JAKARTA - Satu lagi prajurit TNI dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), Praka Rico Pramudia gugur dalam tugas usai mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Adchit Al Qusayr pada 29 Maret 2026.

Diketahui Praka Rico merupakan prajurit keempat yang gugur akibat serangan Israel. Sebelumnya, tiga prajurit TNI gugur akibat serangan Israel di Lebanon yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.

"Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Praka Rico Pramudia, prajurit Indonesia dalam misi perdamaian UNIFIL, yang mengalami luka berat akibat ledakan artileri dari tank Israel di dekat kota Adchit Al Qusayr pada 29 Maret 2026," tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI lewat akun media sosial X resminya, Jumat (24/4/2026).

Sejak insiden tersebut, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia melalui koordinasi erat dan intensif dengan pihak UNIFIL, Pemerintah Lebanon, serta tim medis di Beirut telah memastikan penanganan medis dilakukan secara cepat dan optimal.

"Berbagai langkah medis terbaik telah ditempuh, namun akibat luka berat yang dialami, nyawa almarhum tidak dapat diselamatkan," tulis Kemlu.

Pemerintah, ungkap Kemlu, menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Negara hadir untuk memberikan penghormatan terbaik bagi almarhum atas pengabdian dan pengorbanannya dalam menjaga perdamaian dunia.

"Pemerintah terus berkoordinasi dengan UNIFIL untuk memastikan proses repatriasi jenazah dapat dilakukan dengan segera dan penuh penghormatan," tegas Kemlu.

Kemlu juga menegaskan bahwa Indonesia kembali mengutuk keras serangan Israel yang menyebabkan gugurnya peacekeeper Indonesia. Serangan terhadap personel pemelihara perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Indonesia, tegas Kemlu, terus mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel guna mengungkap fakta serta memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini.

"Keselamatan dan keamanan peacekeepers PBB tidak dapat ditawar. Oleh karenanya, Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan PBB dan negara-negara kontributor pasukan untuk memperkuat perlindungan bagi seluruh personel di lapangan, termasuk melalui evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan keamanan serta penguatan langkah mitigasi risiko di wilayah operasi UNIFIL," tutup keterangan Kemlu.

BEIRUT - Pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) mengatakan seorang tentara Indonesia, Kopral Rico Pramudia, meninggal dunia akibat luka yang diderita ketika satu proyektil menghantam pangkalan mereka di Adchit Al Qusayr pada 29 Maret.

UNIFIL mengatakan pada saat serangan itu bahwa mereka tidak mengetahui asal usul proyektil yang menghantam pangkalan tersebut, yang juga menewaskan satu tentara lainnya pada saat itu.

“Kami menuntut dari semua pihak agar mereka menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan memastikan keselamatan dan keamanan personel dan properti PBB setiap saat. Serangan yang disengaja terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan 1701, dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang,” ungkap organisasi tersebut.

UNIFIL di masa lalu telah mengecam keras Israel atas serangannya terhadap pangkalan penjaga perdamaian PBB, baik selama perang terbaru ini maupun perang tahun 2024 antara Israel dan Hizbullah.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah Jenderal Purnawirawan TNI di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Jumat (24/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, para purnawirawan memberikan sejumlah masukan, mulai dari misi perdamaian di Lebanon hingga perkembangan geopolitik di Selat Hormuz.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, salah satu sorotan utama adalah evaluasi terhadap keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon.

"Terkait dengan perkembangan pasukan perdamaian yang ada di, khususnya di Lebanon. Itu termasuk menjadi masukan-masukan dari para senior supaya evaluasi ke depannya bagaimana," ujar Rico kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

Selain itu, para Jenderal purnawirawan juga menyinggung dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk situasi di Selat Hormuz. Meski tidak merinci secara detail, Rico menyebut hal tersebut menjadi perhatian dalam diskusi.

"Maupun perkembangan geopolitik yang ada di Selat Hormuz. Itu menjadi bahan-bahan masukan dari para purnawirawan," ujarnya.

Kumpulkan Panglima hingga Purnawirawan Jenderal TNI, Sjafrie: Saya akan Sampaikan Satu Hal Esensial

Dalam kesempatan yang sama, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin turut memaparkan pandangan pemerintah terkait arah kebijakan pertahanan ke depan. Penjelasan tersebut, kata Rico, mendapat respons positif dari para purnawirawan.

"Sebagian besar merasa mendapatkan informasi secara positif, ya. Sebagian besar mendapatkan responsif yang positif setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Menhan maupun Bapak Panglima TNI kaitannya dengan pengembangan kekuatan ke depan," tandasnya.

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi penugasan prajurit TNI di wilayah konflik. Hal ini menyusul tewasnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon beberapa waktu lalu.

"Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik," kata Puan dalam pidato penutupan masa persidangan DPR di Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Menurut Puan, evaluasi tersebut harus mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional serta perlindungan maksimal terhadap personel sesuai standar praktik terbaik internasional dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang menuntut kesiapan dari aspek politik, kapasitas, dan lingkungan operasi.

Di sisi lain, kata dia, DPR juga menegaskan pentingnya para pihak terkait untuk melakukan investigasi yang kredibel bersama PBB guna mengungkap fakta secara objektif.

"Upaya ini berlandaskan pada prinsip utama misi perdamaian PBB, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan HAM," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI, Puan Maharani mendesak pemerintah mengevaluasi penugasan prajurit TNI yang hendak diterjunkan di wilayah konflik, seperti prajurit yang tergabung dalam pasukan UNIFIL di Lebanon.

Hal ini tidak lepas dari wafatnya tiga prajurit TNI yang tergabung pasukan UNIFIL di Lebanon Selatan beberapa waktu lalu.

Puan meminta pihak terkait melakukan investigasi yang kredibel bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mengungkap fakta secara objektif. Upaya ini berlandaskan pada prinsip-prinsip utama misi perdamaian PBB, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.

"Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik. Evaluasi tersebut harus mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional, serta perlindungan maksimal terhadap personel, sesuai dengan standar praktik-praktik terbaik internasional dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB," katanya, Selasa (21/4/2026)

Dia menambahkan operasi tersebut harus mengedepankan kesiapan aspek politik, kapasitas, dan lingkungan operasi.

Puan juga menyoroti kondisi geopolitik dan geoekonomi saat ini akibat eskalasi perang antara Amerika Serikat bersama Israel dan Iran. Pasalnya perang memberikan tekanan terhadap perekonomian global dan nasional.

"Konflik ini berisiko pada lonjakan harga energi, memperburuk inflasi global, serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan keuangan dunia," ucapnya.

Dalam ruang lingkup nasional, menurutnya masyarakat telah merasakan efek dari perang seperti lonjakan harga bahan bakar minyak, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kenaikan harga kemasan berbahan plastik, terganggunya rantai pasok komoditas, ketidakpastian investasi global.

"Perang yang terjadi jauh dari wilayah negara kita, tetapi dampaknya langsung terasa di dalam negeri melalui harga, daya beli, dan stabilitas ekonomi. Kondisi ini menuntut otoritas fiskal dan moneter mengambil kebijakan yang dapat menjaga perekonomian nasional berjalan dan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya," jelasnya.

Dia berharap pemerintah bersikap tegas dan terukur dalam memutuskan sesuatu, khususnya terkait APBN agar anggaran digelontorkan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia (RI) menyampaikan dukacita mendalam atas gugur satu prajurit Perancis dalam menjalankan misi perdamaian UNIFIL di Lebanon, Sabtu (18/4/2026). Kemlu RI menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menjunjung tinggi hukum humaniter international.

"Pemerintah Indonesia menyampaikan belasungkawa dan simpati yang mendalam kepada Pemerintah dan rakyat Prancis atas gugurnya peacekeepers Prancis dan beberapa lainnya mengalami luka-luka dalam insiden terhadap UNIFIL pada tanggal 18 April 2026," tulis Kemlu RI melalui akun X @Kemlu_RI yang dikutip, Minggu (19/4/2026).

Kemlu RI menegaskan, serangan terhadap prajurit UNIFIL di tengah gencatan senjata itu tak bisa diterima. Seluruh pihak diminta untuk menahan diri dan menjunjung hukum humaniter international.

"Serangan yang terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari merupakan hal yang tidak dapat diterima. Seluruh pihak harus menahan diri, menghormati kedaulatan negara dan menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional," bunyi keteranganya.

Kemlu RI menegaskan, negosiasi yang tengah berlangsung dan gencatan senjata harus dihormati sepenuhnya, serta tidak dilanggar dengan tindakan kekerasan yang akan berisiko memperburuk eskalasi dan membahayakan keselamatan personel di lapangan.

"Indonesia terus menyampaikan kekhawatirannya dengan adanya serangan terus menerus terhadap UNIFIL. Pasukan pemelihara keamanan tidak boleh menjadi sasaran serangan; aksi tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan perang," kata Kemlu RI.

"Indonesia menyatakan solidaritas bersama Prancis dan negara-negara kontributor pasukan lainnya. Indonesia kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pelindungan bagi pasukan perdamaian PBB, sebagaimana tercermin dalam Pernyataan Bersama tentang Keselamatan dan Keamanan Personel PBB pada 9 April 2026," pungkasnya.

Sekadar informasi, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL kembali terjadi di Lebanon, Sabtu (18/4/2026). Akibatnya, seorang tentara Prancis gugur dan tiga lainnya luka-luka dalam peristiwa tersebut.

UNIFIL dalam keterangannya mengatakan pasukan tersebut diserang saat membersihkan amunisi peledak di sepanjang jalan di Desa Ghandouriyeh. UNIFIL menyebut pasukan itu menjadi sasaran tembakan senjata ringan oleh aktor non-negara.

"Kami menyampaikan dukacita yang tulus kepada keluarga, teman, dan rekan kerja dari penjaga perdamaian pemberani yang kehilangan nyawanya dalam tugas menjaga perdamaian. Doa dan harapan kami menyertai pemulihan yang cepat dan sempurna bagi para penjaga perdamaian yang terluka," demikian keterangan tersebut.

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan kondisi prajurit TNI yang terluka saat menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon di Lebanon mulai membaik. Namum, ada satu prajurit yang segera dipulangkan ke Indonesia untuk menjalani perawatan lebih lanjut.

"Ada yang sudah membaik (kondisi prajurit TNI terluka). Alhamdulillah segera dikembalikan ke Jakarta untuk perawatan," ujar Agus, Rabu (15/4/2026).

Dia belum merinci identitas maupun kondisi luka prajurit tersebut. Saat ini TNI tengah menyiapkan kepulangan yang bersangkutan ke Tanah Air. "Yang satu orang ini sedang dicarikan tiket untuk kembali," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Agus memastikan TNI tidak akan menarik pasukan dari misi UNIFIL. Dia menyebutkan masa penugasan prajurit TNI di Lebanon akan berakhir Mei 2026. "Mei memang sudah habis masa misi," ucapnya.

NEW YORK - Merespons perkembangan situasi keamanan terkini di Lebanon yang berdampak terhadap pasukan penjaga perdamaian (peacekeepers), Indonesia menginisiasi Joint Statement on the Safety and Security of Peacekeepers yang didukung negara-negara kontributor pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) serta sejumlah negara lainnya.

Hingga pukul 16.30 waktu New York (9/4/2026), sebanyak 73 negara dan observer PBB telah bergabung dalam Joint Statement.

Joint Statement dibacakan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Umar Hadi, dalam media stakeout yang diselenggarakan bersama oleh Indonesia dan Prancis di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada 9 April 2026, yang turut dihadiri perwakilan berbagai negara, antara lain Inggris, Rusia, China, Pakistan, Bahrain, Spanyol, dan Malaysia.

Inisiatif ini merupakan tindak lanjut konkret dari komitmen Indonesia yang disampaikan Menlu RI, Sugiono untuk mengambil langkah tegas dalam merespons serangkaian serangan sejak akhir Maret 2026, yang menyebabkan gugurnya tiga personel penjaga perdamaian Indonesia serta melukai sejumlah personel lainnya dari Prancis, Ghana, Indonesia, Nepal dan Polandia.

Kementerian Luar Negeri RI terus mendorong Dewan Keamanan PBB melanjutkan penyelidikan secara menyeluruh terhadap seluruh insiden yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian.

Negara-negara kontributor juga menyerukan penghentian kekerasan di Lebanon, deeskalasi ketegangan, serta mendorong agar seluruh pihak kembali ke meja perundingan guna mencapai penyelesaian damai.

Dalam Joint Statement on the Safety and Security of Peacekeepers tersebut, negara-negara kontributor UNIFIL menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya eskalasi ketegangan di Lebanon sejak 2 Maret 2026, serta dampaknya terhadap keselamatan dan keamanan personel pasukan penjaga perdamaian.

Negara-negara tersebut juga mengecam dengan tegas berlanjutnya serangan terhadap UNIFIL, termasuk tindakan agresif terhadap personel dan pimpinan UNIFIL dalam beberapa waktu terakhir yang tidak dapat dibenarkan.

“Keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dapat ditawar. Kami mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan seluruh instrumen yang tersedia guna memperkuat perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian di tengah situasi yang semakin berbahaya,” tegas Duta Besar Umar Hadi.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah tidak berencana menarik pasukan TNI dari misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pascainsiden yang menimpa prajurit Indonesia. Hal itu diungkapkan Seskab Teddy saat menjawab pertanyaan awak media terkait tindak lanjut pemerintah atas gugurnya prajurit TNI dalam misi tersebut.

“Oh tidak ada untuk ke situ. Evaluasi tetap berjalan, evaluasi ke dalam dan ke luar. Dan saya rasa Bapak Panglima TNI kemudian Menteri Luar Negeri sangat tegas mengenai semua prajurit kita yang berada di luar negeri dan dalam negeri ya,” ujar Seskab Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4/2026),

Seskab Teddy menegaskan, komitmen Indonesia dalam misi perdamaian dunia tetap berlandaskan amanat konstitusi, khususnya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

“Jadi saya rasa itu sudah sangat tegas disampaikan bahwa sesuai Undang-Undang di pembukaan alinea empat menertibkan ketertiban dunia, jadi kita mengirim pasukan di sana untuk menjaga perdamaian, dan kita tegas terhadap evaluasi yang ada gitu ya kira-kira,” pungkasnya.

JAKARTA - Komisi I DPR berencana menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas gugurnya tiga prajurit TNI yang menjadi pasukan perdamaian di Lebanon. Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyampaikan bahwa pihaknya akan menggali fakta-fakta terkait peristiwa serangan Israel yang menewaskan prajurit TNI tersebut.

"Kita sedang jadwalin nih, sebab beliau kan juga bukannya enggak mau, kadang beliau kan juga jadwalnya sudah sebulan di muka. Jadi kita lihat yang penting rapat itu benar-benar apa adanya dan bisa mengungkap fakta, dan kita mengambil kebijakan enggak keliru," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Selain itu, kata dia, Komisi I DPR juga akan membahas kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus yang pelakunya diduga merupakan anggota BAIS TNI.

"Dan terus juga soal mudah-mudahan bagaimana sikap kita jangan sampai terulang lagi kasus penyiraman. Terus itu kira-kira agendanya kira-kira itu," ujarnya.

Komisi I DPR masih menunggu jadwal dari Menteri Pertahanan terkait kapan rapat kerja tersebut dapat digelar. Utut juga tak bisa memastikan apakah rapat bisa digelar secara terbuka.

"Tapi kita kan juga enggak bisa memaksa, kita kan harus nunggu kesediaan beliau. Kesediaan waktulah, kalau orangnya pasti bersedia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak United Nations (PBB) untuk melakukan investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon.

Pernyataan tersebut disampaikan SBY melalui akun X pribadinya, Minggu (5/4/2026), menyusul meninggalnya tiga prajurit Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

“Indonesia berduka karena tiga prajurit yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon gugur. Beberapa prajurit juga mengalami luka berat,” tulis SBY.

SBY turut menyampaikan duka mendalam saat memberikan penghormatan terakhir kepada tiga prajurit, yakni Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon.

Dia menyoroti kesedihan keluarga yang ditinggalkan, termasuk istri, anak, dan orang tua korban yang hadir saat prosesi penghormatan di Cengkareng.

“Seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raga. Namun, saya bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka,” ujarnya.

Di sisi lain, SBY menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta PBB melakukan investigasi secara serius, jujur, dan adil terkait dengan insiden yang menyebabkan prajurit TNI gugur di Lebanon.

Menurutnya, PBB terutama UNIFIL harus mampu menjelaskan penyebab terjadinya rangkaian insiden yang menewaskan dan melukai prajurit Indonesia.

“Indonesia berhak untuk itu. PBB harus bisa memberikan penjelasan yang masuk akal dan dapat dipercaya,” katanya.

Bahkan dalam pernyataannya, SBY menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB memiliki mandat terbatas, yakni menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan melakukan pertempuran (peacemaking).

Dia menjelaskan bahwa misi seperti UNIFIL beroperasi berdasarkan Chapter VI Piagam PBB, yang tidak memberikan kewenangan tempur penuh kepada pasukan.

“Peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak diberikan mandat untuk melaksanakan tugas pertempuran,” ujarnya.

Oleh sebab itu, SBY menyoroti perubahan kondisi di lapangan, di mana pasukan UNIFIL yang seharusnya bertugas di wilayah Blue Line kini berada di area yang telah menjadi zona konflik aktif.

Menurutnya, pertempuran antara Israel dan Hizbullah yang meluas membuat posisi pasukan penjaga perdamaian menjadi sangat berbahaya.

“Yang semula bukan wilayah pertempuran kini telah menjadi war zone,” kata SBY.

Dia juga menyebut adanya laporan bahwa pasukan Israel telah maju beberapa kilometer dari garis demarkasi, sehingga meningkatkan risiko bagi personel UNIFIL.

Atas kondisi tersebut, SBY meminta PBB segera mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan penghentian sementara misi atau relokasi pasukan dari zona pertempuran.

"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," ujarnya.

Dia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang dan mengeluarkan resolusi yang jelas terkait situasi tersebut.

“PBB tidak boleh menggunakan standar ganda,” tegasnya.

Singgung Pengalaman di Misi PBB

SBY mengungkapkan bahwa dirinya memiliki pengalaman langsung dalam misi PBB saat bertugas sebagai Kepala Pengamat Militer di Bosnia pada 1995–1996.

Dia juga mengingat keterlibatannya dalam Sidang Dewan Keamanan PBB pada 2000 saat menjabat sebagai Menkopolkam, menyusul insiden di Atambua, Nusa Tenggara Timur.

SBY turut mengulas awal keterlibatan Indonesia dalam misi UNIFIL. Dia menyebut pengiriman pasukan dimulai pada 2006 setelah konflik antara Israel dan Lebanon.

Saat itu, Indonesia mengusulkan pengiriman satu batalyon pasukan sebagai bagian dari misi perdamaian PBB. Sejak itu, Indonesia telah mengirimkan kontingen secara berkelanjutan, dengan total sekitar 19 rotasi hingga 2026.

Menutup pernyataannya, SBY memberikan pesan kepada prajurit TNI yang masih bertugas di Lebanon untuk tetap menjalankan tugas dengan baik dan menjaga keselamatan.

“Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air,” tandas SBY.

JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal ini UNIFIL, menghentikan penugasannya di medan perang yang masih membara, seperti yang terjadi di Libanon. Hal ini menyusul gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (Peacekeeper) di Libanon beberapa hari yang lalu.

SBY menjelaskan bahwa satuan pemeliharaan perdamaian PBB, seperti Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Libanon saat ini, tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan 'peacemaking'. Peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran.

"Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi “to enforce the peace”, dalam arti melaksanakan tugas yang 'lebih keras' untuk sebuah 'peacemaking'. Mereka bertugas di 'blue line' atau di wilayah 'blue zone', yang bukan merupakan daerah pertempuran atau 'war zone"," kata SBY dalam keterangannya yang ditulis di akun X, Minggu (5/4/2026).

Kontingen Indonesia, kata dia, hakikatnya bertugas di 'Blue Line" yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Libanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar 'Blue Line' kini sudah berada di 'war zone', yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah.

Bahkan, SBY mendengar kabar jika pasukan Israel sudah maju 7 km dari “Blue Line”. Keadaan ini, menurut dia, tentu sangat berbahaya bagi 'peacekeeper' karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.

"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta Dewan Keamanan (DK) PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Ia mengaku masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu.

"PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda," tandas SBY.