TEL AVIV - Seorang perwira militer senior Israel menyuarakan ketakutannya pada keberadaan lebih dari 400 kg uranium yang diperkaya tinggi milik Iran. Dia bahkan berpendapat perang Amerika-Serikat (AS)-Israel melawan Iran akan menjadi kegagalan besar jika uranium misterius itu tidak dikeluarkan dari republik Islam.

Para pejabat Zionis Israel sebelumnya mengatakan bahwa stok uranium itu cukup untuk membuat 11 bom nuklir jika diperkaya lebih lanjut. Iran telah lama menyatakan bahwa programnya bersifat damai, meskipun memperkaya uranium hingga mendekati tingkat senjata nuklir.

Perwira senior tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim dalam pengerahan kepada wartawan, mengatakan bahwa jika, dalam negosiasi yang sedang berlangsung antara AS dan Iran, tidak ada kesepakatan yang tercapai untuk mengeluarkan persediaan uranium dan menghentikan pengayaan di negara Islam itu, pencapaian dari 40 hari pertempuran akan sia-sia.

“Jika tujuan nuklir tidak tercapai, maka semua yang telah kita lakukan di Iran akan menjadi kegagalan besar. Rezim Iran yang jahat dapat memanfaatkan program nuklir,” kata perwira tersebut, seperti dikutip dari Times of Israel, Minggu (3/5/2026).

"Jika uranium dikeluarkan dari Iran melalui jalur diplomatik, kita telah melakukan bagian kita," ujarnya. Namun, imbuh dia, jika itu tidak terjadi, Israel perlu meluncurkan operasi lain di Iran untuk mencapai tujuan tersebut.

Selama kunjungan baru-baru ini ke Lebanon selatan, Kepala Staf Militer Israel (IDF) Letnan Jenderal Eyal Zamir mengatakan, “Setiap [tujuan] yang ditetapkan oleh eselon politik untuk kita terkait kampanye saat ini di Iran dan Lebanon telah tercapai dan bahkan melampaui itu.”

“Dengan demikian, kita telah menciptakan kondisi operasional untuk proses yang sekarang dipimpin oleh eselon politik,” katanya.

Tangan IDF "Terikat" di Lebanon

Para pejabat Zionis mengatakan militer Israel optimistis bahwa solusi akan ditemukan untuk melawan ancaman baru dari drone berpemandu kabel serat optik (FPV) milik Hizbullah, yang telah berulang kali digunakan dalam serangan terhadap pasukan Israel di Lebanon selatan dan Israel utara dalam beberapa pekan terakhir.

Pejabat militer tersebut mengatakan IDF telah menanggapi ancaman tersebut dengan serius dan berupaya mengembangkan dan menguji sistem untuk melawan drone FPV, yang kebal terhadap gangguan elektronik. Namun, dia mengatakan bahwa kemungkinan besar sistem semacam itu tidak akan siap dalam jangka pendek, dan juga tidak akan memberikan solusi yang sempurna untuk ancaman tersebut.

“Tidak ada solusi ajaib. Tetapi kami optimistis bahwa kami akan menemukan solusi untuk drone,” katanya.

Namun, pejabat itu mengatakan cara paling efektif untuk melawan ancaman tersebut adalah dengan menargetkan operator drone di Lebanon dan rantai pasokan drone Hizbullah.

Kendati demikian, hal tersebut saat ini tidak mungkin dilakukan karena gencatan senjata, karena Israel hanya diizinkan untuk menargetkan ancaman langsung terhadap pasukan di Lebanon selatan, seperti operator drone yang secara aktif menerbangkan drone.

“Kita perlu melakukan serangan,” kata perwira itu, sambil mencatat bahwa saat ini, “tangan kita terikat.”

Angkatan Udara Israel (IAF) telah membantu pasukan darat di Lebanon dalam menangani ancaman drone FPV dengan mengerahkan radar bergerak untuk mendeteksi dan memperingatkan pasukan, yang kemudian dapat mencoba menembak jatuh drone tersebut.

IAF juga telah melakukan intersepsi, melaporkan bahwa mereka menembak jatuh setidaknya 27 drone FPV menggunakan sistem pertahanan udara jarak pendek Iron Dome.

Meskipun militer telah mengerahkan Iron Beam—sistem laser berkekuatan tinggi yang dirancang untuk menembak jatuh drone dan ancaman udara lainnya dengan biaya per intersepsi yang jauh lebih rendah—penggunaannya masih terbatas dan belum dinyatakan beroperasi di dalam IDF. Perwira senior tersebut mengatakan jangkauan Iron Beam terbatas.

BEIJING - Dengan kemampuannya untuk mengendalikan UAV secara langsung, tank Tipe 99A meningkatkan visibilitas medan perang, mencerminkan tren menuju peperangan digital dan otomatis.

Tank tempur utama Tipe 99A milik China baru-baru ini terlihat mengintegrasikan sistem kendali pesawat tanpa awak (UAV), menandai langkah maju yang signifikan dalam tren penggabungan kendaraan berawak dan tanpa awak dalam peperangan modern.

Menurut gambar yang dirilis oleh media pemerintah Tiongkok, awak tank kini dapat mengoperasikan UAV taktis secara langsung, yang secara signifikan memperluas kemampuan pengintaian dan penentuan target mereka tanpa sepenuhnya bergantung pada unit pengintaian independen.

Tank Tipe 100 buatan China saat ini dianggap sebagai pemimpinduniadalam fitur desain tank generasi berikutnya.

Integrasi UAV membantu tank Tipe 99A mengatasi salah satu keterbatasan terbesar peperangan lapis baja tradisional: visibilitas dan kesadaran situasional yang terbatas. Dengan UAV, awak tank dapat mengamati medan perang dari atas, mendeteksi target tersembunyi atau target di luar jangkauan pengamatan langsung, sehingga meningkatkan efektivitas tempur.

Tank Tipe 99A adalah tank tempur utama generasi ketiga Tiongkok, dilengkapi dengan meriam laras halus 125 mm, sistem pengendalian tembakan canggih, lapis baja komposit, danteknologi digitalmodern. Tank ini memiliki kemampuan tempur berbasis jaringan, yang menghubungkan data dengan pasukan lain di medan perang.

Dalam konteks peperangan modern, khususnya melalui pelajaran yang dipetik dari konflik Rusia-Ukraina, UAV telah menjadi faktor penentu, tidak hanya dalam pengintaian tetapi juga dalam serangan presisi. Hal ini memaksa pasukan lapis baja di seluruh dunia untuk beradaptasi dengan cepat agar tidak tertinggal.

Integrasi kendali UAV langsung ke dalam tank oleh China menunjukkan pergeserannya menuju model pertempuran "manusia-mesin", di mana platform berawak bertindak sebagai pusat komando utama, sementara UAV menangani pengintaian, penentuan target, dan bahkan misi penyerangan.

Tren ini juga sejalan dengan arah pengembangan sistem senjata generasi berikutnya dari Tiongkok, yang menekankan digitalisasi, otomatisasi, dan berbagi data secara real-time. Sistem sensor, tautan data, dan kendali jarak jauh semakin terintegrasi ke dalam kendaraan tempur darat.

Namun, mengandalkan UAV juga menghadirkan tantangan tertentu, terutama risiko gangguan elektronik atau deteksi dan penghancuran oleh musuh. Selain itu, lingkungan pertempuran yang kompleks dengan sistem pertahanan udara yang padat dapat membatasi efektivitas UAV.

Meskipun demikian, integrasi UAV ke dalam tank Tipe 99A masih dianggap sebagai langkah strategis, yang jelas mencerminkan pergeseran dari peperangan mekanis tradisional ke peperangan berteknologi tinggi, di mana informasi dan kesadaran situasional memainkan peran penting di medan perang.

Integrasi kendali UAV secara langsung pada tank Tipe 99A menunjukkan percepatan model pertempuran "manusia-mesin" oleh Tiongkok, di mana informasi dan pengintaian secara real-time menentukan efektivitas pertempuran.

Pelajaran dari konflik baru-baru ini menunjukkan bahwa tank yang tidak memiliki "mata di udara" mudah menjadi sasaran. Namun, ketergantungan pada UAV juga membuat pasukan lapis baja rentan terhadap risiko gangguan dan intersepsi elektronik, sehingga membutuhkan kemampuan peperangan elektronik yang menyertainya.

NEW YORK - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) telah mendesak dunia internasional bertindak cepat terhadap program nuklir Korea Utara (Korut). Sekutu Amerika Serikat (AS) itu menyebutnya sebagai ancaman paling mendesak bagi sistem nonproliferasi global.

Kepala Divisi Urusan Luar Negeri dan Intelijen Strategis Kementerian Luar Negeri Korsel, Jeong Yeon-doo menyampaikan pernyataan tersebut selama konferensi tentang Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) di New York. Dia menekankan bahwa Pyongyang tetap menjadi tantangan unik setelah menarik diri dari perjanjian tersebut dan melanjutkan pengembangan senjata nuklirnya.

"Korea Utara adalah satu-satunya kasus yang telah mendapat manfaat dari rezim NPT, mengumumkan penarikan diri, dan secara terbuka melanjutkan pengembangan senjata nuklir, sehingga tetap menjadi tantangan paling mendesak bagi rezim nonproliferasi," kata Jeong, seperti dikutip dari Yonhap, Selasa (28/4/2026).

Dia mendesak komunitas internasional untuk menyampaikan pesan yang terpadu bahwa keamanan dan masa depan ekonomi Korea Utara bergantung pada kembalinya ke kerangka perjanjian.

Jeong juga meminta Rusia untuk menghentikan kerja sama militer dengan Pyongyang, memperingatkan bahwa hubungan tersebut merusak resolusi Dewan Keamanan PBB dan rezim nonproliferasi yang lebih luas.

NPT, yang berlaku sejak tahun 1970, adalah perjanjian global penting yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan mempromosikan energi nuklir untuk tujuan damai, dengan konferensi peninjauan yang diadakan setiap lima tahun untuk menilai kepatuhan.

“Pemerintah Korea Selatan akan menerapkan rencana denuklirisasi bertahap ‘penghentian-pengurangan-pembuangan’ melalui dialog dan kerja sama sambil secara konsisten mempertahankan tujuan denuklirisasi lengkap dan membangun perdamaian permanen di Semenanjung Korea,” katanya.

Dia lantas menyerukan Korea Utara untuk menanggapi upaya Korea Selatan guna melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea.

“Saat ini kita menyaksikan momentum baru yang dapat disebut ‘kebangkitan nuklir’,” katanya, merujuk pada keniscayaan penggunaan teknologi nuklir.

“Kewajiban non-proliferasi dan penggunaan tenaga nuklir secara damai saling melengkapi,” lanjut dia. “Kami menegaskan kembali bahwa semua pihak memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk menggunakan tenaga nuklir secara damai sambil sepenuhnya mematuhi kewajiban non-proliferasi dan langkah-langkah keselamatan mereka," imbuh dia.

Dalam hal ini, kata dia, langkah-langkah keselamatan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sangat penting.

"Kami sangat mendukung upaya untuk menguniversalkan Comprehensive Safety Action Agreement (CSA) dan Additional Protocol (AP)," paparnya.

CSA adalah perjanjian yang ditandatangani dengan IAEA di bawah NPT oleh negara non-senjata nuklir, yang memeriksa fasilitas nuklir negara tersebut. Sedangkan AP adalah perjanjian tambahan untuk memperluas cakupan dan intensitas inspeksi.

Pernyataan diplomat Korsel itu ditafsirkan sebagai kesadaran akan kerja sama nuklir dengan Amerika Serikat, termasuk pengenalan kapal selam bertenaga nuklir oleh Korea Selatan dan pengamanan wewenang untuk memperkaya uranium dan memproses ulang bahan bakar nuklir bekas.

Sebelumnya, para analis menyatakan bahwa pemerintah Seoul berusaha untuk menghilangkan kekhawatiran tentang persenjataan nuklir Korea Selatan yang diangkat oleh beberapa pihak.

"Karena NPT secara langsung terkait dengan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Semenanjung Korea, janji non-proliferasi Korea mengandung implikasi strategis, bukan hanya pembatasan hukum," kata Jeong.

"Korea Selatan dengan tegas berjanji untuk bekerja sama dengan semua pihak untuk mempertahankan sistem non-proliferasi global," sambung dia.

BEIJING - Sistem NI-L3K, yang dipamerkan di Milipol 2025, menawarkan solusi berbiaya rendah dan penyebaran cepat untuk menangkal ancaman yang semakin meningkat dari UAV kecil.

China meningkatkan ekspor senjata laser portabel, termasuk sistem yang dipasang pada kendaraan yang dirancang untuk melawan drone dalam jarak dekat.

Sistem NI-L3K, yang dipamerkan di Milipol 2025, menawarkan solusi berbiaya rendah dan dapat dikerahkan dengan cepat untuk memerangi ancaman yang semakin meningkat dari UAV kecil yang menargetkan pangkalan, infrastruktur, dan unit garis depan.

Pada dasarnya, ini adalah sistem laser anti-UAV komersial yang ditawarkan untuk ekspor oleh produsen Tiongkok seperti Heiwei Group sebagai sistem modular. Sistem ini menggunakan laser berenergi tinggi, informasi elektronik, pengolahan gambar, dan teknologi lainnya untuk mencapai kemampuan identifikasi cerdas.

Sistem ini mampu melacak dan menghancurkan drone, balon, burung, layang-layang, dan target "kecil, lambat, dan terbang rendah" lainnya dengan sangat akurat dari jarak jauh, dengan tujuan untuk melenyapkan target dengan cepat. Sistem ini dapat dipasang pada kendaraan atau dipasang di atap.

Dengan daya keluaran 3kW, sistem ini hanya membutuhkan waktu 5 hingga 15 detik untuk menimbulkan kerusakan pada target pada jarak sekitar 400m. Sistem ini mampu melacak target pada jarak 1,4 km.

Dipadukan dengan rangka putar dua sumbu, sistem ini dapat melumpuhkan drone dalam waktu sekitar 10 detik setelah diaktifkan, dengan waktu operasi berkelanjutan sekitar 30 menit saat menggunakan sistem baterai yang dapat dilepas. (Sumber gambar: Army Recognition)

Saat dipasang pada truk pikap ringan, mirip dengan Changan Hunter 2025, alat ini dapat diisi ulang secara terus menerus dari sistem kelistrikan kendaraan. Hal ini sekaligus memberikan sistem tersebut mobilitas tinggi, dengan fokus pada perlindungan infrastruktur penting dan area operasional garis depan.

Pada dasarnya, sasis truk pikap Changan Hunter 2025 sebagian besar tetap tidak berubah, kecuali skema cat off-road dan seluruh sistem NI-L3K yang dipasang secara permanen melalui poros putar di bagian belakang bak kargo. NI-L3K adalah laser jarak pendek yang dirancang untuk melawan ancaman udara rendah, lambat, dan kecil (LSS), termasuk drone quadcopter komersial dan drone FPV.

Sistem 3 kW ini menggunakan sinar laser yang dilacak secara presisi untuk melumpuhkan drone pada jarak dekat, memberikan pencegahan senyap tanpa memerlukan amunisi dan dengan risiko tambahan minimal.

Pada pameran DSA 2026 di Malaysia, perusahaan Tiongkok Novasky memamerkan model miniatur senjata laser energi tinggi NI-L3K, yang menampilkan sistem energi terarah 3 kW yang dikonfigurasi khusus untuk misi anti-drone (UAS) dan pelanggan ekspor.

Ini bukan kali pertama sistem pertahanan udara laser skala kecil dipasang pada truk pikap sipil. CrossbowMINI dari perusahaan Amerika IPG Photonics juga dirancang serupa.

Crossbow menawarkan pilihan daya dari 3 kW hingga 8 kW dan dirancang untuk melumpuhkan drone Grup 1 dan 2. Perangkat ini menyediakan solusi perlindungan infrastruktur yang hemat biaya dan cepat diterapkan, dengan masa pakai baterai 12 jam, pengoperasian yang mudah, dan integrasi radar.

Desain ini memprioritaskan mobilitas, integrasi modular, dan biaya operasional rendah, yang mencerminkan tren yang lebih luas menuju pertahanan udara berlapis-lapis di mana laser menyediakan lapisan perlindungan terakhir yang hemat biaya terhadap serangan drone massal.

WARSAWA - Prancis dan Polandia sedang mempersiapkan latihan tempur gabungan yang mensimulasikan serangan senjata konvensional dan nuklir terhadap Rusia dan Belarusia. Sedangkan Moskow mengeklaim bahwa NATO akan berlatih blokade dan perebutan Wilayah Kaliningrad Rusia pada waktu yang bersamaan.

Media Polandia, Wirtualna Polska (WP), mengutip sumber-sumber internal militer setempat, melaporkan bahwa latihan serangan nuklir akan segera berlangsung di Laut Baltik dan Polandia utara. Itu dimaksudkan untuk mengembangkan "angkatan militer Polandia-Prancis...di luar birokrasi NATO" untuk mencegah dugaan agresi Rusia.

Moskow secara konsisten menolak klaim tersebut sebagai omong kosong, menekankan bahwa mereka tidak berniat menyerang negara asing mana pun dan menuduh NATO secara terbuka mempersiapkan konfrontasi militer.

Berdasarkan skenario yang dilaporkan dibahas selama pertemuan Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk awal pekan ini, jet tempur F-16 Polandia akan melakukan pengintaian jarak jauh dan identifikasi target, dan akan menyerang "target bernilai tinggi di sekitar St Petersburg" menggunakan rudal jelajah konvensional JASSM-ER.

Pesawat tempur Rafale B Prancis, yang dipersenjatai dengan rudal ASMP yang membawa hulu ledak nuklir, juga akan terbang dari Prancis ke garis Budapest-Kaliningrad dan mensimulasikan serangan nuklir terhadap target di Rusia dan Belarusia.

Latihan yang direncanakan digambarkan sebagai bagian dari upaya Macron untuk memperluas "payung nuklir" Prancis ke negara-negara Eropa lainnya dan memperluas potensi nuklir Paris. Rusia secara konsisten mengecam NATO karena meningkatkan ketegangan di benua Eropa, khususnya melalui retorika nuklirnya yang semakin meningkat.

Menanggapi laporan latihan serangan nuklir Prancis-Polandia, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan: "Latihan tersebut menunjukkan aspirasi Eropa untuk militerisasi dan nuklirisasi lebih lanjut."

"Langkah-langkah tersebut tidak berkontribusi pada stabilitas dan prediktabilitas di benua Eropa," ujarnya, seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (24/4/2026).

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko juga mengatakan bahwa Pasukan Ekspedisi Gabungan (JEF) NATO yang dipimpin Inggris telah berlatih skenario blokade laut dan perebutan Wilayah Kaliningrad Rusia. "Dengan sengaja mengejar jalur konfrontasi yang meningkat," katanya.

Sementara itu, parlemen Finlandia membahas rancangan undang-undang untuk mengizinkan impor dan penyimpanan senjata nuklir di wilayah negara tersebut. Langkah ini akan membatalkan hambatan hukum yang telah melarang perangkat tersebut di negara itu sejak tahun 1980-an.

Moskow telah memperingatkan bahwa penempatan senjata nuklir di Finlandia akan menjadi ancaman langsung bagi Rusia dan akan memicu tindakan balasan.

Berbicara pada hari Kamis, Ketua Komite Pertahanan Duma Negara Andrey Kartapolov memperingatkan bahwa anggota parlemen Finlandia akan melakukan "kesalahan besar" jika mereka memilih mendukung rancangan undang-undang tersebut.

Menurutnya, kedatangan senjata nuklir asing di negara Nordik itu akan secara signifikan merusak keamanannya sendiri.

Kartapolov memperkirakan bahwa instalasi militer terkait di wilayah Finlandia pasti akan masuk dalam daftar target prioritas pasukan strategis Rusia.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump angkat bicara ketika ditanya seorang jurnalis di Gedung Putih apakah Amerika akan menggunakan bom nuklir untuk melenyapkan peradaban Iran. Dia menegaskan tidak akan menggunakan senjata tersebut dan mengecam itu sebagai pertanyaan bodoh.

Penegasan Trump itu disampaikan hari Kamis waktu Washington. Awalnya, seorang jurnalis mengingat peringatan keras Trump terhadap Iran pada 7 April bahwa "seluruh peradaban akan mati malam ini, dan tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali" jika Teheran tidak menerima persyaratan dari Amerika. Peringatan itu telah dikecam para tokoh Amerika sebagai apokaliptik dan berpotensi genosida.

“Mengapa pertanyaan bodoh seperti itu diajukan? Mengapa saya harus menggunakan senjata nuklir ketika kita telah sepenuhnya, dengan cara yang sangat konvensional, menghancurkan mereka tanpa itu? Tidak, saya tidak akan menggunakannya,” kata Trump.

"Senjata nuklir seharusnya tidak pernah diizinkan untuk digunakan oleh siapa pun," katanya lagi.

Trump menggunakan kesempatan itu untuk sekali lagi mengeklaim tentang skala kerusakan Iran akibat serangan militer AS, sambil menyatakan bahwa upaya mempersenjatai kembali apa pun oleh Teheran selama gencatan senjata dapat dihentikan dalam sekitar satu hari jika perlu.

Dia juga mengatakan bahwa dirinya bisa membuat kesepakatan segera, tetapi menginginkan kesepakatan yang “abadi".

“Saya ingin membuat kesepakatan terbaik. Saya bisa membuat kesepakatan sekarang juga...tetapi saya tidak ingin melakukannya. Saya ingin kesepakatan itu abadi,” kata Trump.

Washington memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu awal pekan ini, mengharapkan proposal terpadu dari Teheran, sambil tetap mempertahankan blokade AS terhadap pelabuhan Iran, bahkan ketika perundingan lanjutan dengan Teheran terhenti dan ketegangan terus berlanjut di sekitar Selat Hormuz.

Trump telah memperjelas bahwa tidak ada tenggat waktu pasti untuk mengakhiri perang, mengatakan kepada Fox News pada hari Rabu bahwa "tidak ada kerangka waktu", dan mendesak para kritikus untuk tidak "terburu-buru".

Sementara itu, militer Iran mengatakan siap untuk melawan AS sampai meraih kemenangan penuh.

Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf menuduh AS mencoba mengubah negosiasi menjadi "meja penyerahan diri", menambahkan bahwa perundingan dan "gencatan senjata penuh" hanya akan masuk akal jika tidak dilanggar oleh blokade maritim Amerika.

“Mereka tidak mencapai tujuan mereka melalui agresi militer, dan mereka juga tidak akan mencapainya melalui intimidasi. Satu-satunya jalan ke depan adalah dengan mengakui hak-hak bangsa Iran,” tulis Ghalibaf di X pada hari Kamis, seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (24/4/2026).

WASHINGTON - Sebuah klaim yang sedang viral menyebutkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin menggunakan kode nuklir terhadap Iran. Namun, langkah itu dicegah Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Caine.

Klaim itu berasal dari pensiunan analis CIA, Larry Johnson, dalam podcast "Judging Freedom". Menurut Johnson, selama pertemuan darurat pada hari Sabtu lalu, Trump mencoba mengakses kode nuklir.

"Salah satu laporan yang muncul dari pertemuan di Gedung Putih itu adalah bahwa Trump ingin...menggunakan kode nuklir, dan Jenderal Dan Caine berdiri dan berkata 'Tidak'," kata Johnson.

"Dia menggunakan hak istimewanya sebagai kepala militer, bisa dibilang. Tampaknya itu adalah pertengkaran yang cukup besar. Ada beberapa hal yang sangat aneh terjadi di [Washington] DC," lanjut Johnson.

"Hal ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang perilaku presiden yang tidak menentu—beberapa hari yang lalu, Trump membuat komentar seks yang mengganggu di atas panggung yang membuat penontonnya terdiam," imbuh Johnson.

Sekadar diketahui, kode nuklir AS—sering disebut Gold Codes atau "biscuit" adalah kode otorisasi khusus yang dibawa oleh Presiden Amerika Serikat untuk mengidentifikasi diri dan memerintahkan peluncuran senjata nuklir. Kode ini wajib digunakan untuk memverifikasi identitas Presiden sebagai Panglima Tertinggi kepada Pusat Komando Militer Nasional (NMCC) sebelum serangan nuklir dapat dilaksanakan.

Mengutip laporan dari Newsweek, Kamis (23/4/2026), Gedung Putih membantah klaim viral tersebut.

Beberapa anggota parlemen dari Partai Republik juga telah menyatakan skeptisisme. Senator Thom Tillis mengatakan kepada Newsweek bahwa dia akan membutuhkan konfirmasi dari berbagai sumber sebelum menganggap klaim tersebut serius, menambahkan bahwa dia tidak dapat membayangkan skenario seperti itu menjadi pertimbangan yang nyata.

Klaim dari Johnson juga bertentangan dengan cara kerja sistem komando nuklir AS. Berdasarkan protokol yang telah ditetapkan, Ketua Kepala Staf Gabungan bertugas dalam kapasitas penasihat dan tidak memiliki wewenang untuk memblokir atau melaksanakan perintah peluncuran serangan nuklir.

Meskipun terdapat pengamanan seperti "aturan dua orang", sistem tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap perintah yang sah dari panglima tertinggi Amerika dilaksanakan.

TOKYO - Jepang melonggarkan pembatasan ekspor senjata yang telah berlaku selama beberapa dekade, membuka jalan bagi mereka untuk menjual senjata ke lebih dari puluhan negara. Langkah memicu kecaman dari China.

Pengumuman tersebut menandai tonggak penting dalam pergeseran Tokyo dari pasifisme yang telah menjadi ciri kebijakan pertahanan pasca-perang. Hal ini juga terjadi pada saat ketegangan meningkat di kawasan tersebut.

Pembatasan yang membatasi ekspor senjata hanya pada lima kategori - penyelamatan, transportasi, peringatan, pengawasan, dan penyapuan ranjau - akan dicabut.

Ini berarti Jepang sekarang dapat menjual senjata mematikan ke 17 negara yang memiliki perjanjian pertahanan dengannya, termasuk AS dan Inggris.

Larangan penjualan senjata ke negara-negara yang terlibat dalam konflik akan tetap berlaku, meskipun tidak mencakup negara-negara yang memiliki pakta pertahanan dengan Jepang. Otoritas di Tokyo mengatakan mereka akan mengizinkan pengecualian "dalam keadaan khusus".

"Dalam lingkungan keamanan yang semakin ketat, tidak ada satu negara pun yang sekarang dapat melindungi perdamaian dan keamanannya sendiri," tulis Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di X pada hari Selasa, dilansir BBC.

Namun, ia juga mengatakan bahwa "sama sekali tidak ada perubahan dalam komitmen kami untuk menjunjung tinggi jalan dan prinsip-prinsip mendasar yang telah kami ikuti sebagai bangsa yang cinta damai selama lebih dari 80 tahun sejak perang".

"Di bawah sistem baru ini, kami akan secara strategis mempromosikan transfer peralatan sambil membuat penilaian yang lebih ketat dan hati-hati tentang apakah transfer tersebut diizinkan," tulisnya.

Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengatakan dalam konferensi pers bahwa langkah tersebut "dimaksudkan untuk menjaga keamanan Jepang dan lebih lanjut berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas kawasan".

China menyatakan "sangat prihatin" atas apa yang digambarkan sebagai "militerisasi sembrono" Jepang.

"China akan tetap sangat waspada dan dengan tegas menentang [langkah tersebut]," kata Kementerian Luar Negeri Beijing dalam konferensi pers rutin pada hari Selasa.

Aturan ekspor senjata baru diumumkan saat Pasukan Bela Diri Jepang ikut serta dalam latihan perang tahunan antara AS dan Filipina. Jepang bergabung dalam latihan perang sebagai kombatan untuk pertama kalinya, bukan hanya sebagai pengamat.

China menentang latihan tersebut, dengan alasan bahwa hal itu akan memperdalam perpecahan di kawasan tersebut. Latihan tersebut berlangsung di beberapa bagian Filipina yang dekat dengan perairan dan pulau-pulau yang diklaim oleh Beijing, termasuk Taiwan.

China memandang Taiwan yang berdaulat sebagai provinsi yang memisahkan diri dan pada akhirnya akan berada di bawah kendali Beijing - dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk merebut pulau tersebut.

Tahun lalu, Takaichi menuai kemarahan Beijing setelah ia menyarankan di parlemen bahwa Jepang dapat merespons dengan Pasukan Bela Diri jika Beijing menyerang Taiwan.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan kebijakan pertahanan Jepang "idealnya harus dilakukan dengan cara yang menjunjung tinggi semangat Konstitusi Perdamaian sambil berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut".

Korea Selatan dijajah oleh Jepang dari tahun 1910 hingga akhir Perang Dunia Kedua. Tentara Jepang memaksa ratusan ribu warga Korea untuk bekerja di tambang dan pabriknya. Perempuan dipaksa menjadi budak seks.

Sikap pertahanan Jepang tertulis dalam konstitusi pasca-Perang Dunia Kedua pada tahun 1947. Konstitusi tersebut menolak perang sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan internasional dan menyatakan bahwa Jepang tidak akan pernah mempertahankan potensi perang.

Selama beberapa dekade, pasifisme telah menjadi bagian dari identitas Jepang. Namun, pola pikir tersebut telah bergeser secara bertahap.

Pada tahun 2014, Perdana Menteri Shinzo Abe melonggarkan larangan menyeluruh terhadap semua penjualan militer, memungkinkan pengembangan senjata bersama dengan sekutu dan memberikan akses industri pertahanan ke pasar dan teknologi baru.

Pada tahun 2023, Perdana Menteri Fumio Kishida mengambil langkah lebih jauh dengan mengizinkan ekspor senjata mematikan jadi untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua.

Takaichi mendukung revisi konstitusi pasifis. Meskipun ia belum merinci perubahan yang diusulkan, banyak yang berpikir bahwa itu akan melibatkan amandemen Pasal 9, yang menolak perang.

Para pendukung Takaichi mengatakan Jepang perlu menghadapi realitas baru di mana aturan lama tidak lagi berlaku untuk negara yang dikelilingi oleh Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara.

Namun, para kritikus khawatir bahwa Jepang menjadi negara yang mampu berperang. Bagi mereka, pendirian Takaichi tentang reformasi konstitusional dapat berarti Jepang mungkin akan terlibat dalam konflik militer.

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang bergulat dengan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, perlu mencegah dua negara yang memiliki senjata nuklir—Rusia dan China—sekaligus, di tengah ketegangan di antara sekutu NATO.

Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Program Pertahanan Nuklir, Kimia, dan Biologi, Robert Kadlec, menggambarkan situasi tersebut sebagai "krisis saat ini" selama sidang baru-baru ini di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, Amerika Serikat akan menghadapi tantangan untuk mencegah dua negara yang memiliki senjata nuklir, China dan Rusia, secara bersamaan, serta kekuatan regional dengan kemampuan yang semakin meningkat,” kata Kadlec, seperti dikutip dari EurAsian Times, Selasa (21/4/2026).

“Ini bukan masalah hipotetis di masa depan. Ini adalah krisis saat ini. Kita berada di era baru dan lebih berbahaya," paparnya.

Kadlec mencatat bahwa Washington akan terus bekerja sama dengan sekutu NATO untuk memperkuat kredibilitas dan efektivitas misi pencegahan nuklir aliansi tersebut.

Namun, perang AS-Israel melawan Iran telah mengungkap keretakan dalam aliansi transatlantik, di mana Presiden AS Donald Trump menyatakan kesedihan mendalam atas keengganan sekutu Eropa untuk memberikan dukungan militer selama Perang Iran.

Trump bahkan menyebut NATO sebagai "macan kertas" dan menuduh sekutu memperlakukannya sebagai "one-way street", di mana Amerika Serikat menanggung beban utama pertahanan kolektif tanpa dukungan timbal balik di saat dibutuhkan.

Dia bahkan melangkah lebih jauh, menyatakan bahwa dia "sangat mempertimbangkan" untuk menarik Amerika Serikat keluar dari NATO dan menggambarkan mempertimbangkan kembali keanggotaan AS sebagai sesuatu yang "di luar" kemungkinan.

"Saya tidak pernah terpengaruh oleh NATO. Saya selalu tahu mereka adalah macan kertas, dan [Presiden Rusia Vladimir] Putin juga tahu itu," kata Trump kepada surat kabar Telegraph dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada awal April.

Dia juga telah mem-posting di media sosial: "NATO tidak ada di sana ketika kita membutuhkannya, dan mereka tidak akan ada di sana jika kita membutuhkannya lagi."

Pertahanan kolektif adalah prinsip paling mendasar NATO. Pasal 5 aliansi menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu anggota NATO akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota NATO. Namun, dalam tujuh dekade terakhir, Pasal 5 NATO hanya pernah diterapkan sekali, setelah serangan teror 9/11 di AS pada tahun 2001.

Menurut laporan di The Wall Street Journal (WSJ), Trump sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada beberapa sekutu NATO.

Salah satu usulan termasuk menarik pasukan AS dari negara-negara Eropa.

WSJ mencatat bahwa rencana Trump telah mendapat dukungan di tingkat tertinggi pemerintahan. Pertama, rencana ini jauh kurang drastis daripada ancaman Trump yang sering diulang untuk menarik AS keluar dari NATO sepenuhnya.

Pada saat yang sama, pemerintah percaya bahwa beberapa tindakan hukuman diperlukan untuk memperjelas bahwa kegagalan untuk mendukung AS pada saat kritis akan memiliki konsekuensi, dan bahwa dukungan militer AS tidak dapat bersifat sepihak.

Demikian pula, anggota NATO yang benar-benar mendukung AS harus diberi penghargaan.

Oleh karena itu, rencananya adalah memindahkan pasukan AS dari negara-negara yang tidak mendukung Washington ke negara-negara yang mendukungnya.

Saat ini, sekitar 84.000 tentara AS ditempatkan di berbagai pangkalan di seluruh Eropa. Pangkalan-pangkalan militer tersebut telah menjadi pusat pertahanan dan keamanan Eropa sejak akhir Perang Dunia II.

Namun, setelah invasi militer Rusia ke Ukraina, pangkalan-pangkalan militer AS di Eropa ini telah memiliki arti dan kekritisan baru. AS juga serius mempertimbangkan untuk menutup pangkalan militer AS di salah satu negara yang paling vokal dalam penentangannya terhadap perang AS-Israel melawan Iran.

Sekutu NATO Mana yang Menentang Perang Iran?

Spanyol telah menjadi penentang paling vokal terhadap perang AS-Israel melawan Iran. Sekutu NATO ini tidak hanya mengecam konflik tersebut tetapi juga menutup wilayah udara Spanyol untuk pesawat militer AS yang terlibat dalam perang Iran.

PM Spanyol Pedro Sánchez dan Menteri Pertahanan Margarita Robles berulang kali menggambarkan perang tersebut sebagai "ilegal", "tidak dapat dibenarkan," dan "sangat tidak adil", membingkai sikap Spanyol sebagai pembelaan terhadap hukum internasional.

Turki juga mengambil posisi kritis, meskipun penentangannya secara luas dianggap dapat diprediksi mengingat populasi Muslimnya yang besar, kedekatannya dengan Iran, dan perbatasan bersama yang panjang.

Selain Spanyol dan Turki, Italia menolak izin pesawat militer AS untuk menggunakan pangkalan udara Sigonella di Sisilia untuk operasi yang terkait dengan perang Iran, dengan alasan masalah prosedural dan otorisasi.

Sebelumnya, Trump melancarkan kritik pedas terhadap Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dengan mengatakan, “Saya terkejut padanya. Saya pikir dia memiliki keberanian, tetapi saya salah,” dalam sebuah wawancara dengan harian Italia; Corriere della Sera.

“Dia tidak dapat diterima karena dia tidak keberatan bahwa Iran memiliki senjata nuklir dan akan meledakkan Italia dalam dua menit jika mereka memiliki kesempatan,” kata Trump.

Meloni, pemimpin sayap kanan Italia sejak Oktober 2022, telah menjadi salah satu sekutu terdekat Trump di Eropa dan sering berusaha bertindak sebagai mediator antara pandangan AS dan Eropa yang berbeda.

Namun Presiden Trump mengatakan mereka belum berbicara bulan ini. "Sudah lama sekali," katanya. "Dia tidak membantu kita dengan NATO. Dia tidak ingin membantu menyingkirkan Iran yang memiliki senjata nuklir. Sangat menyedihkan. Dia jauh berbeda dari yang saya kira," imbuh dia.

Prancis juga menolak hak lintas udara untuk pesawat-pesawat tertentu yang membawa pasokan militer ke Israel dan digambarkan oleh Presiden Trump sebagai "sangat tidak membantu". Sementara Paris mengerahkan aset Angkatan Laut ke Mediterania untuk tujuan defensif dan bergabung dalam upaya diplomatik untuk mengamankan Selat Hormuz, mereka dengan tegas menolak untuk bergabung dalam operasi ofensif apa pun.

Jerman menyuarakan keberatan yang cukup besar, dengan para pejabat senior menekankan bahwa "ini bukan perang kita" dan menolak kontribusi militer langsung untuk membuka kembali Selat Hormuz. Opini publik di Jerman juga menunjukkan penentangan yang kuat terhadap serangan tersebut.

Sebaliknya, sekutu Eropa Timur seperti Polandia, Republik Ceko, dan negara-negara Baltik menawarkan dukungan retorika yang lebih kuat dan, dalam beberapa kasus, dukungan praktis untuk posisi AS, seringkali mengutip peran Iran dalam memasok drone ke Rusia sebagai ancaman bersama.

Ini adalah situasi dilematis bagi AS. Di satu sisi, AS membutuhkan NATO untuk melawan ancaman nuklir Rusia dan China, dan di sisi lain, AS mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan dengan blok militer terkuat di dunia.

NEW YORK - Israel menyampaikan kekesalannya pada tiga negara bersenjata nuklir; Prancis, China, dan Pakistan. Menurut rezim Zionis, ketiga negara itu secara efektif mendukung Iran dengan membuat kesepakatan untuk mengamankan jalur aman bagi kapal-kapal mereka melintasi Selat Hormuz.

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengecam para koleganya dari Prancis, China, dan Pakistan, dalam unggahan di X.

Kecaman Danon muncul setelah laporan sejumlah media Barat mengungkap bahwa kapal-kapal komersial dari ketiga negara tersebut dapat melewati Selat Hormuz selama blokade—dalam beberapa kasus dengan izin Iran— meskipun ada pembatasan yang lebih luas terhadap pelayaran yang diberlakukan oleh Teheran.

“Saya bertanya kepada duta besar Prancis: Berapa banyak uang yang Anda bayarkan kepada Iran untuk memindahkan kapal dengan aman melalui Selat Hormuz?” tulis Danon di X tak lama setelah berbicara di sesi Majelis Umum PBB tentang blokade Selat Hormuz.

“Anehnya, dia tidak punya jawaban,” lanjut dia. “Duta Besar China dan Pakistan juga tidak punya jawaban," imbuh dia, seperti dikutip dari Russia Today, Senin (20/4/2026).

Navigasi melalui Selat Hormuz, jalur utama yang menangani sekitar 20% aliran minyak dan gas alam cair global, telah terganggu sejak Teheran secara efektif memblokir jalur air tersebut sebagai respons terhadap kampanye pengeboman Amerika Serikat (AS)-Israel yang dimulai pada 28 Februari.

Pada hari Jumat, Iran membuka Selat untuk semua kapal komersial, dengan menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari pengaturan yang terkait dengan gencatan senjata Israel-Lebanon. Tapi tak lama kemudian, Iran menutupnya kembali.

Keputusan penutupan kembali Selat Hormuz diambil Iran ketika Presiden AS Donald Trump mengatakan blokade AS terhadap pelabuhan Iran akan tetap berlaku sampai kesepakatan damai tercapai.

Washington memberlakukan pembatasan tersebut setelah perundingan damai AS dan Iran di Pakistan gagal mencapai kesepakatan pada 12 April lalu.

Pada bulan Maret, Iran mengatakan bahwa kapal-kapal dari India, China, Rusia, Irak, Pakistan, dan Sri Lanka akan diizinkan untuk melewati jalur perairan penting tersebut.

Beijing menduduki peringkat sebagai pembeli minyak Iran terbesar dan sebagian besar pasokannya melewati jalur perairan tersebut. Pada saat yang sama, otoritas Malaysia berterima kasih kepada Teheran karena mengizinkan kapal-kapal negara tersebut untuk melewati Selat Hormuz.

Pada bulan April, Financial Times, yang mengutip data pelacakan, melaporkan bahwa sebuah kapal kontainer milik perusahaan pelayaran Prancis telah berlayar melalui Selat Hormuz bersama dengan beberapa kapal lainnya.

Di PBB, Prancis sebelumnya memberikan suara mendukung resolusi yang mengutuk blokade Iran terhadap selat tersebut, China memveto langkah-langkah tersebut atau memberikan suara menentang kata-kata yang kritis, sementara Pakistan abstain.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan penyelidikan atas kematian dan hilangnya hampir selusin ilmuwan Amerika yang memiliki akses ke beberapa rahasia nuklir dan ruang angkasa yang paling dijaga ketat di negara itu. Kasus-kasus ini telah memicu spekulasi daring mulai dari spionase asing hingga upaya pemerintah menutupi penelitian UFO yang dirahasiakan.

Berbicara kepada wartawan pada hari Kamis, Trump menyatakan dia "baru saja keluar dari pertemuan tentang ini," dan menambahkan, "Ini masalah yang cukup serius."

"Saya harap ini acak, tetapi kita akan mengetahuinya dalam satu setengah minggu ke depan. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang sangat penting, dan kita akan menyelidikinya dalam waktu singkat ke depan," kata presiden.

Sejak 2023, setidaknya sepuluh individu yang terkait dengan penelitian tingkat lanjut telah meninggal atau menghilang dalam keadaan yang membingungkan. Di antara mereka:

Steven Garcia, 48 tahun, seorang kontraktor pemerintah di Kampus Keamanan Nasional Kansas City, yang memproduksi lebih dari 80% komponen non-nuklir untuk senjata nuklir AS, menghilang dari rumahnya di Albuquerque pada Agustus 2025, meninggalkan telepon, dompet, dan kunci, serta hanya membawa satu pistol.

Pensiunan Mayor Jenderal William McCasland, 68 tahun, mantan komandan Laboratorium Penelitian Angkatan Udara di Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson, menghilang dari rumahnya di New Mexico pada Februari 2026. Istrinya memberi tahu operator 911 bahwa suaminya "berencana untuk tidak ditemukan."

Anthony Chavez, mantan karyawan Laboratorium Nasional Los Alamos, dan Melissa Casias, asisten administrasi di laboratorium senjata nuklir yang sama, keduanya menghilang pada tahun 2025, meninggalkan rumah mereka dengan berjalan kaki dan meninggalkan barang-barang mereka.

Monica Jacinto Reza, 60 tahun, seorang direktur di Laboratorium Jet Propulsion NASA, menghilang saat mendaki gunung di California pada Juni 2025.

Dua ilmuwan lain di laboratorium tersebut dilaporkan meninggal sejak 2023: Frank Maiwald dan Michael Hicks. Tidak ada dugaan tindak kejahatan dalam dua kasus terakhir, dan penyebab kematian belum diumumkan kepada publik, menurut Daily Mail.

Nuno Loureiro, 47 tahun, direktur Pusat Sains Plasma dan Fusi MIT, ditembak mati di rumahnya pada Desember 2025.

Carl Grillmair, 67 tahun, seorang astrofisikawan Caltech, ditembak mati di teras rumahnya pada Februari 2026.

Jenazah ilmuwan penelitian kanker yang hilang, Jason Thomas, dilaporkan ditemukan di danau di Massachusetts bulan lalu.

Kemungkinan kasus ke-11 juga muncul pada hari Kamis ketika Daily Mail melaporkan Amy Eskridge, seorang ilmuwan berusia 34 tahun yang diduga meneliti teknologi anti-gravitasi, ditemukan tewas di Alabama pada tahun 2022 akibat tembakan yang dilakukan sendiri.

Namun, media tersebut menemukan baik polisi maupun pemeriksa medis belum merilis laporan investigasi publik tentang insiden tersebut. Sebelum kematiannya, Eskridge menyatakan dalam podcast bahwa hidupnya dalam bahaya.

Mantan asisten direktur FBI Chris Swecker sebelumnya mengatakan kepada Daily Mail bahwa kasus-kasus tersebut perlu diteliti lebih lanjut, dengan mencatat, “Semuanya mencurigakan, dan ini adalah para ilmuwan yang telah bekerja di bidang teknologi kritis.”

Pihak berwenang sejauh ini belum menetapkan adanya hubungan yang terkonfirmasi di antara kasus-kasus tersebut.

TEHERAN - Perdebatan di antara kelompok garis keras Iran tentang apakah Teheran harus membuat bom nuklir sebagai bentuk perlawanan atas peningkatan serangan Amerika Serikat (AS)-Israel semakin keras, lebih terbuka, dan lebih mendesak. Ini diungkap dua sumber Iran.

Menurut dua sumber itu, dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang kini dominan setelah pembunuhan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei pada awal perang 28 Februari, pandangan garis keras tentang pendekatan nuklir Iran semakin menguat.

Meskipun negara-negara Barat telah lama percaya bahwa Iran menginginkan bom nuklir—atau setidaknya kemampuan untuk membuatnya dengan sangat cepat—Iran selalu membantah hal itu, dengan mengatakan bahwa almarhum Khamenei telah melarang senjata nuklir karena dilarang dalam Islam dan mengutip keanggotaannya dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Belum ada rencana untuk mengubah doktrin nuklir Iran dan Iran belum memutuskan untuk membuat bom nuklir, kata salah satu sumber, tetapi suara-suara serius di kalangan pemerintah mempertanyakan kebijakan yang ada dan menuntut perubahan.

Serangan AS-Israel terhadap Iran, yang terjadi di tengah-tengah perundingan tentang program nuklir Teheran, mungkin telah mengubah persamaan, meyakinkan para pakar strategi Iran bahwa mereka tidak banyak mendapatkan keuntungan dengan meninggalkan bom nuklir atau tetap berada di NPT.

Gagasan untuk keluar dari NPT—sesuatu yang sebelumnya diancam oleh kelompok garis keras—semakin sering disuarakan di media pemerintah bersamaan dengan gagasan—yang dulunya tabu di depan umum—bahwa Iran harus langsung mengembangkan bom nuklir.

Tasnim News Agency, yang berafiliasi dengan IRGC, pada hari Kamis menerbitkan sebuah artikel yang mengatakan Iran harus menarik diri dari NPT sesegera mungkin sambil tetap mempertahankan program nuklir sipil.

Politisi garis keras Mohammad Javad Larijani, saudara dari pejabat senior Ali Larijani yang tewas dalam serangan bulan ini, mendesak Iran untuk menangguhkan keanggotaannya di NPT.

"NPT harus ditangguhkan. Kita harus membentuk komite untuk menilai apakah NPT bermanfaat bagi kita sama sekali. Jika terbukti bermanfaat, kita akan kembali ke perjanjian itu. Jika tidak, mereka dapat menyimpannya," katanya.

Awal bulan ini, televisi pemerintah menayangkan segmen dengan komentator konservatif Nasser Torabi di mana dia mengatakan bahwa publik Iran menuntut: "Kita perlu bertindak untuk membangun senjata nuklir. Entah kita membangunnya atau kita memperolehnya."

Kebijakan nuklir juga telah menjadi subjek diskusi pribadi di kalangan penguasa, kata kedua sumber Iran, sebagaimana dikutip dari Reuters, Jumat (17/4/2026).

Mereka menambahkan bahwa ada perbedaan pendapat antara elemen garis keras termasuk IRGC dan mereka yang berada di hierarki politik mengenai kebijaksanaan langkah tersebut.

Yang pasti, para pejabat Iran di masa lalu telah mengancam untuk mempertimbangkan kembali keanggotaan NPT sebagai taktik negosiasi selama lebih dari dua dekade perundingan dengan Barat mengenai program nuklir Iran tanpa pernah melakukannya.

Debat publik yang lebih luas mungkin merupakan taktik semacam itu. Juga masih jauh dari jelas seberapa cepat Iran dapat mendorong pembuatan bom setelah menderita serangan udara selama berminggu-minggu terhadap fasilitas nuklir, rudal balistik, dan fasilitas ilmiah lainnya, dan setelah kampanye serangan udara yang lebih singkat oleh Israel dan Amerika Serikat tahun lalu.

Israel telah berulang kali memperingatkan selama bertahun-tahun bahwa Iran hanya beberapa bulan lagi dari kemampuan untuk membuat bom nuklir, dengan mengutip laporan intelijen, pengayaan uranium Teheran yang dibutuhkan untuk hulu ledak hampir mencapai tingkat senjata nuklir, dan program rudal balistiknya.

Belum Ada Perubahan Kebijakan Nuklir

Para analis mengatakan bahwa tujuan Republik Islam Iran adalah untuk mencapai status "negara ambang batas"—mampu memproduksi bom dengan cepat jika diperlukan tetapi tanpa menimbulkan status paria yang dapat menyertai senjata itu sendiri.

Para komandan IRGC dan tokoh senior lainnya di masa lalu telah memperingatkan bahwa Iran harus langsung membuat bom jika kelangsungan hidup Republik Islam terancam—suatu kondisi yang mungkin terpenuhi dalam perang saat ini.

Fatwa Khamenei, atau pendapat keagamaan, bahwa senjata nuklir tidak diperbolehkan dalam Islam, dibuat pada awal tahun 2000-an, meskipun tidak pernah dikeluarkan dalam bentuk tertulis. Khamenei menegaskan kembali hal itu pada tahun 2019.

Salah satu dari dua sumber senior Iran mengatakan bahwa dengan kematian Khamenei dan Ali Larijani, yang menurut sumber tersebut juga menentang kelompok garis keras, semakin sulit untuk melawan argumen-argumen yang lebih agresif.

Juga tidak jelas apakah kewajiban untuk mematuhi fatwa tak tertulis Khamenei tetap berlaku setelah kematiannya, meskipun kemungkinan besar akan tetap sah kecuali dicabut oleh pemimpin tertinggi yang baru—putranya, Mojtaba Khamenei, yang belum terlihat di depan umum sejak kematian ayahnya.