikasi lebih awal. Tak hanya itu, Bakti BCA bersama Klinik Bakti Medika juga menghadirkan layanan Mini Medical Check-Up (MCU) gratis bagi peserta, sebagai bagian dari upaya mendorong deteksi dini penyakit secara lebih luas.

Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono mengungkapkan bahwa kegiatan ini diharapkan bisa mendeteksi lebih awal risiko yang dimiliki para ibu hamil, salah satunya preeklampsia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah yang mendorong adanya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih tercatat tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Widodo menyebutkan perlu adanya kolaborasi aktif dari berbagai pihak dalam mencapai target tersebut. Dalam hal ini, Widodo menegaskan BCA akan selalu mendukung keberlanjutan hidup ibu dan anak dalam jangka panjang.

“Hari ini kami memberikan bantuan seperangkat alat deteksi dini preeklampsia. Sebelumnya, kami juga aktif dalam mendukung pencegahan stunting dalam beberapa tahun terakhir. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan bisa menurunkan angka kematian ibu di Indonesia,” ujar Widodo.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menambahkan kegiatan bersama Kementerian Kesehatan ini merupakan wujud konsistensi Bakti BCA dalam mendukung pencegahan stunting. Sebelumnya, BCA sudah lebih dulu menjalankan program PASTI (Partner Akselerasi Penurunan Stunting di Indonesia) dan program ‘Ayo Cegah Stunting’.

Hera menjelaskan bahwa BCA bersama organisasi filantropi dan perusahaan swasta lain juga turut mendukung Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui program PASTI untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. Program bersama ini berlangsung selama empat tahun, mulai 2023 hingga 2026, dengan total donasi senilai US$1 juta. Melalui beberapa program tersebut, 6.070 anak berusia di bawah dua tahun (baduta) telah menerima intervensi gizi selama periode 2023-2025.

“Pencegahan stunting perlu dimulai dari hulu, mulai dari remaja dan kesiapan keluarga, kesehatan ibu selama kehamilan, hingga tumbuh kembang anak. Kami berharap inisiatif dari BCA dapat memperkuat upaya pencegahan sejak awal kehamilan sekaligus meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan respons yang lebih cepat dan tepat,” tutup Hera.

Bisnis.com, JAKARTA — Peran keluarga menjadi kunci utama pencegahan stunting melalui pendampingan dan edukasi gizi karena pencegahan lebih efektif dalam menekan kasus baru dan menjaga tumbuh kembang anak.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Batang, Faelasufa S.IP MPP, menjelaskan bahwa PKK memiliki peran penting dalam mendampingi keluarga untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga yang sehat, karena stunting tidak hanya dipengaruhi faktor kesehatan tetapi juga perencanaan keluarga dan pemahaman gizi masyarakat.

Dia menegaskan bahwa pendampingan keluarga menjadi strategi utama dalam mencegah risiko stunting sejak masa kehamilan.

“PKK itu adalah salah satu konsultan pendamping keluarga yang ada di seluruh Indonesia. Di dalam tim pendamping keluarga ada bidan, PKK, dan berbagai pihak lain yang mendampingi keluarga untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga yang sehat. Stunting sering terjadi karena perencanaan keluarga yang tidak matang, seperti kehamilan dalam kondisi mental yang belum siap atau pengetahuan gizi yang masih kurang,” ujarnya saat ditemui di acara konferensi pers Nestlé Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa edukasi gizi dan pola asuh sehat menjadi bagian utama dalam pencegahan stunting. Kader PKK memiliki tugas untuk memastikan keluarga memahami pentingnya pemenuhan gizi anak, perencanaan kehamilan, serta pola pengasuhan yang tepat.

“Para kader PKK memiliki tugas memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga agar memahami pentingnya gizi anak, perencanaan kehamilan yang baik, dan pola asuh yang sehat. Dengan pendampingan ini, risiko stunting diharapkan dapat dicegah sejak awal,” tambahnya.

Faelasufa juga menilai bahwa kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, dapat memperkuat program pencegahan stunting. Dia mencontohkan bahwa program pendampingan gizi yang dilakukan mampu membantu pertumbuhan anak dan menurunkan risiko stunting pada keluarga sasaran.

“Program yang dilakukan sangat baik, karena dari ratusan anak yang mendapatkan pendampingan, hasilnya menunjukkan peningkatan status gizi dan tidak berkembang menjadi stunting. Ini menunjukkan bahwa intervensi gizi dan pendampingan keluarga memang berdampak langsung pada kesehatan anak,” tuturnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Batang juga menambahkan bahwa meskipun angka stunting nasional menurun, kemunculan kasus baru masih menjadi tantangan utama. Data menunjukkan sekitar 30–40 persen penyumbang angka stunting berasal dari keluarga kurang mampu yang memiliki keterbatasan dalam mengakses makanan bergizi dan layanan kesehatan.

Program pencegahan kemudian difokuskan pada keluarga berisiko, seperti keluarga dengan jumlah anak terlalu banyak, jarak kehamilan terlalu dekat, serta usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua saat melahirkan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kesehatan ibu dan anak.

“Risiko stunting meningkat pada keluarga yang memiliki anak terlalu banyak, jarak kelahiran terlalu dekat, atau ibu melahirkan pada usia yang terlalu muda maupun terlalu tua. Karena itu, penggunaan KB modern sangat penting untuk membantu perencanaan keluarga dan mencegah risiko kesehatan,” jelasnya.

Program pendampingan keluarga yang dijalankan ditargetkan menjangkau hingga 1 juta keluarga di seluruh Indonesia untuk mencegah munculnya kasus stunting baru serta memperkuat kualitas kesehatan ibu dan anak.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam upaya menurunkan angka stunting. Berdasarkan Survei Kesehatan Nasional, prevalensi stunting turun dari 30,8% pada 2018 menjadi 19,8% pada 2024. Penurunan ini memberikan manfaat ekonomi yang diperkirakan mencapai US$10 miliar.

Manfaat tersebut berasal dari berbagai dampak positif, a.l berkurangnya sekitar 9.300 kematian anak, terselamatkannya sekitar 5,3 juta poin IQ yang sebelumnya berpotensi hilang, serta berkurangnya kehilangan sekitar 854.000 tahun masa sekolah setiap tahunnya. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan laju penurunan stunting tercepat di dunia.

Kemajuan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan di bidang kesehatan. Dampaknya nyata bagi kehidupan anak-anak Indonesia. Makin sedikit anak yang memulai hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan, dan makin banyak yang memiliki fondasi fisik serta kognitif yang dibutuhkan untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi secara bermakna bagi masyarakat.

Seiring dengan berlanjutnya pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, serta komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan target Nutrition for Growth yang makin dekat, Indonesia perlu menjaga momentum dan kemajuan yang dicapai.

Stunting bukan semata-mata persoalan kesehatan. Berbagai studi menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih besar menghadapi hambatan dalam prestasi belajar, kesiapan memasuki dunia kerja, serta tingkat produktivitas.

Dalam skala nasional, kondisi ini membatasi daya saing jangka panjang dan menghambat pencapaian ambisi pembangunan. Saat ini, lebih dari 4,5 juta anak Indonesia di bawah usia 5 tahun masih mengalami stunting, atau hampir seperlima dari seluruh anak usia dini. Berdasarkan Cost of Inaction Tool yang dikembangkan oleh Nutrition International, stunting berkontribusi terhadap sekitar 26.000 kematian yang sebenarnya dapat dicegah setiap tahunnya.

Dampak ekonomi stunting juga sangat besar. Setiap tahunnya, stunting diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar US$29 miliar (>Rp490 triliun). Kerugian itu mencakup hilangnya lebih dari 2,4 juta tahun masa sekolah serta sekitar 15 juta poin IQ setiap tahun. Untuk itu, menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas bukanlah pilihan, tetapi keharusan.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk memprioritaskan perbaikan gizi sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. Pengalaman Indonesia dalam menurunkan angka stunting membuktikan bahwa kemajuan nyata dapat dicapai ketika penanganan stunting dijadikan agenda bersama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat.

Kemajuan Indonesia dalam menurunkan angka stunting dalam skala besar mencerminkan adanya strategi yang jelas, kepemimpinan yang kuat, serta koordinasi yang konsisten dari tingkat kebijakan nasional hingga pelaksanaan di desa. Pendekatan ini menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas lintas sektor, mencakup kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan desa, dan sistem pangan, sehingga memungkinkan capaian tersebut terwujud.

Di tingkat lokal, para pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten, dan komunitas menyesuaikan kebijakan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2018–2024 dengan kondisi setempat. Penyesuaian ini memastikan bahwa intervensi yang dirancang secara nasional benar-benar menjangkau anak-anak, ibu hamil, dan remaja putri yang paling membutuhkan. Salah satu contohnya adalah proyek Better Investment for Stunting Alleviation (BISA) yang dilaksanakan oleh Nutrition International dan Save the Children sejak 2019. Proyek ini mendukung adaptasi kebijakan nasional ke tingkat lokal melalui penguatan kapasitas para pemimpin daerah dalam perencanaan, penganggaran, serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Kemitraan teknis jangka panjang juga berperan penting dalam mengubah kebijakan menjadi hasil yang berkelanjutan. Sejak 2006, Nutrition International telah bekerja sama dengan pemerintah di tingkat nasional dan subnasional untuk mendukung pelaksanaan intervensi gizi berbasis bukti yang berbiaya rendah dan berdampak tinggi. Intervensi-intervensi ini secara langsung berkontribusi terhadap penurunan stunting di Indonesia.

Upaya tersebut mencakup peningkatan kesehatan ibu dan anak, promosi menyusui eksklusif sejak dini, pengobatan anemia dan malnutrisi akut berat, suplementasi mikronutrien, serta dorongan terhadap penerapan pola makan yang sehat dan beragam.

Indonesia kini memasuki babak baru dalam upaya menurunkan stunting. Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting yang tengah disiapkan, serta pembentukan Badan Nasional Gizi, mencerminkan komitmen nasional yang kuat. Pada saat yang sama, pemerintah menetapkan target yang ambisius untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2% pada 2029.

Mencapai target ini membutuhkan komitmen politik berkelanjutan, koordinasi lintas sektor yang solid, peningkatan investasi dalam program gizi, serta implementasi efektif dan dalam skala besar.

Perjalanan Indonesia dalam menurunkan angka stunting menunjukkan: kepemimpinan, bukti ilmiah, dan kolaborasi berjalan seiring. Pencapaian tujuan nasional, mulai dari prioritas pembangunan jangka menengah hingga visi Golden Indonesia 2045, pada akhirnya bergantung pada kemampuan memastikan generasi saat ini tumbuh sehat, mendapatkan nutrisi yang cukup, dan siap berkontribusi bagi masyarakat. Berinvestasi dalam gizi berarti berinvestasi dalam daya saing, ketahanan, dan kemakmuran bersama Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (2/2/2026).

Benjamin menjelaskan bahwa di antara pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait dengan pemberantasan masalah kesehatan, tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Dia menjelaskan bahwa TBC menjadi bagian dari upaya penanganan serius di Pemerintahan Prabowo.

"Karena saya ahli paru dan momennya pas, beliau ingin tahu input dari saya," kata Benjamin di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (2/2/2026).

Menurutnya, Indonesia menjadi negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menurutnya meminta tolong dengan sangat, agar pemberantasan TBC dilakukan dengan sangat gencar, supaya angkanya turun.

"Maka saya pun juga dalam waktu ya 120 hari ini saya sudah berkeliling di 12 provinsi dengan semua pimpinan daerahnya, mensosialisasikan program ini [pemberantasan TBC]," kata Benjamin.

Dia menjelaskan penanganan TBC mirip dengan Covid-19. Jika Covid-19 virusnya dimatikan, maka TBC bakteri mycobacterium tuberculosis dimatikan.

"Ya di Indonesia kalau sudah enggak ada kuman TB kan enggak menular. Nah, selama kumannya ada ya nularin kita. Nah, kalau kita nomor dua di dunia kan bagaimana? Mau jadi negara maju kok kasus TB-nya tinggi sekali? Setelah India, Indonesia. Jadi Pak Presiden minta supaya kita fokus menangani sebaik-baiknya," tutur Benjamin.

Selain itu, Presiden Prabowo memintanya untuk turut mengawasi program makan bergizi gratis (MBG). Sebab, saat ini menurut Presiden pemberian makan bergizi terhadap penerima manfaat dirasa sudah optimal, namun yang dilihat kemudian adalah dampak terhadap kasus stunting.

"Nah, bagaimana implementasi di lapangan? Jadi saya besok dengan Prof Dadan [Kepala Badan Gizi Nasional] untuk mengatur bagaimana implementasi di lapangan supaya makin hari makin sempurna, makin hari makin baik. Kan sekarang sudah 60 juta, target kita 82,9 juta kalau bisa akhir tahun ini sudah bisa. Intinya bahwa kalau kita bisa menurunkan stunting, lalu menaikkan gizi anak Indonesia, maka SDM kita akan lebih baik," jelas Benjamin.

Bisnis.com, JAKARTA — Persoalan gizi di Indonesia masih menyimpan kompleksitas yang belum sepenuhnya terurai. Di tengah narasi penurunan prevalensi stunting yang kerap dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), berbagai masalah gizi lain justru terus mengintai kelompok usia muda.

Guru Besar Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Ali Khomsan mengingatkan bahwa status gizi anak tidak dapat diukur semata dari indikator stunting. Menurutnya, underweight dan wasting juga menjadi variabel penting yang kerap luput dari perhatian publik.

Underweight merupakan kondisi berat badan berada di bawah ideal untuk usianya, sementara wasting adalah kondisi kekurangan gizi akut, ditandai dengan berat badan sangat rendah atau kurus kering dibandingkan tinggi badannya.

“Dari ketiga indikator ini, stunting jadi perhatian pemerintah karena persentasenya yang paling tinggi, yaitu 19,8 persen,” ujarnya saat berbincang dengan Bisnis, belum lama ini.

Selain isu kekurangan gizi, Ali mengingatkan bahwa Indonesia juga menghadapi peningkatan kasus kelebihan gizi pada anak. Tren obesitas dan overweight menunjukkan pola konsumsi yang tidak seimbang, sehingga memunculkan fenomena double burden of malnutrition, kombinasi antara kekurangan dan kelebihan gizi dalam satu populasi.

“Bahkan sekarang kita sudah bicara triple burden of malnutrition. Selain kekurangan dan kelebihan gizi, ada pula masalah defisiensi gizi mikro, contohnya anemia akibat kekurangan zat besi,” katanya.

Lantas apa yang menyebabkan pengentasan masalah gizi di Indonesia masih menemui tantangan? Ali menilai, akar persoalannya terletak pada akses dan daya beli masyarakat dan infeksi.

Secara kasat mata, Indonesia memang memiliki potensi besar terhadap akses pangan lokal. Tetapi, ketika keluarga tidak punya daya beli yang cukup, mereka rentan mengalami masalah gizi. Ditambah lagi infeksi seperti diare dan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) yang kerap terjadi pada balita sehingga menurunkan nafsu makan.

“Jadi kalau kata UNICEF, yang pertama adalah rendahnya asupan gizi, kedua adalah infeksi. Itu penyebab-penyebab langsung yang mempengaruhi status gizi anak,” tutur Ali.

Dalam konteks kebijakan, dia memandang program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis pemerintah untuk memperbaiki akses pangan anak, baik di posyandu maupun sekolah. Namun, dia mengingatkan bahwa cakupan program ini masih perlu diperluas, khususnya bagi anak balita.

Ali juga menyoroti kritik publik terkait penggunaan makanan ultra proses dalam program MBG. Menurutnya, konsistensi menjadi kunci agar program tidak terus menuai polemik. Penyedia MBG bisa secara konsisten menggunakan makanan yang diproses langsung di dapur. Dengan demikian, kritik soal kualitas pangan bisa diminimalkan.

Terkait pemanfaatan pangan lokal, Ali menilai pendekatannya perlu fleksibel dan kontekstual. Menu MBG pada dasarnya sudah mencakup nasi, lauk, sayur, dan buah, yang sebagian besar dapat bersumber dari produksi lokal masing-masing daerah.

Menurutnya, tidak perlu memaksakan jenis pangan tertentu. Kalau di satu daerah tidak ada jeruk, tidak perlu menyediakan jeruk dalam menu MBG, sebaiknya memakai buah lokal yang tersedia.

“Jadi saya kira lokal dan tidak lokal itu sekarang menjadi hal yang sifatnya relatif, khususnya yang terkait dengan menu yang ada di MBG,” jelasnya.

Ke depan, Ali menekankan bahwa keberhasilan kebijakan gizi tidak hanya diukur dari penurunan angka stunting, wasting, dan underweight, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan.

Tidak hanya mengacu pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) saja, dia menilai hasil Program for International Student Assessment (PISA) dapat menjadi indikator penting untuk melihat dampak jangka panjang perbaikan gizi terhadap kemampuan literasi, sains, dan matematika anak Indonesia.

“PISA bisa menjadi pembanding yang bagus antara Indonesia dengan anak-anak di negara lain,” imbuhnya.

Sementara itu, Ali mengingatkan agar isu gizi tidak kehilangan perhatian publik seiring menurunnya gaung kampanye stunting di media. Dia juga mendorong evaluasi rutin terhadap program MBG, termasuk aspek kepatuhan konsumsi dan potensi food waste.

“Jangan sampai program ini menelan anggaran besar, tetapi makanannya ternyata tidak dikonsumsi secara maksimal oleh anak-anak,” tegas Ali.

Bisnis.com, JAKARTA - Penurunan angka stunting nasional belum sepenuhnya menandai berakhirnya persoalan gizi anak di Indonesia. Di balik capaian Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang mencatat prevalensi stunting turun menjadi 19,8 persen dari 21,5 persen pada 2023, muncul ancaman lain luput dari perhatian, yakni hidden hunger.

Hidden hunger adalah kondisi ketika anak tampak sehat dan aktif, tetapi sebenarnya mengalami kekurangan zat gizi esensial, terutama zat besi, zinc, dan vitamin D, akibat pola makan yang tidak seimbang.

Monique Carolina Widjaja, dokter gizi klinik Primaya Hospital Tangerang, menjelaskan bahwa kesalahan nutrisi pada anak kerap terjadi tanpa disadari orang tua dan sering dianggap sebagai hal yang wajar.

“Banyak orang tua fokus pada rasa kenyang, bukan kandungan gizi. Akibatnya, anak mendapat asupan karbohidrat berlebih, tapi kekurangan protein hewani dan mikronutrien penting,” ujar Monique.

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan triple burden of malnutrition, yakni stunting, obesitas, dan defisiensi mikronutrien pada anak. Meski angka stunting menunjukkan tren penurunan, masalah gizi lain justru semakin menguat dan membutuhkan perhatian serius.

Menurut Monique, meningkatnya konsumsi makanan ultra-proses (ultra processed food/UPF) seperti nugget, sosis, sereal manis, dan camilan kemasan menjadi salah satu pemicu utama masalah gizi anak saat ini.

“Makanan ini memang lezat dan praktis, tetapi kualitas gizinya rendah,” jelasnya.

Dalam jangka panjang, konsumsi UPF berlebihan dapat merusak sinyal kenyang alami, memicu obesitas, serta meningkatkan risiko penyakit metabolik sejak usia muda.

Masalah nutrisi pada anak kerap tidak terdeteksi karena gejalanya tidak selalu kasat mata. Anak bisa terlihat sehat dan aktif, tetapi secara biologis tubuhnya kekurangan zat gizi penting.

Beberapa tanda yang perlu diwaspadai orang tua antara lain anak mudah lelah dan sulit berkonsentrasi, sariawan berulang atau gusi mudah berdarah, rambut kusam dan mudah rontok, kuku rapuh, serta anak yang sering sakit atau mengalami infeksi berulang.

Gejala-gejala tersebut sering dianggap sepele atau bagian dari fase tumbuh kembang, padahal bisa menjadi sinyal awal malnutrisi.

Oleh karena itu, skrining gizi rutin menjadi sangat penting, meskipun anak terlihat sehat dan aktif. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi hidden hunger sejak dini, memantau pertumbuhan jangka panjang, serta mencegah stunting terselubung, obesitas, dan penyakit tidak menular di masa depan.

Skrining gizi ideal meliputi pengukuran antropometri seperti berat badan, tinggi badan, serta lingkar kepala dan lengan, pemeriksaan fisik yang mencakup kondisi kulit, rambut, mulut, dan konjungtiva, evaluasi pola makan harian, serta pemeriksaan laboratorium bila diperlukan, termasuk darah lengkap dan status mikronutrien.

Dengan edukasi yang tepat dan pemantauan rutin, masalah gizi pada anak sebenarnya dapat dicegah sejak dini. Kesalahan nutrisi pada masa anak-anak tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada daya tahan tubuh dan produktivitas di masa depan.

Monique menambahkan, nutrisi anak tidak boleh ditunda atau disepelekan. Apa yang masuk ke piring anak hari ini akan menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan daya saing di masa depan.

"Skrining gizi sebaiknya menjadi bagian dari perawatan kesehatan anak, sama pentingnya dengan imunisasi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Stunting masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan manusia di Indonesia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional tercatat 19,8%, atau sekitar satu dari lima bayi.

Kondisi ini bukan hanya berdampak pada tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak, kesehatan jangka panjang, hingga produktivitas ekonomi di masa depan.

Meski berbagai intervensi telah dilakukan, stunting masih menjadi persoalan serius di banyak daerah. Berikut lima fakta penting tentang stunting yang perlu diketahui sekaligus menjadi pengingat pentingnya upaya pencegahan yang berkelanjutan.

1. Stunting Dimulai Sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan

Periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak kehamilan hingga anak berusia dua tahun, merupakan fase krusial yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi kronis pada fase ini dapat menyebabkan gagal tumbuh dan menghambat perkembangan otak secara permanen.

2. Gizi Tidak Seimbang Akar Masalah

Kurangnya asupan nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral masih banyak ditemukan di tingkat rumah tangga. Minimnya pemahaman mengenai pola makan seimbang membuat anak tidak memperoleh gizi optimal sesuai kebutuhan tumbuh kembangnya.

3. Sanitasi Buruk Hambar Penyerapan Gizi

Lingkungan yang tidak bersih meningkatkan risiko diare dan infeksi berulang pada anak. Kondisi ini berdampak pada terganggunya penyerapan nutrisi, sehingga gizi yang dikonsumsi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh tubuh. Karena itu, akses terhadap air bersih dan jamban sehat menjadi kebutuhan mendesak.

4. Edukasi Gizi Perlu Diperkuat Sejak Dini

Masih banyak keluarga yang belum memahami pentingnya ASI eksklusif dan MPASI bergizi. Edukasi gizi yang berkelanjutan kepada orang tua, bahkan sejak usia remaja, menjadi kunci untuk mendorong perubahan perilaku jangka panjang. Karena itulah, upaya pencegahan stunting perlu dilakukan lintas generasi.

5. Kolaborasi Menjadi Kunci Solusi

Stunting bukan persoalan yang dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak dasarnya atas makanan bergizi dan layak.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BKKBN, bersama Tanoto Foundation, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengembangkan Program PASTI sebagai pendampingan dan dukungan nutrisi selama fase 1.000 HPK.

Program yang diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) hingga Januari 2027 ini telah menjangkau lebih dari 1.276 bayi di bawah dua tahun (baduta) serta ribuan keluarga berisiko stunting.

Eben Ezer Sembiring, Program Director Wahana Visi Indonesia mengatakan Anak-anak adalah masa depan bangsa. Karena itu, penting bagi keluarga, desa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk berjalan bersama memastikan anak mendapatkan hak atas makanan bergizi dan layak. Untuk mengatasi stunting diperlukan kerja sama lintas pihak.

“Melalui pendampingan Program PASTI bersama pemerintah daerah dan masyarakat, kami membuktikan bahwa perubahan perilaku dan penguatan sistem dapat berjalan beriringan dan menghasilkan dampak nyata dalam pencegahan stunting,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis (MBG) menjadi sorotan Yomiuri Shimbun, media asal Jepang.Artikel yang diturunkan berjudul 'Makan Siang Sekolah – Tantangan Indonesia' dimuat pada edisi Senin (17/11/2025).

Artikel tersebut mengulas tujuan utama program MBG, yaitu meningkatkan status gizi anak-anak, ibu hamil, dan balita di Indonesia, serta mengatasi masalah stunting atau kekurangan gizi kronis.

“Di Indonesia, program makan siang sekolah [school lunch] mulai mendapatkan perhatian sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan anak serta mendukung proses belajar mereka. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi,” demikian isi rubrik tersebut.

Namun, disebutkan juga tantangan utama dari program MBG, yakni memastikan distribusi makanan bergizi dan tepat sasaran di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan, serta menjaga keberlanjutan pendanaan.

“Di beberapa daerah, banyak sekolah dasar yang belum memiliki dapur khusus untuk menyediakan makanan bergizi. Oleh karena itu, makanan sering kali dibawa dari luar sekolah atau disiapkan di fasilitas sederhana,” tulisnya.

Selain itu, artikel tersebut juga menyoroti peran pangan lokal dalam pelaksanaan MBG. Program ini disebut mendorong penggunaan bahan makanan yang bersumber dari petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil lokal untuk mendukung perekonomian daerah.

Lebih lanjut, tulisan itu turut membandingkan MBG dengan program serupa di Jepang. Di Jepang, sistem makan siang sekolah di Jepang (kyushoku) sebagai model yang terbukti berhasil dalam menjaga kesehatan, menanamkan kebiasaan makan yang baik, dan mempromosikan pendidikan gizi.

“Banyak pihak berharap program ini dapat berkembang seperti di Jepang, negara yang sudah lama dikenal memiliki sistem makan siang sekolah yang sangat baik,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan dana penghargaan Rp300 miliar bagi pemerintah daerah atau Pemda yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam menurunkan prevalensi stunting pada 2025.

Insentif tersebut diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 330/2025. Beleid ditandatangani dan ditetapkan Purbaya pada 10 November 2025.

Adapun langkah ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 71/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan PMK Nomor 91/2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah, yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menurunkan prevalensi stunting di seluruh wilayah Indonesia.

Dana insentif tersebut akan dibagikan kepada 3 provinsi, 38 kabupaten, dan 9 kota dengan capaian terbaik berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun berjalan. Penilaian dilakukan melalui tiga dimensi utama, yakni input, proses, dan output, yang masing-masing memiliki bobot berbeda sesuai jenis Pemda.

Untuk kabupaten/kota, bobotnya yaitu: Pertama, input (15%) yang mencakup integrasi target stunting dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Kedua, proses (45%) yang meliputi capaian pelaksanaan aksi konvergensi, registrasi keluarga melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil), pemantauan balita, serta realisasi belanja penandaan stunting;

Ketiga, output (40%) yang meliputi cakupan pemeriksaan ibu hamil, keluarga berencana pasca persalinan, dan imunisasi lengkap anak di bawah dua tahun.

Untuk provinsi, bobot penilaian sedikit berbeda: 20% input, 48% proses, dan 32% output. Data kinerja dikompilasi dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan Kementerian Keuangan.

Penggunaan Dana Insentif Pemda dari Purbaya

Pemerintah mewajibkan bahwa dana insentif fiskal ini diprioritaskan untuk belanja penandaan stunting, yang meliputi program kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pendidikan anak usia dini, ketahanan pangan, serta pengembangan sistem air minum dan sanitasi.

Lampiran KMK juga mengatur secara rinci lebih dari 100 subkegiatan yang dianggap relevan dalam mendukung penurunan stunting, mulai dari pembangunan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, penyediaan vaksin dan gizi anak, hingga pengelolaan air limbah domestik. Masing-masing kegiatan diberi bobot penilaian untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran.

Lebih lanjut, apabila terdapat sisa dana insentif fiskal, penggunaannya akan mengikuti ketentuan dalam PMK 91/2024 sehingga tetap terarah pada program prioritas nasional di bidang pembangunan manusia.

"Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan [10 November 2025]," tulis beleid itu seperti dikutip Bisnis, Selasa (11/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjalankan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau lebih dari 35 juta penerima manfaat per hari.

Hal ini dia sampaikan dalam sesi dialog bersama Steve Forbes, Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, di agenda “Pertemuan Pikiran” pada rangkaian Forbes Global CEO Conference 2025 bertajuk “The World Pivot” di Hotel St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Di hadapan para pemimpin bisnis global, Prabowo memaparkan bahwa program MBG lahir dari keprihatinannya terhadap kondisi gizi anak-anak Indonesia yang dia saksikan langsung selama puluhan tahun berkeliling daerah.

“Selama saya berkeliling ke desa-desa, saya sering bertemu anak-anak kecil yang menyambut saya. Tapi ketika saya tanya umur mereka, saya terkejut. Anak yang saya kira berumur empat tahun ternyata sepuluh tahun. Saya melihat langsung stunting dan malnutrisi di depan mata saya,” ujar Prabowo.

Menurutnya, pengalaman itu menjadi titik balik untuk menghadirkan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah Indonesia. Dia terinspirasi oleh berbagai negara seperti India dan Brasil, yang lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa meski memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah dari Indonesia.

“Saya berkata kepada tim saya kalau India bisa, mengapa Indonesia tidak? Saat itu, ada 77 negara dengan program makan gratis. Maka saya bertekad menjadikan Indonesia negara ke-78 atau ke-79 yang melakukannya,” tutur Prabowo.

Kini, Kepala negara mengklaim bahwa program MBG telah berkembang pesat. Dalam laporan terkininya di forum tersebut, Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah membangun 11.900 dapur yang setiap hari menyiapkan 35,4 juta porsi makanan atau jumlah yang setara dengan memberi makan tujuh kali populasi Singapura.

“Kami punya 11.900 dapur yang aktif, memberi makan 35,4 juta anak dan ibu hamil setiap hari. Ya, tujuh kali populasi Singapura,” ucapnya disambut tepuk tangan peserta forum.

Prabowo juga menyinggung tantangan yang sempat muncul di lapangan, termasuk beberapa kasus keracunan makanan, yang langsung ditangani dengan peningkatan sistem pengawasan dan penyempurnaan standar operasional.

“Kami tingkatkan pengawasan, SOP, membeli peralatan baru untuk penyaringan air, pemanas makanan, dan menjaga kebersihan dapur. Tidak ada kompromi untuk keselamatan anak-anak,” tegasnya.

Lebih jauh, Presiden menjelaskan bahwa dampak ekonomi dari program ini mulai terasa nyata, terutama bagi sektor pertanian dan peternakan rakyat. Dana program MBG dikirim langsung ke dapur penyedia makanan tanpa melalui lapisan birokrasi yang panjang, memastikan efisiensi dan transparansi.

“Kami melatih 32.000 manajer muda, semuanya lulusan universitas, untuk mengelola dapur. Setiap dapur bisa melayani 3.000 hingga 3.800 anak dan ibu hamil,” kata Prabowo.

Dia menjelaskan, kebutuhan logistik dari satu dapur saja sudah menciptakan permintaan besar terhadap hasil pertanian lokal.

“Satu dapur membutuhkan sekitar 3.000 butir telur, 3.000 ayam, dan ribuan sayur setiap dua atau tiga hari. Petani kini memiliki jaminan pasar tetap. Mereka mulai menanam lebih banyak, membangun kolam ikan, bahkan memperluas tambak di pesisir,” paparnya.

Prabowo juga menyebut hasil kajian lembaga Rockefeller Institute yang mengonfirmasi nilai ekonomi dari kebijakan tersebut.

“Menurut Rockefeller Institute, setiap satu dolar yang dikeluarkan untuk program makan gratis memberi dampak ekonomi antara US$5 hingga US$37. Jadi ini bukan hanya soal mengatasi kelaparan, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa tujuan utama program MBG tetap pada peningkatan kualitas gizi dan masa depan anak Indonesia, tetapi efek bergandanya pada ekonomi daerah menjadi bukti bahwa kebijakan sosial bisa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tujuan pertama saya adalah mengatasi kelaparan anak-anak. Tapi saya melihat sendiri bagaimana uang yang kita salurkan ke desa dan dapur rakyat ini memutar ekonomi lokal. Ini memberi harapan baru bagi jutaan keluarga di Indonesia,” tandas Prabowo.