Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat mengangkut lebih dari 1,21 juta penumpang selama periode libur panjang Iduladha 1447 Hijriah dan Hari Lahir Pancasila. Rata-rata volume penumpang harian selama periode tersebut mencapai lebih dari 149.000 orang.

"Libur panjang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah yang berdekatan dengan Hari Lahir Pancasila [1 Juni] kembali menjadi momentum meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai daerah," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan resmi, Sabtu (30/5/2026), dikutip dari Antara.

Anne mengatakan jumlah pelanggan kereta api selama periode libur panjang Iduladha dan Hari Lahir Pancasila tetap tinggi yang mencerminkan kuatnya permintaan perjalanan masyarakat sepanjang masa liburan.

KAI mencatat hingga Sabtu (30/5/2026) pukul 10.00 WIB, penjualan tiket untuk periode keberangkatan 26 Mei hingga 1 Juni 2026 telah mencapai 1.215.456 tiket di wilayah operasional Jawa dan Sumatra.

Anne memerinci bahwa pada puncak angkutan 26 Mei 2026 jumlah pelanggan mencapai 214.349 orang. Selanjutnya tercatat sebanyak 155.110 pelanggan pada 27 Mei dan meningkat menjadi 175.526 pelanggan pada 28 Mei.

Volume pelanggan kembali naik menjadi 191.834 orang pada 29 Mei, kemudian mencapai 178.294 pelanggan pada 30 Mei. Menjelang akhir masa libur panjang, jumlah pelanggan tercatat 150.479 orang pada 31 Mei dan 149.864 orang pada 1 Juni 2026.

"Setelah puncak keberangkatan pada 26 Mei 2026 dengan lebih dari 214.000 pelanggan, volume harian tetap berada pada kisaran di atas 149.000 pelanggan," ujar Anne.

Menurutnya, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring penjualan tiket yang masih berlangsung. Kondisi itu menunjukkan mobilitas masyarakat yang tersebar lebih merata sepanjang periode libur panjang.

Dia menilai kereta api makin diminati karena mampu menghubungkan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan pariwisata dengan waktu tempuh yang terukur serta kenyamanan perjalanan yang konsisten.

"Kepercayaan masyarakat terhadap transportasi berbasis rel terus tumbuh. Kereta api menjadi pilihan perjalanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan akses yang mudah, waktu tempuh yang terukur, serta kenyamanan selama perjalanan,” tutur Anne.

KAI juga melihat pola perjalanan pelanggan yang makin beragam. Jika sebelumnya arus perjalanan libur cenderung terpusat pada hari-hari tertentu, kini distribusi keberangkatan berlangsung lebih merata sepanjang masa liburan.

Pola tersebut menunjukkan masyarakat makin fleksibel dalam menentukan waktu bepergian, baik untuk berwisata, bersilaturahmi, menghadiri kegiatan keluarga, maupun melakukan perjalanan antarkota lainnya.

KAI mencatat 10 stasiun keberangkatan dengan volume pelanggan tertinggi selama periode 26 Mei–1 Juni 2026 hingga Sabtu (30/5/2026) pukul 10.00 WIB, yakni Stasiun Pasarsenen sebanyak 84.578 pelanggan, Stasiun Gambir 73.532 pelanggan, dan Stasiun Yogyakarta 68.951 pelanggan.

Berikutnya, Stasiun Semarang Tawang sebanyak 47.628 pelanggan, Stasiun Bandung 39.727 pelanggan, Stasiun Surabaya Gubeng 39.094 pelanggan, Stasiun Surabaya Pasarturi 37.837 pelanggan, Stasiun Purwokerto 37.268 pelanggan, Stasiun Semarang Poncol 35.712 pelanggan, serta Stasiun Solo Balapan 33.861 pelanggan.

"Tingginya aktivitas keberangkatan dari stasiun-stasiun tersebut sejalan dengan peran kota-kota yang dilayaninya sebagai pusat ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan pariwisata," beber Anne.

Dia menjelaskan Jakarta melalui Stasiun Pasarsenen dan Gambir masih menjadi titik awal perjalanan terbesar karena merupakan pusat kegiatan nasional dengan konektivitas ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatra.

Sementara itu, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Solo, Purwokerto, dan Surabaya menjadi kota dengan mobilitas masyarakat yang tinggi selama periode libur panjang.

Anne menambahkan tingginya mobilitas masyarakat selama masa liburan turut memberikan dampak ekonomi bagi daerah tujuan perjalanan.

Pergerakan penumpang melalui layanan kereta api mendukung aktivitas pariwisata, perdagangan, perhotelan, kuliner, transportasi lanjutan, hingga pelaku UMKM yang bergantung pada arus kunjungan antardaerah.

“Kereta api hadir sebagai penghubung aktivitas masyarakat dan penggerak konektivitas antardaerah. Ketika mobilitas berjalan baik, aktivitas ekonomi ikut bergerak," katanya.

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bogor memperkuat pengembangan Sukamakmur sebagai pusat ekonomi baru untuk mendorong percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Timur.

Langkah ini dilakukan karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah tersebut masih berada di level terbawah.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan, Sukamakmur dan Tanjungsari menjadi kecamatan dengan capaian IPM terendah di Bogor Timur.

Pada 2025, Sukamakmur berada di peringkat ke-39 dari 40 kecamatan, yang mana sulitnya masyarakat mengakses pendidikan, kesehatan, hingga daya beli rendah.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta daya beli masih perlu ditingkatkan," kata Rudy dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan memperkuat pusat pertumbuhan baru dengan membangun infrastruktur dasar, meningkatkan konektivitas, dan mengembangkan kawasan ekonomi berbasis potensi lokal.

Hal ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bogor Timur secara menyeluruh.

Pemerintah Kabupaten Bogor bahkan menargetkan hadirnya pusat ekonomi baru di Sukamakmur bisa meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), memperluas peluang usaha, serta membuka lapangan kerja.

Menurut Rudy, penguatan ekonomi kawasan menjadi salah satu faktor penting untuk menaikkan nilai skoring pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Bogor Timur.

"Hadirnya (pembangunan) pusat ekonomi baru diharapkan mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan bahwa pengembangan ekonomi Sukamakmur merupakan bagian dari strategi besar persiapan Bogor Timur sebagai daerah otonom baru.

“Kami terus mengoptimalkan potensi wilayah, termasuk aset daerah, untuk meningkatkan nilai skoring sebagai syarat pembentukan daerah otonomi baru,” ujar Ajat.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Bogor menerima penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari PT Bukit Jonggol Asri (BJA) berupa lahan seluas 63 hektar.

Lahan tersebut akan menjadi aset strategis untuk pembangunan infrastruktur pendukung pusat ekonomi Sukamakmur.

Dalam perjanjian, BJA menjamin lahan yang diserahkan dalam kondisi clean and clear. Jika muncul sengketa di kemudian hari, penanganan menjadi tanggung jawab perusahaan.

Pemerintah Kabupaten Bogor bertindak sebagai pihak administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui penguatan aset, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan kawasan ekonomi baru, ia optimistis Bogor Timur semakin siap menuju pembentukan daerah otonomi baru yang mandiri dan berdaya saing.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat terus berupaya untuk memperkuat ekonomi syariah dengan merangkul berbagai pihak termasuk dari Bank Indonesia.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan ekonomi dan keuangan syariah saat ini telah berkembang menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Sumbar memiliki modal sosial, budaya, dan religius yang kuat untuk berkontribusi dalam penguatan ekosistem halal nasional.

“Makanya dengan adanya kegiatan Minang Halal Fest 2026 yang digelar mulai 16 - 18 Januari ini di kawasan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi ini, bisa mendorong ekonomi syariah di Sumbar,” katanya, Jumat (16/1/2026).

Dia menyampaikan Minang Halal Fest merupakan wujud nyata kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus memperkuat ekosistem halal di Sumbar.

“Kami mengapresiasi Bank Indonesia dan pihaknya yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan Minang Halal Fest 2026 ini,” ujarnya.

Menurutnya, melalui nilai-nilai syariah ini, sesungguhnya telah lama hidup dalam masyarakat Minangkabau melalui falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK). Oleh karena itu, pengembangan industri halal, halal lifestyle, dan keuangan syariah sangat relevan dengan jati diri Ranah Minang.

Mahyeldi bilang pada tahun 2026, Sumbar memperoleh alokasi sertifikasi halal gratis melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

“Alhamdulillah, untuk tahun 2026 Sumatera Barat mendapatkan alokasi lebih dari 32 ribu sertifikasi halal gratis. Ini peluang besar yang harus kita manfaatkan bersama untuk memperkuat daya saing UMK kita,” kata Mahyeldi.

Dia mengatakan percepatan sertifikasi halal membutuhkan sinergi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, pendamping halal, perbankan syariah, dan pelaku usaha. Makanya, Pemprov Sumbar terus mendorong optimalisasi fasilitasi sertifikasi halal agar kuota yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Kami ingin proses ini berjalan cepat, tertib, dan memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha. Dengan kerja bersama, insya Allah Sumatra Barat bisa menjadi daerah yang kuat dalam ekosistem halal,” ujarnya.

Minang Halal Fest 2026 dipandang sebagai sarana promosi, literasi, dan edukasi halal lifestyle yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.

Mahyeldi menjelaskan ada berbagai agenda seperti simposium, bazar halal, kompetisi, dan talkshow digelar selama kurun waktu pelaksanaan kegiatan, 16–18 Januari 2026, dengan harapan dapat mendorong penguatan UMK halal dan ekonomi umat.

Kemudian Mahyeldi juga menekankan peran strategis masjid, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat literasi, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan keuangan syariah berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov Sumbar dalam mendorong penguatan ekonomi nagari dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai keislaman.

Sementara itu, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Rifki Ismal menyampaikan Bank Indonesia mendukung upaya pemerintah melakukan penguatan peran Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan keuangan syariah.

Dia menyebutkan dukungan tersebut antara lain melalui penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan mutu pengelolaan, serta pengembangan kawasan masjid sebagai pusat aktivitas ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan.

“Minang Halal Fest ini kami harapkan menjadi ruang kolaborasi sekaligus langkah konkret dalam memperkuat literasi dan pengembangan ekonomi syariah, tidak hanya bagi masyarakat Sumatra Barat, tetapi juga secara nasional,” tutup Rifki.

Bisnis.com, CIREBON - Pergerakan penumpang kereta api di wilayah Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon mengalami lonjakan signifikan menjelang berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Peningkatan paling menonjol tercatat pada arus keberangkatan, seiring kembalinya masyarakat ke kota tujuan setelah libur akhir tahun.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 3 Cirebon mencatat, hingga Minggu (4/1/2026) atau hari ke-18 masa angkutan Nataru, total pelanggan yang menggunakan layanan kereta api dari dan menuju wilayah Daop 3 Cirebon mencapai 274.400 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 136.562 penumpang tercatat berangkat, sementara 138.319 penumpang tiba di berbagai stasiun.

Angka tersebut menunjukkan lonjakan tajam dibandingkan periode yang sama pada 2024, yang mencatat 120.233 penumpang. Secara kumulatif, terjadi peningkatan volume penumpang sebesar 114% dalam masa angkutan Nataru tahun ini.

Lonjakan arus balik terlihat jelas pada Minggu (4/1/2026). Pada hari tersebut, jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 3 Cirebon mencapai 9.312 orang. Sementara itu, jumlah penumpang yang datang tercatat 7.444 orang. Data ini menandakan dominasi arus keluar wilayah Cirebon, seiring berakhirnya cuti bersama dan aktivitas liburan.

Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibbuddin, menyampaikan, pergerakan penumpang didominasi tujuan kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya, Semarang, Solo, Yogyakarta, hingga Surabaya. Pola ini menunjukkan konsentrasi mobilitas masyarakat menuju pusat-pusat ekonomi dan aktivitas kerja setelah libur panjang.

"Dari sisi stasiun, Cirebon dan Cirebon Prujakan menjadi titik dengan volume tertinggi. Keduanya berperan sebagai simpul utama transportasi kereta api di wilayah timur Jawa Barat. Selain itu, stasiun Jatibarang dan Brebes juga mencatat pergerakan penumpang yang relatif tinggi selama arus balik," ujar Muhibuddin, Minggu (4/1/2025).

Dalam periode angkutan Nataru, tingkat penjualan tiket kereta api jarak jauh keberangkatan dari Daop 3 Cirebon tercatat melampaui kapasitas awal yang disediakan. Hingga 28 Desember 2025 pukul 15.00 WIB, tiket yang terjual mencapai 81.266 tiket atau setara 110% dari total kapasitas 74.988 tiket. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pola naik-turun penumpang di sejumlah stasiun antara rute awal dan tujuan akhir perjalanan.

Beberapa layanan kereta jarak jauh yang beroperasi selama periode ini melayani relasi menuju Jakarta, Semarang, Purwokerto, Jember, dan kota-kota lain di Pulau Jawa. Tingginya okupansi mencerminkan konsentrasi perjalanan pada hari-hari tertentu, khususnya menjelang akhir libur Nataru.

Muhibbuddin menyatakan, arus balik Nataru mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat setelah libur akhir tahun. Menurutnya, KAI Daop 3 Cirebon melakukan pemantauan operasional secara intensif selama periode tersebut, terutama di stasiun utama dan jalur dengan kepadatan lalu lintas tinggi, guna memastikan kelancaran layanan hingga berakhirnya masa angkutan libur.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menegaskan bahwa perubahan status Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara tidak mengubah arah pembangunan.

Menurutnya, Jakarta kini bergerak sebagai kota ekonomi, kota wisata, dan pusat pertumbuhan nasional, sehingga strategi pembiayaan dan penguatan SDM menjadi kunci untuk menjaga daya saing.

Transformasi tersebut berlangsung di tengah tekanan fiskal. APBD Jakarta saat ini mengalami defisit sekitar Rp14,97 triliun, namun Gubernur DKI mengarahkan agar berbagai layanan sosial dan publik pasti tetap berjalan penuh.

“Meskipun kita mengalami penurunan APBD, Pak Gubernur menyampaikan bahwa layanan kepada masyarakat tidak boleh dikurangi," ujarnya dalam Seminar Nasional “Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan” yang digelar INDEF pada Kamis (20/11).

Untuk menjaga konsistensi layanan, Jakarta menerapkan pendekatan creative financing, termasuk rencana pembentukan Jakarta Collaboration Fund sebagai cara lain untuk menambah pendanaan pembangunan Jakarta.

Strategi ini diambil agar pembangunan kota tetap berjalan tanpa mengorbankan prioritas pelayanan masyarakat.

“Pemprov DKI Jakarta akan membuat Jakarta Collaboration Fund untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan yang dapat memperbaiki. Namun demikian, kami pastikan defisit tersebut tidak mengurangi layanan kita di Pemprov DKI Jakarta,” tegas Suharini menjelaskan ucapan Gubernur Pramono Anung yang berhalangan hadir.

Selain pembiayaan, Pemprov menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi penting dalam posisi baru Jakarta. Pemprov DKI menyoroti reformasi pendidikan vokasi, khususnya perbaikan kurikulum SMK yang dikerjakan bersama Kementerian Pendidikan.

Tujuannya jelas, yakni menciptakan tenaga kerja siap pakai dan kompetitif di kota yang menargetkan diri sebagai pusat ekonomi nasional.

“Kami mencoba mengubah kurikulum SMK sehingga anak-anak yang memang sudah sejak awal ingin sekolah di SMK [dapat] 100% terserap di pasaran. Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Pendidikan sedang memperkirakan kurikulum apa yang harus diganti untuk menyiapkan anak-anak kita atau fasilitas apa yang perlu kita sesuaikan,” jelasnya.

Transformasi ini sejalan dengan kebutuhan Jakarta untuk mempertahankan daya tarik ekonomi pasca-pemindahan IKN. Dengan struktur ekonomi yang masih ditopang perdagangan, logistik, dan jasa, serta posisi sebagai pusat perputaran uang nasional, Jakarta membutuhkan tenaga kerja kompeten dan layanan publik yang tetap kuat.

Suharini menutup paparannya dengan menegaskan bahwa seluruh strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI dalam menjaga pelayanan masyarakat sekaligus memberikan arah baru bagi Jakarta dengan tetap menyesuaikan program pemberdayaan masyarakat dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

“Pada prinsipnya kami Pemprov DKI Jakarta tetap mendukung [pemerintah pusat], dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," jelasnya. (Stefanus Bintang Agni)