Bisnis.com, MAKKAH — Pemulangan jemaah haji Indonesia telah berjalan dan sejumlah kelompok terbang (kloter) sudah mendarat di Tanah Air. Jemaah haji gelombang pertama diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah.

Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah memasuki fase pemulangan jemaah ke Tanah Air. Hingga siang hari waktu Arab Saudi, sebanyak 19 kelompok terbang (kloter) jemaah haji Indonesia gelombang pertama telah diberangkatkan

Kepala Daerah Kerja Makkah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Ihsan Faisal, mengatakan proses pemulangan perdana dimulai pada Minggu (31/5/2026) malam atau bertepatan dengan 14 Zulhijah 1447 H.

Kloter pertama yang diterbangkan menuju Indonesia berasal dari embarkasi Batam, yakni BTH 1. Setelah itu, keberangkatan dilanjutkan secara bertahap oleh kloter-kloter dari berbagai embarkasi lainnya.

"Alhamdulillah sampai siang ini kami sudah melepas 19 kloter jemaah haji gelombang pertama menuju Tanah Air," ujar Ihsan, dikutip pada Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, keberangkatan kloter perdana mendapat perhatian langsung dari pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Sejumlah pejabat dari Kementerian Haji dan Umrah maupun otoritas haji Arab Saudi hadir untuk memastikan proses pemulangan berjalan sesuai rencana.

Menurutnya, fase pemulangan merupakan bagian penting dari operasional haji yang membutuhkan perhatian dan pengawalan yang sama seperti saat kedatangan maupun fase puncak ibadah.

Meski seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) telah selesai, PPIH Arab Saudi menegaskan pelayanan terhadap jemaah belum berakhir.

Ihsan mengatakan seluruh petugas diminta tetap memberikan layanan maksimal hingga jemaah terakhir meninggalkan Arab Saudi.

"Kami masih memiliki kewajiban melayani jemaah sampai kloter terakhir pulang ke Indonesia," katanya.

Oleh karena itu, seluruh unsur layanan, mulai dari akomodasi, transportasi, kesehatan, hingga pendampingan jemaah di bandara, tetap disiagakan selama proses pemulangan berlangsung.

Pemulangan Jemaah Haji Indonesia hingga Akhir Juni

Ihsan menjelaskan bahwa pemulangan jemaah gelombang pertama yang saat ini masih berada di Makkah akan berlangsung melalui Bandara Jeddah hingga 22 Juni 2026.

Setelah fase tersebut selesai, jemaah gelombang kedua akan diberangkatkan terlebih dahulu menuju Madinah untuk menjalani rangkaian ibadah dan ziarah, sebelum kembali ke Indonesia melalui bandara di kota tersebut.

Dengan skema tersebut, proses pemulangan jemaah haji Indonesia akan berlangsung secara bertahap sepanjang Juni 2026.

Berdasarkan jadwal operasional yang telah ditetapkan, pemulangan kloter terakhir dijadwalkan selesai pada 30 Juni 2026.

PPIH Arab Saudi berharap seluruh tahapan kepulangan dapat berjalan tertib dan lancar, sehingga seluruh jemaah dapat kembali ke daerah asal masing-masing dalam kondisi sehat dan selamat.

Bisnis.com, MAKKAH — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menyiapkan 585 petugas badal haji untuk mewakilkan pelaksanaan ibadah haji jemaah Indonesia yang wafat atau mengalami sakit berat selama musim haji 1447 H/2026 M. Begini mekanisme pengaturannya.

Kepala Seksi Bimbingan Ibadah (Bimbad) Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi, Erti Herlina menjelaskan bahwa badal haji merupakan pelaksanaan ibadah haji oleh seseorang atas nama jemaah lain yang tidak dapat menuntaskan rangkaian ibadahnya. Petugas badal tidak melaksanakan haji untuk dirinya, tetapi untuk orang lain.

Menurut Erti, PPIH Arab Saudi sudah menyiapkan 585 petugas badal haji. Namun, dia berharap para petugas itu tidak harus melakukan badal, yang berarti tidak banyak jemaah haji yang wafat maupun sakit berat sehingga tidak bisa melakukan haji sendiri.

"Jumlah petugas yang sudah di-SK-kan [ada dalam Surat Keterangan], 585 pembadal sudah kami siapkan. Mudah-mudahan itu tidak terpakai," ujar Erti saat diwawancarai tim Media Center Haji (MCH) pada Sabtu (23/5/2026).

Petugas pembadal tidak dipilih secara sembarangan. Syarat utama bagi pembadal adalah sudah pernah menunaikan ibadah haji untuk dirinya sendiri serta memahami ilmu manasik haji secara menyeluruh.

"Bagi yang belum melaksanakan haji tentunya tidak bisa menjadi pembadal," katanya.

Selain itu, para pembadal juga harus memahami teknis manasik agar keluarga jemaah yang dibadalhajikan memperoleh kepastian dan ketenangan terkait pelaksanaan ibadah tersebut.

Erti menjelaskan, jemaah yang berhak dibadalhajikan meliputi jemaah wafat di Arab Saudi maupun yang meninggal sejak di embarkasi atau embarkasi antara sebelum menyelesaikan ibadah haji.

"Ketika para jemaah itu meninggal di sana, sudah wajib dibadalkan oleh kita para petugas yang ada di Arab Saudi," ujarnya.

Mekanisme Badal Haji

Mekanisme badal haji tahun ini mengacu pada regulasi baru Kementerian Haji dan Umrah melalui KMU Nomor 68 tentang Safari Wukuf dan Badal Haji serta SK PPIH Arab Saudi Nomor 21 tentang Tim Pelaksana Badal Haji.

Dalam aturan tersebut, pemerintah membentuk tim khusus yang terdiri atas unsur bimbingan ibadah, kesehatan, hingga bidang perlindungan jemaah.

"Tim ini nanti yang akan mengajukan calon-calon pembadal dan itu di-SK-kan oleh Ketua PPIH," kata Erti.

Setelah ditetapkan, para pembadal akan memperoleh surat tugas resmi dari Kepala Daerah Kerja Makkah yang memuat identitas jemaah yang dibadalhajikan.

"Siapa membadalkan siapa itu tertuang dalam surat tugas. Sehingga nanti ada kepastian siapa yang bertanggung jawab berkait dengan jemaah yang dibadalkan," ujarnya.

Hingga Sabtu (23/5/2026), jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi tercatat sebanyak 75 orang, ditambah empat jemaah yang meninggal di embarkasi. Dengan demikian, total jemaah yang akan dibadalhajikan mencapai 79 orang.

Sementara itu, terdapat 135 jemaah yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dan dipantau kondisinya menjelang fase puncak haji di Arafah.

"Nanti sampai tanggal 8 [Dzulhijjah], apakah mereka ada kemungkinan untuk sembuh. Namun, ketika memang sampai tanggal 8 [Zulhijah] kondisinya masih belum memungkinkan, itu akan dibadalkan," kata Erti.

Dia menjelaskan ritual badal haji pada dasarnya sama dengan pelaksanaan haji biasa. Perbedaannya hanya terletak pada niat yang ditujukan untuk jemaah yang dibadalkan.

"Ritualnya sama, tidak ada yang berbeda. Hanya niatnya saja yang berbeda," ujarnya.

Dalam praktiknya, satu petugas hanya diperbolehkan membadalhajikan satu jemaah. Ketentuan tersebut diterapkan untuk memastikan kejelasan tanggung jawab dan administrasi.

"Jadi satu petugas hanya membadalkan satu jemaah. Tidak bisa dua," katanya.

PPIH Arab Saudi juga akan memberikan sertifikat kepada keluarga jemaah sebagai bukti bahwa badal haji telah dilaksanakan.

"Nanti ini akan diberikan sertifikat kepada keluarga almarhum sebagai bukti bahwa almarhum-almarhumah telah dilaksanakan hajinya," ujar Erti.

Dia menambahkan ketentuan badal haji berlaku sama bagi seluruh jemaah, termasuk jemaah yang sempat hilang lalu dinyatakan wafat.

"Prosesi badal hajinya sama," katanya.

Bisnis.com, MAKKAH — Jemaah haji Indonesia yang sempat hilang di Makkah, Muhammad Firdaus Akhlan, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

M. Firdaus Akhlan yang berusia 72 tahun, anggota kelompok terbang (kolter) JKG 27, telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah pencarian selama sepekan.

Koordinator Bidang Komunikasi, Media Center Haji, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2026, Hasan Affandi, mengatakan proses pencarian jemaah haji Indonesia tersebut melalui koordinasi intensif antara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi dengan otoritas setempat.

“Berdasarkan laporan tim di lapangan dan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, Bapak Mohamad Firdaus ditemukan dalam keadaan wafat. Innalillahi wa innailaihi roji’un,” kata Hasan dalam konferensi pers pada Jumat (22/5/2026) sore waktu Arab Saudi.

Pemerintah Indonesia melalui PPIH Arab Saudi menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Mohamad Firdaus.

Hasan mengatakan pemerintah juga telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit Arab Saudi, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, serta petugas haji yang selama beberapa hari melakukan pencarian terhadap jemaah haji asal Indonesia tersebut.

“Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada Almarhum dan memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan,” ujarnya.

Dia menambahkan pemerintah melalui PPIH Arab Saudi akan menyiapkan badal haji bagi almarhum yang dilakukan oleh petugas haji Indonesia.

Hasan meminta seluruh jemaah dan petugas haji Indonesia meningkatkan kepedulian selama berada di Tanah Suci untuk mencegah kasus jemaah haji hilang kembali terjadi.

“Bila melihat jemaah yang berjalan sendirian, tampak kebingungan, kelelahan, atau terpisah dari rombongan, segera sapa dan tanyakan kondisinya,” katanya.

Dia mengingatkan agar jemaah haji lansia tidak berjalan sendiri tanpa pendampingan, terutama di area padat di Makkah maupun lokasi ibadah haji lainnya.

“Jangan biarkan jemaah berjalan sendiri tanpa pendampingan, terutama jemaah lansia, disabilitas, perempuan, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu,” ujar Hasan.

PPIH Arab Saudi juga meminta jemaah haji Indonesia segera melapor kepada petugas sektor, petugas kloter, maupun pos layanan haji apabila menemukan jemaah yang tersesat atau membutuhkan bantuan.

“Petugas haji Indonesia hadir untuk mendampingi, melayani, dan melindungi jemaah selama berada di Tanah Suci,” kata Hasan.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj menertibkan praktik pengkavlingan tenda jemaah oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) saat meninjau kesiapan Arafah jelang puncak ibadah haji 2026.

Dalam inspeksi di kawasan Arafah, Kamis (21/5/2026), Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak terlihat merobek sejumlah kertas penanda bertuliskan nama kloter dan KBIHU yang ditempel di pintu masuk tenda jemaah. Penanda itu ditemukan di sejumlah tenda yang dikelola syarikah Rakeen maupun Duyuful Bait.

Berdasarkan pantauan tim Media Center Haji (MCH) di lapangan, sebagian kertas bahkan mencantumkan logo syarikah sehingga terkesan sebagai penempatan resmi dari pengelola. Dahnil menilai tindakan tersebut berpotensi merugikan jemaah lain karena penempatan tenda seharusnya diatur oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, bukan oleh kelompok tertentu.

“Yang melakukan pengkavlingan ini adalah KBIHU. Mereka memilih tenda sendiri tanpa sepengetahuan Kementerian Haji,” kata Dahnil saat inspeksi di Arafah bersama Amirulhaj, Kamis (21/5/2026).

Dia meminta syarikah menegur KBIHU yang melakukan penandaan sepihak di tenda-tenda Arafah maupun Mina. Menurutnya, praktik serupa menjadi salah satu penyebab banyak jemaah tidak mendapatkan tempat saat puncak haji tahun lalu.

“Tahun kemarin banyak jemaah yang tidak dapat tenda gara-gara perilaku ini,” ujarnya.

Dahnil juga mengingatkan bahwa KBIHU yang tidak mematuhi aturan dapat dikenai sanksi hingga pencabutan izin operasional.

“Kasihan jemaah nanti. Ada yang enggak dapat tenda gara-gara mengatur sendiri. Semestinya yang ngatur Kemenhaj,” katanya.

Temuan dalam Sidak Persiapan Puncak Haji: Bed Tenda Tidak Sesuai Data

Dalam peninjauan yang sama, Amirulhaj yang dipimpin Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf juga menemukan ketidaksesuaian jumlah tempat tidur atau bed dengan data kapasitas tenda. Gus Irfan mengatakan terdapat tenda yang di daftar kapasitasnya tercantum 360 orang, tetapi jumlah bed di dalam hanya sekitar 320 unit.

“Ini salah satu temuan dan saya khawatir ada temuan-temuan lain,” kata Gus Irfan di Arafah.

Dia mengaku tidak ingin persoalan kekurangan tempat tidur terulang seperti musim haji tahun sebelumnya. Saat itu, sebagian jemaah dilaporkan tidak mendapatkan tempat hingga Pemerintah Arab Saudi harus menambah tenda darurat.

Oleh karena itu, Kemenhaj meminta tim di lapangan melakukan penghitungan manual agar jumlah bed sesuai dengan kapasitas jemaah yang akan ditempatkan.

Gus Irfan juga meminta Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heryawan tetap berada di Arafah untuk mengawasi penyelesaian persoalan tersebut secara langsung.

“Mudah-mudahan dalam lima hari ini bisa kita kejar semuanya yang kekurangan-kekurangannya,” katanya.

Selain kapasitas tenda, Amirulhaj juga menyoroti jumlah toilet yang dinilai belum ideal untuk melayani jemaah selama fase Armuzna. Menurut Gus Irfan, rasio toilet di sejumlah titik masih sekitar 1 toilet untuk 50 jemaah. Meski fasilitas dalam kondisi bersih dan layak, jumlah tersebut dinilai belum memenuhi standar kenyamanan.

“Ini memang sementara yang bisa kita capai. Tahun depan kalau masih ingin kita pakai, tambahin lagi jumlah toilet,” katanya.

Pemerintah Indonesia saat ini memfokuskan persiapan pada fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang dimulai pada 25 Mei 2026. Fase tersebut menjadi periode paling krusial karena jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul di lokasi yang sama dalam waktu bersamaan.

Bisnis.com, MAKKAH — Layanan bus shalawat akan berhenti beroperasi pada 22 Mei 2026 Pukul 18.00 waktu Arab Saudi (WAS). Jemaah haji dapat menjalankan ibadah wajib di musala hotel maupun masjid terdekat.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mengumumkan jadwal bus shalawat itu pada Rabu (20/5/2026) malam. Pengumuman disampaikan melalui petugas haji kepada para jemaah maupun melalui media sosial Kemenhaj.

Penghentian sementara bus shalawat merupakan keputusan yang sesuai kebijakan Pemerintah Arab Saudi.

Layanan bus shalawat berhenti sementara pada Jumat (22/5/2026) atau 5 Zulhijah 1447 H pukul 18.00 WAS. Jemaah haji perlu mengantisipasi jadwal tersebut, sehingga apabila berencana mengunjungi Masjidilharam pada Jumat, agar kembali ke hotel sebelum layanan bus shalawat berhenti.

Ketika bus shalawat berhenti beroperasi, jemaah haji dapat tetap menjalankan ibadah wajib di musala hotel maupun masjid terdekat dari hotel. Hal itu sejalan dengan imbauan Kemenhaj agar para jemaah haji menghemat tenaga, menjaga kesehatan, dan mempersiapkan diri menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Nantinya, sesudah wukuf, layanan bus shalawat akan dibuka kembali pada Minggu (31/5/2026) atau 14 Zulhijah 1447 H.

Kepala Bidang Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, menjelaskan bahwa penghentian sementara layanan bus shalawat bertepatan dengan hari Jumat, sesuai kebijakan pemerintah Arab Saudi. Dia pun mengimbau agar jemaah haji tidak memaksakan diri melaksanakan salat di Masjidilharam.

"Sebaiknya [pada Jumat 5 Zulhijah 1447 H] jemaah tidak memaksakan diri salat di Masjidilharam, tetapi lebih baik banyak salat di masjid atau musala hotel masing-masing," ujar Syarif saat diwawancarai tim Media Center Haji (MCH) pada Rabu (20/5/2026) malam.

Syarif juga menjelaskan bahwa masih terdapat kelompok terbang (kloter) yang akan tiba di Arab Saudi pada saat penghentian sementara layanan bus shalawat. Oleh karena itu, PPIH Arab Saudi tetap menyediakan bus untuk melayani jemaah haji tersebut melakukan umrah wajib.

Akan terdapat sekitar 30 unit armada untuk melayani umrah wajib para jemaah haji di kloter tersebut. Menurut Syarif, petugas haji akan menyiapkan bus dengan model city bus normal maupun bus khusus lansia.

"Kami siapkan, terutama untuk yang umrah wajib karena kemungkinan tanggal 22 [Mei] itu masih ada kloter akhir yang akan tiba di Kota Makkah, sehingga seluruh jemaah, agar tidak risau, kloter akhir pun kami masih bisa menyiapkan [bus] untuk mereka melaksanakan umrah wajib," ujar Syarif.

Bisnis.com, MAKKAH — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi melakukan pencarian terhadap seorang jemaah haji Indonesia yang dilaporkan hilang di Makkah sejak Jumat (15/5/2026).

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, mengatakan jemaah tersebut bernama Muhammad Firdaus Ahlan yang tergabung dalam Rombongan 1 KBIH Imam Bonjol. Firdaus tergabung dalam kelompok terbang (kloter) JKG 27.

"Kami atas nama Kementerian Haji dan Umrah beserta seluruh PPIH menyampaikan keprihatinan mendalam kepada istri dan keluarga serta seluruh anggota rombongan," ujar Ichsan di Makkah, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, laporan kehilangan diterima melalui kanal Kawal Haji pada Sabtu (16/5/2026). Berdasarkan kronologi yang diterima petugas, Muhammad Firdaus Ahlan keluar hotel seorang diri pada Jumat (15/5/2026) pagi sebelum salat Jumat.

Dari hasil penelusuran rekaman CCTV hotel, jemaah tersebut terlihat keluar hotel sekitar pukul 09.04 waktu Arab Saudi dengan mengenakan kaos putih dan sarung hitam. Saat itu dia tidak membawa kartu identitas selain gelang haji yang melekat di tangan.

"Yang bersangkutan keluar dari hotel sendirian tanpa membawa pengenal apa pun kecuali gelang haji," kata Ichsan.

Dia menjelaskan, suasana hotel saat itu relatif sepi karena sebagian besar jemaah telah bersiap menuju Masjidilharam untuk melaksanakan salat Jumat.

Sejak laporan diterima, PPIH langsung membentuk sejumlah tim pencarian. Tim pertama bertugas menyisir hotel-hotel sekitar, area Masjidil Haram, hingga titik-titik yang kemungkinan dilalui jemaah. Sementara tim lainnya menyisir jalan-jalan di Kota Makkah.

PPIH juga mengerahkan petugas perlindungan jemaah atau linjam untuk membantu proses pencarian.

"Kami juga melakukan pencarian sampai ke rumah sakit-rumah sakit di Makkah maupun di luar Kota Makkah," ujar Ichsan.

Selain itu, PPIH telah berkoordinasi intensif dengan aparat kepolisian Arab Saudi dan membuat laporan resmi terkait hilangnya jemaah tersebut.

Menurut Ichsan, pemerintah juga memberikan pendampingan khusus kepada istri Muhammad Firdaus Ahlan yang turut mendampingi pelaksanaan ibadah haji suaminya di Tanah Suci.

PPIH mengimbau jemaah Indonesia yang berada di Arab Saudi agar segera melapor kepada petugas terdekat apabila melihat atau memperoleh informasi terkait keberadaan Muhammad Firdaus Ahlan.

"Kami juga mengimbau agar jemaah tidak bepergian sendirian dan saling menjaga satu sama lain," katanya.

PPIH meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, termasuk foto maupun narasi spekulatif yang berpotensi menimbulkan keresahan keluarga.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia turut mendoakan agar Bapak Muhammad Firdaus Ahlan segera ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat," ujar Ichsan.

```

Bisnis.com, MAKKAH — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memastikan bahwa jemaah haji Indonesia yang berangkat secara mandiri tetap memperoleh layanan, pendampingan, dan bimbingan selama menjalankan ibadah haji 2026 di Tanah Suci.

Pemerintah menegaskan tidak ada perbedaan pelayanan antara jemaah mandiri dan jemaah yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi, Abdul Basir, mengatakan bahwa setiap musim haji selalu terdapat jemaah yang memilih berangkat tanpa bergabung dalam KBIHU maupun Lembaga Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (LBIHU). Meski demikian, seluruh jemaah tetap berada dalam sistem pelayanan pemerintah.

"Jemaah mandiri tetap kami layani. Mereka akan dibimbing oleh pembimbing ibadah di masing-masing kloter, juga dibantu ketua rombongan dan ketua regu," ujar Abdul Basir saat diwawancarai tim Media Center Haji (MCH) di Jeddah, Jumat (16/5/2026).

Jemaah haji mandiri merupakan jemaah reguler yang berangkat tanpa mengikuti lembaga pembimbing ibadah tertentu. Mereka tetap tercatat dalam kloter resmi pemerintah, tetapi memilih menjalani persiapan manasik, pembelajaran ibadah, hingga aktivitas selama haji secara mandiri.

Berbeda dengan jemaah yang mengikuti KBIHU, jemaah mandiri umumnya tidak memperoleh pendampingan tambahan dari pembimbing swasta sejak di Tanah Air hingga di Arab Saudi.

Jemaah KBIHU biasanya mendapatkan layanan manasik tambahan, pendamping ibadah khusus, hingga koordinasi kelompok yang lebih intensif selama pelaksanaan ibadah haji.

Meski demikian, seluruh layanan utama haji tetap diberikan pemerintah kepada semua jemaah tanpa pengecualian, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, hingga bimbingan ibadah resmi dari PPIH.

Menurut Basir, pola pelayanan berbasis kelompok terbang atau kloter menjadi instrumen utama untuk memastikan seluruh jemaah tetap terpantau selama berada di Arab Saudi.

"Pemerintah tetap hadir membimbing, baik dari sisi ibadah, kesehatan, maupun perjalanan. Semua dilakukan untuk memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan baik," katanya.

Dia menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tidak membedakan pelayanan berdasarkan latar belakang pembimbingan jemaah.

"Baik jemaah yang melalui KBIHU maupun yang mandiri, semuanya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

PPIH Arab Saudi saat ini juga tengah mempersiapkan pelayanan fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Seluruh jemaah, termasuk jemaah mandiri, akan mengikuti skema pelayanan yang sama sesuai pengaturan kloter masing-masing.

Pemerintah mengimbau jemaah tetap aktif berkoordinasi dengan ketua regu, ketua rombongan, dan petugas kloter agar tidak mengalami kendala selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.

Bisnis.com, MAKKAH — Sebanyak 168.009 jemaah haji Indonesia yang tergabung dalam 435 kelompok terbang (kloter) telah tiba di Tanah Suci melalui Bandara Madinah dan Jeddah. Semakin banyak jemaah yang tiba di Makkah menjelang puncak haji.

Jumlah tersebut setara sekitar 83% dari total jemaah haji Indonesia tahun ini. Puncak kedatangan diperkirakan terus berlangsung hingga 22 Mei 2026 sebelum seluruh fokus pelayanan dialihkan ke fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Kepala Daerah Kerja Bandara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Abdul Basir, mengatakan bahwa operasional kedatangan jemaah haji sejauh ini berjalan terkendali, meskipun jumlah jemaah lanjut usia (lansia) cukup tinggi.

“Untuk update kedatangan jemaah haji sampai siang ini total sudah mencapai 435 kloter atau sekitar 83% dari total jemaah kita,” ujar Abdul Basir di Jeddah, Sabtu (16/5/2026).

Dari total jemaah yang telah tiba di Arab Saudi, sebanyak 36.627 orang merupakan jemaah lanjut usia (lansia). Jumlah itu mencapai sekitar 21% dari keseluruhan jemaah haji Indonesia tahun ini.

Tingginya jumlah jemaah lansia menjadi perhatian serius PPIH Arab Saudi, terutama dalam pelayanan kedatangan di Bandara King Abdulaziz Jeddah hingga proses keberangkatan menuju hotel pemondokan di Makkah.

Basir menjelaskan bahwa setelah fase kedatangan selesai, petugas daerah kerja Bandara akan langsung diperbantukan untuk memperkuat layanan puncak haji 2026 di Armuzna.

“Sebelum kedatangan jemaah terakhir selesai pun, kami sudah mulai konsolidasi penugasan Armuzna. Teman-teman Daker Bandara nantinya akan bertugas sebagai Satgas Arafah,” katanya.

Menurut dia, para petugas bandara dijadwalkan mulai bergerak menuju Makkah pada 23 Mei 2026 sebelum ditempatkan di kawasan Arafah guna menyambut kedatangan jemaah mulai 25 Mei 2026.

PPIH Arab Saudi juga mencatat adanya lonjakan jumlah pengguna kursi roda dalam satu kloter. Kondisi itu terjadi pada Kloter 10 Embarkasi Aceh (BTJ 10) yang membawa 37 jemaah pengguna kursi roda. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi selama operasional kedatangan jemaah haji Indonesia tahun ini.

“Memang membutuhkan waktu lebih panjang dalam pelayanan, tetapi seluruh petugas tetap siaga untuk melayani jemaah, terutama jemaah lansia,” ujar Basir.

Meski operasional kedatangan berlangsung padat, sejumlah persoalan di lapangan disebut masih dapat ditangani dengan cepat oleh petugas. Mulai dari jemaah sakit setelah keluar dari gate kedatangan hingga paspor yang tertinggal di pesawat.

“Ada beberapa jemaah yang sakit dan langsung kami tangani serta dirujuk ke rumah sakit. Ada juga paspor yang tertinggal di pesawat atau terbawa jemaah lain, tetapi semuanya bisa ditangani petugas di lapangan,” katanya.

Menjelang puncak ibadah haji 2026, PPIH Arab Saudi juga mengingatkan jemaah agar menjaga kondisi fisik. Suhu udara di Makkah dan Madinah disebut terus meningkat dalam beberapa hari terakhir.

“Cuaca sekarang semakin panas, bahkan hari ini terasa lebih panas dibanding kemarin. Karena itu jemaah harus menjaga kesehatan, cukup istirahat, banyak minum, dan tidak terlalu sering keluar hotel,” ujar Basir.

Dia meminta jemaah mengurangi aktivitas yang terlalu menguras tenaga, termasuk terlalu sering menjalankan ibadah sunnah di luar hotel sebelum fase Armuzna dimulai.

“Ibadah sebaiknya dilakukan di hotel dulu, kecuali memang untuk kewajiban ibadah yang harus dilakukan di Masjidilharam,” pungkasnya.

Bisnis.com, MAKKAH — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mematangkan skema murur bagi jemaah haji Indonesia menjelang fase puncak haji 2026 di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Lewat skema ini, jemaah lanjut usia, risiko tinggi (risti), dan pendampingnya akan langsung diberangkatkan menuju Mina tanpa turun dan mabit di Muzdalifah.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Puji Raharjo mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kepadatan jemaah di Muzdalifah sekaligus menjaga kondisi kesehatan jemaah rentan selama pelaksanaan puncak ibadah haji.

“Karena keterbatasan space di Muzdalifah, nanti sebagian jemaah kita yang risiko tinggi, lansia, punya komorbid dan pendampingnya akan langsung kita bawa ke Mina,” ujar Puji di Makkah, Jumat (16/5/2026).

Menurut dia, jemaah yang masuk kategori murur nantinya tetap menjalani wukuf di Arafah, tetapi setelah itu langsung melanjutkan perjalanan menuju Mina menggunakan bus tanpa turun di Muzdalifah.

“Ini yang mereka tidak harus turun di Muzdalifah dan tidak harus menunggu tengah malam untuk melewati Muzdalifah,” katanya.

Sementara itu, jemaah yang dalam kondisi sehat tetap akan menjalani mabit di Muzdalifah sebelum diberangkatkan menuju Mina setelah lewat tengah malam sebagaimana skema reguler.

Puji yang juga menjabat Wakil Penanggung Jawab II PPIH Arab Saudi, menjelaskan bahwa saat ini Satgas Armuzna bersama PPIH masih memfinalisasi mekanisme teknis pelaksanaan murur dan tanazul, termasuk pembagian kategori jemaah serta standar operasional di lapangan.

Koordinasi juga dilakukan dengan ketua kloter, pembimbing ibadah, tenaga kesehatan hingga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) untuk memastikan seluruh skema berjalan lancar saat puncak haji nanti.

“Kita berharap semua jemaah bisa mengikuti puncak ibadah haji secara normal, sehat, dan tanpa terkendala hal-hal yang menghambat ibadah,” ujarnya.

Menurut Puji, kepatuhan jemaah terhadap arahan petugas menjadi faktor penting dalam kelancaran pergerakan jemaah haji Indonesia selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). PPIH tidak ingin persoalan keterlambatan pergerakan dan kepadatan ekstrem seperti musim haji sebelumnya kembali terulang.

“Kita tidak ingin ada lagi jemaah yang kesiangan keluar dari Muzdalifah atau sampai harus berjalan kaki karena kepadatan,” katanya.

Selain mematangkan skema murur, PPIH juga menyiapkan petugas lebih awal di Arafah dan Mina untuk membantu pengaturan kedatangan jemaah. Sejumlah petugas bahkan disiagakan khusus di Mina sebelum fase Armuzna dimulai agar jemaah tidak tersesat dan dapat langsung menempati tenda sesuai kloter.

“Ada petugas yang memang kita dedikasikan khusus di Mina supaya jemaah tidak tersesat dan bisa terlayani dengan baik,” ujar Puji.

Dia menyebut sebagian petugas yang ditempatkan khusus di Mina merupakan personel berpengalaman yang telah beberapa kali mengikuti operasional haji. Mereka diprioritaskan membantu pelayanan dibanding melaksanakan ibadah haji.

Di sisi lain, PPIH Arab Saudi juga tetap menyiapkan layanan safari wukuf bagi jemaah lansia dan disabilitas. Namun jumlah peserta safari wukuf tahun ini direncanakan lebih sedikit dibanding musim haji sebelumnya.

“Arahan Pak Menteri dan Pak Wamen sekira 300 sampai 400 orang. Tahun lalu sekira 525 orang,” katanya.

Menurut Puji, berkurangnya jumlah peserta safari wukuf menunjukkan proses pengawasan kesehatan jemaah sejak di Indonesia hingga tiba di Arab Saudi kini berjalan lebih ketat. Menjelang pelaksanaan wukuf di Arafah, Puji kembali mengingatkan jemaah agar menjaga stamina dan tidak memaksakan diri melakukan aktivitas berat seperti umrah berulang kali maupun ibadah sunnah yang menguras tenaga.

Puncak ibadah haji 2026 dijadwalkan dimulai pada 8 Zulhijah 1447 Hijriah atau 25 Mei 2026 ketika jemaah mulai bergerak dari Makkah menuju Arafah untuk menjalani wukuf pada 9 Zulhijah.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj menemukan dugaan praktik pungutan ilegal atau pungli layanan kursi roda yang melibatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) di Arab Saudi. Modus tersebut diduga dilakukan dengan memungut biaya jauh di atas tarif resmi kepada jemaah lansia dan disabilitas demi meraup keuntungan sepihak.

Kepala Bidang Perlindungan Jemaah (Linjam) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Muftiono, mengatakan praktik tersebut kini tengah dalam proses pemeriksaan.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menyediakan layanan kursi roda resmi yang dikoordinasikan tim Lansia dan Disabilitas (Landis) bagi jemaah yang menjalankan ibadah tawaf dan sa’i saat umrah wajib. Namun, di lapangan ditemukan adanya KBIHU yang melakukan pungutan kolektif kepada jemaah dengan nominal yang tidak wajar.

“Kalau memang dia menggunakan mukimin atau orang yang di luar ketentuan itu sangat berbahaya bagi jemaah. Kedua, ya biasanya ya anggarannya terlalu besar,” ujar Muftiono di Makkah, Selasa (12/5/2026).

PPIH juga masih menelusuri dugaan penggunaan jasa pendorong kursi roda ilegal atau mukimin tanpa izin resmi dari otoritas Arab Saudi. Praktik tersebut dinilai berisiko tinggi karena dapat membahayakan keselamatan jemaah apabila pendorong ilegal ditangkap aparat keamanan Saudi saat proses ibadah berlangsung.

Muftiono menegaskan jemaah bisa terlantar di tengah pelaksanaan tawaf atau sa’i apabila menggunakan jasa tidak resmi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum KBIHU diduga mematok tarif hingga Rp10 juta per jemaah untuk layanan kursi roda di Masjidil Haram. Tim Media Center Haji bahkan menemukan ada jemaah yang diminta membayar sekitar Rp7 juta untuk layanan serupa.

Padahal, tarif resmi jasa dorong kursi roda di Masjidil Haram berkisar 300 riyal Saudi atau sekitar Rp1,38 juta. Saat waktu-waktu padat ibadah, tarif maksimal layanan resmi umumnya hanya mencapai sekitar 600 riyal Saudi atau setara Rp2,7 juta.

Petugas resmi layanan kursi roda di Masjidil Haram biasanya menggunakan rompi bertuliskan “Carts Service”.

“Kami mengingatkan jangan main-main dengan melakukan pelanggaran karena yang dilayani adalah orangtua kita, saudara-saudara kita,” kata Muftiono.

Selain persoalan kursi roda, Kementerian Haji dan Umrah juga menyoroti dugaan pelanggaran kegiatan city tour dan ziarah yang diorganisasi sejumlah KBIHU. Pemerintah telah mengeluarkan edaran larangan city tourke luar Makkah dan Madinah serta pembatasan umrah maksimal tiga kali sebelum puncak ibadah haji.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga kondisi fisik jemaah tetap stabil menjelang fase puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Sekretaris Ditjen Pelayanan Haji sekaligus Wakil Ketua I PPIH Arab Saudi, Abdul Haris, menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran yang dilakukan pengelola KBIHU. Sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional disiapkan bagi pihak yang terbukti melanggar ketentuan.

Untuk mencegah kasus serupa terulang, PPIH juga mulai melakukan pembinaan dan koordinasi dengan KBIHU, petugas sektor, hingga petugas kloter.

“Kita berharap semuanya dapat bersinergi memberikan layanan yang terbaik termasuk juga masalah-masalah yang dihadapi kami berharap betul bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” ujar Haris.

Pemerintah menegaskan proses pemeriksaan akan terus dikawal guna memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mencatat distribusi konsumsi bagi jemaah haji Indonesia telah mencapai 2,78 juta box. Jumlahnya akan terus bertambah seiring berlanjutnya keberangkatan jemaah haji gelombang 2 langsung ke Makkah, Arab Saudi.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha menjelaskan bahwa hingga Jumat (8/5/2026), Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah mendistribusikan 2.129.003 box makanan di Madinah dan 653.115 box di Makkah.

Secara total, 2,78 juta box makanan sudah terdistribusikan kepada para jemaah haji. Ichsan mengatakan bahwa distribusi konsumsi menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk menjaga kondisi fisik jemaah menjelang puncak ibadah haji.

"Kebutuhan makan jemaah terus kami pastikan terpenuhi dengan baik, tepat waktu, dan sesuai standar gizi," ujar Ichsan dalam konferensi pers di Makkah pada Sabtu (9/5/2026).

Ichsan memastikan bahwa PPIH melakukan pengawasan distribusi secara ketat, mulai dari kualitas makanan, kebersihan, ketepatan waktu distribusi, hingga kecukupan gizi bagi jemaah.

Selain itu, PPIH juga menyajikan menu-menu dengan cita rasa nusantara agar rasa rindu jemaah haji terhadap makanan Indonesia bisa tetap terobati.

Kemenhaj juga menegaskan bahwa penguatan layanan konsumsi menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan jemaah di tengah suhu Arab Saudi yang berkisar 38–42 derajat Celsius.

Selain konsumsi, pemerintah turut memperkuat layanan transportasi dan akomodasi menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang diperkirakan menjadi periode paling padat dalam operasional haji tahun ini.

Berdasarkan data dashboard haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) hingga Sabtu (9/5/2026) pukul 09.00 waktu Arab Saudi, sebanyak 118.700 jemaah haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Artinya, 58,37% jemaah haji Indonesia sudah berada di Madinah dan Makkah.

Bisnis.com, MAKKAH — Jemaah haji khusus Indonesia mulai tiba di Tanah Suci, dengan masuknya rombongan perdana di Bandara Prince Mohammad Bin Abdul Aziz, Madinah. Para jemaah haji khusus akan menjalani rangkaian ibadah dengan durasi lebih singkat dibandingkan haji reguler.

Sebanyak 42 jemaah haji bagian dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Patuna Travel tiba di Madinah pada Sabtu (2/5/2026). Rombongan tersebut terdiri dari 39 jemaah haji dan tiga petugas pendamping.

Kedatangan mereka disambut oleh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja Bandara bersama tim pengawasan haji khusus di Madinah.

Pembimbing ibadah haji Patuna Travel, Ahmad Saifuddin, mengatakan bahwa para jemaah haji khusus akan berada di Madinah selama 8 hingga 10 hari untuk menjalani Arbain. Sebagai informasi, Arbain secara harafiah dalam Bahasa Arab berarti 40, dalam konteks ibadah, Arbain berarti pelaksanaan salat fardhu sebanyak 40 kali di Masjid Nabawi, Madinah.

"Alhamdulillah, jemaah dari Patuna Travel ini adalah kelompok terawal. Selama di Madinah kami akan menjalani program Arbain kurang lebih 8 hingga 10 malam," ujar Ahmad .

Dia menjelaskan bahwa secara umum rangkaian ibadah haji khusus tidak berbeda dengan haji reguler, meskipun durasi pelaksanaan lebih singkat. Dalam rencana perjalanan, jemaah akan menjalani skema muruur di Muzdalifah sebelum melanjutkan rangkaian ibadah di Makkah.

"Total perjalanan rangkaian haji kurang lebih 30 hari," katanya.

Koordinator Bandara Madinah Patuna Travel, Ayman Sofyan, menyebutkan bahwa total jemaah haji khusus yang diberangkatkan pihaknya tahun ini mencapai sekitar 1.100 orang yang terbagi dalam 26 kelompok perjalanan.

"Kedatangan hari ini merupakan kedatangan perdana grup Patuna," ujarnya.

Berbeda dengan jemaah haji reguler yang berada di Arab Saudi sekitar 40 hari, jemaah haji khusus memiliki masa tinggal lebih singkat, termasuk masa tinggal di Madinah yang berkisar antara empat hingga 10 hari tergantung paket.

Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Madinah, jemaah akan diberangkatkan ke Makkah untuk melaksanakan tahapan utama ibadah haji sebelum kembali ke Tanah Air.

Kepala PPIH Arab Saudi Daker Bandara, Abdul Basir, mengatakan kedatangan jemaah haji khusus akan berlangsung bertahap melalui bandara di Madinah maupun Jeddah dalam beberapa waktu ke depan.

"Kedatangan akan berlangsung bergelombang setiap hari," ujarnya.

Pemerintah juga memastikan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji khusus tetap berjalan, mencakup layanan akomodasi, konsumsi, hingga bimbingan ibadah.

Kasubdit Pengawasan Haji Khusus Kementerian Haji dan Umrah RI Dani Pramudya menjelaskan bahwa salah satu daya tarik haji khusus adalah masa tunggu yang lebih singkat dibanding haji reguler.

"Dari waktu antrean haji khusus ada yang 5 tahun ada juga 6 tahun. Terus kemudian waktu lamanya ibadah lebih singkat," ujarnya.