#30 tag 24jam
BPJPH perkuat ekosistem halal nasional di wilayah perbatasan
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berkomitmen untuk memperkuat pengembangan ekosistem halal nasional, termasuk di wilayah perbatasan.Sekretaris ... [325] url asal
#bpjph #halal-global #halal #daerah-perbatasan #kalimantan-barat #umk-halal
Penguatan ekosistem halal di wilayah perbatasan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk nasional
Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berkomitmen untuk memperkuat pengembangan ekosistem halal nasional, termasuk di wilayah perbatasan.
Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan wilayah perbatasan memiliki potensi ekonomi yang besar sekaligus menjadi etalase produk Indonesia di mata negara tetangga.
“Wilayah perbatasan merupakan beranda depan Indonesia. Produk-produk yang beredar di sana tidak hanya dikonsumsi masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi menjangkau pasar lintas negara,” kata Aqil Irham.
Oleh karena itu, penguatan infrastruktur layanan halal di wilayah tersebut ia nilai menjadi bagian penting dari strategi nasional pengembangan industri halal.
“Penguatan ekosistem halal di wilayah perbatasan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk nasional,” ujarnya.
Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPJPH di Kalimantan Barat.
Aqil Irham mengatakan, rencana pembentukan UPT BPJPH di Kalimantan Barat juga dimaksudkan untuk mendekatkan layanan sertifikasi halal kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Dengan keberadaan UPT di daerah, proses fasilitasi, pembinaan, serta pendampingan bagi pelaku usaha dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan,” kata dia.
Selain itu, kehadiran UPT BPJPH di daerah juga diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga pendamping proses produk halal (LP3H), perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat ekosistem halal yang semakin inklusif dan berkelanjutan.
“(Letaknya) Berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga penguatan ekosistem halal di wilayah ini menjadi penting dalam mendukung daya saing produk halal Indonesia di kawasan regional,” ujar Aqil Irham.
Melalui langkah ini, BPJPH berharap semakin banyak pelaku usaha di wilayah perbatasan yang memperoleh sertifikat halal, sehingga produk-produk lokal dapat berkembang lebih luas, meningkatkan kepercayaan konsumen, sekaligus membuka peluang ekspansi ke pasar yang lebih besar.
“Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis halal, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri halal global,” kata dia.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
BPJPH: Penyiapan SDM halal dapat dimulai dari pelatihan di universitas
Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham menilai penyiapan sumber daya manusia (SDM) industri halal dapat dimulai ... [252] url asal
#bpjph #jph #sdm-halal #penyelia-halal #umkm-halal #umk-halal
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham menilai penyiapan sumber daya manusia (SDM) industri halal dapat dimulai sejak dini, termasuk melalui pusat pelatihan halal di perguruan tinggi.
“Kehadiran pusat pelatihan halal di lingkungan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia halal yang kompeten dan berintegritas, khususnya penyelia halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK),” kata Aqil Irham dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, ekonomi dan industri halal kini telah menjadi arus utama (mainstream) dalam perekonomian dunia, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global.
“Langkah ini sejalan dengan implementasi kewajiban sertifikasi halal serta peningkatan kualitas dan daya saing produk halal nasional, khususnya produk UMK,” ujar Aqil Irham.
Salah satu perguruan tinggi yang telah memiliki pusat pelatihan halal sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem halal nasional adalah Universitas Indonesia melalui UI Halal Training Center (UI HTC).
“BPJPH mengapresiasi inisiatif Universitas Indonesia dalam menghadirkan UI Halal Training Center. UI terus aktif dalam memperkuat ekosistem halal,” ujar Aqil Irham.
Di sisi lain, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 periode 2019–2024 yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina UI Halal Center K.H Ma'ruf Amin turut memberikan apresiasi.
“UI Halal Training Center bukan sekadar pelatihan, tetapi juga laboratorium peradaban,” ujar K.H. Ma’ruf Amin.
Selain itu, ia menegaskan bahwa halal bukan lagi sekadar kebutuhan domestik, melainkan telah menjadi kekuatan daya saing global.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Rangkul Bank Indonesia, Sumbar Perkuat Ekonomi Syariah
Sumbar perkuat ekonomi syariah dengan dukungan Bank Indonesia melalui Minang Halal Fest 2026, mendorong sertifikasi halal gratis dan pengembangan UMK. [500] url asal
#ekonomi-syariah #sumatra-barat #bank-indonesia #minang-halal-fest #sertifikasi-halal #umk-halal #ekosistem-halal #keuangan-syariah #industri-halal #halal-lifestyle #masjid-sebagai-pusat-ekonomi #liter
(Bisnis.Com - Terbaru) 17/01/26 03:10
v/105608/
Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat terus berupaya untuk memperkuat ekonomi syariah dengan merangkul berbagai pihak termasuk dari Bank Indonesia.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan ekonomi dan keuangan syariah saat ini telah berkembang menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Sumbar memiliki modal sosial, budaya, dan religius yang kuat untuk berkontribusi dalam penguatan ekosistem halal nasional.
“Makanya dengan adanya kegiatan Minang Halal Fest 2026 yang digelar mulai 16 - 18 Januari ini di kawasan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi ini, bisa mendorong ekonomi syariah di Sumbar,” katanya, Jumat (16/1/2026).
Dia menyampaikan Minang Halal Fest merupakan wujud nyata kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus memperkuat ekosistem halal di Sumbar.
“Kami mengapresiasi Bank Indonesia dan pihaknya yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan Minang Halal Fest 2026 ini,” ujarnya.
Menurutnya, melalui nilai-nilai syariah ini, sesungguhnya telah lama hidup dalam masyarakat Minangkabau melalui falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK). Oleh karena itu, pengembangan industri halal, halal lifestyle, dan keuangan syariah sangat relevan dengan jati diri Ranah Minang.
Mahyeldi bilang pada tahun 2026, Sumbar memperoleh alokasi sertifikasi halal gratis melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
“Alhamdulillah, untuk tahun 2026 Sumatera Barat mendapatkan alokasi lebih dari 32 ribu sertifikasi halal gratis. Ini peluang besar yang harus kita manfaatkan bersama untuk memperkuat daya saing UMK kita,” kata Mahyeldi.
Dia mengatakan percepatan sertifikasi halal membutuhkan sinergi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, pendamping halal, perbankan syariah, dan pelaku usaha. Makanya, Pemprov Sumbar terus mendorong optimalisasi fasilitasi sertifikasi halal agar kuota yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Kami ingin proses ini berjalan cepat, tertib, dan memberi manfaat nyata bagi pelaku usaha. Dengan kerja bersama, insya Allah Sumatra Barat bisa menjadi daerah yang kuat dalam ekosistem halal,” ujarnya.
Minang Halal Fest 2026 dipandang sebagai sarana promosi, literasi, dan edukasi halal lifestyle yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat.
Mahyeldi menjelaskan ada berbagai agenda seperti simposium, bazar halal, kompetisi, dan talkshow digelar selama kurun waktu pelaksanaan kegiatan, 16–18 Januari 2026, dengan harapan dapat mendorong penguatan UMK halal dan ekonomi umat.
Kemudian Mahyeldi juga menekankan peran strategis masjid, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat literasi, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan keuangan syariah berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemprov Sumbar dalam mendorong penguatan ekonomi nagari dan pemberdayaan masyarakat berbasis nilai keislaman.
Sementara itu, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Rifki Ismal menyampaikan Bank Indonesia mendukung upaya pemerintah melakukan penguatan peran Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan keuangan syariah.
Dia menyebutkan dukungan tersebut antara lain melalui penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan mutu pengelolaan, serta pengembangan kawasan masjid sebagai pusat aktivitas ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan.
“Minang Halal Fest ini kami harapkan menjadi ruang kolaborasi sekaligus langkah konkret dalam memperkuat literasi dan pengembangan ekonomi syariah, tidak hanya bagi masyarakat Sumatra Barat, tetapi juga secara nasional,” tutup Rifki.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)