Presiden Prabowo Subianto menyebut ada oknum yang sengaja membuat Indonesia bergantung pada impor demi kepentingan pribadi. Hal ini membuatnya sangat geram dan langsung membenahi.

Menurutnya, praktik tersebut merugikan negara dan rakyat karena dilakukan melalui permainan tidak sehat dalam pengelolaan energi nasional.

Masyarakat, sambungnya, turut merasakan adanya persoalan tata kelola di sektor energi, khususnya di tubuh PT Pertamina dan pengaturan di sektor ESDM

"Kita harus mengakui bahwa beberapa tahun belakangan rakyat pun merasa bahwa terjadi management, terjadi permainan-permainan tidak sehat di Pertamina dan di pengaturan ESDM kita," ujar Prabowo dalam peresmian RDMP Kilang Balikpapan, Senin (12/1).

Prabowo mengungkapkan terdapat pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja mendorong impor dari luar negeri meski Indonesia memiliki sumber daya dan kemampuan sendiri.

"Ada pihak-pihak, saya tidak mengerti, orang-orang Indonesia yang pintar-pintar, pintar tapi serakah, mengatur mau impor dari luar. Dengan impor dari luar dia manipulasi harga dan dia kutip, sehingga ada pihak segelintir orang yang kaya raya di atas penderitaan rakyat," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan praktik tersebut tidak bisa dibiarkan karena bertentangan dengan kepentingan bangsa. Ia menyebut ketergantungan impor yang disengaja justru membuat rakyat menanggung beban harga dan negara kehilangan kemandirian.

Karena itu, Prabowo menyatakan tekadnya untuk melakukan pembenahan besar-besaran sejak awal masa pemerintahannya, terutama di tubuh Pertamina sebagai perusahaan strategis milik negara.

"Karena itu waktu saya menjadi Presiden, saya bertekad untuk membersihkan Pertamina. Saya angkat Saudara Simon Aloysius dengan beberapa anak-anak muda, dan saya beri tugas, jangan korupsi, jangan kau cari kaya di atas kepercayaan ini," jelasnya.

Prabowo menekankan posisi Direktur Utama Pertamina memiliki peran yang sangat krusial karena mengelola perusahaan dengan nilai aset besar dan strategis bagi perekonomian nasional.

"Direktur Utama Pertamina sangat strategis. Anda bertanggung jawab atas sebuah perusahaan 100 miliar dolar. Godaan akan banyak. Tapi Saudara harus teguh dengan semua jajarannya," imbuhnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa memberikan kewenangan luas kepada Dirut Pertamina Simon Aloysius untuk melakukan perombakan internal demi memastikan tata kelola yang bersih dan profesional, termasuk pecat pegawai nakal.

"Saya kasih wewenang seluas-luasnya. Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat. Jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat harus tega. Enggak ada itu. Banyak anak muda yang hebat-hebat, cari," pungkas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius untuk tidak korupsi dan tetap teguh dalam menjalankan tugas.

"Dirut Pertamina (Simon) sangat strategis, Anda tanggung jawab atas perusahaan US$100 miliar, godaan akan banyak, tapi Saudara harus teguh dengan semua jajarannya," ujar Prabowo saat peresmian kilang terintegrasi atau Refinery Development Master Plan (RDMP) milik Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1).

"Saya kasih wewenang seluas-luasnya, siapa yang anda nilai tidak bagus, pecat jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat harus tega, enggak ada itu, banyak anak muda yang hebat-hebat, cari," sambungnya.

Prabowo mengakui ada praktik keliru dalam tata kelola perusahaan migas pelat merah itu dalam beberapa tahun terakhir.

"Kita harus mengakui bahwa beberapa tahun belakangan, rakyat pun merasa bahwa terjadi (mis)management, terjadi permainan-permainan tidak sehat di Pertamina dan di pengaturan ESDM kita," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Ia mengaku heran dengan pihak yang 'pintar', tetapi bersikap serakah dan hanya mementingkan diri sendiri.

Prabowo menyebut ada pihak yang selalu berupaya 'mengatur' impor BBM dari luar negeri.

"Dengan impor dari luar dia manipulasi harga dan dia kutip, sehingga ada pihak, segelintir org yang kaya raya di atas penderitaan rakyat," ujarnya.

Karenanya, sejak menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo bertekad 'membersihkan' Pertamina dan mendorong kemandirian energi RI.

Jakarta (ANTARA) - Pertamina dan PT Pindad (Persero) menghadirkan teknologi inspeksi pipa minyak dan gas bumi (migas) berbasis ultrasonik untuk mendeteksi korosi dan retakan pada pipa migas dengan akurasi tinggi, namun lebih ringan dan efisien dibandingkan metode konvensional.

“Kemandirian teknologi adalah kunci menuju swasembada energi. Dengan Pertastream, kita memastikan seluruh infrastruktur pipa migas dari hulu ke hilir tetap andal dan aman secara mandiri,” ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Keandalan infrastruktur ini, lanjut dia, sangat krusial untuk memastikan distribusi energi ke seluruh pelosok negeri tidak terhambat, sehingga ketahanan pasokan tetap terjaga.

Selain teknologi inspeksi, Pertamina dan Pindad juga menyepakati studi bersama dalam pengembangan aplikasi teknologi berbasis gas alam (Natural Gas). Langkah ini bertujuan mengoptimalkan potensi gas domestik sebagai energi transisi yang mendukung kemandirian energi nasional.

“Kami mendukung penuh validasi inovasi ini melalui tahap non-komersial agar saat diimplementasikan secara luas, teknologi ini benar-benar tangguh. Ini bukan sekadar kerja sama bisnis, tapi misi bersama untuk meningkatkan nilai tambah nasional,” ujar Simon.

Ia berharap kolaborasi antara PT Pindad dan Pertamina bisa semakin berkembang.

Langkah tersebut ditegaskan melalui uji teknologi Pertastream serta penandatanganan Joint Study Agreement (JSA) Natural Gas bersama PT Pindad (Persero) di Bandung, Selasa (6/1).

Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa turut mengapresiasi dukungan Pertamina. Ia berharap hasil kolaborasi ini memberikan manfaat nyata bagi keberlanjutan sektor migas nasional.

"Sinergi ini membuktikan bahwa penguatan industri pertahanan dan industri energi nasional dapat berjalan beriringan untuk mendukung visi besar Indonesia," ujar Sigit.

Melalui penguatan teknologi domestik dan optimalisasi gas alam, Pertamina berkomitmen untuk terus menjadi motor penggerak tercapainya swasembada energi yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

PT Pertamina Patra Niaga (PPN) berkomitmen penuh mengikuti arahan holding dalam proses merger dengan Pertamina International Shipping (PIS) dan Kilang Pertamina Internasional (KPI). Ketiganya dijadwalkan melebur jadi satu pada 1 Januari 2026.

Corporate Secretary PPN Roberth MV Dumatubun mengatakan saat ini pihaknya sudah melakukan persiapan secara paralel dari sisi operasional agar tidak mengganggu layanan publik saat proses penggabungan dilakukan.

"Persiapan tetap kita jalani bagaimana itu ditentukan. Kami ikut arahan saja dari holding seperti apa nantinya, tapi secara paralel kita siapkan secara operasional," ujar Roberth dalam Konferensi Pers di Kantornya, Senin (22/12).

Menurut Robert, merger perusahaan adalah hal yang lumrah dalam dunia usaha. Terlebih, tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan jangka panjang.

"Ini sebenarnya sudah common dilakukan. Jadi nanti antara KPI sebagian PIS ada merger dan spin-off. KPI nanti bentuknya merger, kalau sebagian PIS itu bentuknya spin-off," katanya.

Direktur utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius sebelumnya mengatakan proses penggabungan ketiga anak usaha itu tengah berjalan dan pihaknya akan meminta arahan Danantara sebagai pemegang saham terkait penggabungan ini.

"Jadi prosesnya masih berjalan, memang kita targetnya sebelum akhir Desember 2025 sudah restrukturisasi, itu sudah jalan," kata Simon ditemui usai acara Indonesia Langgas Berenergi yang digagas Detik dan CNN Indonesia, di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

Menurut Simon, sebelum akhir tahun diharapkan seluruh proses penggabungan sudah selesai dan ketiga anak usaha tersebut menjadi satu perusahaan.

"Mudah-mudahan (akhir Desember 2025) sudah eksekusi," ujarnya.

Pertamina memang tengah menyusun beberapa aksi korporasi, termasuk penggabungan Pelita Air ke Garuda Indonesia yang masih dalam tahap kajian.

Namun, kedua perusahaan sudah sembari berjalan pembahasannya dan juga laporan ke Danantara.

"Jadi kalau memang bisa terkejar sebelum 2025 mungkin lebih cepat. Jadi sudah paralel semua sekarang," jelasnya.

PT Pertamina (Persero) memproyeksikan raupan laba bersih menembus US$3,30 miliar atau Rp54 triliun sepanjang 2025. Target ini naik dibandingkan realisasi tahun lalu yang tercatat US$3,13 miliar atau Rp49,54 triliun.

Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius mengatakan proyeksi laba ini sejalan dengan peningkatan pendapatan yang ditargetkan bisa tercapai US$68,73 miliar atau Rp1.127 triliun.

"Di 2025 Pertamina diproyeksikan akan membukukan pendapatan sebesar US$68 miliar atau setara dengan Rp1.127 triliun dengan capaian laba bersih US$3,3 miliar atau setara Rp54 triliun," ujar Simon dalam Rapat Kerja Komisi XII, Senin (17/11).

Menurut Simon, perseroan akan tetap berupaya mendorong kinerja lebih baik meski di tengah situasi ekonomi global yang menantang dan tak menentu. Hal ini tercermin dari kinerja positif hingga kuartal III 2025.

"Meskipun tekanan makro ekonomi global cukup menantang beberapa indikator utama Pertamina tetap mampu mempertahankan stabilitas kinerja melalui efisiensi, respons cepat, dan continuous improvement di seluruh lini operasi sehingga stabilitas kinerja keuangan dan operasional tetap dalam tren positif," jelasnya.

Simon menyebutkan pendapatan Pertamina yang positif akan memberikan kontribusi lebih baik bagi keuangan negara yang telah berhasil disetorkan sebesar Rp262 triliun hingga September 2025.

Rincian setoran Pertamina berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp79,7 triliun, setoran pajak sebesar Rp159,2 triliun dan dari dividen sebesar Rp23 triliun.

"Tak kalah penting, kontribusi Pertamina kepada negara sampai September 2025 mencapai Rp262 triliun, menjadikan Pertamina sebagai agen pembangunan utama melalui penerimaan pajak non pajak dan dividen terbesar di antara seluruh BUMN Indonesia," jelas Simon.

Dari sisi operasional, Pertamina menargetkan produksi minyak dan gas bisa tetap stabil di 1 juta BOEPD dan yield kilang sebesar 84 persen.

"Capaian ini menunjukkan improvement, bukan hanya jargon tetapi komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dan memberi nilai terbaik bagi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan (road map) menuju penerapan program mandatori bahan bakar campuran bioetanol 10% atau E10 sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini juga sejalan dengan upaya pengembangan energi bersih di Tanah Air.

Lantas, bagaimana respons PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha penyedia BBM nasional terhadap rencana kebijakan pemerintah tersebut?

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh kebijakan yang akan diterapkan pemerintah. Salah satunya, dengan menyiapkan seluruh aspek teknis dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk implementasi E10.

"Keputusan pemerintah kita bersama-sama dengan seluruh stakeholders dan yang terpenting adalah penyiapan infrastruktur, begitu juga dari kita, sisi teknologi kita dorong, begitu juga untuk industri dari otomotif tentunya akan menyesuaikan," ungkap Simon saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Di sisi lain, Simon menilai kebijakan ini juga perlu dikaji secara komprehensif karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Namun demikian, pihaknya melihat bahwa penerapan E10 juga mempunyai manfaat yang besar.

"Jadi, sambil berjalan lah, semua kan kebijakan ini yang menyangkut masyarakat banyak, tentunya harus sama-sama kita kaji dan tentunya kita dorong Karena manfaatnya akan sangat baik bagi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa program mandatori bioetanol ini bisa mendongkrak sumber bahan baku dari dalam negeri, namun tidak menimbulkan isu pangan.

"Semua dipakai adalah ampasnya," kata Eniya dalam program Prabowonomics CNBC Indonesia, dikutip Senin (3/11/2025).

Menurut dia, bahan baku bioetanol bisa berasal dari berbagai komoditas seperti tebu, jagung, sorgum, dan ketela. Namun demikian, yang digunakan bukan bahan utamanya, melainkan ampasnya saja.

"Karena yang tebu dipakai ampasnya molasses ini. Ini yang sekarang dipakai oleh Pertamina. Lalu sorgum juga tadinya pakan ternak gitu ya. Lalu ketela, ketela pahit. Nanti kalau satu lagi yang jagung ya. Jagung itu bonggolnya gitu, bonggolnya. Jadi semua adalah sisa dan ini potensinya itu di berbagai daerah. Sehingga desentralisasi ada," ujarnya.

saya juga sampaikan di kesempatan yang lalu, RDMP ini prosesnya masih tetap terus berjalan

Jakarta (ANTARA) - Pertamina memulai pengoperasian awal unit utama pengolahan atau Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Complex hasil Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Kami berharap bisa juga mendapat dukungan dari Pak Presiden (Prabowo Subianto). Tentunya saya juga sampaikan di kesempatan yang lalu, RDMP ini prosesnya masih tetap terus berjalan,” kata Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri ditemui setelah melantik anggota Komite BPH Migas di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin.

Unit RFCC merupakan unit utama kilang, sebagai jantung modernisasi kilang yang akan memproduksi bahan bakar berstandar setara Euro V dan meningkatkan efisiensi serta nilai ekonomi Kilang Balikpapan.

Proyek RDMP Balikpapan sendiri merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), melalui anak usahanya PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB).

Dengan nilai investasi mencapai 7,4 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp120 triliun, proyek ini menjadi modernisasi kilang terbesar di Indonesia dan salah satu proyek energi paling strategis di Asia Tenggara.

Proyek strategis dalam rangka revitalisasi kilang domestik ini sejalan dengan Astacita pemerintah, khususnya dalam memperkuat hilirisasi energi dan kemandirian industri migas nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya dalam negeri, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

Proyek RDMP Balikpapan telah menyelesaikan beberapa tahapan proyek penting, yakni keberhasilan uji coba kapasitas Unit Penyulingan sehingga menambah kapasitas pengolah minyak mentah dari 260 ribu menjadi 360 ribu barel per hari, commissioning sarana tambat Single Point Mooring (SPM) 320.000 DWT untuk penyandaran kapal jenis Very Large Crude Carrier (VLCC).

Juga penyelesaian pembangunan dua unit Tangki Penyimpanan Minyak Mentah Baru dengan masing-masing berkapasitas 1 juta barel di Lawe-lawe serta keberhasilan pengoperasian unit Pemurnian LPG dengan kapasitas produksi saat ini 43 ribu ton per tahun.

“Kami juga ada target yang Nafta Block untuk bensin yang kami targetkan itu di 2026,” ucap Simon.

Secara ekonomi, RDMP Balikpapan akan memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian energi nasional, dengan penghematan impor BBM hingga Rp68 triliun per tahun, dan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai Rp514 triliun.

Proyek ini juga memiliki TKDN lebih dari 35 persen, serta telah menyerap lebih dari 24 ribu tenaga kerja pada masa puncak konstruksi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) mengungkapkan kabar terbaru terkait rencana penggabungan dua maskapai pelat merah yakni Pelita Air dengan Garuda Indonesia.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan, seluruh proses konsolidasi antara kedua belah pihak masih terus berlangsung. Adapun, Pertamina juga akan melaporkan rencana penggabungan tersebut kepada BPI Danantara untuk mendapatkan penilaian dan keputusan final.

Seperti diketahui, Pelita Air merupakan maskapai milik PT Pertamina (Persero).

"Semua proses masih berjalan terus, proses berjalan, kita laporkan ke Danantara juga untuk bisa ada penilaian sekaligus keputusan," kata Simon saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Sementara, terkait pembahasan dengan Garuda Indonesia, Simon mengungkapkan komunikasi sudah dilakukan sejak awal. Namun demikian, prosesnya tetap akan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk penilaian menyeluruh dari masing-masing pihak.

"Ya, pembicaraan sudah kita rintis, tapi tentunya mengikuti langkah-langkah yang sudah ada saat ini, termasuk penilaian-penilaian dari internal kita, penilaian dari internal Pelita Air, begitu juga ke Danantara untuk kemudian nanti finalisasinya," tambahnya.

Sebelumnya, rencana merger Pelita Air dan Garuda Indonesia ini pertama kali dibeberkan Simon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (11/9/2025).

Simon menyebut, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga reputasi perusahaan dan memperkuat kepercayaan stakeholder melalui advokasi yang kuat dan komunikasi yang efektif.

"Sebagai contoh untuk airline kami (Pelita Air) kita sedang penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia (GIAA)," sebut Simon.

Perlu diketahui, rumor merger Pelita Air dengan Garuda Indonesia telah berembus kencang sejak tahun lalu. Bahkan, manajemen GIAA awal tahun ini telah mengaku bahwa benar maskapai pelat merah tersebut berencana untuk merger dengan anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut.

"Sehubungan dengan informasi terkait rencana merger antara Perseroan dan Pelita Air, dapat kami sampaikan bahwa terkait langkah penjajakan aksi korporasi tersebut saat ini masih dalam tahap diskusi awal dengan pihak-pihak terkait," tulis manajemen melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (9/1/2025).

Kala itu, manajemen Garuda menyebut perseroan kala itu tengah dalam proses penyusunan kajian awal dan diskusi dengan pihak-pihak terkait, khususnya Kementerian BUMN selaku pemegang saham utama Perseroan, untuk dapat mengoptimalkan berbagai peluang sinergi bisnis guna memperkuat ekosistem bisnis industri transportasi udara di Indonesia sehingga dapat membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Garuda memandang, aksi korporasi tersebut akan berdampak positif dan akan mendukung penuh rencana merger tersebut, yang tentunya akan dilandasi dengan kajian yang komprehensif dan prudent terhadap outlook bisnis dan kinerja Perseroan.

Awal tahun ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat itu masih dijabat Erick Thohir juga buka suara alasan dua maskapai perusahaan pelat merah akan digabung, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Pelita Air.

Menurutnya, penggabungan dua perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan armada pesawat di Indonesia.

"Ya kan memang kita konsolidasi. Karena Garuda itu kan memang akan jadi premium, Pelita premium ekonomi, dan tentu ada low cost. Nah ini memang integrasi ini harus terjadi. Dan memang kan jumlah pesawat kita nggak cukup," jelasnya saat ditemui di Soehana Hall Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa dirinya akan bertemu dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri pada pagi ini, Kamis (23/10/2025).

Tampak Direktur Utama Pertamina hadir lebih awal pada pukul 09:57 WIB, sebelum Purbaya yang baru hadir pada pukul 10:30 WIB.

Purbaya mengatakan kemungkinan Direktur Pertamina ingin melaporkan kondisi perusahaan, sekaligus menyatakan kesiapannya untuk membangun kilang untuk menjawab kritikan DPR.

"Saya pikir semakin mereka semangat (membangun kilang), semakin bagus," kata Purbaya kepada pewarta di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

Pada September lalu, dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Purbaya mendorong agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membangun kilang minyak di Tanah Air. Hal ini disampaikan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/09/2025).

Menurut Purbaya, Indonesia banyak mengimpor BBM jenis solar atau diesel dari Negeri Jiran, Singapura. Nilainya tidak tanggung-tanggung, bisa mencapai puluhan miliar. Nilai impor yang besar ini membuat subsidi pemerintah meningkat dari tahun ke tahun.

"Sudah berapa tahun sudah puluhan tahun kan kita pernah bangun kilang baru ga? Jadi Bapak-Ibu kalau ketemu Danantara lagi minta untuk bangun kilang baru karena kita impor dari Singapura," kata Purbaya.

Purbaya pun mengungkapkan Indonesia bukan tidak bisa membangun kilang, tetapi dia menilai Pertamina malas-malasan. Dia pun mengaku telah memberikan tawaran kepada BUMN yang bersangkutan.

Jika Pertamina tidak mau, pemerintah akan mencari investor lain dari China. Purbaya mengatakan Pertamina sebenarnya berencana membangun 7 kilang baru, tetapi hingga saat ini belum terealisasi.

"Jadi kilang itu bukan tidak bisa bikin cuma Pertamina malas-malasan aja saya pernah kasih tawaran. Kalau tidak bisa bikin ya udah cari investor dr China bikin 30 tahun Pertamina keberatan biang sudah overcapacity karena udah mau bikin 7 kilang baru tapi sampai sekarang ga jadi," jelas Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa dirinya akan bertemu dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri pada pagi ini, Kamis (23/10/2025).

Tampak Direktur Utama Pertamina hadir lebih awal pada pukul 09:57 WIB, sebelum Purbaya yang baru hadir pada pukul 10:30 WIB.

Purbaya mengatakan kemungkinan Direktur Pertamina ingin melaporkan kondisi perusahaan, sekaligus menyatakan kesiapannya untuk membangun kilang untuk menjawab kritikan DPR.

"Saya pikir semakin mereka semangat (membangun kilang), semakin bagus," kata Purbaya kepada pewarta di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

Pada September lalu, dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Purbaya mendorong agar Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membangun kilang minyak di Tanah Air. Hal ini disampaikan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/09/2025).

Menurut Purbaya, Indonesia banyak mengimpor BBM jenis solar atau diesel dari Negeri Jiran, Singapura. Nilainya tidak tanggung-tanggung, bisa mencapai puluhan miliar. Nilai impor yang besar ini membuat subsidi pemerintah meningkat dari tahun ke tahun.

"Sudah berapa tahun sudah puluhan tahun kan kita pernah bangun kilang baru ga? Jadi Bapak-Ibu kalau ketemu Danantara lagi minta untuk bangun kilang baru karena kita impor dari Singapura," kata Purbaya.

Purbaya pun mengungkapkan Indonesia bukan tidak bisa membangun kilang, tetapi dia menilai Pertamina malas-malasan. Dia pun mengaku telah memberikan tawaran kepada BUMN yang bersangkutan.

Jika Pertamina tidak mau, pemerintah akan mencari investor lain dari China. Purbaya mengatakan Pertamina sebenarnya berencana membangun 7 kilang baru, tetapi hingga saat ini belum terealisasi.

"Jadi kilang itu bukan tidak bisa bikin cuma Pertamina malas-malasan aja saya pernah kasih tawaran. Kalau tidak bisa bikin ya udah cari investor dr China bikin 30 tahun Pertamina keberatan biang sudah overcapacity karena udah mau bikin 7 kilang baru tapi sampai sekarang ga jadi," jelas Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri tiba-tiba menghadap Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Jumat (17/10/2025).

Simon menyampaikan, kehadirannya di Istana Presiden ini untuk melaporkan rutin kegiatan perusahaan dan berbagai macam hal, diantaranya adalah perkembangunan pembangunan kilang minyak yakni Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

"Kilang juga termasuk dilaporkan (ke Presiden Prabowo), kan sesuai yang saya sampaikan sebelumnya kita rencananya 10 November running unit RFCC di Balikpapan, RDMP. Itu akan produksi solar, avtur, dan tambahan sedikit LPG. Kemudian untuk yg Nafta block, unit satunya lagi, untuk produk bensin sambil berjalan di awal Juni 2026," terang Simon saat ditemui di Istana Negara, Jumat (17/10/2025).

Ia juga menyampaikan evaluasi kinerja Pertamina dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo, bahwa Pertamina yang paling utama adalah memperbaiki tata kelola transformasi.

"Tata kelola transformasi saat ini juga kita hormati, proses hukum saat ini kami dukung proses hukum bisa selesai, kami juga kerja sama dengan baik dan dukung aparat penegak hukum, lalu kepastian hukum pasti setelah itu," tegas Simon.

Adapun juga, Pertamina akan memperbaiki proses bisnis. Diantaranya bisnis ritel, yakni kualitas pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Kita punya tugas besar untuk perbaiki kualitas pelayanan. Kita utamanya front liner di SPBU," tegas Simon.