Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengungkapkan program bedah rumah atau Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menargetkan 400 ribu unit rumah pada tahun ini merupakan program penting yang dibutuhkan rakyat.

"Program bedah rumah atau BSPS itu program yang dibutuhkan, program yang ditunggu masyarakat. Karena kita tahu program tersebut program primer, yang pokok, soal kebutuhan rumah masyarakat, kebutuhan dari rumah rakyat yang memang itu menjadi tugas atau kewajiban negara agar masyarakat punya rumah layak huni, punya rumah yang representatif untuk ditinggali," ujar Ujang.

Saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa, Ujang mengatakan program BSPS ini menjadi penting bagi masyarakat karena ini program yang merakyat.

"Oleh karena itu saya melihat program bedah rumah tersebut menjadi penting bagi masyarakat dan ini program yang bagus, program yang merakyat, program yang tentu menjadi penting dari negara, dari pemerintah, dari Presiden untuk masyarakat Indonesia. Apalagi jumlahnya cukup besar 400.000 rumah di tahun ini," katanya.

Ujang juga menyarankan agar program BSPS ini dilaksanakan berbasis data agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

"Ya tentu yang pertama dilakukan adalah data. Data-data penerima itu harus clear, harus jelas, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi semuanya berbasiskan dengan data penerima sesuai dengan yang berhak sehingga akan tepat sasaran," ujarnya.

Sebagai informasi, Pemerintah akan meningkatkan secara signifikan program bedah rumah rakyat pada 2026 dengan target renovasi mencapai 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan bahwa peningkatan program tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Selain peningkatan jumlah unit, kata Ara, cakupan program juga akan diperluas secara nasional.

Dia menyebutkan tahun lalu terdapat 220 kabupaten/kota yang belum menerima program bedah rumah. Pada tahun 2026, pemerintah memastikan seluruh kabupaten/kota akan mendapatkan program tersebut.

Menurut dia, program bedah rumah tidak hanya bertujuan menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi di daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan meningkatkan secara signifikan program bedah rumah rakyat pada 2026 dengan target renovasi mencapai 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan bahwa peningkatan program tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

"Ada langkah strategis untuk peningkatan bedah rumah rakyat. Sedang dipersiapkan bersama Menteri Keuangan, Pak Menteri Sekretaris Negara, dan Pak Sekretaris Kabinet untuk renovasi rumah rakyat di seluruh Indonesia. Tahun lalu itu 45 ribu rumah, tahun ini 400 ribu rumah," ujar Ara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Selain peningkatan jumlah unit, kata Ara, cakupan program juga akan diperluas secara nasional.

Dia menyebutkan bahwa tahun lalu terdapat 220 kabupaten/kota yang belum menerima program bedah rumah. Pada tahun 2026, pemerintah memastikan seluruh kabupaten/kota akan mendapatkan program tersebut.

Menurut dia, program bedah rumah tidak hanya bertujuan menyediakan hunian layak, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi di daerah.

"Jadi ini program yang sangat signifikan dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan," kata Ara.

Pemerintah juga mendapat arahan dari Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan negara di kawasan perkotaan, terutama aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkeretaapian guna pembangunan rumah susun (rusun) rakyat.

Dalam beberapa hari terakhir, Ara bersama jajaran PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan BP BUMN telah meninjau sejumlah lahan potensial, termasuk di kawasan Tanah Abang, Jakarta.

Lahan tersebut akan dikembangkan menjadi hunian vertikal dengan konsep campuran antara masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok menengah agar tercipta kawasan permukiman yang inklusif.

"Kemudian juga di Bandung tadi saya sudah laporkan bersama Dirut Kereta Api, kita juga sudah menyisir beberapa potensi lahan yang sangat potensial. Akhir bulan ini, kami akan mulai bersama dengan Dirut Kereta Api direncanakan mulai mempersiapkan untuk pembangunan di kota Bandung," ujarnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Memori kelam bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 masih teringat jelas di benak Ishak. Ketika air surut, yang dilakukannya pertama kali adalah berjalan kaki menuju sawah, melewati lumpur sisa banjir bandang di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.

Di sana, sejauh mata memandang ia tidak bisa menemukan sawahnya lagi. Jalan aspal, saluran irigasi, dan sawah yang dulu penuh padi yang kuning siap untuk dipanen, berubah rata jadi hamparan lumpur. Hanya tanggul beton irigasi besar tempat ia berdiri yang tersisa di daratan itu.

"Menangis saya. Lima hari lagi sawah mau saya panen, banjir datang," kata Ishak berbagi kisahnya kepada ANTARA pada 24 Januari 2026.

Bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah merusak hampir semua sendi kehidupan masyarakat di daerah yang terdampak. Meski air sudah surut, imbas bencana itu masih terasa berat bagi warga untuk melanjutkan hidup.

Penyintas bencana tidak hanya kehilangan harta, melainkan juga terancam kehilangan mata pencaharian. Salah satunya adalah petani seperti Ishak, dan ia bukan satu-satunya petani yang bersedih. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kerusakan areal sawah akibat bencana Sumatera totalnya mencapai 98.002 hektare.

Aceh mengalami kerusakan terluas, yakni 54.233 hektare yang tersebar di 21 kabupaten/kota. Kemudian kerusakan di Sumatera Utara seluas 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, dan Sumatera Barat seluas 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota.

Bagi Ishak, bertani adalah penopang hidup keluarganya. Sudah puluhan tahun ia menjadi petani penggarap sawah di lahan seluas 23 rante atau setara 9.200 meter persegi. Sekali panen ia bisa menghasilkan hingga 2,5 ton gabah kering giling. Impian Ishak dapat untung ketika kini harga gabah mencapai Rp6.000 per kilogram, pupus sudah.

Namun, kesedihan itu tidak berlangsung lama. Pada pertengahan bulan Januari, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian meluncurkan Program Rehabilitasi Lahan Sawah Pascabencana Hidrometeorologi Sumatera.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar program tersebut dilaksanakan secara padat karya yang melibatkan petani. Artinya, petani tetap memperoleh pendapatan selama proses pemulihan sawah berlangsung. Pemerintah mengerahkan alat berat untuk memperbaiki irigasi dari timbunan lumpur, lalu sawah yang rusak diperbaiki sendiri oleh pemilik atau petani penggarapnya, dan biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat.

Rehabilitasi berlangsung bertahap mulai dari sawah yang kriterianya kerusakan ringan dan sedang. Rinciannya untuk rehabilitasi sawah di Aceh seluas 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.

Total luasnya mencapai 13.708 hektare di tiga provinsi tersebut, dengan target pengerjaan dimulai pada Januari hingga Februari 2026.

Perlu tenaga ekstra

Program rehabilitasi sawah dampaknya mulai terlihat. Air jernih kini mengalir lancar di irigasi besar untuk mengairi sawah. Petani di Desa Pinto Makmur bisa menghidupkan kembali mata pencaharian mereka.

Ishak bersama anak lelakinya mulai menggarap lagi sawah mereka dengan pacul kayu. Tahap pertama adalah membentuk lagi pematang sawah.

Di lumpur sisa banjir yang menimbun sawah gagal panen, padi segar akan langsung ditanam. Namun, itu tidak mudah karena kedalaman lumpur di sawah itu mencapai satu meter. Pekerjaan jadi serba manual, mustahil menggunakan traktor untuk membajak sawah karena pasti akan langsung "ditelan" lumpur.

"Dulu sebelum banjir, lumpur di sawah hanya sebetis kaki. Tapi sekarang setinggi perut saya," kata Ishak.

Meski begitu, ia merasa lega karena pemerintah menjanjikan akan menanggung biaya rehabilitasi sawah. Ishak bisa mengajak lebih banyak warga sebagai buruh tani.

Karena pekerjaan makin sulit, upah buruh tani naik jadi Rp60 ribu dibandingkan sebelumnya Rp50 ribu per orang untuk pekerjaan setengah hari. Kalau harus dengan modal sendiri, ia mengatakan tak akan sanggup membayarnya.

"Pemerintah menjanjikan pekerja akan dibayar. Kalau sudah selesai kerja harus difoto sebagai buktinya," ujarnya.

Bekerja di lumpur dalam sungguh tidak mudah. Khairu Rahmi, juga petani di Desa Pinto Makmur, berdiri memegang seutas tali di sawah yang sedang digarapnya. Tali itu dibentangkan ke arah sembilan ibu-ibu buruh tani yang menanam padi. Tujuannya menjaga agar padi yang ditanam bisa tegak lurus dan rapi.

Ini adalah penanaman perdana di sepetak sawah itu setelah bencana. Mereka bekerja sejak pagi pukul 07.30 WIB. Sekilas kerja itu terlihat mudah, tangan-tangan mereka bergerak cepat menanam satu per satu padi secara presisi. Lumpur coklat mulai menghijau dengan tanaman padi.

Tapi saat diperhatikan, setengah badan mereka terbenam di dalam lumpur. Butuh kerja keras untuk sekadar bergerak mundur ketika menanam padi. Ibu-ibu itu terlihat sampai meringis saat mengerahkan tenaga ekstra untuk menuju pematang sawah. Mereka benar-benar harus menyeret badan karena kedua kaki sulit melangkah di lumpur.

"Orang sangka kita kerja sambil duduk, padahal ini sudah berdiri dalam lumpur," kata Khairu.

Ia mengatakan saat ini bisa kembali bercocok tanam karena pemerintah sudah menyalurkan bantuan bibit padi. Petani mendapatkan bibit sesuai dengan luas sawah yang digarapnya. Khairu mendapatkan 10 kilogram bibit untuk menanami sawah 10 rante atau seluas 4.000 meter persegi yang digarapnya.

Program rehabilitasi sawah menjadi pijakan awal untuk mereka melanjutkan hidup dari bertani. Khairu awalnya mengira tak ada lagi harapan setelah sawahnya gagal panen.

"Tentu kita senang dengan bantuan ini karena gak tahu lagi mau buat apa," katanya.

Matahari bersinar tepat di atas kepala saat ibu-ibu buruh tani selesai bekerja. Mereka berkumpul duduk berjajar sambil membersihkan lumpur dari badan dengan air irigasi sawah. Khairu lalu membagikan teh di gelas-gelas plastik yang dibawanya dari rumah.

Tawa kemudian pecah saat ada seorang ibu yang bercanda tentang susahnya kerja di dalam lumpur. Wajah-wajah petani yang lelah itu mulai tersenyum.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Serang, Banten (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan program rumah subsidi pastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki kesempatan untuk memiliki rumah.

Dia menegaskan bahwa program rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar rakyat, khususnya akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau.

“Sebanyak 50.030 unit rumah dilaksanakan akadnya secara serentak di 33 provinsi. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memastikan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memiliki kesempatan yang adil untuk memiliki rumah,” ujar AHY di Serang, Banten pada Sabtu.

Menurutnya, kepemilikan rumah bukan sekadar persoalan bangunan fisik, tetapi juga menyangkut kualitas hidup, rasa aman, dan masa depan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong perluasan program perumahan, baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah tidak layak huni.

AHY juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penataan lingkungan permukiman secara menyeluruh, mulai dari pekarangan rumah hingga kawasan desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Presiden menginginkan lingkungan permukiman yang bersih, tertata, asri, dan nyaman untuk ditinggali.

“Penataan kawasan permukiman harus dilakukan secara terencana, termasuk dari sisi tata ruang dan penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Ini menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya kepadatan penduduk di kawasan perkotaan,” katanya.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kebijakan perumahan yang berkelanjutan serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Langkah ini dinilai penting agar pembangunan perumahan dan penataan wilayah dapat berjalan optimal, merata, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia kembali menegaskan komitmen untuk menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan akad massal 50.030 unit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, serta dirangkaikan dengan penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada masyarakat.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Mengingat pajak menyumbang mayoritas penerimaan negara, setiap tindakan relawan memiliki arti strategis bagi kesejahteraan bangsa

Jakarta (ANTARA) - Pendapatan dari sektor perpajakan adalah tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan anggaran negara.

Di Indonesia, penerimaan dari sektor perpajakan telah mengambil porsi yang sangat besar. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2024, kontribusi pajak terhadap penerimaan negara mencapai sekitar 82,4 persen dari total penerimaan negara.

Penerimaan pajak nasional pada 2023 tercatat sebesar Rp1.869,23 triliun, tumbuh 8,9 persen dari capaian 2022.

Tantangan sektor perpajakan masih cukup besar. Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.490,9 triliun. Namun, pada semester I tahun 2025 realisasi menunjukkan bahwa penerimaan pajak neto telah mencapai sekitar Rp831,27 triliun hingga Juni.

Realisasi ini menunjukkan rata‑rata bulanan mencapai Rp181,3 triliun di semester pertama. Meskipun demikian, beberapa indikator menunjukkan tekanan, seperti turunnya setoran PPN dan PPh badan, yang menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar dalam memperkuat basis dan kepatuhan perpajakan.

Namun demikian, di tengah angka besar tersebut tetap terdapat tantangan struktural yang tak boleh dipandang sebelah mata: rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih dalam kisaran yang relatif rendah dibandingkan standar optimal bagi negara berkembang. Misalnya, sektor informal yang sangat besar dan belum seluruhnya tersentuh sistem perpajakan menjadi salah satu faktor penghambat.

Dalam konteks itulah muncul gerakan yang bertujuan memperkuat edukasi, memperluas kesadaran, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan yaitu gerakan relawan pajak sebagai bagian dari penguatan sistem perpajakan yang sudah ada.

Salah satu wujud aktualnya adalah Program Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani), sebagai wadah bagi anggota masyarakat untuk menjadi relawan pajak yang secara sukarela memberikan tenaga dan pikirannya untuk edukasi perpajakan kepada masyarakat.

Merangkul dunia pendidikan

Dalam perjalanannya Program Renjani tersebut diintegrasikan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) sehingga menjadikan gerakan tersebut bukan hanya sebagai aksi sosial‑ekonomi, tetapi juga bagian dari pendidikan karakter dan kebangsaan.

Program Renjani hadir dengan kerangka pelibatan mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai relawan pajak. Dari pengumuman resmi, pendaftaran untuk calon relawan pajak dibuka oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bagi mahasiswa seluruh perguruan tinggi di Indonesia, sebagai bagian dari pengalaman belajar berbasis praktik (experience‑based learning).

Beberapa kampus telah menjadi pilot project integrasi: misalnya, Institut Bisnis dan Informatika (Kampus) Kosgoro 1957 yang menempatkan 29 mahasiswa dalam program Renjani‑MBKM di wilayah KPP Pratama Jakarta Jagakarsa dan Cilandak. Di wilayah Bandar Lampung, KPP Pratama Bandar Lampung Satu juga memanfaatkan program MBKM untuk mengembangkan kompetensi relawan pajak bersama mahasiswa.

Pelaksanaan tugas relawan yang terpilih adalah mencakup edukasi komunitas, pendampingan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), dan kegiatan lain yang mendekatkan masyarakat dengan sistem perpajakan. Sebagai contoh riset dari Universitas Pelita Bangsa menemukan bahwa relawan pajak membantu pelaporan wajib pajak orang pribadi di kawasan industri Jababeka.

Melalui mekanisme ini, mahasiswa dan relawan bertindak sebagai jembatan antara sistem perpajakan dengan masyarakat luas terutama lapisan yang kurang memahami prosedur atau merasa sistem pajak terlalu birokratis. Integrasi dengan MBKM juga memberikan dimensi pendidikan dan karakter: relawan tak hanya menjadi eksekutor, tetapi juga penanam nilai kewargaan, profesionalisme, dan integritas.

Dampak terhadap penerimaan dan kepatuhan Fiskal

Sistem perpajakan di Indonesia masih membuka ruang untuk perbaikan dan penguatan sistem, terutama jika hal itu dilihat dari beberapa indikator makro dalam implementasinya. Pada 2023, penerimaan pajak nasional tercatat sebesar Rp1.869,23 triliun, tumbuh 8,9 persen dibandingkan 2022, sementara kontribusi pajak terhadap total penerimaan negara mencapai 82,4 persen pada 2024.

Meski demikian, rasio pajak terhadap PDB Indonesia masih tergolong rendah, menandakan perlunya strategi yang lebih efektif untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini semakin relevan mengingat sektor informal, yang mencakup pekerja informal dan UMKM, masih mendominasi pasar tenaga kerja. Pada Februari 2024 jumlahnya mencapai 84,13 juta orang atau 59,14 persen dari total tenaga kerja nasional.

Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bahwa relawan pajak menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sistem perpajakan. Realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2025 baru mencapai 45,51 persen dari target tahunan sebesar Rp2.189,3 triliun, yang menunjukkan bahwa potensi peningkatan penerimaan masih sangat besar.

Program Renjani, yang melibatkan mahasiswa dan relawan muda, membantu menjangkau sektor informal, mendampingi wajib pajak, dan mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Dengan peran tersebut, relawan pajak tidak hanya membantu meningkatkan angka penerimaan negara, tetapi juga menanamkan kesadaran kolektif tentang pentingnya kontribusi pajak sebagai bagian dari kewargaan aktif dan tanggung jawab kebangsaan.

Melalui edukasi dan pendampingan, relawan membantu mengubah paradigma masyarakat: dari “pajak sebagai beban” menjadi “pajak sebagai kontribusi untuk kemajuan bersama”. Perubahan sikap ini penting karena kepatuhan pajak tidak hanya terkait dengan penegakan atau sanksi, tetapi juga dengan kapasitas dan kemauan warga negara untuk berpartisipasi secara sadar.

Secara budaya, gerakan relawan membantu membangun fondasi kepatuhan berkelanjutan: masyarakat yang lebih memahami hak dan kewajiban, administrasi yang lebih inklusif, dan pertanggungjawaban sistem yang lebih transparan. Semua elemen ini memperkuat legitimasi sistem pajak dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara secara jangka panjang.

Menumbuhkan sikap patriotisme

Dalam konteks gerakan relawan pajak, patriotisme mengambil makna yang lebih nyata dan konkret. Relawan pajak melalui Program Renjani menunjukkan bahwa cinta tanah air modern bukan sekadar slogan atau simbol, melainkan kontribusi langsung terhadap pembangunan nasional.

Saat seorang mahasiswa atau sukarelawan membantu pelaporan pajak seorang warga UMKM di daerah terpencil, ia sesungguhnya ikut memperkuat pilar anggaran negara yang membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik lainnya. Mengingat pajak menyumbang mayoritas penerimaan negara, setiap tindakan relawan memiliki arti strategis bagi kesejahteraan bangsa.

Selain kontribusi nyata, patriotisme juga diwujudkan melalui integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab moral. Relawan pajak harus menjadi teladan bagi masyarakat: jujur, transparan, dan bertindak dengan integritas tinggi. Kepercayaan publik adalah modal utama sistem perpajakan, dan keadilan serta keterbukaan dalam proses administrasi meningkatkan partisipasi warga.

Lebih dari itu, gerakan ini menekankan inklusivitas, menjangkau komunitas yang sebelumnya kurang terlayani seperti pekerja informal, UMKM, pelajar di daerah terpencil, serta masyarakat di luar kota besar. Dengan demikian, patriotisme menjadi tindakan yang merata dan menyeluruh, membangun bukan hanya untuk sebagian warga, tetapi bagi seluruh bangsa.

Program Renjani yang terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menghidupkan nilai kebangsaan melalui pengalaman nyata.

Mahasiswa yang terlibat tidak hanya mengasah keterampilan teknis perpajakan, tetapi juga membentuk karakter: solidaritas, kepekaan sosial, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pengalaman ini mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki cinta dan dedikasi terhadap bangsa.

Di sisi lain, patriotisme relawan pajak juga menuntut keberlanjutan dan inovasi. Mengingat dunia terus berubah, dari regulasi pajak yang berkembang hingga teknologi baru dan tantangan ekonomi global, relawan harus mampu beradaptasi, terus belajar, dan menciptakan metode inovatif agar tetap relevan dan efektif.

Dengan demikian, patriotisme dalam gerakan relawan pajak bukan statis, melainkan dinamis, mengakar pada aksi nyata dan kemampuan untuk terus berkontribusi bagi bangsa.

Pembangunan karakter

Implementasi dari program Renjani telah menunjukkan bahwa pembangunan fiskal dan pembangunan karakter bisa berjalan beriringan.

Di saat penerimaan negara dari pajak menjadi fondasi utama bagi anggaran nasional, kesadaran, partisipasi, dan kepatuhan masyarakat menjadi faktor penentu. Di sinilah peran relawan menjadi sangat penting: mereka menghubungkan sistem dengan masyarakat, ilmu dengan praktik, administrasi dengan nilai‑kewargaan.

Patriotisme yang tumbuh melalui gerakan relawan pajak bukanlah sekadar aspek moral belaka. Ia adalah aksi nyata: membantu pelaporan pajak, mendampingi warga dalam memahami hak dan kewajiban, memperkuat sistem yang adil dan transparan. Dengan begitu, setiap rupiah pajak yang terkumpul bukan hanya angka statistik, tetapi jejak kontribusi bersama untuk bangsa.

Ke depan, agar gerakan ini semakin berdampak, diperlukan dukungan yang konsisten mulai dari institusi perpajakan, pemerintah, perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat. Regulasi yang memudahkan, teknologi yang inklusif, dan budaya yang menghargai kewargaan merupakan fondasi yang tak boleh diabaikan.

Dengan bangkitnya kesadaran pajak dan tumbuhnya relawan pajak yang berjiwa patriotik, Indonesia tidak hanya akan memperkuat keuangannya, tetapi juga mematangkan karakter kebangsaan yang tangguh.

Semoga gerakan ini terus berkembang yang bukan hanya sekadar kampanye sesaat akan tetapi menjadi bagian dari budaya nasional kita: bahwa membayar pajak adalah bagian dari cinta tanah air, dan menjadi relawan pajak adalah bentuk nyata layanan bagi negeri.

*) Dr M Lucky Akbar, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, Ditjen Pajak - Kemenkeu

Copyright © ANTARA 2025