Bisnis.com, SURABAYA – Para petugas parkir yang tergabung dalam Paguyuban Jukir Surabaya (PJS) mengancam untuk tidak akan menyetorkan retribusi parkir ke Dinas Perhubungan (Dishub). Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk respons atas penangkapan anggota organisasi tersebut dalam operasi tindak pidana ringan (tipiring) yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian.

Ketua PJS Izul Fiqri menjelaskan setoran pembagian hasil retribusi parkir yang diperoleh dan diberikan kepada Dishub Surabaya setiap harinya adalah salah satu sektor dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

“Saya sampaikan, ketika tipiring terhadap juru parkir ini tidak distop, maka kami ultimatum. Semua juru parkir dilarang setor [retribusi parkir agar Pemkot Surabaya tidak memperoleh] PAD, dilarang setor retribusi harian parkir lewat Dishub. Saya akan memberikan instruksi kepada seluruh jukir yang ada di Surabaya, jangan setor,” tegas Izul di Kantor Dishub Surabaya, Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Jumat (30/1/2026).

Dirinya menyatakan ancaman tersebut tidaklah tanpa dasar yang jelas. Ultimatum untuk tidak menyetorkan retribusi parkir di tepi jalan umum tersebut adalah bentuk reaksi mereka atas penangkapan juru parkir yang tercatat sebagai anggota PJS dalam beberapa bulan terakhir.

“Dishub Surabaya harus bertanggung jawab. Satu bulan terakhir, Polrestabes Surabaya terus melakukan sweeping untuk [melakukan operasi] tipiring juru parkir yang ada di Kota Surabaya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Izul juga mengungkapkan pengenaan sanksi tipiring meresahkan para petugas parkir yang sedang mencari nafkah. Sedangkan, para petugas parkir merasa telah memberikan retribusi parkir setiap harinya sesuai sistem bagi hasil yang disepakati.

“tipiring itu kan tindak pidana ringan. Tindak pidananya di mana? Setorannya diambil, jukirnya ditangkap. Sehingga kami ingin meminta pertanggung jawaban,” ucapnya.

Selain itu, Izul juga menyoroti peran aparat kepolisian yang bertindak sebagai eksekutor dalam operasi tipiring yang dilaksanakan selama ini. Menurutnya, Dinas Perhubungan yang seharusnya bertanggung jawab untuk menindak para petugas parkir yang diduga melanggar aturan.

“Kita datangi, ternyata Polrestabes menyampaikan kepada kita, ini atas permintaan Dinas Perhubungan. Jangan begitulah kasian juru parkir yang ada begitu,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menjelaskan terdapat 1.747 petugas parkir resmi yang berada di bawah naungan pihaknya pada tahun 2025.

Hingga Selasa lalu, baru 1.069 petugas parkir yang melakukan verifikasi dan validasi kontrak kerja untuk periode kerja tahun 2026, di mana terdapat 678 petugas parkir yang belum terverifikasi dan tervalidasi ulang.

"Kami juga mengajukan permohonan untuk PJS juga turut serta menyampaikan kepada anggota, mari kita sama-sama sampaikan ke petugas parkir yang belum memiliki atau yang belum memperpanjang kartu tanda anggota tersebut, yang belum memvalidasi kartu tanda anggota parkir resmi," beber Trio.

Lebih lanjut, Trio menyatakan bahwa operasi tipiring yang dilakukan oleh jajaran kepolisian sendiri merupakan kewenangan instansi tersebut sesuai dengan peraturan berlaku. Mengenai tuntutan stop tipiring, ia mengaku hanya dapat menjembatani komunikasi dengan Polrestabes Surabaya.

"Kewenangan melakukan pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan sekaligus pengenaan tindak pidana ringan bukan wewenang kami. Kami hanya dapat menjembatani komunikasi saja. Itu yang bisa dilakukan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan menyampaikan pesan menohok dalam rangka memberantas aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang semakin meresahkan masyarakat di wiIayah kerjanya.

Luthfie menginstruksikan kepada segenap jajarannya untuk melancarkan tindakan tembak di tempat bagi para pelaku curanmor.

“Saya sudah perintahkan ke Sat Reskrim. Sudahlah, tidak usah ragu-ragu. Pada para Kapolsek, enggak usah ragu-ragu. Pelaku curanmor yang membahayakan keselamatan petugas, membahayakan masyarakat. Tembak saja,” ucap Luthfie di Mapolrestabes Surabaya, Jalan Sikatan, Rabu (21/1/2026).

Tak hanya itu, dirinya juga memberikan ancaman kepada segenap pelaku curanmor yang masih berani beroperasi di Surabaya. Luthfie memberikan agar mereka dapat sesegera mungkin berhenti. Bila tidak, maka hukuman tembak di tempat akan menghantui sewaktu-waktu.

“Para pelaku curanmor, saya ingatkan sekali lagi ya. Polrestabes Surabaya akan melakukan tindakan keras karena para pelaku yang masih melakukan aksi curanmor ini. Hentikan. Berhenti atau kami yang menghentikan kalian,” tegasnya.

Tindakan tegas ini, lanjut Luthfie, semata-mata diambil guna memberikan perlindungan kepada warga yang sudah terlalu resah terhadap aksi curanmor yang terjadi hampir setiap hari di Kota Pahlawan.

“Sekali lagi, ini untuk menjamin pada warga masyarakat yang sudah begitu resah dengan adanya curanmor ya. Rasanya tidak pernah berhenti dari hari ke hari,” tuturnya.

Lebih lanjut, Luthfie menyebut bahwa dalam setahun terakhir, pihaknya memprioritaskan pemberantasan sindikat curanmor. Upaya tersebut diklaimnya membuahkan hasil signifikan dengan ratusan kasus dan pelaku curanmor yang berhasil diungkap serta diringkus.

"Ya, ini adalah dalam kurun waktu satu tahun ini memang saya prioritaskan dalam satu tahun ini, terutama sama untuk curanmor, saya perintahkan seluruh jajaran untuk terus menjadi prioritas pengungkapannya dan alhamdulillah, sampai dengan saat ini 540 kasus yang kita tangani terkait curanmor, dan untuk pelakunya total ada 470 yang sudah kita proses, dan kendaraan secara keseluruhan ini ada 1.050 unit,” kata dia.

Tak hanya tindakan tegas, Luthfie juga memerintahkan kepada segenap Kapolsek untuk lebih aktif melakukan langkah preventif lewat patroli rutin setiap malam guna mengedukasi warga terkait keamanan parkir kendaraan.

“Saya perintahkan Kapolsek untuk setiap malam keliling, mengingatkan warga yang parkir motor di luar dan tidak kunci ganda, untuk parkir di tempat yang lebih aman,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Kantor organisasi kemasyarakatan (ormas) Madura Asli Daerah Anak Serumpun (Madas) yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 153, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur disita oleh aparat kepolisian, Kamis (15/1/2026).

Di area dalam dan luar sekitar bangunan tersebut terlihat dijaga secara ketat oleh aparat Polrestabes Surabaya. Gerbang masuk dari bangunan tersebut dipasangi garis polisi (police line).

Terdapat pula papan informasi sita bangunan dan lahan yang terpasang di lokasi tersebut. Dalam papan tersebut terpampang tulisan keterangan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Ijin Sita Khusus Nomor: 190/PENPID.B-SITA/2026/PN SBY.

Keterangan papan sita tersebut juga memuat waktu dilakukannya proses sita, yang ditandatangani oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, tertanggal 15 Januari 2026.

Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto menjelaskan, proses sita ini berkaitan dengan munculnya laporan polisi (LP) terkait dugaan pidana mafia tanah. Bahkan, terdapat LP yang telah dilayangkan sejak 2021 berkaitan dengan perkara kepemilikan atas objek tersebut.

"Ya, itu karena ada laporan polisi berkaitan dengan ada dugaan mafia tanah. Ada dugaan dokumen palsu, ada penyerobotan," ucap Edy saat dikonfirmasi awak media di Surabaya.

Dirinya membeberkan bahwa hingga saat ini terdapat tiga laporan yang dilayangkan sejumlah pihak berkaitan dengan objek tanah dan bangunan tersebut.

Lebih lanjut, Edy juga menyatakan pihaknya akan memberlakukan status quo terhadap objek tanah dan bangunan yang disita guna memperlancar proses penyidikan yang tengah berlangsung.

"Saat ini status quo dikuasai kepolisian untuk memperlancar proses penyidikan, sampai terang kepastian hukum dan ditemukan tersangka," tegas Edy.

Dirinya juga membeberkan, berdasarkan hasil terkini atas penyelidikan yang telah dilakukan, pihak kepolisian juga menemukan fakta baru mengenai asal-muasal sosok yang memiliki bangunan dan lahan tersebut.

Edy menjelaskan objek tersebut sempat difungsikan sebagai rumah dinas Kepala Kepolisian Wilayah (Kapolwil) Surabaya. Bangunan dan lahan tersebut juga disebutnya tercatat dalam surat kepemilikan eigendom verponding (EV) atas nama individu berkewarganegaraan Belanda.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tutur dia, yang di kemudian hari menguasai aset tersebut lalu menyerahkan objek tersebut kepada Kompol Sugiharto yang menjabat Kapolwil Surabaya pada tahun 1959.

“Penyidik kan menemukan fakta baru bahwa dulu itu, sejarahnya rumah itu, rumah dinasnya Kapolwil Surabaya tahun 1959. Ya, setelah itu banyak orang mengeklaim sebagai ahli waris pemilik. Makanya ini proses kita sidik untuk membuat terang peristiwa dan menemukan tersangkanya," bebernya.

Edy juga menegaskan, penyidik akan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat. Termasuk pula pihak-pihak yang mengaku dan mengeklaim sebagai pemilik bangunan dan lahan tersebut.

“Akan ada beberapa saksi yang kita panggil. Termasuk orang-orang yang mengaku sebagai pemilik terhadap objek itu dan yang menempati saat ini akan kita panggil semua,” jelasnya.

Aparat kepolisian juga menyatakan bahwa mereka tidak akan segan-segan terhadap pihak manapun yang terlibat dalam dugaan kasus pidana tersebut. Mereka yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum akan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Siapapun yang terlibat, atau dokumennya tidak benar, dan terlibat dalam dugaan mafia tanah akan ditindak tegas," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membantah eks lokalisasi gang Dolly, yang terletak di kawasan Jalan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, beroperasi kembali.

Pernyataan tersebut adalah responsnya atas kabar penggerebekan sebuah rumah atau indekos yang terletak di kawasan eks lokalisasi gang Dolly itu. Jajaran Satsamapta Polrestabes Surabaya pun meringkus empat orang yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi.

Eri juga menjelaskan, tindakan penggerebekan tersebut bukan dilakukan aparat berwajib di dalam kawasan eks lokalisasi gang Dolly. Namun, indekos yang berada di sekitar kawasan tersebut.

"[penindakan] itu bukan di Dolly-nya, tapi nang nggone [di tempat] kos-kosan, bukan di tempat Dolly-nya. Kalau Dolly-nya clear, aman," tegas Eri di Surabaya, Kamis (20/11/2025).

Meski begitu, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran kepolisian untuk melakukan patroli rutin dan pengawasan secara komprehensif.

"Karena itulah kami selalu gerak terus [patroli], sampai sekarang nggak pernah berhenti,” tegas Eri.

Dirinya juga menyatakan, giat pengawasan secara intensif tidak hanya digencarkan pada kawasan eks lokalisasi Dolly. Namun, juga terhadap kawasan eks lokalisasi lainnya, yang terletak di Moroseneng, Kecamatan Benowo.

"Jadi mulai [eks lokalisasi] Moroseneng sampai Dolly, kita join sama Polrestabes Surabaya terus. Itu tergantung warga. Makanya saya bilang, titip kepada warganya," jelasnya.

Mengenai penangkapan para terduga pelaku oleh aparat kepolisian, politikus PDIP ini juga berharap pihak berwajib menjatuhkan sanksi hukum yang tegas bila mereka terbukti terlibat dalam praktik prostitusi.

"Tersangkanya sanksi berat, yang seperti ini [praktik prostitusi] haram," pungkasnya singkat.

Diberitakan sebelumnya, aparat kepolisian dikabarkan menggrebek sebuah rumah atau indekos di kawasan eks lokalisasi Dolly, yang terletak di Jalan Putat Jaya Timur, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Sebanyak empat orang diamankan dalam operasi tindakan pidana ringan (tipiring) tersebut.

Berdasarkan rekaman yang beredar di media sosial, aparat Satsamapta Polrestabes Surabaya melakukan patroli dan memeriksa sebuah kamar di kawasan Putat Jaya Timur. Lalu, mereka menemukan perempuan yang diduga tengah melakukan praktik prostitusi.

Dalam rekaman tersebut pula, petugas juga tampak menggeledah saku celana seorang pria di dalam sebuah gang. Selanjutnya, terlihat foto sejumlah perempuan yang disimpan di sebuah ponsel. Aparat kepolisian lantas menggiring beberapa pria dan wanita ke Satsamapta Polrestabes Surabaya.

Terkait hal itu, Kasatsamapta Polrestabes Surabaya, AKBP Erika Purwana Putra mengonfirmasi bahwa anggotanya melakukan penggerebekan di kawasan eks lokalisasi Dolly, Sabtu (15/11/2025) pukul 01.00 WIB dini hari.

"Menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa adanya dugaan praktik prostitusi di eks lokalisasi Dolly," ucap Erika, saat dikonfirmasi, Rabu (19/11/2025).

Erika mengatakan, pihaknya pun mengamankan sebanyak empat orang dalam patroli tersebut, di antaranya dua orang wanita tuna susila (WTS) dan dua orang muncikari.

"Kebetulan kita amankan empat orang, dua orang muncikari dan dua pekerja seks komersial. Di antara empat orang tersebut, salah satunya adalah anak di bawah umur," tegasnya.

Para pelaku pun dikenakan Pasal 46 dan atau Pasal 37 Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.