Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan akan berkantor di Kota Tua untuk mendukung percepatan revitalisasi.

Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menata ulang kawasan tersebut.

"Insyaallah di saat waktunya tepat saya sendiri sebagai penanggung jawab akan berkantor di Kota Tua," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Dia menjelaskan lokasi tempat berkantor sudah ditentukan dan direncanakan pindah dalam waktu satu bulan atau bulan Mei 2026.

"Sementara barangkali tempat sudah dapet baru rencana kita akan desain untuk dalam mungkin satu bulan lagi baru kita akan pindah ke Kota Tua," ucapnya.

Dia melanjutkan bahwa revitalisasi Kota Tua telah melibatkan para pakar dan ahli yang memiliki pengalaman membangun Kota Lama Semarang, salah satunya Andi yang ditunjuk sebagai ketua revitalisasi.

Rano menyampaikan telah membentuk pokja-pokja agar mempermudah koordinasi lintas sektoral. Nantinya kawasan Kota Tua akan terbagi menjadi tiga zona, yakni zona inti, zona pengembangan, dan zona penunjang.

Pria yang akrab disapa Bang Doel menuturkan untuk saat ini fokus revitalisasi berada di zona inti, salah satunya alun-alun Fatahillah. Tata kelola di zona inti akan memperbaiki sistem parkir hingga aktivitas berdagang.

Dia merincikan luas kawasan zona inti sebesar 80 hektare dari total 363 hektare kawasan Kota Tua.

"Jadi artinya itu bagian zona int. Bahkan ya akan menjadi prioritas kita pertama yaitu membangun area parkir dan untuk teman-teman PKL kita tentu harus kita berikan fasilitas namun harus kita atur agar suasana Kota Tua itu tidak terganggu," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi Maret 2026 turun baik secara tahunan maupun bulanan. Terdapat momen Ramadan dan Lebaran pada Maret 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) Maret 2026 tercatat sebesar 110,95, naik dari posisi Februari 2026 sebesar 110,57. Terjadi inflasi secara tahunan maupun bulanan pada bulan lalu.

Inflasi Maret 2026 tercatat sebesar 3,48% (year on year/YoY), turun dibandingkan posisi Februari 2026 yang inflasi 4,76%.

"Pada Maret 2026 terjadi inflasi sebesar 0,41% secara bulanan atau month to month [MtM]," ujar Ateng dalam rilis berita resmi statistik, Rabu (1/4/2026).

Inflasi bulanan Maret 2026 juga tercatat turun dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 0,68% (MtM).

Secara tahunan, kelompok pengeluaran penyumbang terbesar atau faktor penyebab inflasi Maret 2026 adalah perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, dengan andil inflasi sebesar 1,08%.

Komoditas penyumbang inflasi utama kelompok ini adalah tarif listrik.

Kelompok pengeluaran lain yang mengalami inflasi tahunan adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasinya cukup tinggi, yakni 15,32% dan memberikan andil 1,02%.

"Inflasi [tahunan] pada kelompok tersebut terutama terjadi pada komoditi emas perhiasan," ujar Ateng.

Sebelumnya, Tim Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memproyeksikan tingkat inflasi di level 0,62% (MtM) pada Maret 2026.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan, perlambatan laju inflasi pada bulan ini sebagian besar didorong oleh tren penurunan harga emas di pasaran. Kendati demikian, tekanan akibat kenaikan harga pangan selama momentum Ramadan diakui masih terus berlanjut.

"Secara tahunan, inflasi umum [headline inflation] diproyeksikan melandai ke 3,70% YoY, dibandingkan dengan 4,76% YoY pada Februari 2026, yang mencerminkan normalisasi dari efek basis rendah [low base effect] pada tahun lalu," jelas Andry dalam laporan Macro Preview, Selasa (31/3/2026).

Lebih lanjut, tim ekonom Bank Mandiri memperkirakan inflasi inti (core inflation) akan bergerak moderat ke level 0,3% (MtM), lebih rendah dari posisi 0,42% pada bulan sebelumnya.

Menurut Asmo, kendati aktivitas belanja masyarakat selama Ramadan terpantau menguat seperti yang tercermin dari kenaikan indikator Mandiri Spending Index (MSI) sekitar 1,31% (MtM), penurunan harga emas sebesar 0,89% MoM lebih kuat meredam tekanan inflasi inti.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memprediksi laju inflasi Maret 2026 akan melandai ke level 3,71% (YoY), turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya yang menembus 4,76%.

Josua menjelaskan bahwa meredanya laju inflasi tahunan ini utamanya didorong oleh hilangnya low base effect dari kebijakan diskon tarif listrik yang berlaku pada Januari—Februari tahun lalu. Akibatnya, angka pembanding tahunan menjadi lebih normal.

"Artinya, meskipun periode Ramadan dan Idulfitri biasanya mendorong kenaikan harga pangan, perjalanan, dan rekreasi, dorongan itu kali ini tidak cukup kuat untuk menahan penurunan laju inflasi tahunan," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Ke depan, Josua memberikan catatan risiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah, hingga potensi penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri apabila harga minyak mentah global melonjak lebih tajam.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) memproyeksikan tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di level 0,62% secara bulanan (month on month/MoM) pada Maret 2026 atau turun dibandingkan dengan realisasi inflasi pada Februari 2026 yang berada di level 0,68% MoM.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan, perlambatan laju inflasi pada bulan ini sebagian besar didorong oleh tren penurunan harga emas di pasaran. Kendati demikian, tekanan akibat kenaikan harga pangan selama momentum Ramadan diakui masih terus berlanjut.

"Secara tahunan, inflasi umum [headline inflation] diproyeksikan melandai ke 3,70% YoY [year on year], dibandingkan dengan 4,76% YoY pada Februari 2026, yang mencerminkan normalisasi dari efek basis rendah [low base effect] pada tahun lalu," jelas Andry dalam laporan Macro Preview, Selasa (31/3/2026).

Lebih lanjut, tim ekonom Bank Mandiri memperkirakan inflasi inti (core inflation) akan bergerak moderat ke level 0,3% MoM, lebih rendah dari posisi 0,42% pada bulan sebelumnya.

Menurut Asmo, kendati aktivitas belanja masyarakat selama Ramadan terpantau menguat seperti yang tercermin dari kenaikan indikator Mandiri Spending Index (MSI) sekitar 1,31% MoM, penurunan harga emas sebesar 0,89% MoM lebih kuat meredam tekanan inflasi inti.

Di sisi lain, komponen harga pangan bergejolak (volatile food) diestimasi akan kembali merangkak naik menyentuh level 2,6% MoM, lebih tinggi dari capaian Februari yang sebesar 2,50%. Lonjakan inflasi pangan ini utamanya didorong oleh permintaan masyarakat yang tertahan tinggi selama bulan puasa.

Perinciannya, tekanan harga tertinggi terpantau pada sejumlah komoditas pangan utama seperti cabai rawit (10,2%), bawang putih (10,0%), cabai merah (3,7%), daging ayam (3,0%), dan telur ayam (1,7%).

Sementara itu, untuk komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices), Asmo memproyeksikan terjadinya inflasi sebesar 0,2% MoM, berbalik arah dari deflasi 0,03% pada bulan sebelumnya.

"[Peningkatan] ditopang oleh rata-rata kenaikan harga Bahan Bakar Minyak [BBM] nonsubsidi sekitar 6,7% MoM, sejalan dengan kenaikan tarif angkutan udara [tiket pesawat] menjelang periode libur Lebaran," jelasnya.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan resmi data IHK periode Maret 2026 pada Rabu (1/4/2026) esok.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau menegaskan pengendalian inflasi pangan menjadi salah satu fokus utama kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2026, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menjelaskan menjelang puasa dan Lebaran, tekanan inflasi pangan biasanya meningkat seiring naiknya permintaan masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai intervensi, salah satunya melalui subsidi ongkos angkut pangan dari sentra-sentra produksi ke Riau. Langkah ini dinilai efektif untuk menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.

“Pengendalian inflasi jelang puasa dan Lebaran menjadi perhatian utama. Bank Indonesia sudah melakukan intervensi melalui subsidi ongkos angkut pangan dari sentra produsen,” ujarnya Rabu (21/1/2026).

Dia mengungkapkan, dinamika komoditas penyumbang inflasi juga mengalami pergeseran. Jika sebelumnya cabai menjadi pemicu utama kenaikan harga, saat ini tekanan inflasi justru beralih ke komoditas bawang.

Kondisi ini dipengaruhi oleh belum pulih sepenuhnya produksi pangan di sejumlah daerah pemasok utama seperti Sumatra Utara dan Sumatra Barat akibat faktor cuaca dan gangguan produksi pasca bencana banjir Sumatra.

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Riau mulai memperluas kerja sama pasokan pangan ke wilayah lain di luar Sumatra. Daerah-daerah di wilayah selatan Pulau Jawa seperti Malang, Yogyakarta, dan Magelang mulai disiapkan sebagai alternatif sentra pasokan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan di Riau.

“Kita tidak bisa bergantung pada satu atau dua daerah saja. Karena itu, Riau mulai mengembangkan kerja sama pasokan pangan ke wilayah selatan seperti Malang, Yogyakarta, dan Magelang untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya.

Syahrial Abdi menegaskan, langkah diversifikasi sumber pasokan pangan ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah Pemprov Riau dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan melindungi daya beli masyarakat.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan daerah penghasil pangan, Riau optimistis stabilitas harga dapat terjaga sepanjang 2026.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Riau optimistis inflasi daerah pada 2026 akan tetap terkendali di tengah berbagai tantangan global dan domestik.

Kepala BI Riau Panji Achmad menyampaikan, proyeksi inflasi Riau tahun 2026 berada pada kisaran 2,5% ±1%, didukung semakin lancarnya distribusi bahan pangan antar daerah, khususnya antara Riau, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Panji menjelaskan, sepanjang 2025 BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Riau telah menyiapkan berbagai kerja sama antardaerah, termasuk kerja sama produksi komoditas cabai dengan Sumatra Barat dan daerah lainnya.

Namun, bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah sempat menjadi tantangan dalam menjaga pasokan pangan. Meski demikian, kebutuhan tetap dapat dipenuhi melalui pengalihan pasokan dari Pulau Jawa.

“Kerja sama produksi sudah kami siapkan, tetapi faktor bencana membuat pasokan terganggu. Untungnya bisa dialihkan dari daerah lain seperti Jawa sehingga inflasi tetap terkendali,” ujar Panji.

Upaya pengendalian inflasi tersebut membuahkan hasil positif. Pada 2025, TPID Provinsi Riau berhasil meraih penghargaan juara 3 tingkat nasional, sementara TPID Kota Pekanbaru juga meraih penghargaan serupa.