Bisnis.com, JAKARTA — Industri satelit dunia menaruh perhatian mengenai masa depan satelit GEO (Geostationary Earth Orbit) atau satelit orbit Geostationary, di tengah persaingan ketat menghadapi satelit orbit rendah (low earth orbit/LEO) yang makin berkembang pesat.

Dalam Asia Pacific Satellite Conference (APSAT) ke-22, pelaku ekosistem industri satelit akan membawa beberapa isu besar mengenai masa depan satelit GEO.

Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Risdianto Yuli Hermansyah, menjelaskan penyelenggaraan konferensi ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan arah industri satelit domestik dengan tren global. Sebagai orkestrator industri, ASSI berupaya menjembatani kebutuhan pemerintah dengan solusi teknis dari para operator.

"ASSI berharap terjadi penggabungan peluang konkret antara kebutuhan industri dan agenda pemerintah," ujar Risdianto, Kamis (7/5/2026).

Indonesia, menurutnya, menjadi magnet di Asia Pasifik bagi perusahaan satelit global. Wilayah Indonesia yang luas dan memiliki ribuan pulau menjadi pasar yang segar bagi industri satelit. Namun, pesatnya minat pasar juga membawa tantangan baru, terutama terkait masuknya konstelasi satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO) seperti Starlink.

Risdianto mengakui industri satelit domestik saat ini menghadapi tekanan hebat dari pemain global yang mulai merambah pasar Tanah Air. Kondisi ini memicu kebutuhan mendesak akan penataan regulasi yang lebih adil bagi para pelaku usaha lokal maupun pemain lama di orbit GEO (Geostationary Earth Orbit).

"Muncul tantangan regulasi dan kebutuhan kebijakan yang adil atau level playing field," ucapnya.

Menurutnya, model perhitungan biaya hak penggunaan (BHP) spektrum saat ini perlu dievaluasi. LEO menambah kapasitas dengan memperbanyak jumlah satelit, sehingga idealnya pertimbangan biaya merefleksikan jumlah satelit yang berada di atas wilayah Indonesia dalam satu waktu saat memberikan layanan.

Di sisi lain, masa depan telekomunikasi diprediksi menuju konvergensi antara jaringan terestrial dan non-terestrial (NTN) dalam era 6G. Satelit tidak lagi dipandang sebagai kompetitor seluler, melainkan bagian dari jaringan seamless. Implementasi Fixed Mobile Convergence (FMC) memungkinkan satelit berperan sebagai backhaul untuk layanan akses nirkabel tetap (fixed wireless access) di wilayah sulit seperti Papua.

ASSI juga mendorong pemerintah mengorkestrasi konstelasi LEO menjadi sistem nasional yang terintegrasi, dengan jaminan data tetap mendarat (landing) di Indonesia. Terkait teknologi Direct-to-Device (D2D), Indonesia kemungkinan besar akan memosisikan satelit sebagai kepanjangan tangan menara pemancar atau BTS melalui skema transparent network.

"Kami ingin mengubah ekosistem ini menjadi lebih segar, agile, dan inovatif, sekaligus mempertemukan dunia kampus dengan industri agar talenta muda memperoleh ruang lebih besar," pungkas Risdianto.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Satelit Indonesia (Assi) mengungkapkan bahwa layanan satelit orbit rendah (LEO) milik Elon Musk, Starlink, telah mengusai 45% pangsa pasar satelit di Tanah Air.

Hadir pada Mei 2024, Starlink yang memiliki keunggulan di sisi latensi dan kecepatan ini mampu mendisrupsi pasar Indonesia yang selama puluhan tahun dikuasai oleh satelit orbit geostrasioner atau GEO.

Ketua Umum Assi Risdianto Yuli Hermansyah mengatakan satelit LEO Starlink tumbuh pesat dalam waktu cepat karena berhasil ekspektasi pasar. LEO dapat menghadirkan layanan internet berbasis satelit dengan harga mulai dari Rp700.000-an per bulan, yang jauh lebih murah dari satelit GEO.

“Kalau bicara kapasitas bicara kapasitas antara satelit GEO dan LEO (Starlink) sekitar 60:40. Kalau bisa pangsa pasar mungkin sekitar 55:45,” kata Risdianto di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Diketahui, perbedaan mendasar antara satelit Low Earth Orbit (LEO) dan Geostationary Earth Orbit (GEO) terletak pada aspek teknis yang berdampak langsung pada performa konektivitas.

Satelit LEO, yang beroperasi pada orbit rendah sekitar 500 - 2.000 kilometer di atas permukaan laut, menawarkan keunggulan latensi sangat rendah antara 20 hingga 50 milidetik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi real-time seperti gaming dan konferensi video dengan kecepatan yang menyerupai koneksi fiber. Meskipun memerlukan konstelasi satelit dalam jumlah besar, biaya layanan LEO cenderung lebih kompetitif untuk segmen pengguna ritel.

Sebaliknya, satelit GEO beroperasi pada jarak yang jauh lebih tinggi, yaitu 36.000 kilometer di atas permukaan laut, memiliki latensi cukup besar sekitar 500 hingga 700 milidetik.

Kondisi ini membuat GEO kurang optimal untuk aktivitas interaktif, namun sangat efektif untuk siaran televisi, telemetri, dan backhaul di wilayah terpencil. Walaupun hanya memerlukan tiga satelit untuk mencakup seluruh dunia, kapasitas GEO yang terbagi sering kali menjadikannya solusi yang lebih mahal untuk kebutuhan data berkecepatan tinggi dibandingkan efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi LEO.

Risdianto mengatakan masyarakat saat ini mengharapkan layanan internet satelit yang cepat, ringan, mudah dibawa, dan dapat dipasang dengan sederhana. Harapan tersebut dapat dipenuhi oleh Starlink. Sementara itu instalasi layanan GEO lebih memakan waktu dan butuh dukungan teknisi. Meski demikian, kata Risdianto, pangsa pasar satelit GEO masih ada, khususnya untuk melayani penyiaran di daerah pelosok.

“Untuk broadcast dan backhaul itu dominan masih menggunakan satelit GEO,” kata Risdianto.

Risdianto menampik bahwa satelit GEO mengalami penurunan permintaan di pasar. Bisnis satelit GEO masih stabil. Pemain satelit Indonesia saat ini berpotensi untuk mengeruk pendapatan dari bisnis baru di luar konektivitas, seperti ekosistem satelit dan IoT.

Dia menuturkan pertumbuhan untuk ekosistem IoT berbasis konektivitas satelit saat ini tumbuh melesat. “Kalau bicara satelit memang saat ini masih konektivitas, tetapi memang seperti IoT dan earth intelligence itu pertumbuhannya meningkat,” kata Risdianto.

Terpukul Kurs Rupiah

Selain menghadapi tantangan satelit global seperti Starlink, kata Risdianto, industri satelit saat ini juga cukup tertekan dengan pelemahan kurs rupiah yang telah menyentuh Rp17.400. Pasalnya, biaya operasional dan belanja modal untuk membangun satelit saat ini masih menggunakan dolar.

“Fluktuasi terdampak, profitabilitas terkena, dan ekspansi tertunda,” kata Risdianto.

Untuk menghadapi tekanan global dan kurs rupiah, ujar Risdianto, paradigma industri satelit memang harus bergeser dari layanan konvensional berbasis GEO yang berfokus pada konektivitas, menuju solusi terintegrasi berbasis satelit di berbagai sektor.

“Contoh maritim. Ada kombinasi broadband untuk komunikasi dan narrowband untuk IoT (tracking posisi kapal, sensor mesin/bahan bakar untuk efisiensi). Navigasi dan PNT (Positioning, Navigation, and Timing) juga, dan meningkatnya kebutuhan seiring tensi geopolitik. Tiap negara ingin memiliki data sendiri,” kata Risdianto.

Bisnis.com, JAKARTA — China meluncurkan roket pembawa Smart Dragon-3 (SD-3) untuk memperkuat infrastruktur internet berbasis satelit. Misi ini sekaligus mempercepat pengembangan jaringan komunikasi China di orbit bumi rendah, yang selama ini didominasi Starlink secara global.

Melansir dari China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), operasional roket komersial SD-3 tersebut dilakukan di lepas pantai Yangjiang, Provinsi Guangdong, China selatan. Misi tersebut dikelola sepenuhnya oleh Pusat Peluncuran Satelit Taiyuan.

Pihak CASC mengatakan bahwa pengembangan SD-3 difokuskan untuk menjawab tantangan tingginya permintaan peluncuran komersial. Roket ini menggunakan konfigurasi propelan padat empat tahap yang dirancang untuk efisiensi biaya dan kecepatan operasional.

“Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya validasi transmisi data orbital berkecepatan tinggi dan hubungan antar-satelit,” kata pihak CASC dalam keterangan resminya dilansir dari Guangdong News, Senin (20/4/2026).

Secara teknis, Smart Dragon-3 dikembangkan oleh First Academy dari CASC. Wahana ini memiliki kemampuan untuk mengirimkan muatan hingga 1.500 kilogram ke Orbit Sinkron Matahari (SSO) pada ketinggian 500 kilometer.

Penggunaan platform laut memberikan fleksibilitas operasional yang signifikan bagi program luar angkasa China. Kapabilitas ini memungkinkan optimalisasi azimuth peluncuran serta meminimalkan risiko keamanan bagi wilayah berpenduduk di daratan.

Inisiatif tersebut merupakan bagian dari proyek konstelasi "Thousand Sails" (G60 Starlink) dan "Guowang". Kedua proyek ini diproyeksikan menjadi tulang punggung jaringan internet satelit berdaulat milik Negeri Tirai Bambu tersebut.

Hingga Maret 2026, China tercatat telah berhasil mengerahkan sekitar 160 satelit operasional di dalam jaringan internet utamanya. Peluncuran terbaru ini menjadi penerbangan ke-11 bagi armada roket Smart Dragon-3.

Keberhasilan uji coba teknologi ini sangat krusial bagi China untuk memenuhi target International Telecommunication Union (ITU). Standar global tersebut mewajibkan pengerahan 10% dari kapasitas konstelasi yang terdaftar pada akhir 2032.

Sektor ruang angkasa negara tersebut kini tengah mengejar jadwal peluncuran yang sangat agresif sepanjang tahun 2026. Hal ini dilakukan demi mencapai skala ekonomi dalam arsitektur internet berbasis ruang angkasa.

Selain entitas milik negara, sejumlah perusahaan komersial seperti LandSpace dan Deep Blue Aerospace juga terlibat aktif. Sektor-sektor ini menargetkan lebih dari 100 misi orbital sepanjang tahun berjalan.

Upaya masif ini menempatkan China dalam posisi kompetitif untuk mengamankan slot orbit dan frekuensi transmisi data secara global. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi ekspor teknologi komunikasi di masa depan.

Secara keseluruhan, peluncuran SD-3 mencerminkan integrasi antara teknologi militer-sipil dalam memperkuat posisi China di ekonomi ruang angkasa global. Fokus utama tetap tertuju pada kemandirian teknologi komunikasi di tengah persaingan geopolitik yang semakin dinamis.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Global Digital Niaga Tbk (BELI), melalui anak usahanya PT Global Teknologi Niaga (GTNi), menghadirkan Starlink di toko fisik elektroniknya yakni Blibli Store.

Business Development Director Blibli Omnichannel Mobility Group Lilyana Dewi mengatakan, hadirnya Starlink akan memperluas akses konektivitas satelit berkecepatan tinggi bagi pelanggan, tidak hanya di wilayah urban, tetapi juga menjangkau sub-urban, remote, hingga rural.

“Pelanggan kini dapat memperoleh perangkat Starlink di Blibli Store dengan jaminan 100 persen original (Pasti ORI) serta cicilan 0 persen hingga 12 bulan,” kata Lilyana dalam keterangan resmi, Sabtu (18/4/2026).

Ilustrais dibuat dengan AI. KOMPAS.com/Zulfikar Hardiansyah Ilustrasi HP yang bisa terhubung satelit Starlink.

Lilyana mengatakan, seiring meningkatnya penetrasi internet di Indonesia, kebutuhan akan konektivitas yang cepat dan stabil menjadi semakin krusial.

Berdasarkan laporan Digital 2025 Indonesia dari DataReportal, jumlah pengguna internet telah mencapai lebih dari 212 juta orang atau sekitar 74,6 persen populasi dan terus bertumbuh setiap tahunnya.

Meski demikian, kesenjangan akses masih terjadi di berbagai wilayah, dengan puluhan juta masyarakat yang belum sepenuhnya terkoneksi, sehingga dibutuhkan solusi konektivitas yang lebih fleksibel dan mampu menjangkau lebih luas.

“Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, sejak 6 April 2026 Blibli Store menghadirkan perangkat Starlink Mini dan Starlink Standard di gerai terpilih di seluruh Indonesia,” ungkap Lilyana.

Dia mengatakan, dengan dukungan teknologi satelit LEO (Low Earth Orbit) milik SpaceX, Starlink mampu menghadirkan kecepatan unduhan hingga 400 Mbps secara global, termasuk hingga 257 Mbps di Jakarta dan sekitarnya, sehingga memungkinkan akses internet yang lebih merata hingga wilayah sub-urban dan remote.

SHUTTERSTOCK/HADRIAN Ilustrasi Starlink. Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh menyatakan bahwa pemerintah siap mempercepat pemberian lisensi bagi layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk dalam skema percontohan. Hal ini disampaikan Chinh saat bertemu dengan hampir 40 pebisnis Amerika Serikat di Hanoi.

Hingga Maret 2026, Blibli Store telah mengoperasikan lebih dari 120 gerai di berbagai wilayah Indonesia, memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan perangkat teknologi secara langsung dengan pengalaman belanja yang tepercaya.

“Hadirnya Starlink di Blibli Store merupakan bagian dari komitmen kami dalam menghadirkan inovasi teknologi terdepan bagi pelanggan,” jelas Lilyana.

Dia menegaskan, melalui jaringan gerai yang luas, pelanggan kini dapat memperoleh Starlink dengan mudah, didukung opsi cicilan 0 hingga 12 bulan, untuk pengalaman yang lebih praktis dalam satu ekosistem.

Lilyana mengatakan, sebagai bagian dari ekosistem Blibli, pembelian Starlink di Blibli Store juga dilengkapi berbagai keuntungan, termasuk promo gratis 1 bulan biaya berlangganan melalui in-store activation hingga 20 April 2026, serta cashback Rp 100.000 dalam bentuk Blibli Tiket Rewards (BTR) Points hingga 30 April 2026.

Sebagai informasi, layanan internet berbasis satelit seperti Starlink berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Awalnya hanya merupakan proyek rekayasa, kini layanan ini telah bertransformasi menjadi salah satu mesin pendapatan utama yang menopang valuasi SpaceX sebagai perusahaan swasta paling bernilai di dunia.

Seiring pertumbuhan tersebut, SpaceX juga dikabarkan tengah mempersiapkan penawaran saham perdana (IPO) yang diperkirakan dapat berlangsung paling cepat pada musim panas tahun ini, dengan estimasi valuasi mencapai 1,75 triliun dollar AS atau sekitar Rp 29.750 triliun (asumsi kurs Rp17.000 per dollar AS).

Berbeda dengan layanan internet konvensional seperti fiber optik maupun jaringan seluler yang bergantung pada infrastruktur darat, Starlink mengusung pendekatan berbasis satelit.

Layanan ini memanfaatkan ribuan satelit kecil yang ditempatkan di orbit rendah bumi atau Low Earth Orbit (LEO), sehingga mampu mengirimkan sinyal internet langsung ke perangkat pengguna.

Teknologi tersebut memungkinkan akses internet menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang selama ini sulit terlayani jaringan kabel atau menara seluler, sekaligus menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan bisnis Starlink secara global.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PELNI (Persero) memperkuat posisinya dalam transformasi digital nasional dengan mulai mengimplementasikan Sistem Komunikasi Kapal (SisKomKap) berbasis satelit Low Earth Orbit (LEO) di seluruh armada kapal penumpangnya. Langkah ini menegaskan komitmen perusahaan menghadirkan konektivitas lebih andal di tengah laut.

Proyek ini diresmikan melalui Kick Off Meeting Pengadaan Layanan SisKomKap yang digelar di atas KM Nggapulu, Pelabuhan Tanjung Priok, pada 27 Januari 2026.

Modernisasi sistem komunikasi PELNI diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan PT Dwi Tunggal Putra (DTP) selama 36 bulan ke depan, menggunakan teknologi satelit LEO.

Proyek ini memperkuat infrastruktur vital, mulai dari penyediaan bandwidth tinggi, layanan IP Phone dan Satellite Phone, hingga penguatan keamanan siber di setiap armada. Selain itu, sistem baru dilengkapi fitur monitoring seperti analisis On Time Performance (OTP) dan AIS receiver untuk memantau kondisi sekitar kapal secara real-time.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PELNI, Anik Hidayati, menekankan bahwa adopsi teknologi LEO menjadi kunci peningkatan standar layanan komunikasi perusahaan.

“Dengan teknologi LEO, kapal penumpang PELNI dapat memberikan layanan komunikasi lebih andal, mendukung koordinasi real-time antar awak kapal dan darat, serta memastikan kenyamanan penumpang,” ujar Anik.

Peresmian ini dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci, antara lain Direktur Utama PT DTP Sugeng Alfien, Vice President for Southeast and East Asia Eutelsat Bala Balamurali, VP Teknologi Informasi PELNI Angga Krisosa, serta Nakhoda KM Nggapulu Capt. Roberto Matualage.

Dengan sistem baru ini, PELNI berharap batasan geografis di tengah laut tidak lagi menjadi hambatan bagi komunikasi operasional maupun layanan publik, sekaligus membawa industri pelayaran Indonesia ke level digital yang lebih tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyarankan agar perusahaan penyedia layanan internet berbasis satelit orbit Geostasioner (GEO) menciptakan model bisnis baru agar kapasitas besar yang tersedia dapat diserap pasar.
Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai layanan satelit orbit rendah atau Low Earth Orbit (LEO) dan satelit geostasioner seperti SNL memiliki karakter pasar yang berbeda.

Dia mengatakan layanan LEO lebih menyasar individual atau ritel, bahkan mulai mengarah ke direct to device (D2D). Sementara itu, layanan GEO lebih menyasar multi-users, misalnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Segmen ini lebih menekankan kestabilan dan kualitas layanan di atas pertimbangan harga,” kata Agung kepada Bisnis pada Kamis (5/2/2026).

Agung mengatakan potensi lainnya, dengan link kapasitas besar dari HTS, masih menjadi pilihan backhaul atau backbone penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Menurut dia, kapasitas besar pada satelit GEO seperti SNL akan lebih efektif bila dimanfaatkan untuk kebutuhan konektivitas banyak pengguna sekaligus, bukan pasar ritel perorangan seperti yang menjadi fokus utama pemain LEO.

Pandangan tersebut sejalan dengan Pengamat Telekomunikasi dari ITB, Ian Joseph Matheus Edward, yang menilai persepsi murah pada layanan LEO tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dia mengatakan sebenarnya layanan LEO juga mahal kalau yang dedicated, bukan yang sharing. Menurutnya, sering kali paketnya bersifat volume based.

“LEO memang promosinya luar biasa, maka dianggap murah padahal sharing dan volume based,” kata Ian.

Ian mencontohkan, untuk menaikkan BTS 4G BAKTI menjadi 4 Mbps atau 8 Mbps saja masih kurang jika dikalikan 150.000 titik. Kalau mau dijual untuk melayani Pemda, kementerian dan lembaga, swasta, dan lainnya sebagai salah satu alternatif, kapasitas tersebut dinilai masih belum cukup besar.

Sementara itu, Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi, menilai kapasitas besar satelit GEO tetap memiliki batasan dalam jumlah pengguna bila dibandingkan dengan konstelasi LEO yang terdiri dari banyak satelit.

“Kapasitas besar tapi memang pengguna akan tidak seperti LEO. Misal saja, kalau masing-masing pengguna 100 Mbps ya paling hanya bisa 4000 pengguna. LEO bisa besar juga karena satelitnya kan banyak,” kata Heru.

Karena itu, menurut dia, pendekatan yang paling realistis adalah menggabungkan pemanfaatan GEO dan LEO sesuai karakter kebutuhan wilayah. Dia mengatakan hybrid GEO dan LEO dapat diterapkan ke daerah yang tidak tersentuh seluler dan membutuhkan internet stabil. Selain itu, bisa menyasar pasar broadcasting atau offshore.

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat telekomunikasi menilai kebutuhan kapasitas internet di Indonesia masih sangat tinggi dan belum sepenuhnya terpenuhi oleh ketersediaan infrastruktur yang ada saat ini.

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward mengatakan laju pertumbuhan permintaan (demand) kapasitas internet di Indonesia lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pasokan (supply), khususnya yang berasal dari layanan berbasis satelit, baik geostasioner (GEO) maupun orbit rendah (LEO).

“Jadi tetap GEO relevan,” kata Ian kepada Bisnis pada Rabu (4/2/2026).

Ian menambahkan, sebagai negara kepulauan, Indonesia masih memiliki banyak wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik. Oleh karena itu, untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), solusi tercepat saat ini tetap mengandalkan satelit.

Dia juga menyinggung posisi Satelit Nusantara Lima (SNL) yang baru mengorbit di 113° Bujur Timur. Posisi orbit tersebut sebelumnya direncanakan untuk Hot Backup Satellite (Ka-band), sehingga dari sisi teknologi, kesiapan ground segment dinilai tidak akan menjadi kendala.

Menurutnya, teknologi yang digunakan relatif serupa dengan Satelit Satria yang juga dikelola oleh PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN).

Sejalan dengan itu, Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) Firdaus Adinugroho menegaskan kehadiran layanan satelit orbit rendah (LEO) seperti Starlink dipandang sebagai pelengkap, bukan pesaing langsung bagi satelit GEO.

Menurut Firdaus, SNL yang berada di orbit geostasioner tetap memiliki keunggulan untuk kebutuhan yang memerlukan kapasitas massal, cakupan luas yang stabil, serta jaminan kedaulatan data.

Use case tersebut meliputi backhaul seluler skala besar, siaran nasional, hingga konektivitas tetap bagi ribuan kantor layanan publik di daerah.

Pada intinya, lanjut Firdaus, SNL akan tetap relevan sebagai infrastruktur strategis dalam mendukung program pemerataan konektivitas yang berorientasi pada pelayanan publik dan kebutuhan berskala besar.

“Proyeksi bisnisnya solid di segmen layanan B2G dan B2B korporat. Dengan kolaborasi semua pemangku kepentingan, kami yakin SNL akan menjadi pilar konektivitas nasional yang andal, menjawab kebutuhan akan konektivitas berkualitas merata di seluruh Indonesia,” kata Firdaus.

Sebelumnya diberitakan, SNL telah resmi dinyatakan tiba di orbit geostasioner pada posisi 113° Bujur Timur, tepat di atas Pulau Kalimantan, dengan ketinggian sekitar 35.786 kilometer di atas permukaan bumi pada Kamis, 29 Januari 2026.

Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso mengatakan SNL merupakan satelit berteknologi Very High Throughput Satellite (VHTS) dengan total kapasitas lebih dari 160 Gbps. Satelit ini menggunakan platform Boeing 702MP dan dilengkapi 101 spot beam Ka-band yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. SNL disebut sebagai The Most Advanced VHTS di dunia.

Adi menambahkan, SNL memiliki performa yang lebih kuat dibandingkan satelit lain di kawasan Asia. Terminal satelit (VSAT) N5 juga dirancang sangat canggih dan mutakhir. Dengan kapasitas bandwidth yang lebih besar, PSN nantinya dapat menyediakan layanan broadband tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ke negara-negara ASEAN seperti Malaysia dan Filipina.

Satelit ini dirancang memiliki usia operasional lebih dari 15 tahun serta mengusung teknologi digital payload yang memungkinkan pengelolaan lalu lintas data secara lebih fleksibel dan efisien.

Dengan beroperasinya SNL, Indonesia diproyeksikan memiliki total kapasitas satelit lebih dari 400 Gbps, yang menjadi salah satu yang terbesar di kawasan Asia Pasifik. Untuk mendukung operasional satelit tersebut, PSN telah menyiapkan tujuh stasiun bumi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yakni Aceh, Bengkulu, Banjarmasin, Cikarang, Gresik, Kupang, dan Tarakan. Seluruh infrastruktur ruas bumi ini akan berperan penting dalam memastikan layanan satelit dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan.

SNL ditargetkan beroperasi penuh pada April 2026 dan diharapkan mampu memperkuat ekosistem konektivitas nasional, khususnya dalam mendukung kebutuhan komunikasi data berkapasitas besar serta percepatan transformasi digital di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Dwi Tunggal Putra (DTP), penyedia layanan telekomunikasi BuanterOne memperluas layanan internet berbasis satelit OneWeb ke sejumlah segmen strategis di Indonesia, mulai dari sektor maritim, minyak & gas, hingga militer.

Chief Sales & Marketing Officer (CSMO) BuanterOne, Budi Santoso, mengatakan sepanjang 2025 perkembangan OneWeb jauh lebih signifikan dibandingkan 2024.

Terutama dengan masuknya layanan tersebut ke segmen penting seperti PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI, industri minyak dan gas, serta penerapan pada kebutuhan militer Indonesia.

Dalam kerja sama dengan PELNI, OneWeb digunakan untuk pemasangan Sistem Komunikasi Kapal (SisKomKap) berbasis satelit Low Earth Orbit (LEO) dengan periode kontrak 2026 hingga 2029, di mana teknologi ini akan diterapkan pada 26 kapal milik PELNI.

Sebelumnya, PELNI menggunakan satelit Geostationary Earth Orbit (GEO), namun teknologi tersebut dinilai memiliki kecepatan yang lebih lambat dibandingkan satelit LEO.

Budi juga menjelaskan bahwa industri minyak dan gas saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan sistem telekomunikasi, sehingga sangat membutuhkan teknologi satelit LEO yang dinilai lebih andal.

Dari sisi militer, layanan OneWeb berbasis LEO juga telah diterapkan dengan fokus utama pada keamanan data, di mana seluruh sistem penyimpanan data berada di dalam negeri, mulai dari gateway hingga point of presence (POP). Menurut Budi, hal ini penting untuk memastikan data strategis tetap aman dan tidak berada di luar Indonesia.

“Selama ini teknologinya ada di luar negeri, sehingga dikhawatirkan data-data penting tidak terlindungi dengan baik,” ujar Budi dalam acara seremoni kick-off yang digelar di atas KM Nggapulu saat bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Keunggulan Teknologi LEO

Satelit LEO memiliki keunggulan dibandingkan satelit lainnya karena jaraknya yang lebih dekat ke Bumi, yakni sekitar 500 hingga 1.200 kilometer, sehingga menghasilkan latensi rendah sekitar 70–100 milidetik, setara dengan jaringan serat optik.

Sebaliknya, satelit lain memiliki latensi yang sangat jauh dari bumi, seperti satelit GEO yang berada pada ketinggian 35.786 kilometer memiliki latensi tinggi, berkisar 550 hingga 1.500 milidetik atau lebih, sehingga koneksinya lebih lambat.

VP Information Technology PT PELNI, Angga Krisosa, menjelaskan bahwa spesifikasi SisKomKap yang digunakan mencakup bandwidth uplink sebesar 6 Mbps dan downlink 8 Mbps, dengan kapasitas on demand hingga 10 Mbps untuk uplink dan 50 Mbps untuk downlink. Selain itu, teknologi ini dinilai lebih stabil terhadap kondisi cuaca serta gangguan atmosfer.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT PELNI, Anik Hidayati, menambahkan bahwa penggunaan teknologi LEO juga menawarkan efisiensi biaya karena sistem ini menggunakan skema biaya bulanan dengan tarif tertentu, sehingga investasi awal relatif kecil.

“Kita investasinya kecil, karena ini kan kosnya per bulan dengan tarif tertentu,” kata Anita.

Adapun aplikasi dan fitur yang akan dimanfaatkan meliputi dashboard monitoring operasional kapal dan jaringan, pemantauan CCTV, integrasi dengan aplikasi internal, analisis ketepatan waktu operasional kapal (on time performance), serta AIS Receiver.

Dengan penerapan teknologi LEO, Anik menyebut PELNI dapat memitigasi risiko cuaca dan meningkatkan efektivitas komunikasi antara kapal dan cabang pelabuhan di seluruh Indonesia yang memiliki kondisi geografis luas, sehingga persiapan penyambutan kapal menjadi lebih optimal.

Untuk pemeliharaan, sistem ini akan dilakukan secara rutin setiap tiga tahun sekali per kapal, sementara proses pemasangan saat ini masih berlangsung dan ditargetkan sudah dapat dinikmati sebelum Hari Raya Idul Fitri. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan kontribusi terhadap nilai ekonomi digital nasional mencapai Rp155,57 triliun pada 2026. Target tersebut ditopang oleh konsolidasi sektor telekomunikasi, penguatan infrastruktur digital, serta meningkatnya kebutuhan layanan digital pemerintahan atau government technology (GovTech).

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno mengatakan, sektor telekomunikasi menjadi salah satu penopang utama pencapaian target tersebut. Menurutnya, konsolidasi yang dilakukan tiga besar operator telekomunikasi yakni PT Telkom Indonesia Tbk., PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk., dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. di bisnis infrastruktur digital memperkuat fondasi ekonomi digital nasional.

Konsolidasi tersebut mencakup pengembangan jaringan fiber optik, satelit, base transceiver station (BTS), hingga pusat data. Selain itu, Sarwoto menyoroti pergeseran model bisnis operator telekomunikasi yang semakin mengarah ke perusahaan teknologi.

“Mereka juga berlomba-lomba sebagai techco merasuk ke aplikasi IoT [Internet of Things], kecerdasan buatan [artificial intelligence/AI], cloud, dan keamanan siber,” kata Sarwoto kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Selain sektor telekomunikasi, Sarwoto menilai penataan regulasi yang lebih seimbang antara layanan over the top (OTT) dan penyelenggara telekomunikasi berperan penting dalam menjaga pertumbuhan nilai tambah ekonomi digital. Penyesuaian beban regulasi di tingkat pusat dan daerah yang lebih rasional dinilai dapat memberikan ruang pertumbuhan yang lebih sehat bagi operator telekomunikasi serta penyedia jaringan dan jasa internet.

Dia juga menyampaikan sumber pertumbuhan baru ekonomi digital berpotensi berasal dari pengembangan teknologi antariksa. Layanan satelit low earth orbit dan non-terrestrial network (LEO/NTN), serta pemanfaatan teknologi penginderaan jauh (remote sensing) dan pemetaan digital (mapping), dinilai dapat memperluas kontribusi sektor digital ke berbagai bidang ekonomi.

“Terakhir tidak kalah meramaikan nilai tambah ekonomi digital adalah GovTech [government technology] atau kebutuhan layanan digital pemerintahan,” ujar Sarwoto.

Secara keseluruhan, Sarwoto menilai target kontribusi ekonomi digital yang ditetapkan Komdigi disusun dengan pendekatan perhitungan yang moderat dan berbasis nilai tambah ekonomi digital. Dia menjelaskan bahwa rentang target kontribusi dari Rp137,89 triliun pada 2025 hingga Rp206,16 triliun pada 2029 mencerminkan asumsi pertumbuhan rata-rata sekitar 10–12% per tahun, atau setara dengan pertumbuhan sektor digital yang diproyeksikan minimal dua kali lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di kisaran 5–8%.

“Pendekatan ini konservatif namun realistik,” katanya.

Adapun target kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital nasional sebesar Rp155,57 triliun pada 2026 tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029. Target tersebut menjadi bagian dari sasaran strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekosistem digital nasional.

Dalam dokumen Renstra Komdigi 2025–2029, kontribusi Komdigi terhadap nilai ekonomi digital pada 2025 ditetapkan sebesar Rp137,89 triliun. Nilai tersebut direncanakan meningkat secara bertahap menjadi Rp155,57 triliun pada 2026, Rp172,43 triliun pada 2027, Rp189,30 triliun pada 2028, hingga mencapai Rp206,16 triliun pada 2029.

Selain target nilai ekonomi digital, Komdigi juga menargetkan peningkatan skor Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) pilar bisnis dari 40,38 pada 2025 menjadi 40,70 pada 2026, lalu meningkat menjadi 41,03 pada 2027, 41,37 pada 2028, dan 41,70 pada 2029.

Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan berada di level 4,3% sepanjang periode 2025–2028, sebelum meningkat menjadi 4,4% pada 2029. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur peran sektor informasi dan komunikasi dalam menopang perekonomian nasional seiring penguatan ekosistem digital.

Dari sisi infrastruktur, Komdigi menargetkan peningkatan Indeks Transformasi Digital Nasional pilar jaringan dan infrastruktur dari 56,08 pada 2025 menjadi 56,41 pada 2026 dan terus meningkat hingga 57,41 pada 2029.

Sementara itu, pada pilar masyarakat, Komdigi menargetkan peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dari 44,34 pada 2025 menjadi 45,34 pada 2026, serta meningkat bertahap hingga 53,23 pada 2029. Target tersebut diiringi dengan kenaikan tenaga kerja sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara kumulatif dari 3,21% pada 2025 menjadi 5,21% pada 2029.

Seluruh target tersebut disusun untuk mendukung tujuan utama Renstra Komdigi 2025–2029, yakni mewujudkan konektivitas digital yang bermakna dan inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, dengan kontribusi ekonomi digital sebagai salah satu indikator kinerja utama dalam periode perencanaan lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Perjalanan satelit di Indonesia berkembang dengan cukup pesat. Sebagai negara kepulauan, konektivitas yang dihadirkan satelit sangat dibutuhkan karena sangat sulit untuk menggelar infrastruktur telekomunikasi dari ujung Aceh hingga Papua.

Teknologi satelit pun terus berkembang dari Presiden Soeharto hingga Presiden Prabowo Subianto.

Kiprah Indonesia di dunia satelit dimulai 49 tahun silam seiring dengan diluncurkan Satelit Palapa A-1. Satelit pertama Indonesia itu memiliki bobot 574 kilogram dengan tinggi sekitar 3,7 meter (dengan antena) dan diameter 1,9 meter. Satelit Palapa A-1 mengorbit pada 9 Juli 1976 dari Cape Canaveral, Amerika Serikat.

Saat itu, Satelit Palapa 1 disebut juga sebagai Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD). Dipakai kata ‘Domestik’ karena pada tahun tersebut hanya ada 3 negara di dunia yang memiliki satelit sendiri yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Indonesia.

Sementara itu Presiden Soeharto memilih nama Palapa untuk mengingat janji Gajah Mada yang mempersatukan seluruh wilayah.

Dalam konteks satelit Palapa, dengan kehadiran Satelit Palapa I seluruh jengkal tanah Indonesia telah terhubung oleh satelit komunikasi. Layanan radio, televisi, dan telekomunikasi dapat dilayani oleh teknologi ini sehingga Indonesia tidak hanya berdaulat dari sisi militer, juga dari sisi sistem komunikasi.

Setelah Palapa A-I, Indonesia kembali meluncurkan satelit kedua yaitu Satelit Palapa A-2. Satelit kedua ini sebenarnya adalah satelit cadangan yang dioperasikan apabila satelit A-1 mengalami kegagalan.

Kehadiran satelit cadangan penting agar layanan satelit yang telah dijanjikan tetap dapat melayani. Di sisi lain, satelit cadangan juga dapat menambah kapasitas satelit utama sehingga layanan yang diberikan lebih optimal.

Diluncurkan dengan roket yang sama yaitu roket Delta 2914 pada bulan Maret 1977 diharapkan bisa menjaga stabilnya hubungan komunikasi.

Pasca Palapa A-2

Dilansir dari laman Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) pada tahun 1983-1990, pemerintah selanjutnya meluncurkan Satelit Palapa B-1 melalui pesawat STS misi ke 7 Challenge.

Dibuat oleh perusahaan yang sama dengan satelit palapa A, satelit ini dioperasikan oleh stasiun pengendali di Elsegundo California yaitu Pusat Pengendali Operasi dan SPU (Stasiun Pengendali Utama) Cibinong dan Fillmore di Ventura City.

Layanan satelit ini lebih luas yaitu mencakup Asia Tenggara, di mana beberapa negara memiliki wilayah kepulauan.

Jalan pemerintah dalam meluncurkan satelit tak sepenuhnya mulus. Pemerintah juga sempat gagal dan merugi. Satelit yang merupakan plan B dari Satelit Palapa B-1 dalam peluncurannya mengalami kegagalan pada tanggal 3 Februari 1984 akibat motor perigee tidak dapat berfungsi maksimal. Dampaknya, satelit tersesat di orbit yang salah sehingga tidak dapat digunakan sesuai rencana.

Oleh karena itu untuk menggantikan Satelit Palapa A-1 dan Satelit Palapa A-2 yang sudah habis masa pakainya, pemerintah akhirnya membuat proyek Satelit Palapa B-2 Pengganti atau disingkat B2P.

Pada tanggal 20 Maret 1987 Satelit B2P diluncurkan secara konvensional melalui sistem roket seperti halnya satelit A-1 dan A-2. Hal ini merupakan imbas dari kecelakaan pesawat Challenger yang meledak di udara serta menewaskan kru pesawat. Sehingga peluncuran yang tadinya dijadwalkan pada tahun 1986 ditunda hingga tahun 1987.

Pada 1996-1999 atau di penghujung pemerintahan Soeharto, pemerintah meluncurkan Satelit Palapa C1. Ini adalah satelit komunikasi pertama dari generasi Palapa C yang diluncurkan pada 31 Januari 1996, tetapi dinyatakan tidak layak beroperasi pada 24 November 1998 karena kegagalan baterai.

Satelit ini diproduksi oleh Hughes dan diluncurkan oleh PT Satelindo, dengan misi menggantikan satelit Palapa B4 di orbit geosinkron 113°BT. Kegagalan Palapa C-1 menyebabkan peluncuran satelit pengganti, Palapa C2.

Setelah 10 tahun, Indonesia kemudian kembali meluncurkan Satelit Palapa D yang dibuat oleh thales Alenia space di Prancis dan dioperasikan oleh PT Indosat Tbk. untuk menggantikan Palapa C2, dengan cakupan wilayah Asia, Asia Tenggara, dan seluruh Indonesia.

Era Satria ....

Satria-1 dan era Satelit Internet

Pada 2023, Indonesia memasuki era baru di dunia persatelitan dengan hadirnya Satelit Multifungsi Satria-1.

Satelit Satria-1 adalah satelit multifungsi milik Pemerintah Indonesia yang dirancang untuk memperkuat akses internet nasional, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta fasilitas publik di seluruh Indonesia.

Satria-1 merupakan satelit pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS) dengan frekuensi Ka-Band, kapasitas transmisi hingga 150 Gbps—menjadikannya satelit terbesar di Asia dan nomor lima di dunia.

Awalnya, satelit ini akan melayani 150.000 titik. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan mayoritas titik telah tersentuh internet dan kebutuhan internet yang makin tinggi pada masing-masing titik, akhirnya jumlah titik terlayani dipangkas menjadi 34.000 titik.

Meski demikian, kapasitas yang dimiliki Satria-1 jauh lebih besar walaupun seandainya 9 satelit di indonesia seluruh kapasitasnya digabungkan.

Setelit Satria-1 dilengkapi teknologi pemrosesan digital terbaru dan dioperasikan dengan platform SpaceBus Neo Level 6, memberikan daya tahan operasional hingga 15 tahun. Umur satelit lebih lama dibandingkan Satelit generasi pertama Indonesia, Satelit Palapa, yang hanya 7 tahun.

Satria-1 dibangun oleh Satelit Nusantara Tiga dan dirakit Thales Alenia Space (TAS) di Prancis—memiliki lima panel surya dan tiga antena reflector khusus.

Adapun nilai investasi Satelit Satria-1 tercatat sebesar US$540 juta atau sekitar Rp8 triliun, angka tersebut membengkak dari perkiraan awal US$450 juta karena berbagai kebutuhan tambahan, termasuk aspek logistik pengangkutan satelit dari Eropa ke Amerika untuk peluncuran.

Adapun nama Satria merupakan akronim dari Satelit Republik Indonesia. Sementara angka 1 awalnya menandakan satelit ini akan dibuat berseries sama seperti Satelit Palapa.

Rencana tersebut tertuang pada rencana jangka pendek dan menengah Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Komdigi).

Indonesia seharusnya Indonesia memiliki satelit Satria-2 dengan kapasitas 300 Gbps, dan Satria-3 dengan kapasitas yang lebih besar dalam beberapa tahun ke depan. Tetapi rencana nampaknya berubah.

Keterbatasan anggaran hingga keberadaan satelit orbit rendah (LEO) Starlink yang menawarkan harga lebih murah dibandingkan satelit konvensional mengubah segalanya.

Era Starlink

Starlink secara resmi masuk dan mulai beroperasi di Indonesia pada 19 Mei 2024, ditandai dengan peluncuran layanan perdana yang diresmikan langsung oleh Elon Musk di Bali bertepatan dengan World Water Forum (WWF) ke-10.

Satelit Starlink, yang dikembangkan oleh SpaceX menawarkan kelebihan utama seperti kecepatan tinggi, latensi rendah, dan jangkauan luas berkat teknologi Low Earth Orbit (LEO).

Starlink mampu memberikan kecepatan download hingga 1 Gbps dan upload hingga 20-24 Mbps, melebihi janji awal 100 Mbps, memungkinkan streaming, gaming, dan aktivitas data intensif tanpa hambatan.

Selain itu latensi yang dihadirkan juga rendah sekitar 20-27 milidetik, jauh lebih cepat daripada satelit GEO seperti Satria-1 (477 milidetik), sehingga responsif untuk panggilan video dan aplikasi real-time.

Dari sisi instalasi juga terbilang mudah, proses instalasi sederhana, kurang dari 30 menit, dengan kit yang mudah disetel melalui aplikasi, tanpa perlu teknisi khusus.

Namun di balik kekuatannya, keamanan dan kontrol terhadap Starlink menjadi sorotan. Pemerintah disebut akan kesulitan mengontrol layanan orbit rendah ini.

Hal ini terlihat bagaimana Starlink sempat mematikan layanannya di Indonesia. Starlink juga belum memperlihatkan komitmennya dalam berinvestasi dan - yang membuat perusahaan telekomunikasi geram -tidak ada kewajiban USO atau pembangunan infrastruktur untuk teknologi yang sama-sama menjual produk konektiivitas.

Pemerintah hingga sekarang tidak memberikan kewajiban yang sama antara Starlink dengan perusahaan telekomunikasi. Starlink beroperasi tanpa tanggung jawab investasi, membayar USO, dan komitmen lainnya meski secara layanan mirip dengan pemain telekomunikasi dan langsung menyasar pasar ritel.

Apakah Starlink Cepat?

Dalam perkembangannya, kecepatan Starlink terus meredup. Perusahaan analitik jaringan seluler internasional, Opensignal, mengungkapkan kecepatan internet Starlink di Indonesia mengalami penurunan signifikan setelah 1 tahun beroperasi.

Dalam laporan terbarunya berjudul 'Starlink di Indonesia—Satu Tahun Berlalu', firma riset jaringan global tersebut mencatat adanya kemacetan jaringan yang memangkas kecepatan unduh dan unggah Starlink secara tajam sejak peluncurannya pada Mei 2024.

“Kecepatan Starlink menurun drastis. Kemacetan jaringan telah memangkas kecepatan unduh Starlink hingga hampir dua pertiga, dan kecepatan unggah hingga hampir setengahnya dalam waktu 12 bulan setelah peluncuran,” tulis Opensignal dalam laporannya yang dikutip Senin (13/10/2025).

Saat pertama kali hadir di Indonesia, Starlink mencatat kecepatan unduh rata-rata 42 Mbps dan unggah 10,5 Mbps. Namun, data Opensignal menunjukkan bahwa pada pertengahan 2025, kecepatan tersebut turun menjadi 15,8 Mbps untuk unduhan dan 5,4 Mbps untuk unggahan. Skor pengalaman video juga menurun dari 58,1 menjadi 53,1.

Menurut perusahaan analisis jaringan tersebut, penurunan ini disebabkan oleh lonjakan jumlah pengguna yang memicu kemacetan jaringan. Opensignal menyebut bahkan permintaan meningkat begitu cepat hingga Starlink sempat menghentikan sementara pendaftaran baru. Ketika layanan kembali dibuka pada Juli 2025, pelanggan baru dikenai biaya lonjakan permintaan yang sangat tinggi, mulai dari US$490–US$574 atau sekitar Rp8 juta hingga Rp9,4 juta.

Meski kecepatannya menurun, Opensignal mencatat adanya sisi positif, yakni peningkatan konsistensi kualitas dari 24,2% menjadi 30,9% dalam periode yang sama.

“Meskipun lebih lambat, peningkatan Starlink dari tahun ke tahun dalam metrik ini menunjukkan latensi yang lebih rendah serta perbaikan infrastruktur,” imbuh lembaga riset tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkembangan teknologi internetsatelitberbasis konstelasilow earth orbit(LEO) diperkirakan akan menjadi katalis baru bagi industri telekomunikasi global.

Kendati begitu, disrupsi tersebut sekaligus berpotensi menggerus sebagian pendapatan operator yang masih bergantung pada infrastruktur jaringan konvensional.