Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat media sosial Enda Nasution menilai pembatasan akses anak ke platform digital berisiko tinggi akan efektif apabila diiringi dengan sanksi tegas bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang melanggar aturan.

Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada adanya insentif yang kuat agar platform benar-benar mematuhi aturan.

“Saya rasa tidak akan ada kepastian 100%, tapi memang salah satu yang akan jadi sebuah insentif utama agar peraturan ini diterapkan benar-benar oleh para PSE adalah kalau ada sanksi berat ya,” kata Enda kepada Bisnis pada Selasa (10/3/2026).

Enda mengatakan sanksi bisa berupa sanksi administratif atau denda. Sanksi tersebut penting agar peraturan tidak hanya menjadi formalitas atau sekadar simbolis, melainkan benar-benar mendorong PSE untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Dia mencontohkan regulasi perlindungan data anak di Amerika Serikat melalui Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) yang mewajibkan persetujuan orang tua sebelum layanan digital mengumpulkan data anak. Dalam aturan tersebut, pelanggaran dapat dikenai denda hingga US$50.000 per kasus, sehingga menjadi insentif kuat bagi platform digital untuk mematuhi ketentuan yang berlaku.

Selain penegakan hukum, Enda berharap kebijakan perlindungan anak di ruang digital juga disertai evaluasi berkala yang terbuka kepada publik.

Enda juga menekankan regulasi pemerintah sebenarnya tidak hanya menyasar media sosial, tetapi seluruh penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan layanan digital bagi publik.

“Sebenarnya termasuk di dalamnya adalah games online lalu kemudian juga website-website dan juga layanan elektronik lainnya jadi bukan sekedar media sosial saja yang diatur untuk harus memiliki kemampuan melakukan verifikasi usia,” ujarnya.

Dia menilai efektivitas kebijakan tersebut masih perlu dilihat setelah implementasi berjalan. Namun, pemerintah diharapkan dapat menyediakan indikator yang jelas untuk mengukur dampaknya.

“Jadi misalnya kalau sebelumnya ada data berapa persen anak yang terpapar pada konten yang tidak sesuai dengan usia misalnya atau ada sekian banyak kasus yang terkait dengan anak usia dini misalnya di internet maka kemudian setelah adanya PP ini maka kemudian terjadi pengurangan atau terjadi terhindarnya resiko kejadian dan seterusnya,” ujarnya.

Enda menambahkan transparansi informasi dari pemerintah juga penting agar publik dapat mengevaluasi implementasi kebijakan maupun kepatuhan PSE. Menurutnya, keterbukaan tersebut juga dapat membantu orang tua menilai layanan digital yang sesuai bagi anak, serupa dengan sistem klasifikasi usia pada film di bioskop, sehingga akses dapat diberikan secara lebih aman.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan pemerintah akan menunda akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi. Tahap implementasi kebijakan ini akan dimulai pada 28 Maret 2026.

“Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan,” kata Meutya dikutip dari Instagram resmi Komdigi pada Jumat (6/3/2026).

Penonaktifan akan dimulai dari sejumlah platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh platform menjalankan kewajiban kepatuhannya.

Meutya mengatakan Indonesia menjadi negara non-Barat pertama yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Menurutnya, langkah ini diambil karena anak-anak Indonesia menghadapi ancaman yang semakin nyata di ruang digital, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan daring, hingga risiko adiksi.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma,” kata Meutya.

Dia mengakui kebijakan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan pada tahap awal. Namun, pemerintah menilai langkah tersebut perlu diambil di tengah kondisi yang disebut sebagai darurat digital.

“Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) mendapatkan sorotan tajam dari anggota Komisi I DPR RI.

Aturan yang diteken pada Maret 2025 ini dinilai masih lunak karena minim sanksi tegas terhadap raksasa teknologi global, sangat kontras dengan denda Rp500 miliar yang diterapkan Australia.

Anggota Komisi I DPR RI Nico Siahaan menilai PP Tunas masih terlalu halus, terlalu lunak, dan pembatasannya tidak jelas jika dibandingkan dengan sanksi yang diterapkan di negara lain.

Kritik ini mencuat lantaran regulasi tersebut dianggap belum memberikan efek gentar bagi perusahaan teknologi multinasional. Sebagai pembanding, aturan serupa di Australia diklaim menerapkan sanksi finansial yang jauh lebih berat.

"Australia itu sanksinya 49,9 juta dolar atau setara sekitar Rp500 miliar untuk aplikasi yang gagal menerapkan kepatuhan pengawasan usia, jadi enggak main-main," ungkap Siahaan dalam Rapat Kerja Dengan Menteri Komunikasi dan Digital, dikutip Selasa (09/12/2025).

Diketahui, inti dari regulasi ini adalah mengatur mekanisme penundaan akses bagi anak untuk membuat akun media sosial berdasarkan batasan usia, yakni 13, 16, dan 18 tahun.

Pemerintah menegaskan bahwa sanksi ditujukan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) jika sistem mereka "kebobolan" meloloskan pengguna di bawah umur. Dengan demikian, beban kepatuhan tidak diletakkan pada orang tua atau anak, melainkan pada penyedia platform.

Sementara itu, PP Tunas dinilai masih berbentuk himbauan dengan sanksi administratif yang belum terinci. Anggota DPR menyoroti bahwa ketidakjelasan mengenai bentuk dan besaran sanksi administratif membuat posisi tawar Indonesia lemah di hadapan platform global.

Merespons kritik tersebut, Menteri Komdigi Meutya Hafid berdalih bahwa pemilihan narasi regulasi disesuaikan dengan "budaya timur". Komdigi menggunakan istilah "penundaan kesiapan anak" alih-alih "larangan" agar lebih dapat diterima publik.

Adapun tantangan implementasi masih membayangi karena aturan turunan belum rampung. Rincian mengenai sanksi administratif dan kategori profil risiko PSE (kategori risiko tinggi atau rendah) akan ditentukan dalam Peraturan Menteri (Permen) yang saat ini masih dalam proses perumusan.

Menteri Komdigi menyebutkan belum dapat mengumumkan platform mana yang masuk kategori risiko tinggi karena masih melakukan uji petik dan survei masukan. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai ketidakpastian hukum, mengingat masa transisi PP Tunas ditetapkan maksimal 2 tahun hingga Maret 2027. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah negara memperketat akses anak di bawah umur terhadap platform digital termasuk media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, tren pembatasan ini menguat dan semakin banyak negara yang mengadopsi regulasi ketat, mulai dari verifikasi usia hingga larangan penuh bagi anak di bawah 16 tahun.

Australia menjadi salah satu pemicu perhatian global setelah pada November 2024 pemerintah di bawah Perdana Menteri Anthony Albanese mengajukan rancangan undang-undang yang melarang anak di bawah 16 tahun mengakses media sosial.

Jika perusahaan platform tidak mematuhi aturan ini, mereka dapat dikenai denda hingga 50 juta dolar Australia.

Berikut Daftar Negara yang Telah Menerapkan atau Sedang Menyiapkan Pembatasan Medsos:

Australia

Australia mengusulkan larangan total bagi pengguna di bawah 16 tahun untuk mengakses media sosial. Rancangan undang-undang ini menuntut platform memperketat verifikasi usia dan mematuhi kebijakan pemerintah, dengan ancaman denda besar bagi pelanggar. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk mengurangi risiko kejahatan daring dan paparan konten berbahaya bagi anak.

Prancis

Prancis telah mewajibkan verifikasi usia dan izin orang tua bagi pengguna media sosial di bawah 15 tahun sejak 2023. Setelah insiden penikaman yang melibatkan seorang remaja pada Juni 2025, Presiden Emmanuel Macron bahkan menyatakan rencana untuk menerapkan larangan penuh bagi anak di bawah 15 tahun mengakses media sosial. Negara ini juga memberlakukan denda yang cukup besar bagi platform yang gagal mematuhi peraturan tersebut.

Spanyol

Pada Juni 2024, Spanyol menaikkan batas usia perlindungan data dari 14 menjadi 16 tahun untuk pembuatan akun media sosial. Aturan ini disusun di tengah meningkatnya kekhawatiran soal penyalahgunaan data anak dan maraknya konten deepfake. Pemerintah juga melarang akses ke gim dengan loot boxes bagi pengguna di bawah 18 tahun karena dianggap memberi dampak serupa perjudian terhadap anak.

Norwegia

Norwegia tengah memfinalisasi rencana menaikkan batas usia pembuatan akun media sosial dari 13 menjadi 15 tahun. Rencana ini muncul setelah temuan sebagian besar anak berusia 9 hingga 11 tahun di negara tersebut telah memiliki akun media sosial. Pemerintah menilai regulasi baru diperlukan untuk membatasi paparan anak terhadap konten yang tidak sesuai usia.

Italia

Italia telah mewajibkan izin orang tua bagi anak di bawah 14 tahun yang ingin membuka akun media sosial sejak 2018. Meski belum ada pembaruan berarti sejak aturan tersebut diberlakukan, kebijakan ini menjadi salah satu bentuk pengawasan negara terhadap penggunaan media sosial oleh anak dan memberikan kontrol lebih besar kepada orang tua.

Korea Selatan

Berbeda dengan negara lain, Korea Selatan tidak secara langsung membatasi akses media sosial, namun memperketat penggunaan perangkat digital di lingkungan pendidikan. Mulai tahun ajaran 2026, negara ini akan melarang penggunaan ponsel dan perangkat digital di ruang kelas untuk mengurangi kecanduan gawai serta meningkatkan fokus belajar. Kebijakan ini tetap memberikan pengecualian bagi siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan perangkat sebagai alat bantu.

Denmark

Pemerintah Denmark tengah menyiapkan kebijakan yang melarang anak di bawah 15 tahun mengakses media sosial. Aturan ini tetap memberi ruang bagi orang tua untuk mengizinkan anak berusia 13 hingga 14 tahun setelah melalui penilaian tertentu. Pemerintah menilai pembatasan ini penting untuk melindungi anak dari dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental dan konsentrasi.

Malaysia

Malaysia menjadi negara terbaru yang bersiap menerapkan pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun mulai tahun depan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengatakan pemerintah sedang mengkaji mekanisme yang digunakan Australia dan negara lain untuk memastikan efektivitas aturan tersebut. Kebijakan ini didorong oleh kekhawatiran meningkatnya perundungan siber, penipuan digital, dan eksploitasi seksual anak di dunia maya. Pemerintah berharap platform dapat mematuhi pembatasan usia ini segera setelah regulasi ditetapkan.

Indonesia

Indonesia juga mulai memperketat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Perlindungan Anak di Ruang Digital, atau PP TUNAS. Regulasi ini mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menyediakan teknologi dan fitur yang aman bagi anak, termasuk verifikasi usia, kontrol orang tua, serta edukasi mengenai keamanan digital.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pemerintah berharap implementasi PP TUNAS dapat berjalan penuh pada tahun depan.

Saat ini regulasi telah diterbitkan, namun penerapannya masih menunggu kesiapan teknologi dari platform digital. PP TUNAS, yang diterbitkan pada Maret 2025, lahir dari kekhawatiran pemerintah terhadap dampak paparan media sosial dan gim dengan fitur komunikasi terhadap anak. Pemerintah menilai perlu adanya penundaan akses bagi anak usia 13–18 tahun ke platform digital untuk mengurangi paparan terhadap risiko seperti perundungan, penipuan, perjudian, hingga konten ekstrem.

Jakarta, CNBC Indonesia - YouTube ikut angkat bicara soal wacana sertifikasi para creator yang dicanangkan oleh pemerintah China. Country Director Google Indonesia, Veronica Utami menganggap menarik dan bisa jadi sesuatu yang baik.

Sebab tak pernah terpikirkan 13 tahun lalu saat pertama kali YouTube diluncurkan di Indonesia, profesi pembuat konten bakal ada sertifikasi sama seperti profesi lainnya.

"I think it's a good thing, berarti kan artinya namanya profesi content creator dianggap sesuatu yang serius. Mungkin nggak kebayang ya, 13 tahun yang lalu bahwa profesi konten creator akan ada sertifikasinya, sama kayak sertifikasi financial planner gitu kan. Luar biasa lho, bisa sampai ke tahap ini," kata Veronica dalam Press Briefing YouTube Festival, Rabu (5/11/2025).

Dia juga mengatakan siapapun yang jadi pembuat konten memiliki standarisasi atau kemampunan minimal. Termasuk memastikan bentuk apapun dari peningkatan skill adalah sesuatu hal yang positif.

Namun masih perlu dijajaki lebih lanjut soal wacana tersebut. Misalnya pihak yang melakukan sertifikasi dan keterlibatan platform sejauh apa.

"Tapi, saya sih mendengar itu, wah menarik gitu, menarik sekali. Perlu digali lebih dalam lah, kita perlu untuk ngobrol intinya, karena kan juga namanya konten creator juga macam-macam ya, platform juga macam-macam gitu," ujarnya.

Communications Manager Google Indonesia Feliciana Wienathan mengatakan YouTube juga secara proaktif telah membuat standarisasi. Terdapat program YouTube Partner Program atau YPP untuk penanda sertifikasi para kreator, yang juga akan membuka kesempatan lainnya seperti Channel Membership hingga YouTube Shopping.

"Proaktif keduanya adalah meningkatkan atau meng-update community guidelines, yang kita tegakkan lumayan, saya bisa bilang, lumayan strict, lumayan tegas.Karena nggak cuman sebanyak yang dijabarkan di community guidelines, ada standarisasinya sendiri, yang sama seluruh dunia dan ditegakkannya selama seluruh dunia, tapi juga kami update berdasarkan perilaku masyarakat yang terus berkembang saat ini," kata Feli.

Terpisah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto mengatakan akan mengkajinya lebih dulu. Karena informasinya masih baru dan perlu dibahas lagi.

"Karena informasi ini masih baru, kami masih kaji dulu memang. Dan ini menarik, ya kami ada WA (?) dulu, kami lagi bahas gimana ini isu ini, ada negara sudah mengeluarkan pembicaraan baru ini gitu ya, nah kami masih kaji," jelas Boni.

Aturan Baru China: Influencer Harus Bersertifikasi

Belum lama ini, China mengesahkan aturan baru mewajibkan influencer untuk memiliki gelar sarjana, pelatihan yang diakui, lisensi, atau sertifikasi. Aturan itu diwajibkan untuk mereka yang akan membahas konten terkait keuangan, kesehatan, kedokteran, hukum atau pendidikan.

Influencer di platform utama seperti Douyin (TikTok versi China), Weibo dan Bilibili termasuk dalam lingkup utama. Pihak platform juga perlu memastikan konten memasukan kutipan dan penyangkalan yang tepat dalam kontennya.

Aturan itu bertujuan mengurangi misinfirmasi secara online, misalnya konten menyesatkan dan nasihat berbahaya.

Bukan hanya kewajiban sertifikasi, Administrasi Ruang Siber China (CAC) juga melarang iklan produk dan layanan medis. Tujuannya adalah memastikan tidak ada promosi terselubung sebagai konten edukasi.

Jakarta, CNBC Indonesia - China punya aturan baru untuk para influencer. Kini mereka tak bisa asal berbicara di platform media sosial dengan topik tertentu.

Aturan yang mulai berlaku pada 25 Oktober 2025 lalu mewajibkan influencer memiliki kualifikasi resmi untuk berbicara topik serius seperti keuangan, kesehatan, kedokteran, hukum atau pendidikan. Kualifikasinya bisa seperti gelar sarjana, pelatihan yang diakui, lisensi atau sertifikasi.

Cyberspace Administration of China (CAC) beralasan tujuan aturan itu untuk mengurangi misinformasi secara online, seperti konten menyesatkan dan nasihat berbahaya, dikutip dari Economic Times, Senin (3/11/2025).

Sasaran peraturan ini termasuk bagi influencer di platform utama China, seperti Douyin, Weibo dan Bilibili. Tiap platform juga diharuskan melakukan verifikasi informasi kualifikasi yang dimiliki para kreator pada masing-masing media sosial.

Selain itu, para platform punya tugas lain untuk memastikan konten yang dibagikan kreator telah menyebutkan kutipan dan penyangkalan yang tepat.

Bagi influencer, konten yang diunggah harus menjelaskan materinya dihasilkan oleh AI atau referensi.

Bukan hanya mengatur soal influencer, CAC juga melarang iklan produk dan layanan medis. Tujuannya mencegah promosi terselubung yang dijadikan sebagai konten edukasi.

Peraturan itu disambut dengan dua pendapat yang berbeda. Banyak pengguna yang menyambut baik, namun ada pula yang tak setuju dengan pembatasan ini.

Mereka yang mendukung menyebutkan aturan tersebut membuat orang-orang bisa melihat konten informatif dalam platform. Selain itu menyetujui hanya orang dengan kualifikasi relevan dapat berbicara dan membahas informasi untuk mencegah misinformasi.

Sebaliknya, masyarakat yang tak setuju mengatakan peraturan baru mengekang kebebasan berbicara. Sebab menjadi pembatasan suara independen dan debat kritis di media sosial.