Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, optimistis produktivitas padi pada tahun ini bisa tembus 500.000 ton gabah kering panen (GKP) dari target sekitar 321.000 ton GKP seiring dengan adanya inovasi pupuk organik cair dari limbah rumah tangga.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan pemanfaatan limbah rumah tangga seperti kulit buah, sisa sayur dan lainnya dilakukan oleh komunitas peduli sampah yang juga petani.

"Kita lihat bersama panen padi yang menjadi percontohan menggunakan pupuk organik cair dari limbah rumah tangga, dan hasil ubinan produksi padi mampu mencapai 9,1 ton gabah per hektare, ini luar biasa bila dibandingkan sebelumnya 7,3 ton gabah per hektare," kata Bupati Rio usai panen padi bersama hasil optimalisasi pemanfaatan limbah rumah tangga di area persawahan Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kamis.

Bupati mengapresiasi komunitas peduli sampah Situbondo itu yang terus melakukan inovasi membuat pupuk organik cair limbah rumah tangga dan berhasil meningkatkan produktivitas tanaman padi.

Dalam kesempatan itu, Rio mendorong inovasi pengolahan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair ini perlu dikembangkan dan ditiru petani di kecamatan lainnya, karena selain mampu meningkatkan hasil panen padi juga bisa menekan biaya produksi.

Bupati juga meminta kepada komunitas peduli sampah di Kecamatan Situbondo itu untuk segera melengkapi izinnya agar bisa lebih luas menjangkau pasar, sehingga memberikan manfaat kepada petani lainnya.

"Kami minta jangan berhenti sampai di sini, lengkapi izinnya, kolaborasi dengan komunitas lainnya, salah satunya komunitas kampus, karena ini sudah terbukti produksi padi naik dari 7,3 ton gabah menjadi 9,1 ton gabah per hektare," katanya.

Sementara itu, Petani Milenial Situbondo, Purwanto mengatakan akan terus melakukan percobaan di lahan sendiri maupun lahan komunitasnya untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk organik cair dari limbah rumah tangga tersebut.

"Semula kami uji coba dari hasil produksi padi 6 ton per hektare dan sampai saat ini bisa mencapai 9,1 ton per hektare, dan saat ini kami akan coba lagi sampai produksi padi mencapai 12 ton per hektare," ujarnya.

Purwanto mengaku berinisiatif mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik cair karena banyak sampah organik yang dibuang, selain itu semangat itu terdorong dari harga pupuk kimia cukup mahal, dan ketergantungan petani terhadap pupuk kimia masih tinggi.

"Menggunakan pupuk cair organik dari limbah dapur ini bisa hemat biaya produksi 30 persen, manfaat lainnya sampah bisa teratasi, biaya produksi bisa ditekan karena nutrisi tanaman yang murah dan tanaman tumbuh dengan lebih baik," katanya.

Dari pantauan, panen padi bersama bertajuk "Optimalisasi Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Untuk Pertanian Produktif Berkelanjutan" itu dihadiri pula Dandim 0823/Situbondo Letkol Inf Ferry Ardian, pimpinan OPD terkait dengan kelompok tani setempat.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan strategi intervensi taktis berupa program matchmaking (perjodohan bisnis) dan substitusi bahan baku lokal guna menyelamatkan industri manufaktur dari jebakan biaya impor akibat penguatan mata uang dolar AS.

Langkah ini diambil menyusul adanya indikasi para pelaku usaha melakukan penahanan (hold) aktivitas impor bahan baku dan bahan penolong akibat mahalnya harga seiring meningkat signifikannya nilai tukar dolar AS, yang berisiko menurunkan utilitas produksi dan bahkan berpotensi memicu badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kita lakukan subtitusi dan matchmaking. Contohnya, industri tekstil yang biasanya perlu kapas dan itu 100 persen merupakan impor. Karena kita enggak produksi kapas, tapi kapas itu kan sudah ada teknologi sintetisnya. Sintetis untuk kapas, polyester dan rayon, dan itu kita produksi di Jawa Barat," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Nining Yulistiani di Bandung, Rabu.

Nining membeberkan, beban industri saat ini sangat berat lantaran struktur hulu pabrik di Tanah Pasundan masih terkunci oleh ketergantungan luar negeri, khususnya soal bahan baku dan bahan penunjang.

"80,8 persen itu posisinya adalah untuk impor bahan baku dan penolong. Terus yang kedua untuk mesin itu sekitar 10 persen. Kemudian untuk konsumsi itu hanya 8 persen. Sebenarnya industri kita hidup sebetulnya, tapi kan dengan harga dolar AS yang menaik, ini kan beban berat bagi mereka untuk produksi," ujarnya.

Melalui data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), Disperindag Jabar mengategorikan pabrik penyedia komponen lokal untuk langsung dikoneksikan dengan industri hilir pencetak produk akhir.

Selain klaster tekstil, substitusi bahan penolong zinc serta pengalihan gandum ke tepung lokal non-gandum kini dipacu bersama asosiasi usaha.

"Sudah kita lakukan matchmaking itu sebenarnya dari tahun kemarin, didorong ke pelaku usaha dan asosiasi. Setelah antar usaha cocok, kita pertemukan mereka. Sehingga deal-nya itu ada," tutur Nining.

Langkah mitigasi ini berjalan beriringan dengan kompilasi bursa kerja proaktif serta program pelatihan reskilling dan upskilling bersama Kementerian Ketenagakerjaan bagi buruh yang mungkin terdampak efisiensi korporasi, serta sertifikasi vokasi bagi lulusan baru.

Pada kesempatan terpisah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar Margaretha Ari Anggorowati mengumumkan neraca perdagangan kumulatif Januari-April 2026 masih surplus tebal di angka 8,90 miliar dolar AS.

Surplus bersumber dari total nilai ekspor empat bulan pertama yang menyentuh 12,58 miliar dolar AS (naik 4,15 persen dibanding periode serupa 2025). Ekspor nonmigas mendominasi sebesar 12,51 miliar dolar AS, digerakkan oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh 4,30 persen.

"Ekspor nonmigas terbesar selama Januari 2026 hingga April 2026 dilakukan ke Amerika Serikat dengan nilai 2,08 miliar dolar AS, disusul Filipina sebesar 1,19 miliar dolar AS dan ke Jepang sebesar 922,58 juta dolar AS," kata Ari.

Komoditas ekspor jawara ditempati oleh golongan kendaraan dan bagiannya yang melonjak 297,95 juta dolar AS (11,80 persen). Sebaliknya, performa terendah dialami golongan perhiasan/permata yang anjlok 73,59 juta dolar AS (18,99 persen).

Di pos impor kumulatif, BPS mencatat penurunan 7,63 persen di angka 3,68 miliar dolar AS, dengan pasokan nonmigas terbesar berasal dari Tiongkok senilai 1,41 miliar dolar AS (41,04 persen).

Meski total impor bahan baku/penolong tercatat menyusut 5,63 persen, barang modal turun 17,20 persen, dan barang konsumsi turun 12,63 persen, golongan mesin dan perlengkapan elektronik justru melonjak tinggi di angka 97,19 juta dolar AS (18,25 persen).

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Di tengah tuntutan efisiensi dan produktivitas yang semakin tinggi, banyak perusahaan manufaktur masih menghadapi tantangan seperti konektivitas yang belum optimal di area produksi. Ini karena keterbatasan integritas pada jaringan information technology (IT), operational technology (OT) dan kendala pada saat melakukan troubleshooting serta stabilitas operasional yang belum terintegrasi secara menyeluruh.

Kondisi ini berpotensi meningkatkan downtime yang menghambat kinerja produksi. Mengatasi itu, PT Multipolar Technology Tbk (MLPT), perusahaan solution integrator terkemuka di bawah naungan PT Multipolar Tbk (MLPL), menawarkan dua solusi cerdas yang memungkinkan downtime pada perusahaan manufaktur bisa dihindari.

Dua solusi yang dimaksud adalah Huawei iMaster NCE-Campus dan Huawei OceanStor Dorado. Sesuai namanya, keduanya dikembangkan oleh raksasa teknologi Huawei dan Multipolar Technology bertindak sebagai networking partner-nya.

Bahas Transformasi Bisnis di Era Agentic AI, Multipolar Technology Gelar Data & AI Forum



Hal itu terungkap dalam seminar bertema “Smart Factory in Action: Stop Downtime, Start Performance” yang diselenggarakan oleh Multipolar Technology bersama Huawei di Holiday Inn Cikarang, Bekasi, pada Kamis (7/5).

Division Head Network Presales Multipolar Technology, Budianto Chandra mengatakan, bahwa kedua solusi ini dirancang untuk membantu perusahaan manufaktur membangun operasional yang lebih andal, cerdas, aman, fleksibel, dan efisien sesuai tuntutan industri saat ini.

“Dalam lingkungan manufaktur modern, jaringan pabrik dituntut harus mampu menghubungkan area produksi, gudang, kantor, kamera pengawas, monitoring dashboard, hingga data center secara terpadu," ungkap Budianto.

"Sistem produksinya juga mesti mendukung mesin industri , robotic arm, autonomous guided vehicle, warehouse management system, dan sensor IoT secara real-time. Huawei iMaster NCE-Campus hadir untuk menyederhanakan pengelolaan konektivitas jaringan yang kompleks semacam itu,” ungkapnya.

Melalui unified IT/OT management, iMaster NCE-Campus mampu mengelola ribuan perangkat jaringan dan puluhan ribu terminal secara bersamaan. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan mengotomatisasi jaringan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Selain itu, solusi ini mendukung plug-and-play provisioning sehingga dapat mempersingkat waktu onboard perangkat jaringan baru, ditambah access point Wi-Fi 7-nya dapat memberikan konektivitas yang stabil tanpa meninggalkan blindspot pada area industri.

Lalu, platform iMaster NCE-CampusInsight-nya, yang satu kesatuan dengan solusi iMaster NCE-Campus, dilengkapi AI-based root cause analysis dan network digital map, sehingga memungkinkan perusahaan manufaktur dapat memantau pengalaman pengguna (user experience), performa aplikasi, dan status jaringan dalam satu tampilan dashboard (single pane of glass management).

Platform ini mendukung lebih dari 27 protokol OT seperti Modbus, Profinet, Onvif yang mampu mendeteksi dan memblokir beragam ancaman siber. Dengan begitu, gangguan jaringan dapat dideteksi sehingga downtime proses produksi dapat dicegah.

Agar akses data yang dibutuhkan iMaster NCE-Campus berjalan secepat kilat, Huawei OceanStor Dorado berperan. Solusi ini menawarkan platform storage generasi terbaru untuk mendukung mission-critical workloads dengan performa tinggi, keamanan terintegrasi, dan keandalan kelas enterprise.

“Dapat dipahami bahwa storage dalam pengelolaan jaringan IT/OT perusahaan manufaktur bukan lagi sekadar pendukung, melainkan sudah menjadi strategic enabler,” jelas Budianto.

Multipolar Lakukan Transformasi untuk Fokus di Ekonomi Digital



Untuk diketahui, teknologi FlashLink Algorithms yang dimiliki OceanStor Dorado sanggup meningkatkan efisiensi cache sampai 50%, mempercepat rekonstruksi data hingga 20 kali, dan meminimalkan latensi pada sistem penyimpanan.

Fitur RAID-TP-nya memungkinkan sistem tetap berjalan tanpa mengganggu proses produksi meski terjadi kegagalan pada tiga disk secara bersamaan. Kemampuan menangani 7 controller fail dari 8 controller ditambah ketangkasan dalam melakukan disaster recovery dan business continuity menjadi nilai tambah yang penting bagi solusi ini.

“Intinya, kolaborasi antara solusi iMaster NCE-Campus dan OceanStor Dorado bisa menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan smart factory yang lebih andal, aman, dan efisien tanpa downtime. Dengan begitu, perusahaan manufaktur dapat lebih produktif, inovatif, dan kompetitif dibandingkan dengan kompetitor,” tambah Budianto.

“Nah, kalau ingin mengimplementasikan dua solusi ini, perusahaan Anda bisa menghubungi solution integrator company seperti Multipolar Technology," tutupnya.

Kebutuhan CPO untuk pangan dan energi akan mengalami tren naik

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar IPB Prof. Dr. Bungaran Saragih menyatakan Indonesia harus memaksimalkan produktivitas kelapa sawit yang potensi sebenarnya bisa mencapai 5-6 ton Crude Palm Oil (CPO) per hektar per tahun agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi tanpa mengurangi volume ekspor.

Menurut dia, sawit yang merupakan komoditas penghasil devisa negara dari pungutan ekspor mengalami sejumlah tantangan produktivitas. Sejalan dengan bertambahnya konsumsi minyak sawit dalam negeri dan penerapan program B50 pada Juni 2026, kebutuhan minyak sawit terus meningkat.

"Kebutuhan minyak sawit nasional diproyeksi bisa mencapai 41 juta ton pada tahun 2045 seiring dengan bertambahnya konsumsi minyak sawit dalam negeri," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Mantan Menteri Pertanian itu dalam pemaparannya pada kegiatan "Teknis Kelapa Sawit (TKS): Pameran dan Field Trip" yang digelar Badan Pengelola Dana Perkebunan bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengatakan sawit bukan hanya sebagai penyumbang devisa terbesar, tetapi juga stabilisator ekonomi nasional.

Dikatakannya, saat Indonesia mengalami tiga krisis besar yaitu krisis moneter 1998, krisis keuangan global 2008, serta krisis pandemi COVID-19 pada 2020 –2021 membawa tekanan berat seperti pelemahan nilai tukar, meningkatnya pengangguran, serta lonjakan kemiskinan.

"Namun, ada satu sektor yang secara konsisten hadir sebagai penyangga, bahkan penyelamat ekonomi nasional di masa krisis yaitu sektor kelapa sawit," ujar dia dalam kegiatan di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Tengah, Kalteng.

Lebih lanjut, Bungaran menjelaskan beberapa faktor utama yang membuat sawit mampu menjadi stabilisator ekonomi nasional. Salah satunya adalah basis sektor sawit yang sangat luas dan melibatkan jutaan tenaga kerja.

“Sektor sawit memiliki keterlibatan sosial-ekonomi yang sangat luas, dengan lebih dari 16 juta tenaga kerja. Dalam setiap krisis, ketika banyak sektor goyah, sawit tetap berdiri tegak," katanya.

Sementara itu peneliti IPB Gusti A Gultom menambahkan dalam hal peningkatan produktivitas, peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat (PSR) sangat mendukung ketahanan pangan dan energi nasional dalam upaya menjamin ketersediaan minyak nabati pangan dan bahan bakar nabati.

Jika dibandingkan dengan tanaman tua, lanjutnya produktivitas sawit setelah replanting mengalami peningkatan sebanyak lebih dari 3 ton CPO/ha/tahun).

"Kebutuhan CPO untuk pangan dan energi akan mengalami tren naik, implementasi B50 membutuhkan setidaknya 17 - 18 juta ton CPO dan kebutuhan untuk pangan pun akan terus naik sehingga harus dilakukan replanting segera," ujarnya.

Wakil Ketua GAPKI Kalteng Siswanto menambahkan globalisasi dan teknologi merupakan tantangan yang harus diselaraskan dalam meningkatkan produktivitas di industri kelapa sawit.

Oleh karena itu pihaknya mengapresiasi kegiatan TKS 2026 karena memberikan manfaat dan masukan yang sangat berharga sebagai acuan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit baik di perusahaan maupun khususnya petani rakyat.

Ketua Panitia Pelaksana TKS 2026, Hendra J. Purba menyampaikan bahwa terkait perluasan 2-5 juta ha sawit dan intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas diperlukan penggunaan bibit yang optimal.

"Di daerah sentra kelapa sawit seperti Kotawaringin Barat, peluang ekstensifikasi sudah tidak ada, sehingga satu-satunya cara adalah dengan intensifikasi dengan titik berat berada di kebun rakyat," katanya.

Hendra menyebutkan selain seminar dan pameran teknologi, peserta TKS 2026 juga mengikuti kunjungan lapangan ke PT Sukses Karya Mandiri (SKM) untuk menyaksikan proses pengolahan palm kernel hingga menjadi crude palm kernel oil (CPKO) dan palm kernel expeller (PKE).

Melalui kunjungan lapangan ini, tambahnya, peserta TKS 2026 mendapatkan gambaran nyata bahwa integrasi antara efisiensi operasional, inovasi teknologi, dan prinsip keberlanjutan bukan sekadar konsep, tetapi sudah dapat diimplementasikan secara konkret di lapangan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

PLN EPI mendorong perubahan gaya hidup sehat yang tidak hanya bersifat sesaat, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja dan keseharian pegawai

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) meluncurkan Wellness Program 2026 sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas pegawai secara berkelanjutan.

Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN EPI Dedeng Hidayat, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan program ini merupakan implementasi inisiatif PLN Group bertajuk Energi Bergerak, yang mendorong budaya hidup sehat melalui aktivitas fisik terukur dan terintegrasi.

"Melalui program ini, PLN EPI mendorong perubahan gaya hidup sehat yang tidak hanya bersifat sesaat, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja dan keseharian pegawai," jelasnya.

Dedeng menyampaikan Wellness Program merupakan langkah strategis perusahaan dalam mendukung kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Program ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga mental dan keseimbangan hidup pegawai. Pegawai yang sehat akan lebih produktif, fokus dan mampu memberikan kinerja terbaik bagi perusahaan," ujarnya.

Ia menambahkan implementasi wellness program di PLN EPI diharapkan dapat meningkatkan engagement dan kepuasan pegawai.

Saat ini, program telah diikuti oleh 92 pegawai sebagai pionir dari total 311 pegawai PLN EPI.

Para peserta diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu menginspirasi pegawai lainnya untuk menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten.

Program Wellness PLN EPI 2026 mencakup berbagai inisiatif, antara lain health talk, aktivitas olahraga berbasis aplikasi, medical check up, serta penyediaan fasilitas makanan sehat.

Seluruh aktivitas fisik pegawai akan direkam melalui aplikasi digital untuk mengukur pencapaian kalori dan keterkaitannya dengan indikator kesehatan seperti Body Mass Index (BMI).

Selain itu, program ini juga terintegrasi dengan kompetisi tingkat PLN Group bertajuk "Energi Bergerak 2026", yang mendorong partisipasi aktif pegawai melalui pendekatan yang lebih interaktif dan berkelanjutan.

Melalui program ini, PLN EPI tidak hanya membangun budaya kerja yang sehat dan produktif, tetapi juga memperkuat komitmen perusahaan terhadap aspek social dalam prinsip environmental, social and governance (ESG), khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan pegawai secara menyeluruh.

"Kami percaya kinerja terbaik lahir dari insan yang sehat, seimbang dan terus bergerak maju," jelas Dedeng.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Swasembada pangan adalah pilihan kebijakan yang sah dan strategis. Namun, publik perlu diajak untuk memahami bahwa kemandirian tidak selalu identik dengan harga murah.

Jakarta (ANTARA) - Cita-cita Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mewujudkan swasembada pangan terbukti sungguh-sungguh.

Presiden tidak hanya meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengawal swasembada pangan, tetapi juga melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut.

Kedua institusi tersebut bahkan merekrut pegawai berlatar belakang sekolah menengah pertanian hingga sarjana pertanian, agar memiliki kapasitas lebih kuat dalam memahami dan mengelola persoalan pangan.

Hasilnya mulai terlihat. Indonesia kembali mencatat capaian swasembada pangan, khususnya beras sebagai makanan pokok utama. Pada pekan pertama April 2026, Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional mengumumkan bahwa cadangan beras pemerintah telah menembus 4,5 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah.

Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi. Menjamin ketersediaan beras bagi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia jelas bukan perkara sederhana.

Bahkan, saat ini, para pengamat yang paling kritis sekalipun mengakui bahwa Indonesia mampu menjaga stok beras pada level tertinggi sepanjang sejarah, dengan harga yang relatif stabil.

Artikel ini bukan untuk mengkritisi cita-cita mulia tersebut, tetapi menunjukkan konsekuensi yang harus diterima Indonesia ketika swasembada pangan dapat diraih yang belum tentu sesuai dengan ekpektasi, tetapi malah mungkin berupa anomali.

Sesungguhnya terdapat konsekuensi ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan teori ekonomi klasik.

Pada umumnya meningkatnya jumlah barang di pasar semestinya menekan harga. Hukum permintaan dan penawaran menjelaskan dengan asumsi faktor lain tetap, maka ketika pasokan melimpah, harga cenderung turun.

Penyebab Anomali

Dalam konteks Indonesia, teori klasik tersebut tidak selalu berjalan lurus. Swasembada pangan—pada komoditas tertentu—justru berpotensi melahirkan anomali: ketika produksi meningkat, harga tidak serta-merta turun, bahkan bisa terdorong naik. Ada sejumlah faktor yang membentuk kondisi ini.

Pertama, struktur biaya produksi dalam negeri yang relatif tinggi. Tenaga kerja di sektor pertanian tidak lagi bisa dianggap murah jika dibandingkan dengan negara-negara produsen pangan besar lainnya.

Di sisi lain, modernisasi yang belum merata membuat produktivitas tenaga kerja masih tertinggal. Akibatnya, biaya per unit produksi menjadi lebih tinggi. Dalam situasi seperti ini, petani membutuhkan insentif harga yang memadai agar tetap bersedia berproduksi.

Jika harga terlalu rendah, maka motivasi petani untuk menanam menurun yang pada akhirnya justru mengancam keberlanjutan swasembada itu sendiri.

Kedua, sentra produksi pertanian tersebar di tempat yang jauh dari pasar karena faktor geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dan daratan dengan topografi beragam. Dampaknya distribusi pangan dari sentra produksi ke wilayah konsumsi memerlukan biaya logistik yang tidak kecil.

Infrastruktur transportasi yang belum sepenuhnya efisien seperti pelabuhan, jalan, maupun sistem rantai dingin menambah beban biaya transportasi. Pada kondisi ini, meskipun produksi meningkat di suatu daerah, harga di daerah lain belum tentu turun karena ongkos distribusi tetap tinggi.

Dengan demikian, harga pangan domestik tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi, tetapi juga oleh biaya untuk membawa produk tersebut ke konsumen.

Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa harga pangan di Indonesia sering kali lebih mahal dibandingkan negara lain yang memiliki sistem logistik lebih terintegrasi.

Sebuah candaan sering diungkapkan para peneliti di Indonesia. Konon biaya transportasi jeruk dengan volume 1 kontainer dari China ke Jakarta jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya transportasi jeruk dari Aceh ke Papua.

Pada sisi lain kebijakan swasembada seringkali beriringan dengan pembatasan impor untuk melindungi petani lokal. Kebijakan ini memang penting untuk menciptakan ruang bagi produksi dalam negeri berkembang.

Namun, pembatasan impor juga mengurangi alternatif pasokan yang lebih murah dari luar negeri. Pada jangka pendek, hal ini dapat menyebabkan harga domestik tetap tinggi karena pasar tidak memiliki cukup tekanan kompetitif untuk menurunkan harga.

Situasi ini menempatkan pemerintah pada posisi tidak mudah.

Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk menjaga harga tetap terjangkau bagi konsumen, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Di sisi lain, negara juga berkewajiban memastikan petani mendapatkan harga yang cukup untuk menutup biaya produksi dan memperoleh keuntungan yang layak.

Jika salah satu sisi diabaikan, dampaknya dapat signifikan yaitu inflasi pangan yang membebani masyarakat atau penurunan produksi akibat petani merugi.

Meningkatkan Produktivitas

Pada konteks ini penting memahami bahwa swasembada pangan bukan sekadar persoalan meningkatkan produksi, tetapi juga mengelola struktur biaya secara keseluruhan.

Tanpa perbaikan pada efisiensi produksi dan distribusi, swasembada berisiko meningkatkan harga komoditi pangan menjadi mahal baik bagi negara maupun masyarakat.

Langkah strategis perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui mekanisasi, penggunaan teknologi pertanian modern, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian pada daerah yang membutuhkan modernisasi pertanian.

Modernisasi pertanian tidak selalu dapat menurunkan biaya pada daerah-daerah dengan harga bahan bakar yang tinggi karena mekanisasi justeru meningkatkan biaya.

Pada jangka panjang investasi pada infrastruktur logistik harus menjadi prioritas untuk menekan biaya distribusi. Dengan biaya yang lebih efisien, produksi yang meningkat dapat benar-benar diterjemahkan menjadi harga yang lebih stabil, bahkan lebih rendah.

Transparansi rantai pasok juga menjadi kunci. Selama ini, panjangnya rantai distribusi sering kali menyebabkan perbedaan harga yang besar antara tingkat petani dan konsumen.

Reformasi dalam sistem perdagangan pangan domestik dapat membantu memastikan bahwa keuntungan tidak hanya dinikmati oleh perantara, tetapi juga oleh produsen dan konsumen secara lebih adil.

Swasembada pangan adalah pilihan kebijakan yang sah dan strategis. Namun, publik perlu diajak untuk memahami bahwa kemandirian tidak selalu identik dengan harga murah.

Terdapat biaya yang harus ditanggung untuk mewujudkan cita-cita tersebut, terutama dalam tahap awal ketika efisiensi belum tercapai. Pada akhirnya pemerintah dapat menjelaskan bahwa kenaikan harga ketika swasembada pangan bukanlah kegagalan, tetapi periode transisi menuju sistem pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Pemerintah memang ditantang untuk memastikan fase ini tidak berlangsung terlalu lama dan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, swasembada pangan tetap dapat dicapai tanpa mengorbankan keterjangkauan harga secara permanen.

*) Dr. Destika Cahyana, SP., M.Sc adalah Peneliti di Pusat Riset Tanaman Pangan, BRIN; Pengurus di Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI).

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pihaknya memperkuat program irigasi perpompaan (Irpom) karena menjadi salah satu terobosan nyata dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

Amran mengatakan melalui pemanfaatan manajemen air, teknik itu mampu mengubah pola tanam petani secara signifikan, terutama di lahan kering (upland), dari yang sebelumnya hanya satu kali panen menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.

"Kebijakan ini menjadi kunci dalam mendorong peningkatan produksi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada perluasan lahan baru," kata Mentan dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Penegasan tersebut disampaikan Mentan saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Banyurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Kamis (16/4).

Di lokasi, Mentan menyaksikan langsung keberhasilan pompanisasi dengan bangunan irigasi perpompaan berkapasitas 5.000 liter yang telah berjalan mengairi sekitar 20 hektar memberikan dampak nyata bagi petani setempat.

“Ini sangat kreatif, di mana pompanisasi di sini sudah jalan. Yang dulu panen satu kali, menjadi tiga kali. Kenapa? Karena pompanya sudah dipasang,” ujar Mentan.

Ia menegaskan, keberhasilan itu akan direplikasi secara nasional agar seluruh lahan kering dapat dioptimalkan melalui pemasangan irigasi pompanisasi.

“Harapan kita seluruh Indonesia, tanah-tanah lahan kering atau daerah upland, yang panen satu kali bisa menjadi dua kali, tiga kali karena kita akan pasang pompa,” katanya.

Untuk mempercepat program tersebut, Kementerian Pertanian telah menyiapkan anggaran besar.

“Kami sudah anggarkan sampai Rp5 triliun untuk pompanisasi. Kalau kita bisa jangkau 1 juta hektare, berarti produksi 6 ton saja, berarti kenaikan 6 juta ton gabah,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan program irigasi perpompaan itu dijalankan bersamaan dengan strategi lain, yakni pencetakan sawah baru dan optimalisasi lahan rawa sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi nasional.

“Nah, ini sambil kita cetak sawah, juga optimalisasi lahan rawa. Jadi, ini tiga langkah kita tempuh,” katanya.

Menurut Amran pula kombinasi kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil nyata dengan peningkatan produksi yang signifikan.

“Inilah langkah-langkah kita tempuh sehingga produksi naik tajam, yaitu 13 persen atau 4 juta ton,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mentan menjelaskan konsep Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai strategi utama dalam meningkatkan produksi.

“Ini namanya Luas Tambah Tanam (LTT). Jadi, lahan tetap, tapi luas tanamnya yang bertambah. Bisa potensi tiga kali tanam dalam satu hektare,” katanya.

Ia menambahkan, potensi tambahan produksi akan semakin besar jika LTT diperluas.

“Nah, kalau ada 2 juta hektare tambahan, kali 6 ton, itu 12 juta ton gabah. Artinya, menambah 6 juta ton beras,” katanya.

Sebagai langkah percepatan implementasi di daerah, Mentan akan mengumpulkan seluruh kepala daerah kabupaten/ kota yang memiliki potensi penambahan LTT untuk memastikan kebutuhan pengairan terpenuhi.

“Nanti kita cek semua. Yang butuh pompa, Insya Allah hari Senin (20/4) kami putuskan. Kami undang Pak Bupati ke Jakarta. Dananya sudah siap. Ini perintah Bapak Presiden,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2026

RPP teknisnya nanti untuk denda, lagi dirumuskan sekarang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah sedang menyiapkan regulasi teknis berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk denda bagi lahan sawah dilindungi yang telah telanjur beralih fungsi menjadi nonpertanian.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin, menyampaikan aturan teknis ini nantinya memfokuskan pada penanganan lahan sawah yang sudah telanjur beralih fungsi.

Berdasarkan data sementara, sejak 2019 hingga 2025 terdapat hampir 600 ribu hektare sawah yang berubah menjadi nonsawah. Sementara data periode 2010–2019 masih dalam proses pendataan.

"RPP teknisnya nanti untuk denda, lagi dirumuskan sekarang. Misalnya kalau dia memakai sawahnya yang produktif ada irigasinya maka dia harus ganti tiga kali (lipat), atau bagaimana nanti lagi dirumuskan,” jelasnya.

Ia menambahkan besaran penggantian akan disesuaikan dengan tingkat produktivitas lahan.

“Sepuluh hari ini akan diselesaikan oleh eselon I, baru kita melangkah selanjutnya untuk harmonisasi,” katanya.

Pihaknya menargetkan RPP tersebut dapat rampung dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan.

Setelah itu, seluruh pelanggaran alih fungsi lahan sawah akan diwajibkan melakukan penggantian sesuai ketentuan.

Ia menjelaskan hingga kini pemerintah telah menetapkan lahan sawah dilindungi di delapan provinsi dengan total luas mencapai 3.836.944 hektare.

Selain itu, 12 provinsi tambahan dengan luas 2.739.640,69 hektare juga telah rampung secara teknis dan tinggal menunggu penetapan dari kementerian teknis.

Pemerintah menargetkan seluruh penetapan lahan sawah dilindungi di 17 provinsi tersisa dapat diselesaikan pada kuartal II 2026, dengan total tambahan sekitar 744 ribu hektare.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat sanksi, tetapi juga bertujuan menambah luas lahan sawah nasional.

“Ini kita akan buat regulasinya, tetapi yang terpenting sawah ini akan ada penggantinya,” ujarnya.

Mentan meyakini kebijakan ini dapat meningkatkan luas lahan sawah secara signifikan.

“Syukur-syukur dua kali, tiga kali berarti kita bisa dapat 1 juta sampai 2 juta hektare. Dan kalau ini jadi kenyataan, ini sangat membantu negara,” tambah Amran.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Semua kemajuan pertanian, peternakan itu dimulai dari penelitian yang intensif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa penguatan penelitian dan pengembangan menjadi kunci untuk mendorong peningkatan produktivitas sektor peternakan nasional.

“Semua kemajuan pertanian, peternakan itu dimulai dari penelitian yang intensif. Jadi peran BRIN untuk membangun, meningkatkan produktivitas peternakan kita, mulai dari perunggasan, ruminansia, sapi perah, itu sangat dibutuhkan,” ujar Rachmat ditemui usai International Strategic Meeting on Scientific Pathways for Sustainable Livestock Industry Transformation di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, menurut dia peran BRIN dinilai sangat strategis dalam membangun fondasi peningkatan produktivitas, mulai dari subsektor perunggasan hingga hewan ternak seperti sapi potong dan sapi perah.

Rachmat menekankan, peningkatan produktivitas peternakan harus dimulai dari perbaikan kualitas bibit ternak, khususnya pada sapi perah, mengingat keberadaan bibit unggul menjadi faktor fundamental dalam meningkatkan produksi susu nasional.

“Bibit adalah sumber daripada kemajuan peningkatan produksi dan produktivitas,” katanya lagi.

Ia menilai pula inisiatif BRIN dalam ajang yang digelar hari ini yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong riset peternakan merupakan langkah penting yang akan berdampak dalam jangka panjang.

Selain itu, ia menyampaikan Indonesia juga memiliki potensi besar dalam penyediaan pakan ternak, terutama yang berasal dari limbah perkebunan. Potensi ini dinilai dia dapat dimaksimalkan untuk menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi sektor peternakan.

Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria, menyampaikan bahwa lembaga yang dipimpinnya saat ini tengah mengembangkan berbagai riset strategis untuk menghasilkan ternak unggul, khususnya sapi perah dengan produktivitas tinggi.

Riset tersebut mencakup pengembangan breeding, serta inovasi di bidang nutrisi dan pakan ternak. Upaya ini menurutnya menjadi bagian dari program unggulan BRIN di sektor pangan, yang juga mencakup penguatan subsektor peternakan.

“Research yang saat ini dikembangkan di BRIN adalah soal bagaimana kita menghasilkan sapi-sapi unggul melalui breeding dan juga untuk nutrisi, untuk pakan ternak,” ujar Arif.

Ia menambahkan, pengembangan riset tidak dilakukan secara terpisah, melainkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, pemerintah, serta sektor swasta.

Lebih lanjut, Arif menekankan bahwa salah satu tujuan utama penguatan riset adalah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor, khususnya produk susu.

Ini kata dia dilakukan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas susu dalam negeri melalui pengembangan sapi perah unggul.

“Yang paling penting kita mengurangi ketergantungan impor, yaitu dengan meningkatkan produksi dan produktivitas susu,” jelasnya.

Selain itu, BRIN juga mengarahkan riset peternakan agar mampu beradaptasi terhadap tantangan perubahan iklim. Dengan demikian, menurut Arif sistem peternakan yang dikembangkan tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan (sustainable livestock).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Maka, merumuskan kebijakan kerja fleksibel sejatinya adalah seni menyeimbangkan dua kepentingan, antara dorongan efisiensi dan tanggung jawab menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Konflik di kawasan Timur Tengah telah memicu disrupsi signifikan terhadap rantai pasok minyak dan gas (migas) global. International Energy Agency (IEA) menilai bahwa skala gangguan yang terjadi berpotensi menjadi yang terbesar dalam sejarah pasar energi modern.

Kondisi hari ini kian mendesak di tengah meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz akibat konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat (AS), dan Iran telah mengganggu rantai pasok energi dunia. Dampaknya terhadap kita di dalam negeri adalah ruang cadangan energi Indonesia yang sempit berisiko mengancam stabilitas domestik jika gangguan berlangsung lama.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026, Prabowo Subianto menekankan bahwa eskalasi konflik di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi menimbulkan tekanan berlapis terhadap perekonomian domestik, khususnya melalui kenaikan harga energi yang pada akhirnya merambat ke sektor pangan.

Dalam kerangka tersebut, Presiden mendorong langkah antisipatif, berupa efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) guna menjaga keberlanjutan fiskal di tengah ketidakpastian global. Salah satu opsi kebijakan yang kembali mengemuka adalah penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk work from home (WFH) maupun pengurangan hari kerja sebagai instrumen pengendalian mobilitas dan konsumsi energi.

Era COVID-19

Berbicara mengenai work from anywhere (WFA) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengalaman nyata kita selama pandemi COVID-19. Pada periode tersebut, transformasi sistem kerja berlangsung secara masif, ditandai dengan pergeseran dari work from office (WFO) menuju WFH, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 54 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

Kebijakan ini menjadi titik awal institusionalisasi praktik kerja fleksibel dalam birokrasi di Indonesia.

Penerapan WFA pada dasarnya mencerminkan upaya untuk menata ulang cara kerja menjadi lebih fleksibel, dengan bertumpu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hanya saja, perubahan ini tidak berjalan mulus begitu saja. Di lapangan, pemerintah dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana: di satu sisi harus tetap menjaga agar pelayanan publik berjalan dengan baik dan tidak menurun kualitasnya, sementara di sisi lain juga dituntut untuk melindungi masyarakat dari risiko penyebaran COVID-19.

Pengalaman selama masa krisis, hingga pemulihan pascapandemi menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan bukan lagi sekadar langkah sementara, tetapi sudah menjadi transformasi cara birokrasi bekerja. Baik pemerintah maupun masyarakat secara bertahap mulai terbiasa menggunakan sistem digital sebagai bagian dari kebiasaan baru dalam pelayanan publik. Hal ini kemudian membuka peluang untuk memperkuat kebijakan kerja fleksibel yang berbasis kinerja dan didukung oleh teknologi di masa depan.

Kerja fleksibel

Jika ditarik ke dalam perspektif kebijakan publik, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026 pada dasarnya merefleksikan upaya reposisi instrumen birokrasi sebagai bagian dari manajemen krisis yang adaptif.

Opsi penerapan skema kerja fleksibel bagi ASN, baik melalui WFH maupun pengurangan hari kerja tidak semata dipahami sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai intervensi strategis untuk mengendalikan mobilitas, menekan konsumsi energi, sekaligus mengoptimalkan belanja negara.

Rujukan pada praktik di Pakistan memperlihatkan bahwa dalam situasi tekanan fiskal dan energi, negara dapat mengambil langkah-langkah korektif yang bersifat "tidak populis", namun berdampak langsung, seperti pembatasan WFH hingga 50 persen, rasionalisasi belanja pejabat, serta eliminasi pengeluaran nonprioritas atau agenda-agenda seremonial.

Artinya, Presiden Prabowo memberikan instruksi yang jelas bahwa efisiensi anggaran juga memerlukan keberanian untuk melakukan realokasi dan disiplin fiskal secara terukur.

Kalau kita mengutip pakar ekonomi Joseph E. Stiglitz, efisiensi tidak berhenti pada pencapaian output maksimum, melainkan pada kemampuan kebijakan publik dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat, tanpa menimbulkan distorsi.

Dengan demikian, efisiensi anggaran dalam konteks ini harus dimaknai sebagai proses penajaman prioritas belanja negara agar lebih responsif terhadap risiko eksternal, khususnya disrupsi geopolitik dan gangguan rantai pasok energi global.

Oleh karena itu, kebijakan kerja fleksibel bagi ASN perlu ditempatkan sebagai bagian dari orkestrasi kebijakan yang lebih luas, bukan hanya untuk penghematan energi jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen konsolidasi fiskal dan peningkatan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi volatilitas global dan dilema ekonomi akibat dampak geopolitik.

Memastikan keberhasilan

Tantangan utama, saat ini adalah bagaimana menerjemahkan arahan Prabowo Subianto ke dalam desain kebijakan yang presisi dan implementatif, khususnya terkait penerapan skema kerja fleksibel bagi ASN, baik melalui WFH maupun pengurangan hari kerja.

Dalam konteks ini, KemenPANRB, Kemendagri, serta BKN perlu melakukan kajian komprehensif berbasis data dengan mempertimbangkan dimensi kelembagaan, kapasitas digital, serta termasuk heterogenitas karakteristik layanan publik di berbagai daerah kita.

Prinsip kehati-hatian menjadi krusial agar skema kerja fleksibel tidak berdampak negatif terhadap kualitas maupun kuantitas pelayanan publik.

Sebagai pembanding, praktik kebijakan di Thailand menunjukkan bahwa efisiensi energi di sektor publik dapat dicapai melalui orkestrasi kebijakan yang terukur, seperti pengendalian konsumsi bahan bakar kendaraan dinas, penerapan perilaku berkendara hemat energi, serta optimalisasi penggunaan transportasi bersama dan transportasi publik bagi aparatur negara.

Pendekatan ini menegaskan bahwa efisiensi tidak semata-mata bertumpu pada pengurangan mobilitas, melainkan "menginstitusionalisasi" dan menyadarkan bahwa penggunaan transportasi publik itu menjadi penting.

Di satu sisi, Kemendagri memikul tanggung jawab besar sebagai simpul koordinasi antara pusat dan daerah. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah ruang yang homogen. Setiap daerah memiliki denyutnya sendiri, dilema kapasitas fiskal, infrastruktur digital yang belum merata, hingga kebutuhan layanan publik yang sangat kontekstual.

Di tengah keragaman itu, kebijakan tidak bisa dipaksakan dalam satu wajah yang seragam, haruslah lentur, adaptif, dan peka terhadap realitas lokal. Sebab di balik setiap keputusan administratif, ada masyarakat yang bergantung pada layanan dasar: anak-anak yang membutuhkan pendidikan yang layak, pasien yang menanti layanan kesehatan yang responsif, hingga warga yang menggantungkan kepastian hidupnya pada administrasi kependudukan yang tertib.

Di titik inilah refleksi menjadi penting. Pemerintah daerah tidak sekadar berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai penjaga kepercayaan publik. Kebijakan yang terburu-buru, tanpa kalkulasi matang, berisiko tidak hanya menurunkan kualitas pelayanan, tetapi juga mengikis legitimasi pemerintah itu sendiri.

Maka, kehati-hatian bukanlah bentuk keraguan, melainkan wujud tanggung jawab. Adaptasi kebijakan harus disertai dengan sensitivitas terhadap dampak sosialnya, serta komitmen untuk memastikan bahwa pelayanan publik tetap hadir secara utuh, tidak berkurang dalam kualitas, tidak terputus dalam kontinuitas.

Menjaga ekonomi masyarakat

Lebih jauh, ada lapisan lain yang kerap luput dari perhatian; denyut ekonomi kecil yang hidup dari keseharian aparatur negara. Selama ini, kehadiran ASN di ruang-ruang kerja tidak hanya bermakna administratif, tetapi juga menjadi penggerak sunyi bagi ekonomi lokal, warung makan yang ramai saat jam istirahat, pedagang minuman di sudut kantor, hingga pelaku usaha kecil yang menggantungkan harapan pada rutinitas tersebut.

Maka, merumuskan kebijakan kerja fleksibel sejatinya adalah seni menyeimbangkan dua kepentingan, antara dorongan efisiensi dan tanggung jawab menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat. Kebijakan tidak boleh terjebak pada logika penghematan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan efek riaknya terhadap produktivitas aparatur dan stabilitas sosial-ekonomi yang lebih luas.

Pada akhirnya, kebijakan yang baik bukan hanya yang berhasil menekan konsumsi energi, tetapi juga yang mampu menjaga ritme kehidupan masyarakat tetap berjalan. Di sanalah letak kebijaksanaan: ketika efisiensi tidak mengorbankan keberlanjutan dan perubahan tetap berpihak pada keseimbangan.

*) Nicholas Martua Siagian, Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, Penyuluh Anti korupsi Ahli Muda Tersertifikasi LSP KPK, dan alumni Kebangsaan Lemhannas RI

Copyright © ANTARA 2026

Kita (harga ekspor beras) masih di atas 1.000 dolar AS per ton, sementara Thailand, Kamboja itu di 600-an, 500-an dolar AS per ton. Nah, sehingga ada gap harga yang cukup jauh,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai peluang perkembangan ekspor beras Indonesia tetap terbuka, namun memerlukan peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi agar dapat bersaing di pasar internasional.

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan, rencana ekspor beras ke depan perlu dihitung secara lebih matang dengan mempertimbangkan kondisi produksi domestik serta dinamika pasar global.

“Kalau ini (mengembangkan ekspor beras) bisa dilakukan tentu saja bagus, cuma pemerintah menurut saya perlu mengkalkulasi lagi rencana ekspor ini, karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, ekspor beras pada prinsipnya dapat dilakukan ketika pasokan dalam negeri mencukupi atau terjadi swasembada.

Kondisi tersebut, menurut dia, sudah terjadi pada 2025 yang dipengaruhi peningkatan produksi serta adanya sisa impor dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun Faisal menilai daya saing harga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena Indonesia menghadapi persaingan dari negara eksportir besar seperti Thailand dan Kamboja.

“Kita (harga ekspor beras) masih di atas 1.000 dolar AS per ton, sementara Thailand, Kamboja itu di 600-an, 500-an dolar AS per ton. Nah, sehingga ada gap harga yang cukup jauh,” ujar dia.

Dengan kondisi tersebut, ia menilai ekspor beras Indonesia akan sulit bersaing apabila dilakukan melalui mekanisme perdagangan yang mengandalkan kompetisi harga secara langsung di pasar global.

Karena itu, menurut dia, peluang ekspor lebih realistis jika menyasar pasar tertentu melalui kerja sama khusus antarnegara.

“Kecuali dia sifatnya targeted, misalkan diekspor untuk memenuhi kebutuhan jamaah Indonesia saja. Jadi dalam konteks ini berarti ada kerja sama khusus dengan pemerintah Arab Saudi,” tuturnya.

Pemerintah melalui Perum Bulog sebelumnya telah mengekspor beras untuk kebutuhan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Ekspor tersebut mencapai sekitar 2.280 ton dan dikirim dalam dua tahap mulai 28 Februari 2026 sebagai bagian dari dukungan logistik pangan bagi jamaah Indonesia di Tanah Suci.

Pemerintah juga menargetkan pengembangan pasar beras Indonesia di Arab Saudi melalui jaringan ritel modern setelah ekspor beras haji tersebut.

Beberapa jaringan ritel besar seperti Bin Dawood dan Lulu disebut telah menyatakan minat untuk menyerap beras Indonesia, sehingga membuka peluang perluasan pasar tidak hanya untuk kebutuhan haji tetapi juga segmen umrah dan ritel di negara tersebut.

Peneliti CORE Eliza Mardian menilai ekspor beras Indonesia ke Arab Saudi dapat diposisikan sebagai pasar khusus berbasis komunitas.

“Sebetulnya ekspor beras untuk kebutuhan jamaah haji di Arab Saudi itu ekspor captive market berbasis diaspora atau komunitas, bukan ekspor komersial murni,” kata Eliza.

Ia menjelaskan, permintaan beras tersebut lebih dipengaruhi preferensi rasa dan tekstur yang disukai jamaah Indonesia dibandingkan faktor daya saing harga di pasar global.

Eliza menambahkan, Indonesia perlu memenuhi sejumlah prasyarat struktural jika ingin menjadi eksportir beras utama seperti Thailand atau Vietnam.

“Untuk bisa jadi eksportir beras utama seperti Thailand dan Vietnam kita harus memenuhi prasyarat struktural harus konsisten juga seperti surplus produksi yang stabil,” ucapnya.

Untuk mencapai hal tersebut, menurut dia, sektor pertanian perlu terus meningkatkan efisiensi produksi melalui modernisasi dan mekanisasi pertanian untuk bisa bersaing dari sisi harga di pasar global.

Selain itu, peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi keamanan pangan dan penerapan praktik budidaya yang baik juga diperlukan untuk memenuhi standar pasar ekspor.

“Kita juga harus bisa jaga konsistensi pasokan ke retail Timur Tengah, dan ini membutuhkan kontrak jangka panjang dengan volume stabil dan kualitas konsisten,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional pada 2025 tercatat sekitar 34,69 juta ton, meningkat sekitar 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari sekitar 60,21 juta ton gabah kering giling dengan luas panen sekitar 11,32 juta hektare.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

BERLIN - Kanselir Jerman Friedrich Merz meluncurkan kritik baru terhadap etos kerja negaranya, mempertanyakan mengapa karyawan mengambil cuti sakit rata-rata "hampir tiga minggu" setiap tahunnya alih-alih bekerja lebih keras untuk meningkatkan perekonomian nasional yang semakin menurun.

Berkampanye di Baden-Wurttemberg pekan lalu, Merz menargetkan sistem surat keterangan sakit melalui telepon, yang diperkenalkan selama pandemi virus corona, dan bertanya-tanya "apakah itu masih masuk akal saat ini?"

"Apakah itu benar-benar tepat? Apakah itu benar-benar perlu?" tanyanya, menurut Der Spiegel. Ia mengutip data tahun 2024 yang menunjukkan 14,5 hari sakit per karyawan, angka yang mewakili "hampir tiga minggu di mana orang-orang di Jerman tidak bekerja karena sakit."

“Pada akhirnya, kita semua harus bekerja sama… untuk mencapai tingkat kinerja ekonomi yang lebih tinggi daripada yang kita capai saat ini,” katanya.

Kritik ini sejalan dengan dorongan Merz yang berkelanjutan agar warga Jerman bekerja lebih lama dan lebih keras.

Awal pekan ini, ia mengatakan kepada kamar industri bahwa “dengan keseimbangan kehidupan kerja dan minggu kerja empat hari, kemakmuran yang dinikmati negara kita saat ini tidak dapat dipertahankan di masa depan – dan itulah mengapa kita harus bekerja lebih banyak.”

Ekonomi Jerman mengalami pukulan besar ketika negara tersebut ikut serta dalam sanksi Barat terhadap Rusia pada tahun 2022. Sebelum eskalasi konflik Ukraina, Jerman bergantung pada Rusia untuk 55% gas alamnya.

Operasi raksasa minyak Rusia Rosneft juga menyumbang sekitar 12% dari total kapasitas pengolahan minyak negara tersebut, menurut Bloomberg.

Keputusan untuk meninggalkan impor energi murah dari Rusia memainkan peran utama dalam memperlambat perekonomian, yang mengalami kontraksi pada tahun 2023 dan 2024 – penurunan tahunan berturut-turut pertama sejak awal tahun 2000-an.

Bild melaporkan pada bulan Oktober bahwa harga listrik dan gas telah naik masing-masing sebesar 14% dan 74% dari tahun 2022 hingga 2025.

Agustus lalu, kanselir menyatakan bahwa "negara kesejahteraan seperti yang kita miliki saat ini tidak lagi dapat dibiayai dengan apa yang mampu kita tanggung secara ekonomi."

Terlepas dari tren ekonomi yang merugikan ini, Merz telah memprioritaskan militerisasi negara, dengan alasan ancaman Rusia yang dirasakan. Pada bulan Mei, kanselir berjanji untuk mengubah militer Jerman menjadi "tentara konvensional terkuat di Eropa."