JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, bahwa proses penguatan nilai tukar rupiah melalui intervensi pemerintah membutuhkan waktu. Ia menegaskan bahwa dukungan Kementerian Keuangan tidak dilakukan melalui intervensi langsung di pasar valuta asing, melainkan melalui penguatan pasar Surat Berharga Negara (SBN) atau bond market.

Purbaya menilai bahwa stabilitas di pasar obligasi merupakan kunci agar tekanan terhadap mata uang Garuda tidak semakin dalam. "Itu kan perlu waktu. Kita kan enggak masuk ke pasar dolar langsung. Tapi kita hanya menjaga stabilitas bond market," ujar Purbaya di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Langkah stabilisasi ini dilakukan secara perlahan guna memastikan imbal hasil obligasi tetap menarik bagi investor. “Kita akan bantu sedikit-sedikit nanti," katanya.

Tak Ada Alasan Rupiah Tak Bisa Menguat, BI: Mayoritas Mata Uang di Dunia Juga Melemah



Purbaya mengklaim bahwa saat ini kondisi pasar obligasi sudah mulai menunjukkan tren positif seiring dengan kembalinya minat investor asing ke pasar domestik.

“Asing juga masuk sih. Ini kayaknya bond-nya sudah mulai stabil lagi. Dan kita lihat ke depan seperti apa. Tapi yang jelas kita monitor kondisi di pasar bond sekarang," imbuh Purbaya.

Pemerintah juga mempertimbangkan opsi pembelian kembali (buyback) SBN di pasar sekunder. Purbaya telah memberikan instruksi kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) untuk menyiapkan teknis pelaksanaan yang kemungkinan akan berjalan selama beberapa bulan ke depan.

Sambil Melukis di Magelang, SBY Menyoroti Kejatuhan Pasar Modal dan Kurs Rupiah



Di sisi lain, Purbaya memastikan bahwa merosotnya nilai tukar rupiah ke level Rp17.500 per dolar AS belum mengganggu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya terkait subsidi energi. Hal ini dikarenakan pemerintah telah melakukan simulasi risiko dengan parameter harga minyak yang cukup tinggi.

"Terus rupiah itu dampaknya apa? Waktu kita hitung kemarin 120 per barel, ya rupiahnya dekat-dekat situ, jadi enggak ada masalah. Saya enggak harus hitung ulang," pungkasnya.

Selain masalah fiskal, Purbaya juga mengungkapkan hasil koordinasinya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memperkuat penerimaan negara dari sektor migas dan pertambangan guna menopang ketahanan ekonomi nasional.

JAKARTA - Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut memantau kondisi ekonomi nasional, terlebih ketika pasar modal dan pasar uang Indonesia tengah kurang menggembirakan. Namun menurut SBY, tekanan ekonomi yang lebih berat masih bisa dicegah.

"Saya sambil melukis di Magelang, mengikuti perkembangan dan dinamika pasar. Baik pasar modal maupun pasar uang. Memang kurang menggembirakan," tulis SBY lewat akun pribadinya @SBYudhoyono di X dikutip, Kamis (14/5/2026).

Mengulik Kerentanan Ekonomi Nasional di Balik Angka Pertumbuhan 5,61 Persen



Seperti diketahui pada sesi terakhir, nilai tukar rupiah di pasar spot menyentuh level psikologis Rp17.500 per dolar AS. Sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG selama sepekan jatuh sebesar 3,53% sehingga ditutup pada level 6.723,320, dari posisi 6.936,396 pada pekan lalu.

Meski mengakui kondisi ekonomi kurang menggembirakan, namun SBY tetap membawa optimistis bahwa perubahan masih bisa dilakukan. Bahwa menurutnya ada opsi dan solusi yang bisa diambil, untuk membawa ekonomi menjadi lebih baik.

"Tetapi, saya berpendapat, tekanan ekonomi yang lebih berat masih dapat dicegah. Tentu something must be done. Kita masih memiliki "political & economic resources". Opsi & solusi masih tersedia," terang SBY.

Tidak ketinggalan Mantan Presiden RI SBY juga mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan saat ini. Anies Silaturahmi ke SBY, Demokrat Tepis Rencana Koalisi

"Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah, dunia usaha, para ekonom dan seluruh pemangku kepentingan "must be on board". In crucial things unity. Mutual trust mesti dibangun bersama. Mari kita berikan kesempatan dan dukungan kepada pemerintah. Insya Allah Indonesia Bisa," tegasnya.

Mungkin belum kami aktifkan bond stabilization fund, tapi stabilisasi harga bond dulu. Beda rupanya, kalau bond stabilization fund itu kalau krisis

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengurungkan rencananya untuk mengaktifkan dana stabilisasi obligasi atau bond stabilization fund (BSF) dan memilih untuk mengandalkan kas pemerintah serta Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, menjelaskan dana stabilisasi obligasi atau BSF didesain untuk menjadi penyangga ketika terjadi krisis.

Sementara saat ini, menurut dia, Indonesia tidak dalam kondisi krisis ekonomi.

“Mungkin belum kami aktifkan bond stabilization fund, tapi stabilisasi harga bond dulu. Beda rupanya, kalau bond stabilization fund itu kalau krisis, baru kita panggil semuanya. Ini kan nggak krisis,” kata Purbaya.

Untuk menstabilkan harga obligasi, Purbaya bakal mengoptimalkan seluruh instrumen yang ada, termasuk manajemen kas serta SAL. Dia menilai kedua instrumen itu sudah cukup untuk mengendalikan harga Surat Berharga Negara (SBN).

Dengan demikian, dia tidak berencana melibatkan lembaga maupun institusi lain seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) atau Indonesia Investment Authority (INA) untuk saat ini.

“Kita kelola kas saja supaya bond lebih stabil. Yang kita pakai bisa SAL, bisa kas kita. Jadi, nanti unit perbendaharaan saya akan lebih aktif, dia akan seperti perbendaharaan di sektor swasta,” tuturnya.

Menkeu mengungkapkan rencana mengaktifkan dana stabilisasi obligasi pada Rabu (6/5). Langkah tersebut bertujuan menjaga pasar surat utang tetap stabil dan tidak mudah digoyang investor asing.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah gejolak di pasar keuangan domestik dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Ia menilai tekanan di pasar obligasi dalam beberapa bulan terakhir dipicu arus keluar modal asing dari pasar surat utang domestik yang mendorong kenaikan imbal hasil (yield) secara cepat.

Dalam konteks itu, Purbaya mulanya menyiapkan BSF untuk menstabilkan pasar obligasi atau surat utang dengan membeli kembali (buyback) SBN di pasar sekunder yang dilepas oleh investor.

Strategi itu dilakukan untuk menjaga imbal hasil SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing yang menyimpan surat utang tidak mengalami kerugian modal (capital loss).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dalam situasi seperti itu, kehadiran pemerintah sebagai pembeli bisa membantu menghentikan kepanikan dan mengembalikan likuiditas pasar,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pengaktifan kembali bond stabilization fund (BSF) dapat efektif menjaga stabilitas pasar surat utang negara apabila tekanan pasar bersifat teknis dan sementara.

Tekanan dimaksud seperti terjadinya aksi jual karena investor mengalami kerugian harga jangka pendek, aksi jual berantai yang sebenarnya tidak sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi.

“Dalam situasi seperti itu, kehadiran pemerintah sebagai pembeli bisa membantu menghentikan kepanikan dan mengembalikan likuiditas pasar,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Instrumen ini juga dinilai efektif ketika pasar mengalami kekeringan pembeli akibat sikap wait and see. Selain itu, BSF penting untuk mencegah risiko rambatan ke sistem keuangan yang lebih luas, mengingat kepemilikan SBN yang besar oleh bank, asuransi, dan dana pensiun.

“Tetapi saya juga harus jujur, efektivitas BSF menjadi jauh lebih terbatas kalau sumber tekanannya berasal dari fundamental,” imbuh Yusuf.

Ia mencontohkan, jika pasar mulai khawatir terhadap arah fiskal, beban bunga utang, atau konsistensi kebijakan ekonomi, maka pembelian obligasi di pasar sekunder tidak serta-merta menghilangkan kekhawatiran investor.

Menurutnya, sebagian tekanan saat ini mengarah ke arah tersebut, dengan pasar mencermati pelebaran defisit, pelemahan primary balance, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah. Dengan kata lain, kekhawatiran pasar tidak lagi sekadar volatilitas jangka pendek, melainkan arah kebijakan ke depan.

“Belum lagi faktor global. Selama suku bunga AS masih tinggi, yield US Treasury tetap menarik, dan dolar masih kuat, emerging market memang akan menghadapi tekanan. Dalam kondisi seperti itu, kemampuan BSF juga terbatas karena ia tidak bisa melawan gravitasi pasar global,” katanya.

Secara umum, Yusuf memandang BSF sebagai instrumen yang dapat disiapkan sebagai “payung” stabilisasi sebelum risiko membesar.

Menurutnya, akan lebih baik apabila instrumen tersebut sudah tersedia dan siap digunakan meski tidak selalu diaktifkan, dibandingkan baru disiapkan saat pasar telah memasuki fase kepanikan.

“Tekanan di pasar memang ada. Yield SBN 10 tahun naik cukup cepat dari sekitar 5,9 persen di akhir tahun lalu ke kisaran 6,7 persen pada April 2026. Arus keluar dana asing dari pasar obligasi juga mulai terlihat dan ikut memberi tekanan ke rupiah. Tetapi kalau dibandingkan episode krisis sebelumnya, skalanya sebenarnya masih relatif terkendali,” jelas dia.

Belajar dari pengalaman negara lain, menurutnya, Korea Selatan menjadi contoh paling relevan dalam penggunaan BSF. Negara tersebut pernah memanfaatkan BSF setelah krisis Asia dan kembali menyiapkannya saat krisis global 2008.

“Instrumen itu cukup efektif meredam kepanikan jangka pendek. Tetapi yang menarik, Korea tidak hanya mengandalkan stabilisasi pasar,” ujar Yusuf.

Ia menjelaskan, Korea Selatan juga melakukan reformasi besar di sektor keuangan dan korporasi. BSF, dalam hal ini, hanya digunakan sebagai instrumen sementara sambil melakukan pembenahan fundamental.

“Dan justru setelah situasi lebih stabil, dana stabilisasi itu lebih sering hanya diumumkan keberadaannya tanpa benar-benar digunakan besar-besaran. Artinya, efek psikologis dan kredibilitas kebijakan sering kali lebih penting daripada intervensinya sendiri,” imbuh dia.

Yusuf menambahkan bahwa sebaliknya, Indonesia juga dapat mengambil pelajaran dari Jepang dan China. Jepang terlalu lama menopang pasar obligasinya melalui pengendalian yield sehingga pada akhirnya mengalami kesulitan untuk melakukan normalisasi ketika siklus global berubah.

Sementara itu, China pernah terlalu agresif menopang pasar sahamnya, yang kemudian menimbulkan distorsi karena harga aset tidak lagi sepenuhnya mencerminkan fundamental ekonomi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat layanan Kantor Urusan Agama (KUA) melalui pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Dalam kurun 2016 hingga 2025, sebanyak 1.758 gedung KUA telah dibangun menggunakan pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag, Ahmad Zayadi mengatakan pemanfaatan SBSN untuk pembangunan KUA telah berjalan sejak 2014. Menurutnya, skema pembiayaan tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sarana layanan keagamaan bagi masyarakat.

“Harapan publik terhadap layanan KUA sangat tinggi. Karena itu, penguatan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pelayanan yang lebih baik,” ujar Zayadi di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, pemanfaatan SBSN untuk penguatan lembaga keagamaan Islam, termasuk KUA, dinilai tepat sasaran dan sejalan dengan prinsip syariat.

Zayadi menegaskan, KUA kini tidak lagi hanya dipahami sebagai tempat pencatatan nikah, tetapi telah berkembang menjadi pusat layanan keagamaan masyarakat yang lebih luas.

Saat ini, layanan KUA mencakup bimbingan keluarga sakinah, konsultasi keagamaan, layanan wakaf dan zakat, pembinaan kemasjidan, serta berbagai layanan sosial keagamaan lainnya.

Karena itu, kata Zayadi, peningkatan sarana dan prasarana menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat peran KUA.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur KUA melalui SBSN diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

“Pembangunan KUA bukan hanya soal gedung, tetapi juga upaya menghadirkan layanan yang lebih representatif, nyaman, dan mudah diakses masyarakat,” jelasnya.

Melalui penguatan infrastruktur tersebut, Kemenag berharap KUA semakin optimal menjalankan perannya sebagai wajah layanan keagamaan negara yang profesional, modern, dan inklusif.

Kita juga bisa mencukupi dengan dana sendiri untuk sementara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengaktifkan dana stabilisasi obligasi atau bond stabilization fund sebagai salah satu upaya menstabilkan nilai tukar rupiah.

“Di pemerintah, saya punya bond stabilization fund sendiri yang ada beberapa pihak. Kita juga bisa mencukupi dengan dana sendiri untuk sementara,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Dana ini disiapkan untuk menstabilkan pasar obligasi atau surat utang dengan membeli kembali (buyback) Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder yang dilepas oleh investor.

Strategi itu dilakukan untuk menjaga imbal hasil (yield) SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing yang menyimpan surat utang tidak mengalami kerugian modal (capital loss).

Namun, dana yang disiapkan oleh Purbaya ini mempunyai kerangka yang berbeda dengan bond stabilization framework (BSF) yang dimiliki oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Menurutnya, dana stabilisasi obligasi ini telah dimiliki oleh Kementerian Keuangan, namun sudah tidak aktif karena tak pernah digunakan.

“Bukan hal yang baru, tapi nggak pernah dijalani. Artinya, ada, tapi mati. Saya mau hidupkan saja,” ujarnya.

Menkeu berencana mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi besok (7/5), meski imbal hasil surat utang masih berada di bawah asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok sebesar 6,7 persen.

“Dalam beberapa bulan terakhir, dari Januari, yield-nya naik kencang. Waktu saya injeksi uang (ke perbankan), (imbal hasil) sempat 5,9 persen. (Tapi) naik terus dari 6,1 persen, sekarang 6,7 persen,” jelasnya.

Terkait sumber dana, Purbaya menyebut anggaran bisa berasal dari berbagai pos, meski dia tak menyebut secara spesifik pos anggaran yang akan menjadi sasaran.

Menkeu juga belum mengungkapkan rencana buyback yang akan dilakukan. Tetapi, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi secara aktif dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas stabilitas nilai tukar rupiah.

“Saya akan coba bantu rupiah dengan cara saya sendiri,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 sebesar 5,61 persen merupakan salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20 dan lebih tinggi dibandingkan proyeksi sejumlah lembaga.

Usai rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Airlangga menyampaikan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen pada periode tersebut, lebih tinggi dibandingkan perkiraan sejumlah lembaga yang sekitar 5,2 persen.

"Kita pertumbuhannya di 5,61 dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi, kita di atas China, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab bahkan Amerika," kata Airlangga.

Ia mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di 5,52 persen disertai kenaikan konsumsi pemerintah sebesar 21,31 persen.

Tidak hanya itu, perdagangan ekspor dan impor juga memperlihatkan kinerja positif, bersama dengan sejumlah sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, administrasi pemerintahan, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, pertanian sampai dengan konstruksi.

"Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan 2,42 persen, turun dari 3,48 persen pada periode yang lalu," jelas Airlangga.

Selain itu, ia juga memaparkan bahwa indeks keyakinan konsumen berada di tingkat 122,9.

Tidak hanya itu, neraca perdagangan juga memperlihatkan surplus pada 71 bulan dengan angka 3,32 miliar dolar AS. Cadangan devisa hingga Maret mencapai 148 miliar dolar AS dan neraca pembayaran surplus 6,1 miliar dolar AS.

Realisasi investasi meningkat 7 persen menjadi Rp498,8 triliun. Pertumbuhan kredit perbankan berada di tingkat 9,49 persen dan dana pihak ketiga 13,55 persen.

"Kemudian tentu beberapa hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden melihat terkait dengan capital outflow. Dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan satu oleh pasar modal, kedua SBN (Surat Berharga Negara), dan ketiga dinetralisasi oleh SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia)," kata Airlangga.

Terkait hal itu, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah menyepakati koordinasi untuk menjaga stabilitas arus modal.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta/Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - Di tengah meningkatnya kebutuhan akan instrumen investasi yang stabil di tengah dinamika dan volatilitas pasar, akses terhadap produk investasi yang terukur dan mudah dijangkau menjadi semakin penting bagi masyarakat. Menjawab kebutuhan tersebut, MNC Asset Management resmi menjalin kerja sama strategis dengan Ayovest sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) untuk memperluas jangkauan distribusi produk reksa dana, sekaligus memperkuat layanan investasi di Indonesia. 

Kerja sama ini juga menjadi bagian dari strategi MNC Asset Management dalam menjangkau nasabah institusi melalui jaringan dan kapabilitas distribusi yang dimiliki Ayovest.

Melalui kerja sama ini, MNC Asset Management menghadirkan produk unggulannya, yaitu Reksa Dana Pasar Uang MNC Dana Lancar dan Reksa Dana Pendapatan Tetap MNC Dana SBN, kepada segmen investor yang lebih luas melalui dukungan distribusi dari Ayovest. 

Produk-produk ini juga dirancang untuk menjawab kebutuhan segmen nasabah dengan karakteristik investasi tertentu, termasuk kebutuhan pengelolaan dana yang lebih optimal, stabil, dan terukur, yang umumnya relevan bagi investor institusi maupun nasabah dengan profil investasi yang lebih spesifik.

Baca Juga

MNC Asset Management dan Bank Neo Commerce Seminar Investasi di Malang: Strategic Outlook: Preserving & Growing Wealth in Volatile Markets

Berdasarkan data Nilai Aktiva Bersih (NAB) per 30 April 2026, Reksa Dana Pasar Uang MNC Dana Lancar mencatatkan imbal hasil sebesar 5,64 persen net per tahun net. Sementara itu, Reksa Dana Pendapatan Tetap MNC Dana SBN mencatatkan imbal hasil 3,89 persen 1 tahun net.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi reksa dana MNC Asset Management. 

Baca Juga

Reksa Dana MNC Asset Management Kini Mudah Diakses melalui Bareksa Super App!

"Kami optimistis sinergi dengan Ayovest sebagai APERD tidak hanya memberikan kemudahan bagi investor ritel, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menjangkau nasabah institusi melalui Ayovest,” kata Dimas dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Direktur Ayovest Sonny Afriansyah menuturkan, sebagai APERD yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ayovest berkomitmen menghadirkan akses investasi yang terpercaya, transparan, dan mudah dijangkau. 

"Melalui platform investasi reksa dana digital yang terintegrasi, kolaborasi dengan MNC Asset Management ini diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi investor, baik ritel maupun institusi, melalui solusi investasi yang praktis dan fleksibel," tuturnya.

Selain itu, sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan, Ayovest juga turut hadir dan berpartisipasi dalam Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR), yang dikenal dengan Systematic Investment Plan (SIP). Program ini diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai hasil inovasi bersama pelaku Industri pasar modal untuk memperluas basis investor ritel berkelanjutan.

Sebagai platform investasi digital yang didukung dengan pendekatan edukasi dan kurasi produk yang terarah, Ayovest tidak hanya berperan sebagai kanal distribusi, tetapi juga sebagai mitra yang membantu investor memahami pilihan investasi secara lebih rasional dan terstruktur. 

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis bagi MNC Asset Management dan Ayovest dalam menghadirkan solusi investasi yang relevan dengan kebutuhan masa kini, sekaligus berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia.

Editor: Aditya Pratama

TELUK BINTUNI - Tim Peneliti dan Advokasi Merah Pusaka Strategik Indonesia (MPSI) yang dipimipin Dr Hendrik Arwam menegaskan bahwa krisis pengungsian di Distrik Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, menyusul dampak serius pascaserangan kelompok separatis. Hal itu dikatakan Hendrik berdasarkan tinjauan langsung dan diskusi mendalam tim MPSI bersama Koordinator Pengungsi Moskona, Ruben Christian Frasa, dan perwakilan pengungsi lainnya di Camp pengungsian Moskona, pada Rabu (29/4/2026).

“Situasi di Moskona ini tidak bisa ditangani secara biasa. Ini membutuhkan intervensi langsung dan serius dari pemerintah pusat karena dampaknya sudah meluas pada aspek kemanusiaan, sosial, dan keamanan,” kata Hendrik, Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan, peristiwa kontak senjata antara kelompok TPNPB-OPM dan aparat keamanan pada 11 Oktober 2025 telah memicu kepanikan massal warga sipil. Dalam kondisi tersebut, ratusan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam pengungsian hingga saat ini.

“Serangan kelompok separatis telah menciptakan efek domino yang besar. Bukan hanya soal keamanan, tetapi juga menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat sipil, karena banyak warga Moskona tidak terbiasa dengan kebiasaan baru di kota seperti cara berpakaian dan rutinitas berkebun dan lainnya yang hampir lebih 6 bulan ditinggalkan,” ujarnya.

Menurut Hendrik, sebanyak 206 warga kini masih mengungsi di wilayah perkotaan Teluk Bintuni, sementara sejumlah lainnya belum ditemukan. Para pengungsi kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, serta akses terhadap kebutuhan dasar secara memadai.

Ia menilai, keterbatasan respons di tingkat daerah menunjukkan perlunya kehadiran negara secara lebih kuat melalui pemerintah pusat. “Pemerintah pusat harus turun tangan secara langsung, tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah. Perlu ada kebijakan afirmatif dan langkah luar biasa untuk menangani krisis ini,” tegasnya.

Sementara, Tim Advokasi MPSI Malkin Kosepa juga menyoroti belum adanya pendataan menyeluruh terhadap kerusakan infrastruktur di kampung asal warga, yang dilaporkan mengalami pembakaran dan perusakan. Kondisi ini, menurut dia, menghambat proses pemulihan dan kepulangan pengungsi.

Selain itu, trauma psikologis yang dialami warga menjadi faktor utama yang membuat mereka enggan kembali. Rasa takut terhadap potensi konflik susulan masih sangat kuat di tengah masyarakat.

“Ini bukan sekadar soal relokasi atau bantuan logistik. Yang dibutuhkan adalah jaminan keamanan, pemulihan psikososial, dan rekonstruksi kehidupan masyarakat secara utuh,” kata Malkin Kosepa.

Malkin Kosepa mendorong pemerintah pusat segera membentuk tim khusus lintas kementerian/lembaga untuk melakukan investigasi, pendataan kerusakan, serta merumuskan langkah penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. “Pendekatan human security harus menjadi prioritas, dengan menempatkan keselamatan dan martabat warga sipil sebagai fokus utama kebijakan,” ujar Malkin.

Ia menambahkan, tanpa intervensi serius dari pemerintah pusat, para pengungsi berisiko terus hidup dalam ketidakpastian dan keterbatasan. “Negara harus hadir secara nyata. Masyarakat Moskona berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan kepastian untuk kembali hidup aman di tanah mereka sendiri,” pungkasnya.

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menyabet empat penghargaan sekaligus dari Kementerian Keuangan RI atas kinerja impresifnya sebagai mitra distribusi dan dealer utama Surat Utang Negara (SUN) sepanjang 2025. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi nyata perseroan dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional serta pengembangan pasar keuangan domestik.

“Pencapaian ini menunjukkan komitmen BCA dalam memperkuat fungsi intermediasi di pasar keuangan, sekaligus mendukung pemerintah dalam menjaga pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan. Kami akan terus mendorong peningkatan partisipasi investor domestik melalui optimalisasi kanal distribusi dan edukasi pasar,” ujar Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2026).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur SUN Kementerian Keuangan RI, Novi Puspita Wardani, kepada John Kosasih di Gedung Frans Seda, Kamis (2/4). Secara rinci, BCA meraih tiga penghargaan kategori Dealer Utama SUN dengan Kinerja Terbaik 2025 (Pasar Perdana, Pasar Sekunder, dan Umum), serta satu penghargaan sebagai Mitra Distribusi SUN Ritel dengan Kinerja Terbaik 2025.

Prestasi ini kian mempertegas dominasi BCA yang secara konsisten menerima apresiasi serupa selama dua belas tahun terakhir. Sebagai Dealer Utama, BCA berperan aktif dalam menyediakan likuiditas di pasar sekunder serta memastikan proses pemasaran instrumen negara berjalan optimal. Di sisi lain, peran sebagai mitra distribusi ritel difokuskan pada perluasan akses investasi bagi masyarakat luas.

Transformasi digital menjadi kunci keberhasilan BCA dalam menjangkau investor. Melalui aplikasi myBCA dan KlikBCA Individu, nasabah dapat melakukan pemesanan Obligasi Pemerintah secara end-to-end digital. Inovasi ini terbukti efektif meningkatkan inklusi keuangan, terutama dalam mempermudah akses masyarakat terhadap instrumen pembiayaan negara yang aman.

Data internal menunjukkan bahwa pada tahun 2025, myBCA menjadi kanal favorit dengan frekuensi transaksi SBN mencapai lebih dari 80 persen. Pertumbuhan investor juga tercatat naik signifikan, yakni lebih dari 20 persen secara tahunan (year-on-year). Menariknya, lonjakan tertinggi berasal dari generasi milenial dan Gen Z yang tumbuh lebih dari 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Keberhasilan BCA dalam menggaet investor muda menunjukkan bahwa ekosistem layanan digital perbankan mampu menjembatani kebutuhan investasi negara dengan gaya hidup generasi baru. Optimalisasi teknologi, basis nasabah yang kuat, serta kapabilitas tresuri yang mumpuni menjadi faktor diferensiasi utama bagi BCA di tengah kompetisi industri perbankan nasional.

John menegaskan BCA akan terus memperkuat kolaborasi erat dengan pemerintah dan regulator. Di tengah dinamika pasar keuangan global, perseroan berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi layanan guna memperdalam pasar SBN dan memastikan ketersediaan energi pembiayaan bagi keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menerima empat penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai Mitra Distribusi dan Dealer Utama Surat Utang Negara (SUN).

"Pencapaian ini menunjukkan komitmen BCA dalam memperkuat fungsi intermediasi di pasar keuangan, sekaligus mendukung pemerintah dalam menjaga pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan," kata Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

BCA mendapatkan tiga penghargaan Dealer Utama Surat Utang Negara untuk kategori Dealer Utama dengan Kinerja Terbaik Tahun 2025 dan satu penghargaan Mitra Distribusi SUN Ritel dengan Kinerja Terbaik Tahun 2025.

Secara rinci, empat penghargaan yang diterima BCA tersebut meliputi pertama Dealer Utama Surat Utang Negara dengan Kinerja Terbaik Tahun 2025; kedua Dealer Utama Surat Utang Negara dengan Kinerja Terbaik di Pasar Perdana Tahun 2025.

Ketiga, Dealer Utama Surat Utang Negara dengan Kinerja Terbaik di Pasar Sekunder Tahun 2025; dan keempat Mitra Distribusi Surat Utang Negara Ritel dengan Kinerja Terbaik Tahun 2025.

"Adapun penghargaan dari Kementerian Keuangan sudah diterima BCA dalam 12 tahun terakhir antara lain sebagai sebagai Dealer Utama atau Mitra Distribusi SUN Terbaik," ujarnya.

Menurut John apresiasi itu menjadi bukti upaya industri perbankan itu dalam mengedukasi masyarakat untuk berinvestasi secara aman.

Selain itu, penghargaan tersebut juga menunjukkan kontribusi nasabah dalam mendukung pembangunan nasional lewat instrumen pembiayaan negara sekaligus dukungan terhadap pengembangan pasar keuangan domestik.

"Kami akan terus mendorong peningkatan partisipasi investor domestik melalui optimalisasi kanal distribusi dan edukasi pasar,” tuturnya.

Ia mengatakan sebagai salah satu Dealer Utama SUN, pihaknya berperan aktif dalam Pasar Perdana maupun Sekunder, termasuk dalam proses pemasaran dan perdagangan serta penyediaan likuiditas di Pasar Sekunder.

Di sisi lain, sebagai Mitra Distribusi SUN Ritel, BCA berkontribusi dalam memperluas akses investasi masyarakat terhadap instrumen Surat Berharga Negara (SBN) melalui platform digital.

Melalui aplikasi myBCA dan KlikBCA Individu, BCA memfasilitasi pemesanan Obligasi Pemerintah di Pasar Perdana secara end-to-end digital, serta transaksi di Pasar Sekunder melalui jaringan Kantor Cabang dan myBCA.

"Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memperdalam pasar obligasi domestik," jelasnya,

Ia menyebutkan pada tahun 2025, myBCA menjadi kanal pilihan mayoritas investor ritel dengan frekuensi transaksi SBN mencapai lebih dari 80 persen. Hal itu juga didukung oleh peningkatan investor lebih dari 20 persen yoy dengan mayoritas investor generasi muda (milenial dan gen Z) yang tumbuh hingga lebih dari 50 persen yoy.

"Capaian ini menunjukkan bahwa kemudahan akses instrumen investasi negara melalui ekosistem layanan BCA dapat menjangkau lebih banyak generasi muda untuk mulai berinvestasi," katanya lagi.

Penghargaan ini turut mempertegas posisi BCA di tengah kompetisi industri perbankan dalam distribusi SBN, di mana optimalisasi teknologi, basis nasabah yang kuat, serta kapabilitas treasury menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja.

Seiring dengan dinamika pasar keuangan global dan kebutuhan pembiayaan negara yang terus berkembang, BCA berkomitmen mendukung penguatan pasar SBN melalui inovasi layanan, pengembangan produk, serta kolaborasi erat dengan pemerintah dan regulator.

Adapun penghargaan diserahkan langsung Direktur Surat Utang Negara Kemenkeu Novi Puspita Wardani kepada Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih di Auditorium Gedung Frans Seda, Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Executive Vice President Treasury BCA Junita Gunawan dan Senior Vice President Wealth Management BCA Dessy Nathalia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya.

PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menghadirkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk Ijarah V Tahap II Tahun 2026. Adapun dalam PUB tersebut, BMTR akan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya Rp500 miliar dan Sukuk Ijarah dengan sisa imbalan ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp300 miliar.

Obligasi dan Sukuk Ijarah ini menawarkan 3 seri dengan perkiraan kupon dan cicilan imbalan antara lain:
- Seri A: SBN* + (43 – 73 bps) untuk tenor 3 tahun sejak tanggal emisi.
- Seri B: SBN* + (51 – 81 bps) untuk tenor 5 tahun sejak tanggal emisi.
- Seri C: SBN* + (56 – 86 bps) untuk tenor 7 tahun sejak tanggal emisi. 

*Kupon final akan ditetapkan berdasarkan yield Surat Berharga Negara (SBN) pada tanggal penutupan bookbuilding, ditambah spread sebagaimana indikasi di atas.

Baca Juga

Hary Tanoe: Pertumbuhan Digital Jadi Katalis Positif bagi Global Mediacom (BMTR)

Rating obligasi yang ditawarkan adalah idAAA(cg) (Triple A dari Pefindo), sementara rating sukuk ijarah adalah idAAA(cg)(sy)(Triple A Syariah dari Pefindo). Selain itu, keduanya juga dijamin dengan penanggungan dari Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF). Untuk informasi perkiraan jadwal penawarannya sebagai berikut:

- Masa Penawaran Awal (bookbuilding) : 17-30 April 2026
- Perkiraan Masa Penawaran Umum: 25-29 Mei 2026
- Perkiraan Tanggal Penjatahan: 2 Juni 2026
- Perkiraan Pembayaran dari Investor: 3 Juni 2026
- Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik: 4 Juni 2026
- Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 5 Juni 2026

Baca Juga

Penawaran Umum BMTR, Hary Tanoe: Terima kasih Kepada Joint Lead Underwriter dan Lembaga Penunjang

Informasi dan jadwal lebih lanjut dan mekanisme pemesanannya, Anda dapat mengakses bit.ly/obligasibmtr2026.

Nikmati layanan investasi saham, reksa dana, dan obligasi dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best! 

Baca Juga

Global Mediacom (BMTR) Tawarkan Obligasi dan Sukuk Rp3 Triliun, Berikut Rinciannya

Editor: Aditya Pratama